Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ASEAN is coming of age as an international actor and international treaty-maker. To date, more than 200 external agreements and other instruments have been concluded in the name of ASEAN. This book provides the first systematic account of the legal framework governing ASEAN's burgeoning external relations practice. It focuses in depth on ASEAN's wide-ranging mandate to promote its values and principles in the wider region and beyond, as well as the highly intergovernmental, and at times haphazard, handling of the bloc's relations with the outside world. Furthermore, it reveals that there are two basic meanings of ASEAN in its international dealings, which have important implications under international law: ASEAN as an international organization with its own legal personality and ASEAN as the collectivity of its Member States. This timely, thoughtful book is a valuable resource for practitioners and scholars of international law, ASEAN law, international relations, regional integration and governance"-- Provided by publisher"

"Civilian drones are revolutionizing the skies, ushering in several beneficial possibilities and alongwith it several questions. From checking damage to a roof and aerial photography to borderpatrolling and emergency response, drones are increasingly put to civil and commercial use. Sucha common use requires regulation. Technology has always grown exponentially, whereas thelaw governing such technology has to contend with such growth. Developed western countriesare not the only ones grappling with reigning in these drones. The unique geographic conditionsand national interests of Indonesia, India, and Thailand, find more utility for civilian drones,welcoming in the technology and the disruption it brings along. Each of these nations has adopteda measure of regulation for civilian usage of drones, which is the subject of this paper; An overviewof its impact on this burgeoning phenomenon is provided, by comparing the existing legalframework in these three countries. Further, an attempt has been made to draw out suggestionsfor the Governments by highlighting factors that will require more deliberation in the process ofestablishing a sound legal and regulatory environment for civilian drones. Finally, the possibilityof regional co-operation in establishing uniform standards, practices, and legal framework isexplored.Kehadiran pesawat nirawak (drone – dalam konteks ini untuk penggunaan sipil) dengan berbagaikemungkinan manfaat barunya, yang tentunya disertai munculnya isu-isu (hukum) terkait, telahmengubah dunia. Penggunaannya, dimulai dari sekedar mengecek kerusakan pada loteng rumahdan memotret lingkungan sekitar hingga untuk patroli wilayah perbatasan maupun keadaandarurat, telah menguatkan keberadaan pesawat nirawak baik untuk penggunaan sipil maupunkomersial. Tentunya diperlukan peraturan terkini sehubungan pengaturan penggunaan pesawatnirawak. Mengingat teknologi tersebut berkembang begitu pesat, hukum-pun harus mampumengimbanginya; dimana saat ini tidak hanya negara maju saja yang berupaya menyinkronkankeberadaan pesawat nirawak kedalam hukum positifnya. Perkembangan teknologi tersebutjuga dimanfaatkan oleh Indonesia, India, dan Thailand mengingat keunikan kondisi geografisbeserta kepentingan nasionalnya. Ketiga negara tersebut telah menerapkan berbagai kebijakanunik dalam mengadopsi peraturan mengenai pesawat nirawak, yang mana akan menjadi subjekpembahasan artikel ini. Suatu gambaran mengenai dampak dari fenomena pesawat nirawakakan disajikan dengan membandingkan hukum positif dari tiga negara tersebut. Kemudian,berbagai pertimbangan dan saran mengenai perancangan peraturan pesawat nirawak yangditujukan kepada pemerintah ketiga negara tersebut akan turut disajikan. Pada akhirnyawacana akan kemungkinan terbentuknya kerjasama regional, tepatnya dalam hal menciptakanstandar, praktek, maupun hukum positif yang seragam akan dieksplorasi."

"Penelitian ini membahas implementasi hak moral dalam hukum hak cipta, dengan fokus pada studi perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan. Hak moral, yang mencakup hak atribusi dan integritas, sangat penting untuk menjaga martabat dan integritas pencipta serta ciptaannya. Indonesia dan Korea Selatan telah membangun kerangka hukum untuk melindungi hak cipta, namun menghadapi tantangan yang berbeda dalam penegakannya, terutama di era digital. Penelitian ini mengungkap perbedaan dalam ketentuan hak moral, praktik penegakan hukum, dan persepsi budaya di kedua negara. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan dan peluang untuk meningkatkan sistem hukum agar lebih melindungi hak moral. Temuan ini menawarkan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hak cipta sekaligus mendorong keseimbangan antara inovasi dan hak kekayaan intelektual.

---

This research examines the implementation of moral rights in copyright law, focusing on a comparative study between Indonesia and South Korea. Moral rights, encompassing the right of attribution and integrity, are critical for maintaining the dignity and integrity of authors and their creations. Indonesia and South Korea have established legal frameworks to protect copyright, yet face distinct challenges in enforcement, particularly in the digital age. This study highlights differences in moral rights provisions, enforcement practices, and cultural perceptions in both countries. Using a normative legal research method, the research identifies gaps and opportunities for improving legal systems to better safeguard moral rights. The findings offer policy recommendations to enhance copyright protection while fostering a balance between innovation and intellectual property rights. "

"This book explains why AI is unique, what legal and ethical problems it could cause, and how we can address them. It argues that AI is unlike any other previous technology, owing to its ability to take decisions independently and unpredictably. This gives rise to three issues: responsibility--who is liable if AI causes harm; rights--the disputed moral and pragmatic grounds for granting AI legal personality; and the ethics surrounding the decision-making of AI. The book suggests that in order to address these questions we need to develop new institutions and regulations on a cross-industry and international level. Incorporating clear explanations of complex topics, Robot Rules will appeal to a multi-disciplinary audience, from those with an interest in law, politics and philosophy, to computer programming, engineering and neuroscience. "

"Makalah penelitian ini menggali peningkatan efektivitas arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif (ADR) dalam sistem hukum Indonesia. Dengan menganalisis kerangka hukum yang ada, kapasitas kelembagaan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan metode ADR, studi ini mengidentifikasi tantangan dan hambatan utama yang dihadapi oleh praktisi dan pengguna. Berdasarkan model sukses dari yurisdiksi seperti Singapura, Prancis, Hong Kong, dan Swedia, makalah ini menawarkan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan efektivitas mekanisme arbitrase dan ADR secara keseluruhan di Indonesia. Melalui pendekatan penelitian kualitatif dan pemeriksaan menyeluruh terhadap praktik terbaik internasional, penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada kerangka hukum yang kuat dan dukungan kelembagaan untuk ADR di Indonesia, yang pada akhirnya mempromosikan lingkungan bisnis yang menguntungkan, akses terhadap keadilan, dan mengurangi beban peradilan.

---

This research paper delves into enhancing the effectiveness of arbitration and alternative dispute resolution (ADR) in Indonesia's legal system. By analysing the existing legal framework, institutional capacity, and factors influencing acceptance of ADR methods, the study identifies key challenges and obstacles faced by practitioners and users. Drawing upon successful models from jurisdictions like Singapore, France, Hong Kong, and Sweden, the paper offers policy recommendations to improve the efficiency, accessibility, and overall effectiveness of arbitration and ADR mechanisms in Indonesia. Through a qualitative research approach and a thorough examination of international best practices, the research aims to contribute to a robust legal framework and institutional support for ADR in Indonesia, ultimately promoting a favourable business environment, access to justice, and reducing the burden on the judiciary."