Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peraturan mengenai penggunaan nilai buku kegiatan merger yang dikeluarkan pemerintah dalam KMK 422/KMK.04/1998 jo. SE-23/PJ.42/1999, selama ini masih memberikan celah bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Pemerintah berupaya untuk meminimalisasi kegiatan penghindaran pajak tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 43 tahun 2008 mengenai penggunaan nilai buku pada proses penggabungan usaha. Peraturan ini diyakini sebagai ketentuan anti penghindaran pajak dengan mengedepankan syarat tujuan usaha."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang bentuk Maladministrasi dalam ImplementasiPeraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 02/Permen-KP/2015Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) danPukat Tarik (Seine Nets) Berdasarkan Rekomendasi Ombudsman Nomor06/REK/0201.2015/PBP-24/VI/2015. Peraturan ini dinilai melampauikewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan, karena dianggap melampauiketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.Peraturan ini dalam proses penerbitan dianggap menyimpang dari prosedur karenatidak sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yangdiatur dalam undang-undang Nomor 12 tahun 2011 dan Peraturan ini dianggapsebagai perbuatan tidak patut dimana dalam substansi Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan Nomor 02/Permen-KP/2015 tidak memberikan sosialisasi danwaktu transisi yang cukup. Namun Menteri Kelautan Perikanan tetap padakeputusannya untuk tetap memberlakukan Peraturan tersebut dan tidakmelaksanakan Rekomendasi Ombudsman Nomor 06/REK/0201.2015/PBP-24/VI/2015 yang pada intinya merekomendasikan Menteri Kelautan danPerikanan untuk menunda pemberlakuan Peraturan Menteri Nomor 02/Permen-KP/2015. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karenamenitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asashukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya.Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.Selanjutnya, hasil yang diharapkan dalam permasalahan yang dibahas dalam Tesisini adalah untuk mengetahui bentuk Maladministrasi dalam ImplementasiPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/Permen-KP/2015 dan peranrekomendasi Ombudsman dalam kebijakan tersebut. Sehingga tujuan menciptakanpemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraanserta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga Negara dapattercapai.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the forms of maladministration in the implementation ofRegulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 02/Permen-KP/2015 on Restriction on the Use of Trawls and Seine Nets pursuant toOmbudsman Recommendation Number 06/REK/0201.2015/PBP-24/VI/2015. Theregulation is regarded as overstepping the authority of the Minister of MarineAffairs and Fisheries, as it considered as exceeding the provision of Article 9 ofLaw Number 31 of 2004 on Fisheries. The promulgation process of the regulationis deemed to have deviated from due procedure as it does not follow procedure forthe enactment of regulatory instruments as stipulated in Law Number 12 of 2011and the regulation is deemed as an impropriate act, as the provisions contained inthe regulation does not provide sufficient period for dissemination and transition.Despite such condition the Minister has insisted to implement the regulation andchose not to heed Ombudsman Recommendation Number06/REK/0201.2015/PBP-24/VI/2015 which in essence advises the Minister topostpone the enactment of the regulation. This thesis uses a legal normativeapproach in its analysis of the related legal principles, systematic, and alignment.Data are analyzed using a descriptive qualitative method. Further, the expectedoutput of the discussion is an understanding of the form of maladministration inthe implementation of the ministerial regulation and the role of the Ombudsmanrecommendation in such policy, and thus allowing the creation of a clean andefficient governance to enhance prosperity and justice and legal certainty for allcitizens."

"Pemerintah dalam rangka mendorong tumbuhnya industri telekomunikasi di Indonesia, telah menetapkan kebijakan penyelenggaraan telekomunikasi dari yang sebelumnya bersifat monopoli menjadi mengarah kepada iklim kompetisi yang fair dan sehat, melalui restrukturisasi di sektor telekomunikasi berdasarkan Undang- Undang nomor 36 tahun1999 dan Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2000 serta Keputusan Menteri nomor 21 tahun 2001 mengenai penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri nomor 28 tahun 2004, dengan demikian sehingga dimungkinkannya hubungan yang tidak lagi sebatas satu jaringan akan tetapi mengarah kepada hubungan dengan pengguna jaringan penyelenggara yang berbeda atau any to any.Untuk mendorong tumbuhnya penyelenggaraan telekomunikasi yang lebih kompetitif, pemerintah melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan PerMen KOMINFO no. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi, yang diberlakukan efektif per 1 Januari 2007 dimana salah satu hal yang penting dalam pengaturan interkoneksi tersebut adalah penetapan biaya interkoneksi yang dipergunakan acuan bagi penyelenggara dalam melakukan interkoneksi, dimana pemerintah mengatur perhitungan biaya interkoneksi tidak lagi berbasis Revenue Sharing atau bagi hasil melainkan secara Cost Based atau berbasis biaya per stream produk layanan dimana efek dari implementasinya adalah mempersempit peluang TELKOM sebagai incumbent dan sebagai pemilik jaringan terbesar di Indonesia , sehingga untuk memberi daya saing bagi Telkom agar dapat berkompetisi maka dilakukan re-engineering terhadap tarif Cost Based dimaksud.

---

Government in order to encourage the growth of the telecommunications industry in Indonesia, has been set administration policy from the previous telecommunications monopoly is to lead to a climate of fair competition and healthy, through restructuring the telecommunications sector, according to Law number 36 year 1999 and Government Regulation number 52 of 2000 and Ministerial Decree number 21 year 2001 regarding the conduct of telecommunications services which was renewed with the Ministerial Decree number 28 in 2004, with the possibility that such relationships are no longer limited to one network but leads to a relationship with users to different networks or any to any.To encourage the growth of telecommunications operation more competitive, the government through the Regulation of the Minister of Communications and Information KOMINFO set no. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 on Interconnection, which came into force effective as of January 1, 2007 where one of the things that are important in setting interconnection is interconnection costing used in reference to providers interconnect, where the government set up the calculation of interconnection fees no longer based on Revenue Sharing, or for the results but the cost-based or cost-per-stream-based service products where the effect of the implementation is narrowing opportunities for the incumbent Telkom and the owner of the biggest networks in Indonesia, so as to provide for Telkom's competitiveness in order to compete then be re -engineering of the Cost Based tariffs meant."

"Peraturan Menteri menjadi salah satu peraturan perundang-undangan yang memiliki jumlah peraturan terbanyak dibandingkan peraturan perundang-undangan lainnya. Terhadap banyaknya Peraturan Menteri yang dibentuk, Presiden Jokowi dalam salah satu program kebijakannya menekankan reformasi regulasi di Indonesia. Pembentukan Peraturan Menteri hanya dapat dilakukan berdasarkan pendelegasian oleh peraturan perundang-undangan diatasnya dan selaras dengan visi misi dan kebijakan yang diberikan Presiden. Skripsi ini akan membahas mengenai dinamika pembentukan Peraturan Menteri pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, masih banyak Peraturan Menteri ditetapkan dengan keweangan atribusi dan bukan berasal dari kewenangan delegasi sehingga terdapat Kebijakan Presiden yang dikeluarkan guna membatasi kewenangan Menteri membentuk Peraturan Menteri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Melihat pada keberadaan Peraturan Menteri dalam peraturan perundang-undangan sebelum dan sesudah perubahan UUD NRI Tahun 1945, serta pengaturan akan kedudukannya dan kewenangan pembentukannya menurut sistem ketatanegaraan Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pehamanan lebih terkait kejelasan posisi Peraturan Menteri sebagaimana seharusnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, memberikan rekomendasi penyelesaian atas disharmoni Peraturan Menteri serta rekomendasi pengaturan idealnya pembentukan Peraturan Menteri menurut peraturan perundang-undangan agar mengurangi hiper regulasi yang terjadi di Indonesia.

---

Ministerial Regulation is one of the regulations in Indonesia that has the most quantity regulation than others. Many Ministerial Regulations were formed, President Jokowi’s policy program required the regulatory reform, one against the formation is Ministerial Regulation. In principle, Ministerial Regulation is implementing regulations that only formed based on delegation authority which is can be formed if there is a delegation from the above laws and regulations in line with the vision, mission and policies of President. This thesis will explain about the dynamic of Ministerial Regulation establishment in Joko Widodo’s reign, there are still many Ministerial Regulations that are made by attribution and not from the authority of the delegation so there is policy of President to limiting the authority of minister to make Ministerial Regulation. The research method used is normative juridical, that is research using secondary data. The existence of Ministerial Regulations in Indonesian laws and regulations before and after amendment UUD NRI Tahun 1945, position in the hierarchy of Indonesian laws and regulations, the authority to form according to Indonesian constitutional system, and applicable laws and regulations. This research is expected to resolve the unclear position of the Ministerial Regulation, to provide recommendations resolving the disharmony of the Ministerial Regulations, ideal arrangement for the formation of Ministerial Regulation according to Indonesian laws and regulations in order to reduce hyper regulations that is currently happening in Indonesia."

"Tesis ini membahas mengenai ditetapkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi yang berdampak pada pencabutan ijin usaha bagi PT X selaku penanam modal asing. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain eksploratoris. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah, khususnya Menteri Komunikasi dan Informatika harus lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan, memperhatikan dan mempelajari dengan seksama terlebih dahulu ketentuan-ketentuan terkait dengan kebijakan yang akan dibuatnya; diperlukan koordinasi antara pembuat kebijakan dalam bidang penanaman modal dengan pembuat kebijakan dalam bidang telekomunikasi; bagi investor (penanam modal) diperlukan pemahaman mengenai upaya hukum yang tersedia dalam bidang penanaman modal; dalam upaya hukum arbitrase, PT X dapat menegosiasikan untuk tetap dapat melanjutkan kegiatan usahanya dalam penanaman modal di Indonesia dengan persyaratan tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (PT X dengan Pemerintah Indonesia).

---

This thesis discussed the establishment of Minister of Communications and Information of the Republic of Indonesia Number: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 on Guideline Development and Use of Telecommunications Tower Joint impacting on the business license revocation for PT X as a foreign investor. This study is an exploratory qualitative research design. The results suggest that governments, particularly the Minister of Communications and Information should be more careful in making policy, pay attention to and carefully studied beforehand provisions related to the policy to be made; necessary coordination between policy makers in the field of investment with policymakers in telecommunication field; for investors is required an understanding of the available remedies in the field of investment; in the judicial arbitration, PT X still may be able to negotiate to continue its business activities in investment in Indonesia with certain requirements that can be beneficial to both parties (PT X with the Government of Indonesia)."

"ABSTRAKPekerjaan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung hijau negara adalahserangkaian pekerjaan yang terstruktur, rumit dan kompleks. Pemeliharaan danperawatan komponen suatu gedung dapat mendukung tercapainya persyaratankeandalan bangunan gedung, yaitu keselamatan, kenyamanan, kesehatan dankemudahan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan pedoman dalam bentuksistem informasi untuk pekerjaan pemeliharaan dan perawatan komponen elektrikalbangunan gedung hijau negara. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literaturdan studi kasus pengembangan sistem informasi. Hasil penelitian ini adalah suatu sisteminformasi berbentuk web yang berisi pedoman untuk pemeliharaan dan perawatankomponen elektrikal bangunan gedung hijau negara. Pedoman ini berisikan informasitentang paket pekerjaan, bentuk kerusakan, katergori kerusakan, penyebab kerusakan,serta aktivitas dan jadwal pemeliharaan dan perawatan pada komponen elektrikalbangunan gedung hijau negara. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerjapemeliharaan dan perawatan untuk mencapai persyaratan keandalan bangunan gedung.Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mengurangi masalah yang seringterjadi pada bangunan gedung hijau negara agar tidak terjadi dampak yangmembahayakan untuk bangunan dan lingkungan sekitarnya.

---

ABSTRACTState green building maintenance is a series of structured, complicated and complexwork. Maintenance of building components can support the achievement of buildingreliability requirements, which are safety, comfort, health and convenience. The purposeof this research is to develop guidelines in the form of information systems for themaintenance of state green building electrical components. The research methods usedare literature study and case study of information systems development. The results ofthis study are a web-shaped information system that contains guidelines for themaintenance of state green building electrical. This guideline contains informationabout work packages, forms of damage, categories of damage, causes of damage, aswell as maintenance activities and schedules for state green building electricalcomponents. This research is expected to improve the performance of maintenancework to achieve the building reliability requirement. In addition, the results of this studyare also expected to reduce the problems that often occur in the state green buildingsso that no harmful effects occur to the building and its surrounding environment."

"Sebagai upaya penataan regulasi di Indonesia, eksistensi Peraturan Menteri seharusnya dibatasi. Hal ini disebabkan, persentuhan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan wewenang pemerintahan yang melekat pada kedudukan Menteri, merefleksikan kebebasan dan ketidakterbatasan penerbitan Peraturan Menteri. Pada muaranya, disharmonisasi dan pertentangan baik secara horizontal maupun vertikal, tidak dapat dihindari. Terlebih, realita hyper regulasi lingkup eksekutif semakin memperlihatkan bahwa Peraturan Menteri adalah yang paling berkontribusi. Sebagai upaya pembatasannya, penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, sejarah, konseptual dan kasus ini terlebih dahulu akan mengkaji kedudukan Peraturan Menteri dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, untuk selanjutnya merumuskan gagasan mengenai konsepsi pembatasannya di tengah skema persentuhan dimensi hukum administrasi negara dan sistem peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelusuran secara normatif-historis, penelitian ini menemukan bahwa sekalipun Indonesia pernah menganut kedua sistem pemerintahan parlementer dan presidensiil baik dalam konstitusi maupun praktiknya, kedudukan Peraturan Menteri dalam sistem peraturan perundang-undangan tetap terlihat sebagai peraturan delegasian bukan otonom, dimana kewenangan pembentukannya tidak bersifat bebas tanpa kendali melainkan terbatas hanya berdasar perintah atau dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Selanjutnya, sebagaimana telah dilakukan identifikasi di tengah skema persentuhan Peraturan Menteri sebagai peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan, ditemukan adanya titik temu yang mana baik secara formil maupun materiil dapat dirumuskan konsepsi pembatasan dalam pembentukannya. Lebih lanjut, pembatasan eksistensi Peraturan Menteri juga dapat dilakukan dengan memahami makna keterbatasan yang tersirat dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Th. 2011 dan merevisi konstruksi Pasal tersebut, serta melalui upaya pembatasan pendelegasiannya. Pada saat yang sama, secara ideal Presiden selaku pemimpin eksekutif dan pemimpin para menteri-menterinya seharusnya juga berperan aktif mengendalikan dan membatasi eksistensi Peraturan Menteri melalui penguatan skema executive preview dalam wujud harmonisasi rancangan Peraturan Menteri sebagai upaya penataan regulasi dan pencegahan terjadinya hyper regulasi lingkup eksekutif.

---

As the regulatory arrangement effort in Indonesia, the existence of Ministerial Regulations should be limited. This is due to the involvement of regulatory authority and governmental authority attached to the position of the Minister, reflects the freedom and limitless authority to form Ministerial Regulations. In the end, disharmony and contradiction, both horizontally and vertically, cannot be avoided. Moreover, the reality of hyper-regulation in the executive scope increasingly shows that Ministerial Regulations are the most contributing. As an effort to limit it, this normative legal research with a statutory, historical, conceptual and case approach will first examine the position of the Ministerial Regulation in the Indonesian statutory system, then formulate ideas regarding the conception of its limitation in the midst of its involvement scheme of state administrative law and statutory system. Based on the results of a normative-historical search, this study finds that even though Indonesia had ever adopted both parliamentary and presidential systems of government in the constitution and in practice, the position of the Ministerial Regulation in the statutory system is still seen as a delegatory regulation not an autonomous, where the authority for its formation is not free without control but limited only by order or in the context of implementing the provisions of higher regulations. Furthermore, as has been identified in the midst of the involvement scheme of the Ministerial Regulation as a statutory regulation and policy regulation, it was found that there were common points where both formally and materially the conception of limitations could be formulated in its formation. Moreover, limiting the existence of a Ministerial Regulation can also be done by understanding the meaning of limitations implied in Article 8 paragraph (2) of Law No. 12 Th. 2011 and revising the construction of the Article, as well as through efforts to limit its delegation. At the same time, ideally the President as the chief executive and the leader of his ministers should also play an active role in controlling and limiting the existence of Ministerial Regulations through strengthening the executive preview scheme in the form of harmonization of the draft of Ministerial Regulations as the regulatory arrangement effort and the prevention of hyper-regulation in the executive scope."

"Impor dan ekspor merupakan kegiatan memasukkan dan mengeluarkan barang melalui daerah pabean dengan melintasi batas-batas antar negara. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah instansi yang bertanggungjawab untuk melakukan fungsi pelayanan dan pengawasan atas kegiatan ekspor dan impor tersebut, atau biasa disebut dengan kegiatan lalu lintas barang, atau kegiatan kepabeanan. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Dalam rangka melindungi kepentingan dan keamanan nasional negara, Pemerintah menetapkan beberapa peraturan terkait kegiatan ini, salah satunya peraturan mengenai pembatasan impor. Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, yang mana dalam salah satu ketentuannya mengatur mengenai pembatasan impor barang yang dilakukan oleh Penumpang Sarana Pengangkut. Meskipun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 telah spesifik menjabarkan mengenai pembatasan barang yang dibawa Penumpang dan kewajiban Penumpang untuk memenuhi kewajiban pabeannya, namun dalam penerapannya masih ditemukan beberapa penyimpangan. Atas timbulnya penyimpangan-penyimpangan tersebut, efektivitas penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 dipertanyakan. Terkait dengan efektivitas penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 dan pencegahan serta penindakan penyulundupan, Pejabat Bea dan Cukai harus memastikan kegiatan kepabeanan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

---

Imports and exports are activities to bring goods into and out of the customs territory by crossing the borders between countries. The Directorate General of Customs and Excise is the authorized party responsible for carrying out the service and supervision for the export and import activities, or commonly referred to as Customs Activities. Customs means all activities pertaining to the supervision of incoming and outgoing traffic goods into or from the customs territory, also the collection of import and export duties. In order to establish a firm national legal system that serves the the national interests and security of the country, the Government establish several regulations related to this activity, which one of the regulation is regarding restrictions on imports. The Minister of Finance has issued Regulation Number 203/PMK.04/2017 concerning Provisions on Export and Import of Goods Carried by Passengers and Crew of Transport Facilities, which in one of the provisions regulates the limitation on the import goods carried by Passengers of Transport Facilities. Although the Minister of Finance Regulation Number 203/PMK.04/2017 has specifically outlined the restrictions on imported goods carried by Passengers and the obligations for Passengers to fulfill their customs duties, there are still some deviations on the implementation. For the emergence of these deviations, the effectiveness and the application of the Regulation Number 203/PMK.04/2017 is questionable. Regarding to this concern and to prevent smuggling, Customs and Excise Officers must ensure that customs activities are carried out in accordance to regulations by performing out their service and supervision functions as regulated."

"Penelitian ini meneliti tentang efektivitas restitusi pajak pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 39/PMK.03/2018. Kebijakan ini dikeluarkan seiring dengan perintah presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia. Peningkatan kemudahan berbisnis memang terjadi di tahun 2018 namun pada tahun 2019 peringkat tersebut mengalami penurunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas restitusi pajak pengembalian pendahuluan dan melihat faktor pendukung dan penghambat proses pengembalian pendahuluan. melihat Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tujuan penelitian bersifat deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efektivitas restitusi pajak pengembalian pendahuluan kelebihan pajak secara keseluruhan belum efektif dilakukan. Tidak efektifnya proses pengembalian pendahuluan dikarenakan menurut ukuran efektifitas Duncan yaitu integrasi tidak berjalan dengan baik dikarenakan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan. Selanjutnya faktor penghambat dan pendorong proses pengembalian pendahuluan adalah dengan adanya sistem dan aplikasi dapat menjadi pendorong sekaligus penghambat jalanya proses pengembalian pendahuluan. Selain itu faktor pendorong dari proses pengembalian pendahuluan terletak pada kemudahan syarat-syarat yang mendorong WP untuk memanfaatkan kebijakan ini.

---

This thesis aims to examines the effectiveness of the preliminary tax return in accordance with Minister of Finance Regulation 39 / PMK.03 / 2018. This policy was issued in line with the president's order of the Republic of Indonesia to improve the ranking of ease of doing business. But the ranking ease of doing business in 2019 had decreased. This study aims to analyze the effectiveness of the preliminary tax return and see the supporting and inhibiting factors of the preliminary return process. This study uses a qualitative approach, research objectives are descriptive and data collection through library research and field studies. The results of this study indicate that the effectiveness of the preliminary tax return of the overall excess tax has not been effectively carried out. The ineffectiveness of the preliminary return process is due to Duncan's effectiveness measure. Integration is not going well because there is no socialization. Furthermore, the inhibiting and driving factors of the preliminary return process is that the presence of systems and applications can be both a driver and an obstacle to the preliminary return process and the ease of the conditions that encourage WP to take advantage of this policy."