Ditemukan 52 dokumen yang sesuai dengan query
Muh. Nursaman
"
Pemberlakukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dianggap sebagai tonggak dimulainya otonomi daerah di Indonesia. Salah satu substansi otonomi daerah tersebut adalah pemberdayaan rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setelah otonomi berjalan kurang lebih satu tahun, perlu diselidiki bagaimana dampak pemberdayaan DPRD terhadap ketahanan daerah. Harapannya, melalui pemberdayaan DPRD, kinerja pembangunan daerah akan meningkat sehingga ketahanan daerah dapat terwujud.
Untuk tujuan tersebut dilakukan penelitian di DPRD Jakarta dengan mengambil 43 ...
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T 10867
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Edgar Rangkasa
"
Sistem Pemerintahan Indonesia dijalankan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang secara prinsip menganut dua nilai dasar yaitu Nilai Kesatuan dan Nilai Otonomi. Nilai Kesatuan memberikan indikasi bahwa Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintah lain didalamnya pada magnitude Negara. Artinya Pemerintah Nasional adalah satu-satunya pemegang kedaulatan rakyat, bangsa dan Negara. Nilai Otonomi adalah nilai dasar otonomi daerah dalam batas kedaulatan Negara. Artinya penyelenggaraan Negara, khususnya kebijakan desentralisasi terkait erat dengan pola pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan ...
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002
T11892
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Panji Suwarno
"
Panji Suwarno, Pemberdayaan Pesantren Dalam Pembangunan Daerah di Tinjau dari Persfektif Ketahanan Nasional, Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Pascasarjana Universitas Indonesia , Jakarta, 2004. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari masukan peran pesantren dalam pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan.
Penelitian ini menjadikan wawancara, observasi, kuesioner dan studi literatur sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian melalui analisa Swot menunjukkan Pesantren Persis dan Pesantren Salafiyah berada pada posisi kuadran ke satu, sedangkan Pesantren Sidogiri berada pada kuadran ke empat. Pesantren ...
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T11877
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Agus Suksestioso
"
Bagi masyarakat awam pada umumnya kurang mengenal tentang P3A singkatan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air. Demikian pula di kalangan petani. Namun bagi masyarakat Kabupaten Kulon Progo, P3A ternyata sudah dikenal. P3A bisa dikatakan organisasi petani yang dibentuk oleh pemerintah melalui kebijakan yakni Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1984. Karena dibentuk pada masa pemerintahan Orde Baru, maka kesan `adanya keseragaman' masih melekat. Kesan ini terbukti pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Hal lain yang menonjol ...
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T11889
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Edy R. Yacoub
"
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemberdayaan ekonomi rakyat yang sedang digulirkan pemerintah terkait terhadap kecenderungan perilaku masyarakat pada ketahanan nasional di daerah ini. Penelitian dilakukan pada seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Metode yang digunakan adalah Expost facto. Unit analisis yang digunakan bersifat agregatif yakni dengan menggunakan masyarakat kelurahan/desa sebagai unit analisis. Perhitungan sampel minimal dilakukan dengan formula Cohen, dan dihasilkan sampel minimal sebanyak 150 kelompok masyarakat. Setiap kelompok masyarakat diwakili oleh tiga orang sumber informasi. ...
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sunarjo Slamet Widodo
"
Tesis ini membahas tentang bagaimana kontribusi KONI dalam sistem keolahragaan nasional dalam rangka ketahanan nasional. Yang menjadi latar belakang permasalahan penulisan ini adalah Pembangunan olahraga di Indonesia yang diatur dalam suatu Sistem Keolahragaan Nasional mencakup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Ketiga lingkup olahraga ini dilakukan pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematik, berjenjang dan berkelanjutan.
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang dibentuk dari indukinduk organisasi cabang-cabang olahraga dan ditetapkan oleh masyarakat. Membantu Pemerintah dalam ...
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011
T41283
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
M. Sabran
"
Pemberdayaan Kembali Nagari Mengacu UU No.22/1999, merupakan penerapan kembali nagari, sesuai dengan sistem pemerintahan nagari dan administrasi yang pernah berlaku. Pemerintahan nagari sesuai dengan norma-norma adat Minangkabau dan pemerintahan nagari mempunyai suatu wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum. Untuk mengatur dan mengurus kepentingan kehidupan masyarakat sendiri mempunyai pemerintahan sendiri, dan ditaati oleh penduduk berwibawa, legitimasi masyarakat. Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi `pembagian daerah Indonesia alas dasar besar kecil dengan ...
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2000
T11493
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sukmo Hadi Nugroho
"
Lembaga legislatif pada umumnya memiliki 3 (tiga) fungsi utama pertama adalah fungsi legislatif atau pembuatan peraturan, kedua adalah fungsi budgetair atau keuangan, dan ketiga adalah fungsi pengawasan atau kontrol.
DPRD Kabupaten Purworejo periode masa bakti Tahun 1971-1977 sampai dengan Tahun 1997-1999 dan periode masa bakti Tahun 1999-2004 juga memiliki fungsi-fungsi tersebut. Fungsi-fungsi itu melekat pada hak-hak dewan yang pengaturan pengunaannya tertuang dalam Tata Tertib DPRD.
Pokok permasalahan penelitian ini adalah pertama, bagaimana sejarah DPRD Kabupaten Purworejo, khususnya ...
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2000
T11095
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hasun
"
ABSTRAK
Kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan yang melibatkan dua negara anggota ASEAN, yaitu antara Indonesia dan Malaysia berawal sejak tahun 1969. Permasalahan atas kedua pulau tersebut mulai muncul sejak Indonesia dan Malaysia pertama kalinya membicarakan mengenai kepemilikan atas kedua pulau tersebut dalam perundingan mengenai batas landas kontinen kedua negara di Selat Malaka, Laut Cina Selatan dan lepas pantai Kalimantan Timur, pada tanggal 9-22 September 1969 di Kuala Lumpur (Malaysia). Dalam perundingan itu kedua delegasi telah ...
"
1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Alwir Darwis
"
Pada hakekatnya pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, dan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dalam pembangunan nasional, yang ingin dicapai ialah adanya keselarasan dan keserasian serta keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan bathiniah. Sedangkan yang menyangkut pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, harus merupakan pembangunan yang merata di seluruh tanah air, bukan hanya untuk satu golongan atau sebagian kecil'dari masyarakat, tetapi untuk seluruhnya, dan benar-benar dirasakan sebagai perbaikan hidup rakyat seluruhnya.
Pemerintah berpendapat dan juga sebagian ...
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
