Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKPenelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana realisasi partisipasi publik dalam konteks pemolisian komunitas yang dilaksanakan di wilayah Kota Bogor, serta bagaimana potensi pengawasan sipil dalam konteks pemolisian komunitas yang dilaksanakan di wilayah Kota Bogor.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah FKPM yang terdapat di wilayah Kota Bogor terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemolisian komunitas. Oleh karena itu yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ketua FKPM tingkat kelurahan (2 orang), Ketua FKPM tingkat kecamatan (1 orang), Babinkamtibmas (3 orang), Lurah (1 orang), Camat (1 orang) dan Kasat Binmas Polres Bogor Kota. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang berasal dari dokumen Polri yang terdapat di Sat Binmas Polres Bogor Kota.br>Tehnik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara yang bersifat tidak terstruktur. Oleh karena itu, instrumen penelitian ini adalah pedoman wawancara yang bersifat tidak terstruktur yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan saat wawancara berlangsung. Sebagai upaya uji validitas, penulis melakukan konfirmasi data hasil lapangan dengan melakuan wawancara ulang kepada semua informan tentang semua jawaban yang sudah diberikan. Adapun yang menjadi hambatan utama dalam penelitian ini adalah keterbatasan waktu.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa realisasi partisipasi publik dalam konteks pemolisian komunitas yang selama ini dilaksanakan di wilayah Kota Bogor tidak nampak dalam rancangan FKPM, namun lebih terlihat di luar FKPM. Demikian pula mekanisme pengawasan sipil dalam konteks pemolisian komunitas lebih terlihat di luar rancangan FKPM.

---

ABSTRACTThis study tries to find out how the realization of public participation in the context of community policing which was held in Bogor City area, as well as how the potential for civilian oversight in the context of community policing which was held in Bogor City area.This study used a qualitative approach with case study method. As for who becomes the object of this research is FKPM contained in the Bogor region associated with the implementation of community policing activities. Therefore the source of primary data in this study is the Chairman FKPM village level (2 people), Chairman FKPM district level (1 person), Babinkamtibmas (3 persons), Village Chief (1 person), Head (1 person), and Binmas Chief of Bogor City Police. In addition, this study also used secondary data derived from police documents contained on Sat Binmas Bogor City Police.Primary data gathering technique conducted by interview is not structured. Therefore, this research instruments are guidelines that are not structured interview, that can be developed as needed during the interview. In an effort to test the validity, the authors confirm the results of field data to enter into re¬interviewing all the informants about all the answers already given. As for which a major obstacle in this research is limited time.From the research found that the realization of public participation in the context of community policing that had been held in Bogor City area does not appear in the draft FKPM, but more visible on the outside FKPM. Similarly, civilian oversight mechanisms within the context of community policing is more visible outside the draft FKPM., This study tries to find out how the realization of public participation in the context of community policing which was held in Bogor City area, as well as how the potential for civilian oversight in the context of community policing which was held in Bogor City area.This study used a qualitative approach with case study method. As for who becomes the object of this research is FKPM contained in the Bogor region associated with the implementation of community policing activities. Therefore the source of primary data in this study is the Chairman FKPM village level (2 people), Chairman FKPM district level (1 person), Babinkamtibmas (3 persons), Village Chief (1 person), Head (1 person), and Binmas Chief of Bogor City Police. In addition, this study also used secondary data derived from police documents contained on Sat Binmas Bogor City Police.Primary data gathering technique conducted by interview is not structured. Therefore, this research instruments are guidelines that are not structured interview, that can be developed as needed during the interview. In an effort to test the validity, the authors confirm the results of field data to enter into re¬interviewing all the informants about all the answers already given. As for which a major obstacle in this research is limited time.From the research found that the realization of public participation in the context of community policing that had been held in Bogor City area does not appear in the draft FKPM, but more visible on the outside FKPM. Similarly, civilian oversight mechanisms within the context of community policing is more visible outside the draft FKPM.]"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengeksplorasi strategi pemolisian dalam mencegah konflik tawuran pelajar yang terjadi di wilayah hukum Polresta Yogyakarta. Fenomena konflik tawuran pelajar yang terjadi antar kelompok pelajar usia sekolah ini mengakibatkan munculnya kejahatan tindak pidana yang menimbulkan kerugian materiil, lukaluka hingga kerugian jiwa bagi pelajar itu sendiri. Perilaku tawuran merupakan salah satu perilaku remaja yang menyimpang atau Juvenile Delinquency yang dapat meningkat menjadi kejahatan tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis karasteristik dan faktor-faktor yang mempengaruhi konflik tawuran pelajar serta penerapan pemolisian komunitas dalam permasalahan konflik tawuran pelajar oleh Polresta Yogyakarta terhadap SMA Bopkri 2 dan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Karasteristik dan faktorfaktor yang mempengaruhi konflik tawuran pelajar ini dilihat dari sudut mental atau psikologi sosial pelajar, sosiologi pelajar, dan lingkungan masyarakat atau subkultur delinquency serta eskalasi konflik yang terjadi. Hasil penelitian ini, bahwa Polresta Yogyakarta belum sepenuhnya menerapkan pemolisian komunitas di SMA yang sering bermasalah dengan tawuran pelajar, dan diberikan saran kepada Polresta Yogyakarta untuk menerapkan pemolisian komunitas terhadap konflik tawuran pelajar dengan metode SARA.

---

This research aims to examine and explore policing strategies in the prevention student brawls conflict in the jurisdiction of Polresta Yogyakarta. Student brawls conflict phenomenan that happen among groups of school-age students cause the appearance of evil criminal offerse causing material loss, wounds up losses for student life themselves. Brawl behavior is one of the deviant behavior of adolescents or Juvenile Delinquency which car be increased to a crime a criminal offerse. This research uses kualitative method to analize the characteristics and factors that influence student brawls conflict also the implementation of community policing in problem of student brawls conflict by Polresta Yogyakarta toward. Bopkri 2 Senior High School and Muhammadiyah 1 Senior High School, The characteristics and factors which influence the student brawls conflict are seen froom mental side or student social psychology, students sociology and society environment or delinquency subculture also escalation conflict happened. The result of this research is Polresta Yogyakarta not yet fully implemented community policing in Senior High School who often have problems with student brawls, and given suggestion to Polresta Yogyakarta to implement community policing toward student brawls conflict with SARA method."

"Tesis ini mengenai pemolisian komuniti di wilayah polsek metro Cakung Jakarta Timur. Pemolisian Komuniti adalah sebuah model pemolisian pro aktif yang lebih mengedepankan kemitraan antara polisi dan masyarakat serta pemecahan masalah. Selama ini polisi lebih dikenal sebagai crime fighter daripada problem solver. Secara tradisional model represif dan penegakan hukum yang lebih banyak dijalankan oleh polisi dan hal ini yang membuatnya nampak menonjol fungsinya dalam masyarakat.Pemolisian komuniti adalah model pemolisian modem dan disebut sebagai sate paradigma bare dalam pemolisian. Selama ini dari sejumlah penelitian model pemolisian tradisional yang represif dianggap gagal menurunkan kejahatan. Model ini sudah banyak diterapkan-di sejumlah negara maju dan dianggap sebagai model pemolisian masa depart. terutama di Asia. Pertanyaannya bagaimana model ini dapat diterapkan di Indonesia - dalam hal ini ditingkat polsek selaku ujung tombak implementasi konsep pemolisian komuniti. Hakekat dari pemolisian komuniti adalah kemitraan dan pemecahan masalah guna mencegah terjadinya kejahatan. Untuk membangun kemitraan maka kepercayaan menjadi kata kunci. Konsep dan teori pemolisian komuniti serta perilaku organisasi merupakan landasan dalam membahas pemolisian komuniti dalam perspektif konsep dan praktek. Secara konseptual implementasi pemolisian komuniti di tingkat polsek menjadi bahasan dalam tesis ini.Untuk mengetahui implementasi pemolisian komuniti di tingkat polsek ini penulisan dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengamatan terlibat di lapangan dan mengumpuikan informasi melalui wawancara mendalam, serta melakukan analisa data dan dokumen. Penerapan pola pemolisian kornuniti memerlukan upaya ekstra. Selain kendala external berupa kepercayaan dari masyarakat guna membangun kemitraan, masalah anggaran operasional juga mendesak untuk ditangani. Perubahan perencanaan sumber days dan anggaran menjadi perhatian untuk pembenaban guna mendukung konsep ini.Kepercayaan dan rasa soling mempercayai menjadi kunci keberhssilan pemolisian komuniti. Pemolisian komuniti adalah sebuah konsep yang ideal tetapi memiliki ma~alab yang kompleks dalam penerapannya pads tingkat polsek di Indonesia. Model pemolisian ini bukan hanya bertujuan mengurangi angka kejahatan tetapi manakala kejahatan tidak terjadi lagi.

---

The focus of the thesis is about Community Policing in Polsek Cakung in East Jakarta Through the Perspective of Concept and Practice. Community Policing is a model of pro active policing which has the priority of partnership and problem solving. Nowadays, police is known as a crime fighter rather than problem solver in front of public. Through this study is to know better understanding how the concept of Community Policing which is known as a modem model of policing and said as a new police paradigm is applied.

Operational model of this study used the Concept of Community Policing which is adopted from many developed countries by accommodating and adapting the local culture and local needs. Area in Polsek Cakung is the location for the project research for this study.

This research is qualitative descriptive interpretive. The data was collected by means of observing and collecting data through deep interview. The result of the research are: 1) Trust is the key of success of community policing 2) The police facility to support the concept is not sufficient or limited especially in budget sector 3) the concept need comprehensive understanding for the policemen and the community to make it running 4) community and people are enthusiastic with the concept of community policing.

This research suggest that Police as institution need to change the paradigm by making the planning of Resources and Budget to support the concept."

"ABSTRAKTerdapat tiga fungsi inti dari kepolisian, yaitu fungsi penegakkan hukum, perlindungan dan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bagian dari fungsi penegakkan hukum adalah mencegah dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas memiliki dampak yang besar dan merugikan sehingga hal ini menjadi salah satu indikator keberhasilan kepolisian. Kecelakaan lalu lintas seringkali disebabkan oleh pengendara yang tidak patuh terhadap aturan sehingga membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Selain kecelakaan oleh pengguna, hal lain yang menjadi terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah kualitas jalan, faktor human error, dan kelaikan kendaraan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui arah kebijakan pemolisian komunitas dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas, dan upaya pengembangan model community policing dengan memperhatikan partisipasi masyarakat dan peran kepolisian dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas.Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa faktor signifikan yang menjadi penyebab terjadinya tingginya kecelakaan per jumlah penduduk adalah faktor yang berkaitan dengan pengendara atau faktor manusia, di mana kecelakaan yang dominan adalah kecelakaan batas kecepatan. Dengan diketahuinya bahwa faktor utama kecelakaan adalah unsur manusia, maka kebijakan yang diambil untuk menanggulangi hal tersebut adalah kebijakan yang berkaitan dengan manusia, yaitu kebijakan pemolisian komunitas

---

ABSTRACTThere are three core functions of the police, law enforcement, order maintenance, and services to the community or public services. One part of the law enforcement function is preventing and overcoming traffic accidents. Traffic accidents have a large and detrimental impact, and this is one from many indicator of the success of the police. Traffic accidents are often caused by drivers who does not obeying the rules, so they endanger themselves or others. In addition to accidents by drivers, other things that become the factors occurrence of traffic accidents are road quality, human error, and vehicle worthiness. The purpose of this study was to determine the direction of community policing policies in dealing with traffic accidents, and efforts to develop community policing models by paying attention to public participation and the role of the police in preventing traffic accidents. The results obtained show that significant factors that caused the occurrence of high accidents per population were factors related to drivers or human factors, where the dominant accidents was a accidents of the speed limit. By knowing that the main factor of accidents is the human element, the policies taken to overcome this are policies related to humans, namely community policing."

"Skripsi ini membahas mengenai peran polisi kehutanan dalam menangani illegal logging. Pada skrispsi ini menjelaskan penerapan pemolisian komunitas berbasis intellegence-led policing kepada polisi kehutanan dalam menangani illegal logging. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan teknik pengumpulan data seperti wawancara secara mendalam, observasi, dan penelusuran data-data sekunder lainnya.

---

This Thesis discusses about the role of forest ranger to prevent an illegal logging and describes the implementation of community policing based on intellegenceled policing for forest ranger to prevent an illegal logging. The method used in this thesis is a qualitative method with in-depth interviews, observation and secondary data gathering."

"ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada implementasi kemitraan dalam pemolisian komunitas yang dilaksanakan Ditpolairda Maluku Utara bersama masyarakat dan instansi pemerintah terkait dalam rangka pencegahan praktik destructive fishing. Pembahasan dianalisis dengan menggunakan teori pertukaran sosial dan pencegahan kejahatan terpadu. Pendekatan yang dipakai ialah pendekatan kualitatif dengan tujuan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kemitraan menghadapi masalah berupa kapabilitas personel, sarana, dan prasarana polisi air yang belum memadai, serta perihal ego sektoral yang dimiliki oleh sejumlah agen pelaksana. Oleh karena itu, integrasi antar pihak dibutuhkan untuk menciptakan pelaksanaan kemitraan antar instansi pemerintah terkait yang efektif dan efisien dalam rangka pencegahan praktik destructive fishing.

---

ABSTRACTThis study focuses on the issue of partnership implementation on community policing which is faced by Directorate Marine Police of Maluku Utara (Ditpolairda Maluku Utara) with community and other agencies in order to prevent destructive fishing. The discussion of this issue is analyzed by social exchange theory and integrated crime prevention. The author uses qualitative approach with descriptive purpose. The result shows that partnership encounters several problems which are associated with ego sectoral issue and the lack of personels, facilities, and infrastructure. Therefore, every agents possessed in partnership should be integrated to form an effective and efficient destructive fishing prevention."

"Menemukan solusi kejahatan dunia maya yang terus meningkat merupakan tantangan yang menantang dihadapi karena pengobatan saja tidak cukup untuk menguranginya. Jumlah kasus Kejahatan dunia maya yang belum terselesaikan di Indonesia menunjukkan bahwa dibutuhkanstrategi yang melampaui penegakan hukum untuk menghadapinya. KeMenanggapi kejahatan dunia maya ini polisi perlu mengubah pendekatan kepolisian mereka dengan berkolaborasi dengan masyarakat untuk berperan dalam menghadapi dan mencegah kejahatan dunia maya melalui prinsip-prinsip pemolisian masyarakat. Beberapa penelitian menjelaskanbahwa pemolisian masyarakat memiliki kemungkinan untuk diterapkan di lingkungan virtual sebagai cara untuk mencegah kejahatan dunia maya dengan melibatkan masyarakat secara online. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perpolisian masyarakat virtual yang dilakukan di Indonesia belum dilaksanakan secara menyeluruh sesuai dengan prinsip-prinsip kepolisian masyarakat.Finding solutions to cybercrimes that continues to increase is a challenging challenge faced because treatment alone is not enough to reduce it. Number of cases Indonesia's unresolved cybercrimes show that there is a need strategies that go beyond law enforcement to deal with them. To In response to this cybercrime the police need to change their policing approach by collaborate with communities to play a role in confronting and preventing cybercrime through the principles of community policing. Several studies explain that community policing has the possibility to be applied in the environment virtual world as a way to prevent cybercrime by involving the community by online. The results of this study indicate that the virtual community policingcarried out in Indonesia has not been carried out thoroughly in accordance with the principles of community police."

"Penulisan ini dibuat untuk mengetahui pelaksanaan pemolisian komunitas di Kelurahan Jelambar yang dilakukan untuk mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini dijelaskan dengan menggunakan teori Disorganisasi Sosial dan Pertukaran Sosial. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa program pemolisian komunitas yang ditujukan untuk mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak berjalan dengan baik. Hal ini terjadi dikarenakan faktor lingkungan masyarakat dan adanya hambatan pelaksanaan dari beberapa pihak.

---

This Thesis made to investigate the implementation of community policing in Jelambar which used to prevent distribution and drug abuse. This pehenomenon explained by using Social Disorganization Theory and Social Exchange theory. The Results from this study showed that the community policing program which aimed to preventing distribution and drug abuse are not going well. This happen because of some environmental factors and an obstacles from several side."