Hasil Pencarian

Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query

A. Damanhuri

Segi-segi hukum perjanjian perkawinan harta bersama

Bandung: Mandar Maju, 2007

346.016 DAM s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Stephany Marisa Endianita

Pembagian Harta Bersama Sete1ah Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2301 KlPdtJ2007 Dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 552IPdt.GI2013IPn.Dps.) = Marital Property Divison After Divorce (Analyzing Decision of Mahkamah Agung Nomor 2301K1Pdtl2007 and Decision Court Of Denpasar Nomor 552IPdt.G/2013lPn.Dps)

" Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tanpa mempermasalahkan darimana harta tersebut berasal. Jika salah satu pihak ingin mengalihkan harta bersama maka hams mendapat persetujuan dari pasangannya. Hal ini tidak menjadi masalah apabila perkawinan berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk suatu mmah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam kenyataanya perkawinan terkadang tidak berjalan dengan baik sehingga berakhir dengan perceraian. Salah satu ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T43977

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yusin Yanasriksa Halintari

Status harta bersama yang didapatkan setelah putusan pernyataan pailit dan dimasukkan sebagai boedel pailit akibat tindakan Actio Pauluana (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 461 K/PDT.SUS-Pailit/2019) = The status of marital property obtained after the decision of bankruptcy declaration and included into the bankruptcy collateral assets caused by Actio Pauliana (A case study of The Decision of The Supreme Court of Republic Indonesia Number 461 K/PDT.SUS-Pailit/2019).

" Penelitian ini membahas mengenai tindakan actio pauliana oleh Kurator sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019. Putusan tersebut dilatarbelakangi oleh perbuatan hukum yang dilakukan oleh RSW yang merupakan istri sah dari Debitor Pailit DH, dengan membebani obyek yang merupakan harta bersama dalam perkawinan dengan Hak Tanggungan untuk pelunasan utangnya dengan PT Bank PMRSA. Perkawinan keduanya dilangsungkan setelah Debitor Pailit dinyatakan pailit sebagaimana dalam suatu Putusan Pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status harta ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dwi Refyanto

Analisis yuridis mengenai pembagian harta bersama dalam hal terjadi perceraian menurut kitab undang-undang hukum perdata dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan; studi kasus putusan No 02/ PDT. G/ 2010/ PN. JKT. TIM = Juridical analysis regarding distribution of assets together in it happened divorce according to the book of the law and the civil law act No 1 of 1974 about marriage; case study decision No 02 /PDT. G/ 2010/ PN. JKT.TIM

" Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wan ita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Dapat disimpulkan bahwa pada dasamya suatu ikatan perkawinan dimaksudkan untuk membentuk suatu ikatan kekal yang berlangsung untuk seumur hidup akan tetapi dalam kenyataannya suatu perkawinan dapat putus karena beberapa sebab yaitu selain karena perceraian dan kematian ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S54554

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Risyad Zandini

Pembukaan Rahasia Bank Dalam Perkara Perceraian untuk Pembagian Harta Bersama. Studi Kasus: Putusan No.92/PDT.G/2016/PA.MN = Disclosure of Bank Secrecy in Divorce Case for the Division ofJoint Marital Property. Case Study: Verdict No.92/PDT.g/2016/PA.MN

" Skripsi ini membahas mengenai adanya perkara No. 92/Pdt.G 2016/PA.Mn yang berkaitan dengan rahasia bank yang di dalamnya terdapat kesulitan dalam pembukaan rahasia bank yang berkaitan dengan harta bersama sehingga rumusan masalahnya adalah mengenai mekanisme dalam membuka rahasia bank untuk pembagian harta bersama dan implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 64/PUU-X/2012 dalam P utusan No. 92/Pdt.G 2016/PA.Mn . Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder sendiri adalah data yang ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nilla Ayu Pratiwi

Intervensi pengadilan terhadap akta pembagian harta bersama (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1397 K/PDT/2015) = The court intervention against division of marital property's deed (case study supreme court's decision No 1397 K/PDT/2015)

" Karena perkawinan merupakan perbuatan hukum, putusnya perkawinan pun menimbulkan akibat hukum. Salah satu akibat dari putusnya perkawinan adalah mengenai pembagian harta bersama. Pembagian harta bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai. Dalam hal di dalam gugatan cerai tidak menyebutkan tentang pembagian harta, harus diajukan gugatan baru mengenai pembagian harta setelah putusan cerai dikeluarkan oleh pengadilan. Hal ini menjadikan proses perceraian menjadi lambat dan berlarut-larut. Untuk menyiasatinya, suami istri yang sudah sepakat akan pembagian harta biasanya membuat ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47297

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Delicia Gemma Syah Marita

Status harta yang diperoleh setelah putusnya perkawinan sebelum dilakukan pembagian harta : analisa putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 290/Pdt.G/2013/PN.Mdn = Status of a property that is acquired after the end of a marriage before division of property settlement has been done : analysis of the Medan District Court Verdict Number 290/Pdt.G/2013/PN.Mdn

" Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam tesis ini adalah: Bagaimanakah menggolongkan harta yang diperoleh setelah putusnya perkawinan, Bagaimana akibat hukum dari hata bersama yang belum dilakukan penyelesaian pembagian setelah putusnya perkawinan, dan Bagaimana pertimbangan hukum hakim di dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 290/Pdt.G/2013/PN.Mdn. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa: 1. ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T49241

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Cucu Nurhayanti Anggraeni

Analisis yuridis harta benda perkawinan akibat putusnya perkawinan campuran dalam perspektif hukum perdata internasional Indonesia: studi kasus analisis putusan PN Denpasar No. 55/Pdt.G/2006/Pn.Dps, No. 121/Pdt.G/2006/Pn.Dps, dan No. 552/Pdt.G/2013/Pn.Dps = Juridical analysis Towards marital property on the divorce of mixed marriaged from the perspective of Indonesian private international law: case study on decision No.55/Pdt.G/2006/Pn.Dps, No. 121/Pdt.G/2006/Pn.Dps, and No. 552/Pdt.G/Pn.Dps

" Salah satu akibat putusnya perkawinan campuran adalah harta benda perkawinan yang mengandung unsur asing yang didalamnya. Terutama tanah-tanah di Indonesia dengan sertipikat hak milik yang diperoleh oleh WNA karena adanya pencampuran harta. Dimana hal ini ada ketidaksesuaian dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Metode penelitian penulisan skripsi ini bersifat yuridis normatif dan berbentuk deskriptif analitis untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Berdasarkan 3 (tiga) kasus yang telah dianalisis, diperoleh kesimpulan bahwa belum ada pemahaman ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S65259

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Prilly Wiashari

Akibat hukum perjanjian harta benda perkawinan yang dibuat selama perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII-2015 = The legal consequences of marital property agreement made during marriage after constitutional court decision number 69/PUU-XIII-2015

" Sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terjadi perubahan terhadap ketentuan mengenai perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat sebelum atau pada waktu perkawinan berlangsung, kini selama perkawinan pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan. Hal ini pasti akan berpengaruh terhadap keadaan harta benda perkawinan, karena pada umumnya perjanjian perkawinan dibuat untuk menyimpangi bentuk dasar harta perkawinan yang bercampur. Bukan hanya tentang harta benda perkawinan yang terpengaruh namun juga terhadap pihak ketiga. Dalam ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S69670

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Revialdi

Keabsahan pembebanan jaminan atas harta bersama analisis putusan nomor 63/Pdt.G/2013/Pn.Gsk dan putusan nomor 33/Pdt.g/2011/Pn.Tpi = The legitimacy of encumber collateral on marital property analysis of court decisions number 63/Pdt.G/2013/Pn.Gsk and number 33/Pdt.g/2011/Pn.Tpi

" Dalam kegiatan perjanjian kredit, tidak jarang kreditur meminta suatu jaminan guna antisipasi terhadap resiko dalam hal debitur cidera janji. Pada prakteknya, banyak debitur yang sudah menikah, menjaminkan suatu harta benda, akan tetapi harta benda tersebut merupakan harta bersama. Permasalahannya adalah penjaminan tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan secara tegas dari pihak pasangannya, sehingga menimbulkan masalah baru kepada kreditur, oleh karena pihak yang tidak memberikan persetujuannya, menentang dan menuntut jaminan tersebut dikembalikan. Skripsi ini akan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian