Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Arief Rakhman
Abstrak :
Kalimantan Barat adalah bagian dari wilayah Negara Republik Indonesia yang terdiri atas 6 Kabupaten dan 1 Kotamadya dengan luas wilayah 146.760 Km2 dan merupakan seperlima luas dari pulau Kalimantan dengan jumlah penduduk ± 3.228.073 jiwa, yang jumlah Pria 1.644.509 jiwa dan jumlah Wanita 1.583.564 jiwa (BPS Kai.-Bar 1990). Kalimantan Barat mempunyai potensi sumber daya alam yang relatif cukup besar terutama hasil hutan, pertambangan, perkebunan, namun pemanfaatannya masih terbatas, sehingga perlu mendapat perhatian khusus untuk dikembangkan. Luas kawasan hutan Kalimantan Barat meliputi 9.121.093 Ha (62%)dengan rincian sebagai berikut : Hutan Suaka dan Satwa : 1.303.106 ha Hutan Lindung : 2.011.045 ha -- Hutan Produksi : 4.347.296 ha Hutan Produksi yang dikonversi : 1.459.291 ha Kebijaksanaan pada saat ini ditekankan pada usaha-usaha rehabilitasi hutan melalui program penghijauan dan reboisasi serta hutan tanam industri (Parjoko S. 1993).
Depok: Universitas Indonesia, 1996
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Iis Suryani
Abstrak :
Penelitian ini hendak menjawab permasalahan kondisi pesantren salafiah serta strategi memberdayakannya ditinjau dari Perspektif Ketahanan Nasional. Penelitian ini menjadikan wawancara, observasi, dan studi literatur sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian melalui analisis SWOT menunjukkan pesantren Al-Munawar berada pada posisi kuadran kedua sedangkan pesantren Miftahul Huda dan Sukahideng menempati posisi kuadran pertama. Selain itu pesantren Al-Munawar dapat dikatakan sebagai pesantren lokal yang hanya berfungsi sebagai tempat tinggal sambil mengaji kitab kuning yang hanya dikaji melalui ilmu alat saja. Pesantren Sukahideng merupakan pesantren salafiah ideal yang mampu menunjukkan variasi kebutuhan santri untuk menjadikan basis pesantren sebagai suplemen dan komplemen pendidikan formal, dengan tidak mengabaikan keberadaaan santri yang menjadikan pesantren sebagai substitusi pendidikan formal. Sementara itu pesantren Miftahul Huda merupakan model pesantren substitusi pendidikan formal terlepas dari berbagai kelemahannya. Era otonomi daerah merupakan keharusan pemerintah memberdayakan diri dan berbenah diri, dalam kapasitasnya sebagai pemberdaya dengan mengevaluasi program-program pemerintah selama ini terhadap pesantren salafiah. Kunci utama strategi memberdayakan ini sebenarnya ada pada kyai pimpinan pesantren, sedangkan kunci peningkatan kualitas sumber daya manusia pesantren (terutama santri) sangat tergantung pada kualifikasi keilmuan pendidik pesantren, dengan dukungan program kelembagaan pesantren yang terencana, terpola dan dilembagakan secara resmi serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan ilmiah. Strategi memberdayakan pesantren melalui metode pembinaan dan kemitraan dengan Pola Pemikiran Kerangka Esman (baik variabel lembaga maupun variabel kaitan), menyangkut kualitas sumber daya manusia pesantren dan lembaganya. Strategi memberdayakannya dapat dikategorikan pada dua hal, yaitu strategi umum menyangkut keseluruhan pesantren serta strategi khusus untuk pesantren salafiah sampel penelitian sehingga tercipta keuletan dan ketangguhan serta kesejahteraan dan keamanan yang akhirnya bermuara pada tingkat Ketahanan Nasional.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2001
T7070
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sanusi
Abstrak :
Ketahanan nasional merupakan integrasi seluruh aspek kehidupan (gatra), termasuk gatra politik. Peningkatan ketahanan nasional berarti juga meningkatkan ketahanan politik. Ada dua esensi ketahanan politik, yakni partisipasi politik dan kedewasaan politik. Pengembangan partisipasi dan kedewasaan politik dapat dilakukan melalui jalur pendidikan sekolah, termasuk di sekolah dasar. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana peran sekolah dasar bagi peningkatan ketahanan politik. Pendidikan politik di sekolah dasar dapat juga dijadikan wadah untuk menumbuhkan kesadaran dan kepadulian siswa terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sekolah dasar memiliki peran penting dalam menanamkan sikap dan perilaku yang kondusif terhadap pengembangan partisipasi dan kedewasaan politik kendati partisipasi politik dalam arti yang nyata balum dapat dilakukan oleh siswa sekolah dasar, akan tetapi sikap dan perilaku yang kondusif bagi pengembangan partisipasi dan kedewasaan politik dapat diajarkan sejak dini termasuk pada jenjang sekolah dasar. Penyelidikan dilakukan terhadap 94 orang siswa kelas VI pada sekolah dasar negeri di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sikap dan perilaku partisipatif siswa sekolah dasar dapat dilakukan melalui empat proses, yakni : (1) membuka kesempatan yang luas bagi anak siswa untuk mampu dan berani mengemukakan pendapatnya di kelas maupun di luar kelas, (2) memotivasi perhatian siswa terhadap isu-isu politik (3) mendorong keikutsertaan siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler, dan (4) menjadikan pemilihan ketua kelas sebagai wadah latihan demokrasi. Sikap dan perilaku yang kondusif bagi kedewasaan politik di sekolah dasar dapat dikembangkan dengan cara : (1) memfasilitasi perbedaan pendapat di kalangan siswa sehingga mereka mampu menyelesaikan perbedaan pendapat (konflik) dengan menggunakan cara-cara yang positif (2) mendorong kesediaan siswa untuk mentaati peraturan sekolah, dan (3) menumbuhkan kesediaan siswa untuk hidup berdampingan kendati diantara mereka terdapat perbedaan suku, agama, ras, dan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Pendidikan politik di sekolah dasar tidak memerlukan mata pelajaran khusus. Partisipasi maupun kedewasaan politik dapat diaplikasikan dalam berbagai mata pelajaran. Kesediaan mentaati peraturan dan sportivitas misalnya dapat dikembangkan dalam kegiatan olah raga. Pendidikan politik juga dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian siswa terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara. Materi pelajaran seperti ilmu bumi, sejarah, bahasa, Pancasila, dan agama dapat cukap efektif dalam menumbuhkan kecintaan siswa terhadap bangsa dan negara. Media belajar seperti melalui gambar dinding yang memuat peta Indonesia, tempat-tempat bersejarah, gambar peristiwa penting, dan hal-hal yang terkait dengan perjalanan hidup bangsa cukup efektif dalam menumbuhkan kecintaan terhadap bangsa dan negara. Dengan keterbatasannya, sekolah dasar memiliki peran penting bagi pendidikan politik siswa sekolah dasar. Analisis penelitian menunjukkan bahwa perkembangan sikap dan perilaku siswa sekolah dasar sangat tergantung pada cara mendidik guru di sekolah dan orang tua di rumah. Dengan demikian peningkatan peran pendidikan politik di sekolah dasar tentu saja mempersyaratkan kompetensi guru sekolah dasar.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2001
T 7998
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurmi
Abstrak :
Bergulirnya Undang-Undang nomor 22 / 1999, tentang pemerintahan daerah, memberi peluang bagi daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Sistem pemerintahan Nagari yang semenjak dahulu pernah berlaku di Minangkabau, kembali muncul. Pemerintahan Nagari mempunyai suatu wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional. Dengan demikian pemerintahan Nagari dapat mengembangkan peran serta seluruh masyarakat secara demokratis dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya Minangkabau serta peranan lembaga adat dan lembaga lainnya sebagai mitra kerja dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Keinginan yang kuat bagi masyarakat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung untuk kembali pada sistem pemerintahan Nagari pada hakekatnya masyarakat sangat ingin memfungsikan kembali unsur-unsur yang terdapat dalam sistem pemerintahan Nagari yang disebut dengan Tungku Tigo Sajarangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Nagari. Tiga unsur yang saling memberi kontribusi satu sama lainnya dan mempunyai peranan masing-masing yang sangat penting dalam suatu Nagari. Tiga unsur tersebut adalah Penghulu sebagai pemegang kekuasaan dibidang adat, Alim Ulama sebagai pemegang kekuasaan tertinggi bidang agama, cerdik pandai memegang peranan sebagai pemikir, peranan ketiga unsur ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari. Adapun pemulihan sistem pemerintahan Nagari yang dilaksanakan saat ini tidak seratus persen kembali pada sistem pemerintahan Nagari yang berlaku pada zaman dahulu, namun tentulah sistem pemerintahan Nagari yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena sebagai suatu aturan hidup adat Miinangkabau tidaklah bersifat kaku, sifat adat Babuhue Sintak yang artinya simpul atau ikatannya dapat dikencangkan atau dilonggarkan. Adat Minangkabau dapat menerima perkembangan baru sesuai pertimbangan Attie jo Patuik, menurut logika orang Minangkabau. Dengan berhasilnya sistem pemerintahan Nagari dalam mempertahan ketahanan daerahnya dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam daerahnya, sekaligus dapat meningkatkan ketahanan Nasional dan integrasi Nasional dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002
T10733
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yustaf Hilmi
Abstrak :
Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai pantai yang sangat panjang dengan segala potensi yang melingkupinya. Dalam perspektif ketahanan nasional pantai merupakan garis pertahanan darat yang terdepan dalam menghadapi segala macam invasi dari luar. Penduduk pesisir yang mendiami pantai-pantai yang ada mempunyai potensi, baik potensi pendukung maupun penghambat dalam membina keamanan lingkungan yang akhirnya mewujudkan ketahanan nasional. Potensi pendukung yang ada pada masyarakat pesisir adalah potensi kelembagaan masyarakat yang ada baik formal maupun informal, baik kelembagaan profesi maupun kelembagaan sosial biasa dan lain-lain yang mendukung upaya pembinaan keamanan lingkungan. Potensi penghambat adalah berbagai persaingan dan konflik baik di tingkat keluarga maupun masyarakat yang dapat memicu goyahnya keamanan lingkungan. Ketrampilan dan keahlian nelayan di Muara Angke, dilihat secara perorangan dan kelompok. Secara perorangan, profil seorang nelayan masih berkutat pada rendahnya tingkat pendidikan formal yang ditempuh. Akibatnya, eksplorasi sumber daya kelautan masih dilakukan secara subsisten, dan menjadikan keluarga sebagai basis produksi. Secara kelompok, organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada tidak mampu mewadahi aspirasi nelayan, dan memperbaiki posisi tawar yang lebih tinggi untuk memperoleh akses ke berbagai sumber, baik permodalan, maupun kekuasaan. Masyarakat nelayan di Muara Angke mengembangkan berbagai lembaga sosial berdasarkan kepentingan yang dimiliki dengan mendasarkan pada profesi, kesukuan dan keagamaan. Kelembagaan sosial yang berdasarkan atas profesi berfungsi mewadahi para nelayan yang mempunyai kesamaan komoditi yang dieksplorasi dan alat-alat yang digunakan. Kelembagaan sosial berdasarkan. kesukuan berfungsi mewadahi para nelayan yang mempunyai kesamaan asal muasal dan melestarikan berbagai tradisi yang berasal dari daerahnya, seperti nadran atau pesta laut. Menghadapi berbagai tantangan, sebagian besar nelayan di Muara Angke memiliki posisi yang kurang menguntungkan. Posisi tawar ini mengakibatkan mereka melakukan berbagai adaptasi, dengan menghindari permasalahan atau dengan mencari berbagai alternatif dan melakukan berbagai kompromi. Contohnya, nelayan yang belum mampu atau bisa mendapatkan perumahan, berusaha mendekatkan domisilinya kelokasi produksi dengan membuat rumah/gubuk liar.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T11051
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zainuddin Mansur
Abstrak :
Masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana kaitan antara etnik keturunan Arab dengan integrasi nasional Indonesia dalam perspeksif ketahanan nasional. Siapa keturunan Arab itu, bagaimana identitas kelompok dan interaksi sosialnya serta aspek-aspek apa yang memiliki potensi serta menghambat integrasinya dengan penduduk pribumi. Demikian pula bagaimana sikap dan pandangannya terhadap penduduk pribumi dan begitu pula sebaliknya. Data yang terkumpul melalui teknik kuesioner terhadap 140 orang responden (70 orang dari keturunan Arab dan 70 orang dari pribumi ), wawancara dengan 23 orang keturunan Arab dan pribumi, observasi langsung dan data kepustakaan, dianalisis dengan metoda analisis deskriptif. Dari hasil penelitian, dapat digambarkan bahwa keturunan Arab yang terdapat di beberapa lokasi dan daerah dan tersebar di seluruh Indonesia, kakek moyangnya adalah orang Arab yang umumnya berasal dari Hadramaut yang menetap tinggal dan berkembang di Indonesia turun-temurun melalui lembaga perkawinan dengan wanita penduduk pribumi. Beberapa faktor yang merupakan identitas kelompok keturunan Arab seperti faktor bahasa, pendidikan, organisasi sosial, organisasi politik, yang semestinya keturunan Arab mendukungnya sebagai solidaritas kelompoknya, ternyata tidak mendukungnya sehingga solidaritas kelompoknya tipis atau lemah, yang akibatnya mereka berinteraksi dan berintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan dengan kelompok lain di luar kelompoknya / pribumi sehingga terbinalah komunikasi dan kebersamaan dalam masyarakat majemuk Indonesia, dan kondusif bagi ketahanan nasional. Faktor waktu keberadaan keturunan Arab yang telah lama, telah memberi kesempatan kepada mereka untuk menyerap dan terpengaruh oleh kebudayaan setempat sehingga walaupun asalnya dari tanah Arab, mereka tidak berorientasi ke tanah leluhurnya itu, tapi berorientasi Indonesia, memiliki sense of belonging, merasa Indonesia tanah airnya, terlibat dalam berbagai perjuangan kemerdekaan dan pembangunan Indonesia. Sikap dan pandangan positif penduduk pribumi terhadap keturunan Arab dan demikian pula sebaliknya, memiliki makna positif bagi terbinanya kebersamaan dan saling harga menghargai sehingga kondusif bagi ketahanan lingkungan, daerah dan bemuara pada ketahanan nasional.
2000
T11171
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tanggok, M. Ikhsan
Abstrak :
Permasalahan tesis ini adalah "Bagaimana Sikap WNI keturunan Cina Terhadap Pembauran". Tujuannya adalah untuk mengetahui sikap WNI keturunan terhadap pembauran. Setelah diadakan penelitian sebanyak 100 orang responden dari kalangan WNI keturunan, ternyata 90% diantaranya mendukung terhadap pembauran, dan 10% sisanya tidak mendukung terhadap pembauran. Kesimpulannya adalah sikap WNI keturunan di Pontianak mendukung terhadap pembauran. Namun kenyataan dilapangan menunjukkan perbedaan, bahwa sebagian besar WNI keturunan belum dapat membaur dengan baik pada kelompok pribumi. Jadi dukungan yang mereka nyatakan dalam kuesioner itu adalah bersifat bayes. Ada beberapa kendala yang membuat WNI keturunan dan pribumi masih sulit untuk membaur, pertama masalah budaya yang berbeda, kedua masalah sejarah warga keturunan dimasa lalu yang kurang menguntungkan bagi persatuan dan kesatuan, ketiga masalah bahasa, warga keturunan di Pontianak sebagian besar masih menggunakan bahasa Cina dalam pergaulan sehari-hari, keempat mereka hidup masih bersipat eksiusif dan tempat tinggalnya masih terpisah dari kelompok pribumi. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa keinginan warga keturunan untuk membaur dalam kelompok pribumi sudah ada namun penerapannya di lapangan belum sepenuhnya dapat dilakukan. Untuk itu, apa bila dilihat dari sudut Ketahanan Nasional, daerah Pontianak (Kalimantan Barat) masih cukup rawan terhadap disintegritas bangsa.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
M. Salam
Abstrak :
ABSTRAK Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993 menyatakan bahwa memasuki jangka panjang tahap ke II, titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi, yang merupakan penggerak utama pembangunan,seiring dengan kualitas sumber daya manusia, dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras dan serasi dengan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. GBHN 1993 menempatkan manusia sebagai pusat segenap upaya pembangunan. Pembangunan nasional bermuara pada manusia sebagai insan yang harus dibangun kehidupannya dan sekaligus merupakan sumber daya pembangunan yang terus ditingkatkan kualitas dan kemampuannya untuk meningkatkan harkat dan martabatnya.
1995
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anang Puji Utama
Abstrak :
In the Elucidation of the 1945 Constitution, it is stated that The State of the Republic of Indonesia is based on Law, which means that Indonesia is a State based on people's sovereignty, wherein the principles of law are applied in the construction of a Pancasila society to achieve a society of social justice, unity, fairness and prosperity. The government of the New Order could not prove such aim, for at that time, Indonesia, as a State of Law from the perspective of civics, was actually devoid of this system, shown by the large number of Independent Presidential Decrees made, each causing its own natural trouble. This thesis is made with the intention of revealing to what extent Independent Presidential Decrees are made in accordance with the prevailing legislations. The survey made for this thesis uses qualitative method as its procedure of research, as it may come up with observable written data of authorities and attitudes. The research was carried out in Jakarta and based on four sources that are pertinent to the process of the making of Independent Presidential-Decree, namely: Secretary to the Cabinet, Centre for the Study of Law and Policies (PSHK) in Indonesia, Indonesian Corruption Watch (ICW), and Indonesian Transparency Community (MTI). Results of the research reveal that during the reign of the New Order, there were indeed a number of Independent Presidential Decrees issued, which obviously posed problems. This proved that the embodiment of the presidential tasks, with regard to all aspects of state organization, covered an unlimited extent. Thereby, any making of Independent Presidential Decree constitutes a quasi legislative product, which was so flexible that it was out of the hands of the Board of the People's Representative's control. As examples, several Independent Presidential Decrees are presented in this thesis, showing how they are not conforming to the prevailing legislation, from the aspect of procedure?s well as content. As measures of prevention against such recurrence, as have indeed been regulated in the 1945 Constitution, Article 4 paragraph one (1), it is urgent that a control system and inter-institutional balance within the state be established, and opportunities be provided for the people in general to present their assessment on every draft of law, including that of Independent Presidential Decree to be enforced upon the society. Results of the research also reveal that law enforcement in the making of Independent Presidential Decree may contribute to the National Resilience System. This may constitute an extremely strategic measure in overcoming chaos in law, for, principally, any making of legislation is aimed at the benefit of the people, and therefore it should be able to create a well-being to the people. When this matter could be implemented in a consistent manner, abiding by the prevailing legislation, a confidence and trust in law could be established.
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005
T15334
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Chairul Walid
Abstrak :
Anggaran Pertahanan bagi suatu negara adalah merupakan masalah yang penting untuk tegaknya kedaulatan negara tersebut serta pengaruhnya dalam percaturan politik dunia Kebijakan anggaran pertahanan suatu negara adalah gambaran kemampuan dan kebijakan negara tersebut dalam mensikapi sistem pertahanan yang digunakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis anggaran pertahanan tahun 2000-2004. Penelitian ini penting dilakukan dalam rangka mengetahui sistem pengelolaan anggaran pertahanan, faktor-faktor yang mempenganihi kebutuhan anggaran pertahanan dan pengaruh pengelolaan Anggaran Pertahanan terhadap ketahanan dibidang HANKAM dan Ketahanan Nasional serta membuat perkiraan anggaran pertahanan yang tepat untuk menghadapi situasi dan kondisi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dan masa yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode Deskriptif Analitis yaitu dengan mendiskripsikan berdasarkan data sekunder dan informasi yang diperoleh dari tiara sumber, kajian pustaka dan dokumen resmi pemerintah serta observasi Iangsung ke obyek penelitian dalam hal ini adalah Departemen Pertahanan dan Komisi I DPR R.I. Dari data tersebut kemudian peneliti menganalisisnya sehingga mendapatkan satu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2001 sampai 2005 persentase anggaran pertahanan jika dibandingkan dengan APBN masih dibawah 10 %, bahkan rata-rata pertahun hanya 5,97 %. Persentase yang terendah terjadi pads tahun 2001 dimana besarnya anggaran pertahanan hanya 3,53 % dari APBN, dan yang tertinggi selama tahun 2001-2005 terjadi pada tahun 2004 yaitu 8,39 % dad total APBN atau sekitar Rp. 21,422.21 Milyar. Dengan total anggaran tahun 2004 raja tetap masih belum memenuhi kebutuhan minimal anggaran pertahanan. Bila dibandingkan dengan PDB rata-rata persentase anggaran pertahanan selama 5 tahun (2001-2005) sebesar 1,2 %. Ini masih jauh dibawah standard minimal yang biasa digunakan oleh negara lainnya. Hal ini berpengaruh terhadap profesionalitas TNI sebagai garda terdepan dalam sistem pertahanan negara. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pengelolaan anggaran Departemen Pertahanan diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Dengan prinsip-prinsip sebagai dari "bawah ke atas" (bottom up) yaitu setiap satuan bawah mengajukan rencana kebutuhannya kepada salmi atas . Dan dari "atas ke bawah" (top down) yaitu penentuan kegiatan satuan bawah oleh satuan atas, berdasarkan prioritas, kebijaksanaan dan kemampuan dukungan/keterbatasan sumber daya dan anggaran. Serta Azas "Satu Pintu" (one gate policy), setiap penyelenggaraan fungsi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan secara terpisah oleh satu pintu. Dan hasil penelitian diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penganggaran anggaran pertahanan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dengan penentuan kebijakan dan analisis yang tepat dapat ditentukan perkiraan anggaran pertahanan dimasa datang sehingga pertahanan dan keamanan nasional terwujud dalam kerangka ketahanan nasional.
Budget of Defense for a country is an important matter in order to uphold such country sovereignty and its impact in the world political constellation. Policy of defense budget of a country is a description of capability and policy of such country to respond the defense system applied. This research aims to analyze the budget of defense year 2001-2005. this research is important in the frame to understand the management system of defense budget, factors influencing the needs of defense budget and impact of Defense Budget management to endurance in the sector Defense and Security (HANKAM) and National Endurance and to make proper estimation of defense budget to face the situation and condition faced by Indonesian nation at this time and in the future. This research uses Analytic Descriptive methods that is to describe based on secondary data and information gained from the resource person, library research and official document of the government and direct observation to the research object, in this case the Department of Defense and Commission I DPR RL The researcher analyzes such data in order to find a conclusion. The research concludes that during year 2001 up to 2005 percentage of defense budget comparing with the State Budget is under 10%, moreover the average per year is only 5,97%. The lowest percentage is in 2001 which the mount of defense budget is 3,53% from State Budget, and the highest one is in 2004 about 8,39% from the total State Budget or about Rp. 21.422,21 Billion. The total budget in 2004 has not fulfilled national needs of defense budget: Comparing PDB in average percentage of defense budget within 5 year (2001-2005) is amounting to 1,2%. It is far under the minimal standard usually applied in other countries. It influences to professionalism of Indonesian Armed Forces as the front guard of the state defense system. The research concludes that in the defense budget management system of the Department of Defense by using management approaches namely planning, organizing, implementing and controlling. By the principles "bottom up" namely each lower unit proposes planning on its needs to upper unit. From "top down" is stipulation of unit activity of bottom by upper unit, based on priority, policy and capability, support/limit of resources and budget and "one door policy" principle, every implementation, supervision and control carried out separately by one policy. From the result on research, the factors influencing in budgeting is internal and external factors. Determination of proper policy and analysis is able to determine an estimation of defense budget in future, there fore national defense and security are able to realize in the frame of national endurance.
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006
T20570
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>