Ditemukan 219 dokumen yang sesuai dengan query
Chairun Nasra, author
Depok: Universitas Indonesia, 2010
T27655
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Fika Candra, author
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih memiliki keterbatasan kewenangan. Penelitian ini akan membahas terkait peningkatan kewenangan DJP berdasarkan standar OECD. Peningkatan kewenangan yang dimaksud antara lain pembuatan peraturan pelaksanaan perpajakan, penetapan sanksi administrasi, penetapan standar pelayanan, manajemen anggaran, perencanaan struktur organisasi, dan manajemen SDM dalam proses rekrutmen pegawai. Metode penelitian yang...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2014
S55685
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Alodia Nathania, author
Skripsi ini membahas mengenai dua pokok permasalahan seperti pengaturan terkait kewenangan di bidang mineral dan batubara khususnya dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan serta pengaruh sentralisasi kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan setelah berlakunya UU No. 3/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penarikan kembali...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Chairani Mahendar, author
Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi, sosial, politik serta pertahanan keamanan yang tinggi serta sebagai perekat kesatuan bangsa. Nilai-nilai yang demikian menyebabkan bidang pertanahan menjadi hal yang sudah sepatutnya untuk berada dibawah penguasaan negara, Hak menguasai negara sebagai kekuasaan tertinggi yang bisa dilekatkan atas tanah,...
Depok: Universitas Indonesia, 2013
T39082
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tarigan, Syarifuddin, author
Notaris merupakan Pejabat Negara yang memiliki kewenangan membuat akta otentik sebagaimana di tentukan oleh Undang-Undang. Dalam kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik tersebut, Notaris memiliki kewajiban untuk kemudian menyimpan akta yang dibuatnya kedalam protokol Notaris karena dalam hal kemudian Notaris tersebut pensiun atau meninggal dunia, maka Notaris yang menggantikan dan...
Depok: Universitas Indonesia, 2015
T43436
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Restuningsih Mahanani, author
Notaris dalam menjalankan jabatannya harus menjunjung hukum yang berlaku dan etika. Hal ini sebagai pedoman agar notaris menjalankan jabatannya serta menjaga kehormatan profesi notaris. Peraturan hukum mengenai notaris senantiasa selalu berubah mengikuti perkembangan jaman yang sejalan lurus dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan pelaksanaan peraturan perundang-undangan...
Depok: Universitas Indonesia, 2015
T42864
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yuswardi Ardi Putra, author
Grasi sangat dibutuhkan dalam pemerintahan suatu negara karena dapat meminimalisasi beberapa resiko yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya untuk pidana maksimal seperti pidana mati, yaitu adanya kemungkinan terjadi eksekusi terhadap innocent people. Permasalahan timbul ketika seorang Terpidana mati mengajukan grasi dan kemudian permohonan grasi tersebut...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Desela Sahra Annisa Rangkuti, author
Notaris adalah pejabat umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Halimah Humayrah Tuanaya, author
Proses kriminalisasi merupakan hal yang esensial dalam hukum pidana. Pada dasarnya proses kriminalisasi terhadap perbuatan ?penyalahgunaan kewenangan" bukan hal baru, sejak tahun 1957 terminologi ?penyalahgunaan kewenangan" telah digunakan pada beberapa perundang-undangan pidana, namun hingga saat ini unsur "penyalahgunaan kewenangan" belum memiliki pengertian yang jelas. Kemerdekaan hakim dalam menafsirkan unsur ?penyalahgunaan...
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T30591
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Budi Sanjaya, author
Penelitian ini menganalis sengketa yang teijadi pada tahun 2004, antara H. F.ffendi bin Rajab (debitur) dengan Bank Bukopin Cabang Syariab Bukittinggi (kreditur). Hubungan hukum kcduanya berawal dari take over yang kemudian diikat dengan aknd pernbiayaan Murabahah. Sengketa muncul ketika teijadi kredit maeet. Pihak Bank Bukopin Syariab tidak menempuh penyelesaian melalui...
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2010
T33543
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library