Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelago)yang terdiri dari berbagai suku bangsa (etnis) yangtersebar di seluruh penjuru wilayahnya. Hal ini memberikanpengaruh pada hukum adat yang berbeda-beda yang berlaku ditiap daerah tersebut termasuk dalam bidang hukum kewarisan.Salah satu hukum waris adat yang terdapat di Indonesiaadalah sistem kewarisan mayorat perempuan tunggu tubangyang berlaku pada masyarakat hukum adat di daerah Semendo,kabupaten Muara Enim, propinsi Sumatera Selatan. Sistemkewarisan tunggu tubang menentukan bahwa seorang anakperempuan tertua yang masih hidup ketika pewaris meninggaldunia adalah satu-satunya ahli waris yang berhak untukmewarisi segenap harta peninggalan orang tuanya. Apa yangdimaksud dengan sistem kewarisan adat tunggu tubangtersebut, apakah masih diterapkan di daerah Semendo,bagaimana penerapannya dan apakah terdapat pergeseran nilaiatau norma hukum dari adat tunggu tubang tersebut yangdisebabkan oleh perkembangan zaman. Skripsi ini menggunakanmetode penelitian kepustakaan ditambah dengan hasilwawancara kepada beberapa orang narasumber. Dari wawancaradiketahui bahwa meskipun sejak tahun 2002 secaraadministratif daerah Semendo telah terbagi menjadi tigakecamatan yang terpisah, yakni kecamatan Semendo Darat Ulu,Semendo Darat Laut dan kecamatan Semendo Darat Tengah,namun masyarakat Semendo masih menerapkan sistem kewarisanadat tunggu tubang yang selama ini telah dijalankan secaraturun temurun. Perkembangan terhadap kedudukan anak tunggutubang yakni mulai terdapat penolakan atas kedudukansebagai tunggu tubang karena ia ingin melanjutkanpendidikan atau bekerja di luar daerah Semendo.Perkembangan lain adalah adanya perubahan bentuk dan jumlahharta sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga yang barudibentuk dan bagaimana mereka mempertahankan harta tunggutubang yang telah diamanatkan kepada mereka."

"ABSTRAKKeberadaan hukum kewarisan Islam yang diangkatsebagai hukum positif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama danInstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991(Kompilasi Hukum Islam) belum sepenuhnya dipraktekkan padapembagian harta waris bagi umat Islam sendiri. Keenggananuntuk menerapkan hukum kewarisan Islam dengan alasanmenuntut keadilan, persamaan hak maupun sifat keserakahanuntuk menguasai harta, lebih-lebih dalam pembagian hartawaris terhadap perolehan dan hak kewarisan istri kedua padaperkawinan poligami atau yang melakukan kawin cerai. Metodepenelitian yang penulis gunakan adalah riset lapangan yangmenggunakan metode eksploratif-kualitatif, dengan tujuanuntuk menemukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhipembagian harta waris terhadap perolehan dan hak warisistri kedua yang sesuai dengan hukum kewarisan Islam.Teknik yang digunakan untuk mendapatkan validitas data yangdibutuhkan yaitu dengan metode penelitian partisipatif atauPRA (Participation Research Approach), karena penggaliandata mengenai pembagian warisan merupakan hal sensitif yang dapat menimbulkan konflik baru dalam masyarakatsehingga diperlukan pemahaman bersama antara responden danpeneliti dalam penggalian data lapangan. Dari hasilpenelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan danpemahaman tentang hukum kewarisan Islam masih rendah,dibuktikan adanya perlakuan diskriminasi yang dilakukananak-anak dari istri pertama terhadap perolehan dan hakkewarisan istri kedua, terlebih lagi apabila padaperkawinannya dengan istri kedua tersebut tidak dikaruniaianak. Sedangkan hak dan perolehan istri kedua dalampembagian harta waris tersebut telah diatur dalam pasal 96ayat 1 dan pasal 180 Instruksi Presiden Republik IndonesiaNoiuor 1 tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam)."

"Adat Minangkabau mengalami perkembangan seiring masuknya agama Islam yang diterima sebagai satu-satunya agama di Minangkabau. Diterimanya Islam merubah falsafah adat kepada falsafah yang bernuansa agamais. Sehubungan dengan itu penyesuaian adat terhadap agama dilakukan hingga menimbulkan perubahan perubahan pada pola pergaulan dalam perkawinan yang kemudian mempengaruhi sistem kewarisan masyarakat adat Minangkabau yang dahulu hanya mengenal satu macam sistem kewarisan, sekarang menjadi dua macam sistem kewarisan. Penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaruh masuknya Islam terhadap sistem kewarisan adat tersebut, bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana perkiraan perkembangannya dimasa yang akan datang. Penelitian dilakukan secara yuridis Normatif bersifat deskriptif analitis. Mengutamakan penelitian kepustakaan yang diikuti pula dengan wawancara guna penambahan data. Dengan metode analisis data secara kualitatif maka diperoleh kesimpulan bahwa masuknya Islam membawa perubahan yang besar dalam masyarakat adat Minangkabau khususnya dalam hukum kewarisannya, perubahan kewarisan, didahului oleh perubahan pola pergaulan dalam perkawinan di masyarakat adat, yang meninggalkan pola ekstended family menjadi nuclear family yang merupakan realisasi dari perubahan falsafah adat menjadi falsafah yang agamais. Sehingga terjadi penyesuaian adat terhadap agama. Di terimanya keputusan "Chang ampek Jinih" yang membagi harta menjadi dua yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, yang di turunkan masing-masing secara adat dan secara syara. Masyarakat Minangkabau setelah masuknya Islam melaksanakan dua sistem kewarisan yaitu sistem kewarisan Kolektif Matrilinial untuk harta pusaka tinggi, dan Sistem Kewarisan Individual Bilateral yang dianut oleh kewarisan Islam untuk harta pusaka rendah. Dari analisis data, diketahui bahwa bila tanah ulayat yang merupakan unsur pokok dari kewarisan Matrilinial itu tidak dapat di pertahankan eksistensinya di kemudian hari, maka dapat di pastikan walaupun tidak di ketahui jangka waktunya, kewarisan adat dengan sistem kewarisan Matrilinial tersebut akan pudar dan hanya sebagai lapisan luar dari kewarisan adat yang dualistis tersebut."

"Masalah warisan dan Hukum Kewarisan merupakan masalah yang sangat penting baik ditinjau dari sudut Hukum Perdata Indonesia maupun dilihat dari Hukum Islam. Betapa pentingnya Hukum Kewarisan ini hingga dapat menimbulkan perselisihan dalam masyarakat. Bagaimana jika kakek mewaris bersama-sama dengan saudara, dan bagaimanakah perbandingan antara Hukum Kewarisa Islam dengan Hukum Kewarisan Perdata terkait kakek yang mewaris bersama saudara. Timbulnya pertanyaan-pertanyaan tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan rakyat Indonesia akan Hukum Kewarisan yang berlaku di Indonesia. Namun pada dasarnya baik Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Perdata sama- sama melindungi kepentingan untuk kakek.

---

AbstractThe Issues of inheritance and Inheritance Law is an extremely important both in terms of Indonesian Civil Code as well as views of Islamic law. The proof of how important Inheritance Law is, it can lead to discord in society. What if my grandfather inherited together with the brothers and sisters, and how the comparison between Islamic Inheritance Law with Civil Code Inheritance Law associated grandfather who inherit together with brothers and sisters. The emergence of these questions due to lack of knowledge of the people of Indonesia regarding the Inheritance Law which prevailing in Indonesia. But basically both Islamic Inheritance Law and Civil Code Inheritance Law equally protect the interests for the grandfather."

"ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai akibat putusnya perkawinan pasanganberbeda agama terhadap harta bersama menurut hukum Islam. Yang menjadipokok permasalahan pada penelitian ini adalah apakah perkawinan beda agamabaik yang dilakukan di luar negeri, dengan meminta penetapan Pengadilan,maupun yang dilakukan diluar lembaga perkawinan yang telah ditetapkan olehundang-undang adalah sah dan mempunyai akibat hukum, baik terhadap hartabersama maupun hak kewarisan? Penelitian ini menggunakan metode penelitiandeskriptif-analitis. Perkawinan berdasarkan Hukum Islam merupakan suatu akadatau perjanjian yang sangat kuat dan kokoh antara seorang laki-laki muslim danwanita muslim. Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan berdasarkan hukumagama dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dan tidakmelanggar larangan yang ditetapkan. Perkawinan beda agama yang dilakukanantara orang muslim dengan orang non-muslim merupakan pelanggaran terhadapsalah satu rukun dan syarat, serta merupakan larangan perkawinan di Indonesia.Akibatnya perkawinan tersebut menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan.Permasalahan yang ditimbulkan antara lain adalah pembagian harta bersamaapabila perkawinan tersebut putus. Menurut Hukum Islam dan Hukum Positifyang berlaku, apabila perkawinan putus karena perceraian, masing-masing suami-isteri mendapat seperdua. Jika putusnya perkawinan karena kematian, perbedaanagama merupakan penghalang terjadinya hak untuk saling mewarisi. Dengandemikian apabila pewaris dan ahli waris berbeda agama maka ahli waris tidakmendapatkan harta waris. Penelitian ini menemukan bahwa ternyata atas dasarkekerabatan dan sebagai hilangnya hak kewarisan pada ahli waris yang terhalangtersebut, ada lembaga yang disebut wasiat wajibah yang mewajibkan orang yangmeninggal dunia untuk memberikan harta warisnya kepada kerabat dekat yangterhalang dalam mendapatkan warisnya.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis describes a consequences of divorce indifference of religion married couple according to Islamic marriage law which themain issue in this research is, whether the difference of religion in marriage whichwas held abroad, which requiring a decision of court, also which was held outsidethe Indonesian Marrital Institution are legal and having a consequences about thecommon property in marriage and about the matters pertaining to inheritance.This research uses a method of descriptive-analysis. Marriage under Islamic Lawconstitute a contract or a strong agreement between man and women in themembers of muslim community. A marriage is legal when was performedaccording to the essential pillars dan obligatory rules in the Islamic Marriage Lawand not prohibited by the law. The Marriage between the muslim and non-muslimis contradicted with certainty of essential pillars and obligatory rules of marriageand also prohibited by the law. The consequences are the marriage was illegal dancancellation of the marriage. The emergence problem are distribution of commonproperty if the marriage has broken. According to the Islamic Law and PrevailingPositive law if the marriage was broken because of separation, the commonproperty divided for each husband and wife. When the marriage was separate bythe death one of them, the difference of religion prevent the acceptanceinheritance. Obviously, if the heir and the acquiescent of legacy have different inreligion, the acquiescent would not get any of the legacy. This research finds thatin fact, family relationship and as prevention of inheritance, the family memberwho prohibited by the law could receive the legacy through the wajibahtestament."

"Tesis ini membahas mengenai pengaturan bentuk dan substansi wasiat yang berlaku di Indonesia. Terdapat 3 tiga sistem hukum kewarisan di Indonesia, yaitu: Hukum Waris Barat yang berlaku bagi WNI golongan Eropa dan keturunan Tionghoa, Hukum Waris Islam yang berlaku bagi WNI golongan Indonesia Asli beragama Islam dan Hukum Waris Adat yang berlaku bagi WNI golongan Indonesia Asli dan Keturunan Timur Asing Lainnya yang mengacu kepada hukum waris negara asalnya. Hal tersebut menunjukan adanya pluralisme hukum waris di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Salah satu syarat agar dapat terlaksana pewarisan diperlukan adanya ahli waris dan salah satu cara menjadi ahli waris adalah melalui surat wasiat. Terdapat 2 dua pengaturan mengenai wasiat yang telah dikodifikasi yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua peraturan yang berlaku tersebut masing-masing memberikan batasan-batasan yang harus dilakukan dalam pembuatan surat wasiat dimana isi dari wasiat tidak boleh melanggar ketentuan bagian mutlak dan ditentukan berapa besar harta peninggalan yang boleh diberikan kepada seseorang. Dalam kenyataan terdapat kasus dimana seorang pewaris membuat surat wasiat akan tetapi isinya dinilai melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti halnya yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini yaitu: apakah putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 104/PDT/2013/PT-MDN sudah sesuai dengan hukum yang berlaku bagi WNI keturunan Timur Asing Lainnya dan bagaimana keabsahan wasiat yang dibuat di hadapan seorang Notaris bagi golongan ini.

---

This thesis explains the regulation of form and substance of testament in Indonesia. There are 3 three laws of inheritance in Indonesia, namely The Law of Western Inheritance applies to Indonesian citizens of the European class and Chinese descents, The Law of Islamic Inheritance applies to Indonesian citizens who are Muslims and Traditional Inheritance Law applies to Indonesian citizens who are not Muslims and Indonesian citizens of Eastern descendants other than Chinese that refers to the law of their original country. It shows that there is a pluralism of the inheritance law in Indonesia. The research method in this thesis is normative juridical. One of the conditions for inheritance is the existence of an heir and one of the ways to become an heir is through a will or testament. There are 2 two regulations of the will or testament that has been codified in the Civil Code and the Compilation of Islamic Law. Both of the regulations have the restriction of making a will or testament where the contents of the will or testament shall not contravenes the absolute portion and how much of the estate can be given to a person. In reality there is a case where the testator makes a will but its contents are deemed to contravenes the regulation as well as the main issues in this thesis are whether the decision of the Medan High Court Number 104 PDT 2013 PT MDN is in accordance with the law which applies to the Indonesia citizens of Eastern descendants other than Chinese and how the validity of a will this group made before a Notary."

"Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang timbul dengan terjadinya kematian seseorang di antaranya bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui Prinsip-prinsip Dasar Hukum Kewarisan di Indonesia, Bukan hanya Hukum Waris Islam (Faraid), di Indonesia berlaku juga Hukum Waris Perdata (BW), dan Hukum Waris Adat. Ketiga sistem Hukum Kewarisan itu merupakan ilmu yang perlu juga untuk diketahui karena jika para calon sarjana hukum salah sedikit memberikan arahan kepada yang memerlukan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, malah menimbulkan perselisihan, menimbulkan putusan hubungan kekeluargaan antara mereka yang berselisih.Untuk memberikan pemahaman mengenai pewarisan menurut Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (BW), buku ini disusun. Di dalam buku ini dibahas mengenai pengertian dan pengaturan hukum waris, ketentuan umum pewarisan, permasalahan dalam kewarisan, hal-hal yang berkaitan dengan proses pewarisan, ahli waris dan cara pembagiannya, pewarisan dalam hal adanya anak luar kawin, dan balai harta peninggalan dan baitulmal. Buku ini ditujukan bagi mahasiswa Fakultas Hukum, akademisi, dan praktisi hukum."