Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Anikha
"Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk
pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem
pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Hubungan
hukum yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan konsumen selalu
dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang
menjadi dasar kepastian hukum. Perjanjian pembiayaan konsumen
ini dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak para
pihak. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan dokumen
hukum utama yang dibuat secara sah dengan memenuhi syaratsyarat
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
Dalam pembahasan skripsi ini, PT.X (kreditur) sebagai
perusahaan pembiayaan konsumen memberikan pembiayaan kepada
Ny.”Y” (debitur). Metode penulisan menggunakan penelitian
normatif serta alat pengumpulan data yang digunakan adalah
studi dokumen dan wawancara. Permasalahan yang dibahas adalah
bagaimana kedudukan para pihak dan bagaimana dampak terhadap
kreditur atas debitur yang cidera janji. Dari penelitian ini
dapat diambil kesimpulan bawah kedudukan kreditur lebih
menguntungkan karena perjanjiannya merupakan perjanjian baku
yang dibuat sepihak oleh kreditur, walaupun demikian
perjanjian baku dianggap sebagai perjanjian yang sah menurut
klausula-klausula syarat sahnya perjanjian karena dibagian
akhir perjanjian tersebut terdapat tanda tangan kedua belah
pihak sehingga apabila dilihat pihak ketiga terhadap
perjanjian ini adalah terdapat kata sepakat diantara kedua
belah pihak. Akan tetapi apabila terdapat klausula-klausula
yang bertentangan dengan undang-undang maka klausula-klausula
tersebut batal demi hukum dan tidak mengikat para pihak,
selanjutnya apabila debitur cidera janji maka debitur wajib
mengembalikan barang bergerak yang dikuasainya kepada
kreditur dengan syarat benda yang dibebani dengan jaminan
fidusia sudah didaftarkan (Pasal 11 UU No. 42/1999). Dalam
prakteknya, benda yang dibebani jaminan fidusia tidak
didaftarkan sehingga kreditur tidak mempunyai hak untuk
melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 29 UU No.42/1999)"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S21409
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Dindin Prameswara
"ABSTRAK
Tesis ini membahas Perjanjian Pembiayaan Murabahah yang diberikan oleh PT. Bank
Muamalat Indonesia, Tbk. kepada nasabah debitur. Penelitian ini adalah penelitian
yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu
dilakukan standarisasi Perjanjian Murabahah oleh PT. Bank Muamalat Indonesia,
Tbk. yang dapat lebih mengamankan kepentingan hukum bank untuk digunakan
sebagai perjanjian pembiayaan oleh semua kantor cabang PT. Bank Muamalat
Indonesia, Tbk. Perlu adanya pengembangan sistem administrasi pembiayaan untuk
melakukan seluruh tahapan dalam proses administrasi, termasuk tapi tidak terbatas
pada manajemen dokumen, monitoring progress, review berkelanjutan atas
persyaratan kontrak perjanjian pembiayaan, pemeriksaan dan pengikatan jaminan dan
agunan. Perlu diperhatikan penambahan dan pengembangan sumber daya manusia
untuk lebih menunjang proses Pembiayaan khususnya Murabahah yang melindungi
kepentingan bank dan nasabah.

Abstract
This thesis discusses the Financing Agreement Murabaha provided by PT Bank
Muamalat Indonesia, Tbk. to the debtor. This research is is juridist normative
research with descriptive design. Research results suggest that needs to be done the
Standardization Agreement Murabaha by PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. which
can further secure the legal interests of the bank for use as a Financing Agreement by
all branches of PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.; Need any administration systems
development financing to do the whole administration process phases in, including
but not limited to the management of documents, monitoring progress, review the
terms of the contract agreement on sustainable financing, examination and binding
guarantees and collateral; Note the addition of human resources development and to
further support the process of Financing in particular to protect the interests of bank
Murabaha and the customer."
2012
T31377
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Taufik Surinegara Natasubrata
"Perjanjian Pernbiayaan Syariah (Al Mudharabah) adalah perjanjian kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pernilik modal (shahibul rnaal) rnernperoa yakan sejumlah modal kepada pengelo~ a (mudhrib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan berdasarkan bagi hasil. Bentuk ini menegaskan ke jasarna dengan kontribusi 100% modal dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib. Perjanjian pembiayaan secara syariah {Al-Mudharabah ) ini dengan
melihat dari bentuk-bentuk dan bagian bagian yang terdapat didalam perjanjian ini, bahwa bentuk dari perjanjian ini merupakan e enDuk akta otentik, dimaga akta
otentik ini dibuat secara notariil dan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Permasalahan mengenai peran notaris dala rn rnernbuat a ta tersebut harus mempunyai pengetahuan yang luas dalam membuat perjanjian pembiayaan syariah ini. Permasalahan mengenai j ami nanjarninan
yang terkait dalam perjanjian pembiayaan syariah (Al-Mudharabah) ."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
T25706
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Hilmiyah Tsabita
"Pandemi COVID-19 telah melanda banyak Negara di dunia termasuk Indonesia. Wabah COVID-19 tidak hanya memberikan dampak yang signifikan bagi kesehatan masyarakat, namun juga memberikan dampak melemahnya perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan memberikan kemudahan bagi nasabah debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya pada bank. Kebijakan restrukturisasi tersebut diatur dalam POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercylical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif, yaitu dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber dari Bank Syariah Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan relaksasi terhadap pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (Ex-Bank Syariah Mandiri) sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 dan sudah sangat membantu meringankan beban nasabah untuk bertahan di masa pandemi saat ini. Akibat hukum dari pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan, yaitu terjadinya perubahan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah di dalam perjanjian pembiayaan. Selain itu, restrukturisasi pembiayaan mengakibatkan batalnya perjanjian pembiayaan awal yang telah disepakati sebelumnya. Adapun hambatan dalam penerapan kebijakan restrukturisasi adalah adanya debitur yang tidak beritikad baik dan bersikap tidak kooperatif. Oleh karena itu, sebaiknya dibuat pengaturan mengenai pemberian sanksi bagi nasabah debitur yang tidak beritikad baik dan tidak kooperatif. Selanjutnya, untuk pemerintah lebih aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan restrukturisasi pembiayaan sehingga dapat membantu pemulihan perekonomian negara.

The COVID-19 pandemic has hit many countries in the world, including Indonesia. The impact of COVID-19 not only has on public health sector, but also on the public economic sector. Consequently, the government implemented a policy of financing restructuring in order to maintain financial system stability and provide convenience for debtor customers who have difficulty fulfilling their obligations to the bank. The restructuring policy is regulated in POJK Number 48/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy Impact of the Spread of Corona Virus Disease 2019. This research was conducted using the juridical-normative method by reviewing library materials or secondary data, including primary legal materials, secondary, and tertiary. In addition, the author also conducted interviews with informant from Bank Syariah Indonesia. The result of this study is implementation of the relaxation policy on financing carried out by Bank Syariah Indonesia (Ex-Bank Syariah Mandiri) has been implemented properly in accordance with POJK Number 48/POJK.03/2020 and able to help ease the burden on customers during the current pandemic. The legal consequence of this policy is a change of agreement between the bank and the customer in the financing agreement. In addition, the financing restructuring also resulted the cancellation of the pre-agreed financing agreement. As for the obstacles in implementing this policy is debtors not have good intentions and are uncooperative. Therefore, it is better to make arrangements regarding the imposition of sanctions for debtor who do not have good intentions and are uncooperative. Furthermore, for the government should be more active in  socializing to the public regarding the financing restructuring policy, so that it can help the country's economic recovery. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Redina Sy. Munir
"ABSTRAK

 

Pelaksanaan eksekusi dilaksanakan dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pihak debitur yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau dapat disebut wanprestasi, maka proses eksekusi dapat dilaksanakan oleh kreditur. Lain halnya jika perjanjian pokok dari perjanjian fidusia yaitu perjanjian pembiayaan konsumen belum berakhir atau dengan kata lain waktu pelaksanaan kewajiban debitur masih ada tetapi pihak kreditur melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang maupun dalam perjanjian. Penulisan ini akan membahas bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan penarikan paksaan atau dapat disebut juga sebagai eigenrichting (perbuatan main hakim sendiri) dengan menganilisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2455/K/PDT2017. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode pengumpulan data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian adalah ketentuan dalam KUHP, KUHPerdata, POJK dapat menelaah unsur-unsur perbuatan yang disebut sebagai perbuatan main hakim sendiri. Sesuai dengan analisis dari peraturan tersebut, maka akan muncul akibat hukum berupa pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban perdata yang dibebankan pada Kreditur.

 

 

 


ABSTRACT
The enforcement of execution referred to Fiduciary Collateral Act Number 42 of 1999. The Debtor who could not finished their responsibilities called as default, so the proccess of execution could held by the creditor. In other case, if the principal contract of fiduciary contract which is consumer financing contract did not over yet or in other words the execution period of debtor responsibilities still existed, but the creditor did the action which not appropriate according to law. This thesis will elaborate how the regulation conducted about force redemption or eigenrichting by analyzing Supreme Court Verdict 2455K/Pdt/2017. This research using juridical normative methods with purely descriptive analytic. This study uses secondary data primary data collection method by which consist of primary law, secondary, and tertiary. For methods of analysis used is qualitative method. The results of this research are the provisions of Criminal Law, Civil Law, Financial Services Authority Regulation could analyzed the elements of it deed. According to the analysis, it will occured the consequences which was criminal liabilities and civil liabilities that charged to the creditor.

 

 

"

2019
T52154
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Novika Kholis Putri
"Sebagian besar masyarakat belum mampu membeli produk yang dibutuhkannya itu secara tunai karena mereka masih tergolong masyarakat berpenghasilan rendah, dalam hal ini PT X selaku pihak pertama adalah suatu perusahaan pembiayaan konsumen yang menyediakan penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. RS selaku pihak kedua meminta suatu fasilitas dalam bentuk penyediaan dana kepada PT X untuk pembelian satu unit kendaraan dari Dealer PD. Y. Bagaimana pelaksanaan isi perjanjian pembiayaan konsumen antara PT X dengan RS serta bagaimana penyelesaian masalahnya.
Dalam penelitian ini metode penelitian bertipe penelitian hukum normatif, data yang dianalisis secara kualitatif, dan bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetapi di dalam pelaksanaannya RS telah menunjukkan itikad tidak baik.

Most of consumers in Indonesia still do not afford to cash the products, since those people are classified as low-income communities. Hence, PT X as a first party in this case, is a consumer finance company which supports a cash of products that the consumers are going to buy by installment. RS as a second party, asked a facility by means of providing cash from PT X to buy one unit of vehicle from PDY as a dealer. How was the implimentation of consumer finance agreement among parties and also how to settle the dispute were the main problem in this research.
In this research, various methods were applied to gather qualitative data. The methods were normative legal and descriptive research. Primary and secondary data were used as a source of reference. The result shows that consumer finance agreement has met the principle of freedom of contract and has followed section 1320 of civil code. However, in the implementation of agreement, RS did not act in a good faith.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28699
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Aditya Ratna Adila
"Skripsi ini membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang cidera janji debitur. Putusan tersebut merupakan tindak lanjut dari kasus antara penggugat yang merupakan konsumen dari perusahaan pembiayaan PT. Astra Sedaya Finance selaku tergugat dalam perkara perbuatan melawan hukum terkait penyitaan jaminan fidusia milik konsumen. Tidak hanya sampai pada kasasi, Penggugat juga memohon pengujian Undang- Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 15 Ayat 2 dan 3 yang hasilnya dituangkan dalam putusan ini. Pasal-pasal tersebut ternyata mengandung frasa cidera janji debitur yang menjadi salah satu penyebab masalah dimana kreditur dianggap berlaku sewenang-wenang, putusan ini juga tidak luput dari perdebatan ahli mengenai cidera janji debitur yang menjadi salah satu syarat eksekusi jaminan. Pendapat-pendapat tersebut akhirnya membawa Majelis Hakim pada sebuah putusan yang menyebutkan tentang kesepakatan cidera janji debitur. Untuk menilai apa yang dimaksud dengan kesepakatan cidera janji debitur, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang melakukan penelitan terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Sehingga akhirnya penulis sampai pada kesimpulan bahwa kesepakatan cidera janji debitur yang dimaksud Hakim adalah tidak sesuai dengan peraturan tentang keperdataan yang berlaku di Indonesia.

This paper discusses about the the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019 concerning the debtor's breach of contract. The court decision is followed by the case between the debtor who is a consumer of PT. Astra Sedaya Finance as a finance company and also the defendant in the case of illegal acts against the execuiton of consumer fiduciary guarantee. Not stopping until cassation, the Plaintiff also requested a statutory test on Fiduciary Law Number 42 of 1999 Article 15 Paragraphs 2 and 3, which the results set forth in this decision. These articles also contain the phrase of debtor's breach of contract which turns out to be one of the problem where the creditor is considered to be acting arbitrarily, this court decision also can not be seperated from the expert debate about the debtor's breach of contract which is one of the conditions of guarantee execution. These opinions finally brought the Panel of Judges to a decision whom stated about debtor’s breach of contract deals. To assess what is meant by the debtor’s breach of contract deals, the author uses the method of normative legal research that conducts research on primary and secondary legal sources. Finally the writer came to the conclusion that the Constitutional Court Judge Council statement about consent in breach of contract is not constitute with what has been written in Indonesian Civil Code. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Buku ini merupakan buku ke-3 yang diterbitkan oleh kelompencapir (Kelompok notaris pembaca, pendengar dan pemikir), suatu kelompok diskusi yang beranggotakan para notaris yang mempunyai kesamaan visi dan misi yaitu seputar pengayaan ilmu hukum dengan cita-cita menyebarkan ilmu hukum dan kenotarisan kepada masyarakat umumnya dan kepada para notaris khususnya."
Bogor: PT Karya Ilmu Bermanfaat, 2024
332.129 7 PEN
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Diandra Nalawardani
"ABSTRAK
Jaminan Fidusia atas kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan membawa
konsekuensi hukum bagi kreditur dalam hal pelaksanaan eksekusi atas Jaminan
tersebut. Hal ini dikarenakan tanpa dilakukan pendaftaran, Sertifikat Jaminan Fidusia
yang berfungsi sebagai dasar dilaksanakannya eksekusi tidak terbit sehingga eksekusi
yang tetap dilaksanakan menjadi tidak sah. Di samping ketentuan pendaftaran,
pelaksanaan eksekusi tentunya juga harus memperhatikan ketentuan mengenai
wanprestasi dan juga keabsahan dari Perjanjian Pembiayaan sebagai perjanjian
pokoknya. Dalam hal terjadi wanprestasi, apakah wanprestasi yang demikian telah
cukup untuk membatalkan perjanjian yang diwujudkan dengan dilaksanakannya
eksekusi tersebut. Sedangkan keabsahan perjanjian juga perlu diperhatikan karena
sebagaimana diketahui Perjanjian Pembiayaan dibuat dengan disertai Perjanjian
Jaminan Fidusia sebagai perjanjian tambahan atau pelengkap yang keberadaannya
bergantung dari keabsahan Perjanjian Pembiayaan tersebut. Oleh karenanya penting
bagi hakim untuk menggali keabsahan dari Perjanjian Pembiayaan untuk melihat
apakah alasan eksekusi yang dilakukan oleh kreditur dapat dibenarkan atau tidak.

ABSTRACT
Fiduciary Warranty for motor vehicle which is not registered bring legal
consequences to the lender for warranty execution. This because without any
registration, Fiduciary Certificate as the basic for execution implementation doesn?t
exist so the execution remains held was invalid. In addition to the registration
provisions, the execution must also concern to the default provisions and also The
Financing Agreement validity as a primary contract. In the event of default, is the
default has been enough to cancel the agreement which is followed with execution
implementation. Meanwhile, the agreement validity must also concerned because as
well known The Financing Agreements was made with accompanied Fiduciary
Agreement as an additional or supplementary agreements whose existence depends
on The Financing Agreement validity. Therefore it?s important for the judge to
explore The Financing Agreement validity to see if the execution reason which
carried out by lender can be justified or not ."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41790
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
R. Hendro N. Asmoro
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T36281
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>