Hasil Pencarian

Ditemukan 17 dokumen yang sesuai dengan query

Ahwan

Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Analisis Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019) = The discontinuation of Investigation and Prosecution of Criminal Acts of Corruption in Indonesia (Analysis of Article 40 of Law Number 30 of 2002 as amended by Law Number 19 of 2019)

" Penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi adalah salah satu substansi penting dari perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian menimbulkan perdebatan baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Diskursus tersebut mengerucut pada persoalan dasar teoritis dan urgensi. Metode penelitian socio legal yang digunakan kemudian menunjukan bahwa penghentian penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dapat didasarkan pada sunrise principle dan sunset principle serta the shield function dan ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

R. Abdussalam

Refleksi keterpaduan penyidikan, penuntutan, dan peradilan dalam penanganan perkara

Jakarta: Dinas Hukum POLRI, 1998

363.25 ABD r

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Muhammad Rullyandi

Pembatasan kekuasaan Presiden terkait pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dalam upaya menjamin independensi kekuasaan penuntutan Jaksa Agung berdasarkan perspektif Hukum Tata Negara = Restrictions related to the President's powes of appointment and dismissal of the Attorney General in an effort to ensure the Independence of the Prosecution of the Attorney General's power under constitutional persperctive

" Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka atau independen, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kekhawatiran akan adanya intervensi dari kekuasaan eksekutif terhadap lembaga kejaksaan, khususnya karena pengangkatan Jaksa Agungnya yang merupakan hak prerogatif Presiden. Adapun permasalahan yang dibahas mengenai ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31443

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Harahap, M. Yahya

Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: penyidikan dan penuntutan

Jakarta: Sinar Grafika, 2007

345.05 HAR p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Suoth, Nophy Tennophero

Penegakan Hukum Pidana terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi = Criminal law enforcement against the Corporation in the criminal act of corruption

" Dewasa ini peranan dan aktivitas korporasi sangat strategis. Tidak jarang dalam praktiknya korporasi dapat menjadi sarana untuk melakukan kejahatan dan memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan. Tesis ini membahas mengenai latar belakang penetapan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, proses penuntutan pidana terhadap korporasi, kendala-kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi dan upaya mengatasi kendala-kendala tersebut serta evaluasi ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26095

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Suoth, Nophy Tennophero

Penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi / Nophy Tennophero Suoth

" ABSTRAK
Dewasa ini peranan dan aktivitas korporasi sangat strategis. Tidak jarang dalam praktiknya korporasi dapat menjadi sarana untuk melakukan kejahatan dan memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan. Tesis ini membahas mengenai latar belakang penetapan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, proses penuntutan pidana terhadap korporasi, kendala-kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi dan upaya mengatasi kendala-kendala tersebut serta evaluasi terhadap jenis pidana denda terhadap korporasi dalam UU ... "

2009

T37288

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Rudi Pradisetia Sudirdja

Diskresi Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Antara Kepentingan Hukum Dan Kepentingan Umum = Prosecutor's Discretion In The Criminal Justice System In Indonesia: Between Legal Interests And Public Interests

" Penelitian ini membahas diskresi jaksa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. KUHAP belum mengatur diskresi secara jelas. Konsep diskresi baru ditemukan dalam hukum administrasi, tetapi apakah konsep ini dapat diterapkan dalam hukum pidana dan bagaimana pengaturan diskresi jaksa dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Indonesia. Penelitian ini juga mengkaji konsep penuntutan yang memungkinkan digunakannya diskresi jaksa untuk kepentingan hukum dan kepentingan umum, sekaligus memformulasikan konsep diskresi jaksa yang ideal dalam SPP Indonesia. Penelitian ini menggunakan ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

D-pdf

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Agra Syafiquddin Yusuf

Saksi yang dipidana atas asetnya: perspektif in personam dan in rem dalam proses penyidikan dan penuntutan: studi kasus: putusan No.30/Pid.B/TPK/2009/PN.Jkt.Pst. = Witnesses sentenced for their assets: in rem and in personam perspectives in investigation and prosecution process: case study: verdict No. 30/Pid.B/PTK/2009/PN.JKT.PST

" ABSTRAK
Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang utama dalam sistem peradilan pidana sehingga dapat dipastikan selalu terdapat pemeriksaan saksi dalam setiap pembuktian perkara pidana. Saksi berfungsi sebagai pihak yang dengan keberadaannya dan keterangannya di dalam sebuah perkara akan membuat terang sebuah perkara. Pera mpasan atas sebuah aset hasil tindak pidana korupsi dewasa ini dapat dilakukan dengan 2 dua pendekatan yaitu penyidikan dan penuntutan secara in personam dan secara in rem. Pendekatan penyidikan dan penuntutan ... "

2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hamrat Hamid

Pembahasan permasalahan KUHAP bidang penuntutan dan eksekusi dalam bentuk tanya jawab

Jakarta: Sinar Grafika, 1992

345.05 HAM p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Simanjuntak, Osman

Teknik penuntutan dan upaya hukum

Jakarta: Grasindo, 1995

347.05 SIM t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian