Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sarah Balqis
Abstrak :
ABSTRAK
Sistem publikasi dalam pendaftaran tanah yang dipakai dalam hukum tanah nasional adalah sistem negatif yang mengandung unsur positif menyebabkan kepemilikan hak atas tanah seseorang selalu dimungkinkan dapat dibatalkan. Pihak ketiga yang beritikad baik yang melakukan peralihan hak atau pembebanan atas tanah sering dirugikan ketika sertifikat tersebut dibatalkan. Hal tersebut seperti yang dialami oleh Ali Soetanto selaku pembeli yang beritikad baik dengan tanda bukti sertipikat hasil pecahan dari sertipikat lainnya dan Bank OCBC selaku kreditor pemegang hak tanggungan setelah pengadilan tinggi bandung memutuskan menyatakan cacat hukum dan tidak berlaku 13 sertifikat hak milik sebagai mana dalam putusannya nomor 348/Pdt/2015/PT.Bdg. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga bentuk penelitian ini yaitu yuridis normatif. Tidak ada perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik dengan tanda bukti sertipikat hasil pecahan dari sertipikat lainnya yang dinyatakan cacat hukum dan tidak berlaku oleh pengadilan namun ia dapat melakukan upaya hukum dengan menggugat penjual karena dianggap sebagai penjual beritikad buruk dan telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, berupa pemenuhan prestasi secara tidak baik. Sedangkan perlindungan terhadap kreditor yang objek hak tanggungannya dibatalkan pengadilan yaitu hutang debitor masih tetap ada namun kedudukan kreditor adalah sebagai kreditor konkuren bukan lagi sebagai kreditor preferen sehingga tidak memiliki hak istimewa untuk didahulukan pembayarannya. Untuk menghindari hal tersebut kreditor dapat meminta kepada debitor agar memberikan jaminan pengganti berupa tanah yang lain yang dimiliki sendiri oleh debitor atau milik pihak ketiga sampai ?utangnya lunas demi kepentingan kreditor.

ABSTRACT
The Publication system in land registration that is used in national land laws is a negative publication system which consist positive constituent causing land rights is possible to be canceled. The third parties in good faith make the transition over land rights or provied a guarantee often disadvantaged when the certificate is canceled. It is as happened to Ali Soetanto as a buyer is in good faith with receipt certificate of a splitting of the other certificate and OCBC Bank as creditor that hold Mortgage Right after The Jakarta High Court stated as a legal defect and is not valid for the 13 property right certificate as in the verdict number 348 Pdt 2015 PT.Bdg. This research was done by studying the regulations and literature searches that relating to the cases, so that the type of this thesis is normative juridical. There is no legal protection against buyer 39 s good faith with receipt certificate of a splitting of the other certificate which stated as a legal defect and is not valid by court, but he can make legal effort to sue the seller is deemed to have bad faith and he has been do defaults and breaks the agreement, by compliance the achievement badly. While protection against creditors that the object of mortgage right canceled by court is the debtor debts still remain but debtor debts still remain no longer as a preferred creditor, so he did not have the privilege to take precedence payment. To avoid it, the creditor can ask the debtor to replace the guarantee with other land. Land owned by the debtor or owned by third parties until the debt is paid off in the interest of creditors.
2017
T47299
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yutika Qoriana Mentari
Abstrak :
ABSTRAK
Notaris dan/atau PPAT sebagai pejabat umum dapat membuatkan Akta sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum dan/atau sebagai kuasa dari para pihak untuk mengajukan permohonan pemecahan sertipikat. Berkaitan dengan proses pemecahan sertipikat, berakhirnya pemberian kuasa akan mengakibatkan penerima kuasa tidak lagi berwenang mewakili untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang sebelumnya dikuasakan kepada penerima kuasa. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum atas pencabutan kuasa menjual objek perjanjian berupa hak atas tanah dan tanggung jawab Notaris selaku PPAT dalam proses pemecahan sertipikat hak milik berdasarkan putusan nomor 113/Pdt/2017/PT.Bdg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan berbagai literatur berupa bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum atas pencabutan kuasa menjual, terhadap penerima kuasa, pihak perbankan dan Notaris dan/atau PPAT yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Sertipikat yang merupakan pecahan dari sertipikat induk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Kemudian mengenai tanggung jawab Notaris selaku PPAT di dalam proses pemecahan sertipikat hak milik, dari segi hukum perdata, Notaris dan/atau PPAT dihukum untuk membayar ganti rugi dan ditambah bunga secara tanggung renteng, dan di dalam kedudukannya sebagai Notaris dan/atau PPAT tersebut dapat dikenakan sanksi administratif.

ABSTRACT
Notary and or PPAT as a public official who made the Deed as evidence of a legal action and or as a proxy of the parties for applying splitting land certificate request. Relating to the splitting land certificate process, the end of authorization will be causing the proxy is no longer authorized to represent for and on behalf of the authorizer in doing a legal action previously authorized to the proxy. The main issues in this thesis is about the legal effect of the cancellation of the authority of selling the object of the agreement in the form of land rights and Notary as PPAT responsibility in the process of splitting land ownership certificate based on West Java High Court Decision Number 113 PDT 2017 PT.Bdg This research uses juridical normative research methods by using various literature which is library materials or secondary data. The result of this research indicates that legal effect of the cancellation of the authority of selling to proxy, banker, Notary and or PPAT that have been proven do unlawful act. The certificate which is a fraction of the main certificate is declared to has no legal force. Next, about a Notary as PPAT responsibility in the process of splitting land ownership, from the aspect of civil law, Notary and or PPAT is punished to pay compensation in joint responsibility, and in its position as Notary and or PPAT may be subject to administrative sanctions.
2018
T49395
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library