Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
Reshty Santika Utami
"
ABSTRAK
Skripsi ini berisi analisis atas prosedur pengadaan jasa konsultansi pada Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Prinsip-prinsip dalam pengadaan barang/jasa adalah efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Beberapa kendala dalam pengadaan barang/jasa adalah jumlah peserta pendaftar tidak memenuhi target, jumlah Pokja yang terbatas, tidak ...
"
2013
S43943
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ody Yudah Quraviharto
"
Process Mining adalah teknik untuk menggali informasi (yang berkaitan dengan proses) dari data event log. Dari hasil statistik tiket yang masuk ke tim support BPM diperoleh data bahwa proses bisnis Pengadaan Jasa paling sering mengalami masalah. Audit proses bisnis Pengadaan Jasa menggunakan teknik Process Mining diharapkan dapat memberi saran perbaikan untuk sistem BPM. Jika pada umumnya audit dilakukan dengan cara menganalisis sample data secara manual, akan tetapi dengan Process Mining maka audit bisa dilakukan dengan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2013
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fajar Hartawan
"
ABSTRAK
Di era globalisasi ini, profesionalisme tidak hanya diwajibkan pada dunia usaha saja namun juga pada jasa konsultansi yang berkaitan dengan pemerintahan. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai suatu hasil kerja yang baik dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditargetkan oleh penyedia jasa. Penilaian yang dilakukan dalam proses lelang melalui dokumen penawaran yang meliputi berbagai hal, yakni pengalaman perusahaan, metodologi kerja, kualifikasi tenaga ahli dan rencana anggaran biaya. Pada beberapa kasus terjadi dalam suatu pekerjaan adalah laporan ...
"
2008
T24768
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Yudika Setiawan
"
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian prosedur pengadaan barang/jasa pada Kementerian Sekretariat Negara dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Selanjutnya Penulis mencoba menganalisis sistem pengendalian internal pengadaan barang/jasa berdasarkan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan analisis deskriptif metode kualitatif. Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan semua prosedur dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang ...
"
2016
S64010
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ahmad Charlie Rivai Malessy
"
PT PLN Persero dan PT KAR POWERSHIP INDONESIA telah membuat dan menandatangani Kontrak LVMPP termasuk proses pengadaan leasing marine vessel power plant. Dalam skripsi ini, pembahasan difokuskan pada masalah mekanisme pengadaan leasing marine vessel power plant apakah telah sesuai dengan Surat Edaran Direksi PT PLN Persero No.0014.E/DIR/2014 dan ketentuan dan persyaratan dalam Kontrak LMVPP apakah dapat dikategorikan sebagai perjanjian leasing sesuai KMK No.1169/KMK.01/1991 serta keabsahan pembentukan Kontrak LMVPP sesuai dengan KUH Perdata. Penelitian ini menggunakan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S68768
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Mita Damayanti
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T36218
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Kadang, Gersom Refandy
"
Skripsi in membahas mengenai perbandingan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia dengan pengawasan Public Procurement di Perancis. Penelitian in merupakan penelitias yuridis-normatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini adalah bahwa sistem pengawasan di Indonesia dan Prancis secara prinsip adalah sama, dari segi jenis pengawasannya, yaitu sama-sama terdapat jenis pengawasan internal dan eksternal terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia dan Public Procurement di Perancis. Hal yang membedakan dari kedua negara ini adalah ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S64645
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
