Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan dalam perdagangan internasional yang cukup pesat membutuhkan mekanisme pembayaran yang cukup aman untuk melindungi para pihak yang terkait di dalamnya. Hingga saat ini UC dipandang sebagai alat pembayaran yang paling aman karena cukup memiliki kepercayaan untuk melindungi kepentingan importir maupun eksportir. Namun demikian juga harus dilihat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penetapan mekanisme pembayaran yang akan dipergunakan. Keterlibatan bank dalam transaksi UC sangat penting dan dapat dikatakan memegang peran yang cukup dominan, walaupun bank jelas-jelas disebutkan hanya berhubungan dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam UC dan bukan berhubungan dengan barang. Berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan UC serta aspek hukum yang mengaturnya, hingga saat ini dinilai masih cukup efektif dalam mengamankan mekanisme pembayaran dengan menggunakan UC. Walaupun demikian yang tepenting dalam pelaksanaannya adalah adanya kesadaran dari para pihak yang terlibat di dalamnya untuk menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya, agar tujuan dari UC dapat tercapai yaitu terjaminnya pembayaran dan pengiriman barang secara tepat waktu."

"Skripsi ini membahas mengenai kegiatan hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, konsep dasar dari Perjanjian Penunjukan Penjual Gas Bumi, tinjauan umum tentang Standby L/C sebagai hukum jaminan dan tinjauan khusus Standby L/C sebagai jaminan pembayaran pada Perjanjian Penunjukan Penjual Gas Bumi. Penelitian hukum yang dilakukan berbentuk normatif dan menggunakan metode penelitian kepustakaan terkait permasalahan yang ada dari implementasi Standby L/C sebagai Jaminan Pembayaran. Permasalahan tersebut antara lain mengenai peranan jaminan pembayaran dalam Perjanjian Penunjukan Penjual Gas Bumi, pengaruhnya bagi kontraktor yang ditunjuk sebagai penjual dan karakteristik dari Perjanjian Penunjukan Penjual Gas Bumi itu sendiri.

---

The focus of this study is describes about oil and gas upstream activity in Indonesia, basic concept of Seller Appointment Agreement of Natural Gas, general review of Standby L/C and specific review of Standby L/C as payment guarantee in Seller Appointment Agreement of Natural Gas. This study applies the normative form of study, with the literature research to find the implementation of the obligation to submit payment guarantee. The problems specifically consist of the role of payment guarantee in Seller Appointment Agreement of Natural Gas, it`s effect to the contractors who referred as a seller, and the characteristic of Seller Appointment Agreement of Natural Gas."

"ABSTRAKPerdagangan internasional merupakan salah satu bagian penting dari kegiatantransaksi bisnis internasional yang dapat mempengaruhi tingkat perekonomian suatu negara.Dalam kenyataannya, para pihak yang terlibat di dalamnya menemui berbagai hambatanmengenai pembayaran akan dilangsungkan. Letter of Credit atau yang biasa disingkat denganL/C telah menjadi alat pembayaran yang diminati dalam transasi bisnis internasional karenakemudahan dan keamanannya. Bagi pebisnis muslim yang ingin menjalankan keislamannyasecara kaffah, L/C yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sangat diharapkankeberadaannya karena L/C konvensional yang berjalan selama ini dianggap kurang syar?idimana dalam prakteknya masih menerapkan sistem bunga. Pengaturan L/C yang digunakanpada bank Syariah telah ada di dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang PerbankanSyariah, pada pasal 19 huruf p. Bahkan jauh sebelum Undang-Undang ini lahir, eksistensiL/C Syariah telah disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 34/DSNMUI/IX/2002 tentang L/C Impor Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO.35/DSN-MUI IX/2002 tentang L/C Ekspor Syariah. Baik Undang-Undang No. 21 Tahun2008 maupun Fatwa Dewan Syariah Nasional tidak mengatur prinsip-prinsip L/C secarakhusus. L/C yang digunakan pada transaksi syariah dapat diaplikasikan penggunaan akadwakalah bil ujrah, wakalah bil ujrah dan qardh, murabahah, salam dan murabahah, wakalah bilujrah dan mudharabah, musyarakah dan al bai?. Aplikasi pembukaan L/C dengan akadmusyrakah yang diterapkan pada Indonesia Eximbank merupakan salah satu bentuk pembiayaanyang merupakan kerja sama modal antara Indonesia Eximbank dan PT. X yang telah ditetapkanberdasarkan perjanjian untuk menjalankan suatu usaha dimana pembagian keuntungan dankerugian dilakukan menurut bagian yang ditentukan sesuai jumlah kontribusi modal dankesepakatan

---

ABSTRACTInternational trading is one of the important aspect in international business

transaction which may affect economic level in certain country. In reality, people who

involved in international bussiness transaction are met with different kind of obstacles about

how the payment will be done. Letter of credit or L/C has been a well known tool of

international transaction that people often use in their bussiness transaction because of its

easiness and its safety. The existence of letter of credit which is in accordance with Islamic

syariah principles has been waited by moslem bussinessmen who want to run their religion

values in all their life. The conventional L/C is considered uncompatible with sharia due to

the application of the interest system in its practice. The regulation of L/C that used in sharia

transaction are regulated in Act No. 21/2008 concerning Perbankan Syariah, in article 19 p,

and long before the act was born, the existence of L/C Syariah has been mentioned in Fatwa

Dewan Syariah Nasional NUI NO.34/DSN-MUI/IX/2002 concerning L/C Impor Syariah and

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 35/DSN-MUI/IX/2002 concerning L/C Ekspor

Syariah. Both of Act No. 21/2008 and Fatwa DSN MUI does not regulate the L/C Syariah

principles specifically. L/C that used by sharia transaction can applicate some models of

akads/ contracts, such as : wakalah bil ujrah, wakalah bil ujrah and qardh, murabahah,

salam and mudharabah, musyarakah and al bai?. The issuance of L/C with akad musyarakah

that applicated in Eximbank Indonesia is one of the form of financing between Indonesia

Eximbank and PT. X that already been established from the agreement to conduct a business

where the profit and loss sharing is based on the portion which decided from the amount of

capital contribution and the agreement."