Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini meneliti kemunculan dan perkembangan gerakan dakwah salafi pada era Reformasi. Kerangka teoritis yang digunakan yaitu gerakan sosial dengan 3 faktor utamanya: struktur kesempatan politik, framing sosial, dan mobilisasi sumber daya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian fied research, dimana peneliti melakukan observasi langsung terhadap subjek yang ditelitinya dan mencoba mengkaji pengalaman-pengalaman subjektif dari subjek tersebut secara sosiologis. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa reformasi sebagai sebuah era keterbukaan memberikan kesempatan kepada Gerakan Dakwah Salafi untuk berkembang. Perkembangan ini juga didukung oleh jaringan sosial yang dimiliki untuk dapat memperoleh akses terhadap sumber daya dan secara tidak langsung membantu Gerakan ini untuk melakukan ekpansi dari aktifitasnya.

---

This under-graduate thesis examines the genesis and the expansion of Salafi Movements during Reformation Era. This research uses a social movement’s perspective by three main factors on Social Movements; political opportunity structure, framing process, and resources mobilization theory.

The research approach used qualitative approach with a field research method, where the researcher directly observe to the people being studied and try to examine any subjective experiences in the sociological view.

The results of this study reveal that Reformation, as an openness era, gives some opportunity to Salafi Movements rapidly expanded. Their expanding is also supported by any social networks to gain resources and help the movements to do expanding of their activity."

"Skripsi ini membahas mengenai peran gerakan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) menggagalkan pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Penelitian ini mengaplikasikan teori Gerakan Sosial sebagai sebuah kerangka analisis, secara spesifik analisis strategi gerakan KSTJ dilakukan berdasarkan struktur mobilisasi sumber daya  dan struktur kesempatan politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta dipengaruhi oleh adanya struktur kesempatan politik untuk mendorong mobilisasi sumber daya dan pengorganisasian gerakan KSTJ. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa struktur kesempatan politik mempengaruhi mobilisasi dan pengorganisasian KSTJ dalam upaya menggagalkan reklamasi Teluk Jakarta. 

---

This research discusses about the role of Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) movement in foiling the construction of Reclamation Teluk Jakarta project. This research use contentious politics theory as an analytical framework, specifically the analysis of KSTJ movement strategy is conducted based on structure of resource mobilization and political opportunity structures. The method which is used in this research is qualitative by case study. The result of this research shows that the role of Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta is influenced by the Political Opportunity Structure to encourage resource mobilization and organizing KSTJ movements. The conclusion in this research is the structure of political opportunity affects the mobilization and organizing KSTJ in an attempt to foiling Reklamasi Teluk Jakarta."

"ABSTRAKPotensi sumber daya air mendorong pemerintah Brazil untuk membangun proyek bendungan di kawasan Amazon. Akan tetapi, pembangunan bendungan menyebabkan gerakan sosial dari aktor penentang. Skripsi ini akan melihat efektivitas dari gerakan sosial dalam pembangunan Bendungan Belo Monte di Brazil dengan melakukan studi komparasi pada dua kurun waktu. Penelitian ini menggunakan teori mobilisasi sumber daya oleh Edwards dan Gillham dan teori struktur kesempatan politik oleh Sidney Tarrow. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka, temuan dari skripsi ini memperlihatkan bahwa faktor-faktor perbedaan efektivitas dari gerakan sosial pada kedua kurun waktu disebabkan oleh faktor internal gerakan sosial, yaitu sumber daya moral, sumber daya kultural, sumber daya manusia, sumber daya material, dan sumber daya sosial-organisasional, serta faktor eksternal dari gerakan sosial, yaitu keterbukaan akses, penyusunan kembali dalam pemerintah, perpecahan elite-elite politik, dan ketersediaan sekutu yang berpengaruh.<

---

ABSTRACTThe potential of water resources encourages the Brazilian government to build dam projects in the Amazon region. However, dam construction has caused social movements from opposing actors. This thesis will look at the effectiveness of social movements in the construction of the Belo Monte Dam in Brazil by conducting comparative studies at two time periods. This study uses resource mobilization theory by Edwards and Gillham and political opportunity structure theory by Sidney Tarrow. By using qualitative methods through literature studies, the findings of this thesis show that the factors of differences in the effectiveness of social movements in both periods are caused by internal factors of the social movement, namely moral resources, cultural resources, human resources, material resources, and social-organizational resources, as well as external factors of the social movement, namely increasing access, shifting alignments, divided elites, and influential allies."

"ABSTRAKPenelitian ini mencoba menjelaskan dan mengidentifikasi politik kelompok diaspora sebagai salah satu instrumen politik transnasional. Tulisan ini menggunakan model analisis perbandingan dengan membandingkan dua kasus yaitu politik diaspora Rusia di Latvia dan Estonia. Analisa perbandingan digunakan untuk menjelaskan fenomena politik diaspora Rusia di kedua negara yang memiliki karakteristik sosio-politik yang relatif sama namun menunjukan hasil yang berbeda. Kerangka pemikiran tentang struktur kesempatan politik diaspora digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang membedakan politik diapsora Rusia di Latvia dan Estonia. Penelitian ini melihat struktur kesempatan politik lebih mendukung aktivisme politik kelompok diaspora Rusia di Latvia daripada di Estonia. Selain itu semakin terintegrasinya kelompok diaspora Rusia di kedua negara menyebabkan tereduksinya pengaruh Rusia dan aktivisme kelompok diaspora Rusia di kedua negara.

---

ABSTRACT

This study tries to explain and analyze diaspora politics one of the transnational political

instruments used by non-state actor. By using a comparative analysis in term of

comparing two cases namely the Russian diaspora politics in Latvia and Estonia.

Comparative analysis is used to explain the political phenomenon of the Russian

diaspora between the two countries which was actually based on the same sociopolitical

characteristics in the beginning but had a different result in common. A

framework of thought for the opportunity structure of diaspora politics is used to

explain and analyze fact or factors distinguish Russian diaspora politics in Latvia and

Estonia. This study sees the political opportunity structure more in favor of political

activism of the Russian diaspora in Latvia rather than in Estonia. Having said that, the

increasingly integrated Russian diaspora in the two countries have led to the reduction

of Russian influence and the activism of Russian diaspora groups in both countries."

"ABSTRAK

Skripsi ini menganalisis penyebab strategi politik elektoral gerakan buruh Korea Selatan pasca tahun 2004 cenderung tidak efektif. Hal ini dapat dilihat dengan menurunnya jumlah perolehan kursi oleh partai buruh di parlemen nasional, terjadi faksi-faksi dalam internal partai, renggangnya hubungan antara organisasi gerakan buruh dengan partai, partai tidak mampu memperluas basis dukungan dan juga belum mampu mengakomodir isu-isu kebijakan nasional lainnya. Dalam menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif dan mengacu pada sumber data-data sekunder. Analisis skripsi ini merujuk pada studi yang dilakukan oleh Collins. Menurutnya, terdapat dua aspek yang menentukan sebuah gerakan agar dapat membentuk partai politik yang berhasil dalam politik elektoral. Kedua aspek tersebut yaitu kesempatan politik dan mobilisasi sumber daya yang dilakukan oleh gerakan. Pada kasus strategi politik elektoral gerakan buruh Korea Selatan, penulis berargumen bahwa terdapat hambatan pada kedua aspek tersebut. Kesempatan politik yang terjadi pada era demokrasi di Korea Selatan belum menguntungkan bagi gerakan buruh. Mereka pun juga mengalami permasalahan dalam mobilisasi sumber daya. Akibatnya strategi politik elektoral mereka yang sempat tergolong berhasil pada tahun 2004, kemudian cenderung menjadi tidak efektif.

---

ABSTRAK

This thesis aims to analyze the reason why the electoral political strategies of the South Korean s labor movement tend to be ineffective after 2004. It can be seen by the decrease in the number of positions obtained by the labor party in the national parliament, the internal party factions, the gap between the organization of the labor movement and the party, and the party is unable to expand its support base and to accommodate other national policy issues. This thesis uses a qualitative methods and the secondary data to answer the research question. The analysis is referred to a research conducted by Collins. She stated that there are two aspects that determine a movement in order to form a successful political party in electoral politics. The two aspects are the political opportunity and resource mobilization undertaken by the movement. In the case of electoral political strategies of the labor movement in South Korea, I argue that there are obstacles in those two aspects. The political opportunity during the democratic era in South Korea has not been favorable for the labor movement. They also encountered problems in the resource mobilization. This made their electoral political strategies that were considered successful in 2004 tended to be ineffective afterwards."

"Penelitian yang berjudul Kesempatan Politik, Struktur Mobilisasi, dan Proses Pembingkaian dalam Gerakan Sosial: (Studi Kasus Gerakan Pro-Penetapan Keistimewaan Yogyakarta tahun 2010-2012), dilatarbelakangi oleh munculnya aktivitas gerakan yang terus menerus dilakukan oleh elemen-elemen masyarakat Yogyakarta. Gerakan masyarakat yang dikenal dengan Gerakan Pro-Penetapan Keistimewaan Yogyakarta tersebut, lahir sebagai bentuk aksi protes atas adanya upaya reduksi keistimewaan oleh pemerintah pusat yang terjadi sejak masa Orde Baru. Kemudian berkembang pasca reformasi, dan menuntut agar Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam yang bertakhta ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanpa melalui mekanisme pemilihan umum. Gerakan tersebut terpusat pada tuntutan akan lahirnya aturan yuridis yang mengatur penetapan Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam yang bertakhta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori gerakan sosial baru dengan unit analisis teori kesempatan politik, struktur mobilisasi, dan proses pembingkaian di dalam menjelaskan munculnya gerakan sosial. Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana aktor-aktor gerakan memanfaatkan momentum politik, mengembangkan strategi dan berinteraksi dengan lingkungannya dalam membentuk pemahaman bersama sehingga mampu memobilisasi masyarakat dan melakukan gerakan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa gerakan sosial pada kasus gerakan Pro-Penetapan Keistimewaan Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh tiga faktor. Pertama, kesempatan politik yang mampu menciptakan peluang bagi aktor-aktor gerakan untuk memanfaatkan momentum aksi. Kedua, struktur mobilisasi yang merepresentasikan struktur sosial masyarakat. Serta proses pembingkaian yang strategis. Ketiga faktor tersebut sangat mendukung terciptanya gerakan sosial. Implikasi teori pada penelitian ini menggambarkan secara parsial adanya anomali pada teori-teori gerakan sosial baru.

---

This research discusses the social movement to demand the appointment of the Sultan of Yogyakarta as the governor through the enactment of the law on Special Autonomy of Yogyakarta Province, without a free and fair election like in any other regions in Indonesia. The movement has its roots in history since the New Order, where there were protests and demonstrations among the public over the uniformization of local government system, including in the mode of election. After reformasi 1998, there were demands for Sultan Hamengku Buwono and Paku Alam to be enthroned as Governor and Vice Governor of Yogyakarta Province without election. The movement focused on the demands for the introduction of juridical rules governing the appointment of Sultan Hamengku Buwono and Paku Alam as Governor and Vice Governor of Yogyakarta.

This research uses the new social movement theory, explaining the three factors of the movement, i.e. political opportunity, mobilization structure, and framing process. It explains how political opportunities and mobilization structures are formed, and how social movement actors develop strategies and interact with their environment in building a common understanding in order to prepare society and engage in social movements. The research method used is a qualitative method with case study approach.

The findings of the research indicate that the social movement in the case of Pro-Penetapan Keistimewaan Yogyakarta movement is highly influenced by three factors. First, a political opportunity that creates opportunities for movement actors to take advantage of the momentum of the action. Second, the mobilization structure that represents the social structure of society. Third, the strategic framing process. These three factors strongly support the creation of social movements. The theoretical implications of this study illustrate partially anomalies in new social movement theories."

"Tesis ini berangkat dari hipotesis penulis bahwa ruang politik Uni Eropa memfasilitasi Greenpeace untuk dapat menekan industri minyak kelapa sawit Indonesia. Tesis ini menganalisis strategi Greenpeace dalam menekan industri minyak kelapa sawit Indonesia melalui Uni Eropa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi pustaka. Analisis kajian tesis ini menggunakan penggabungan konsep transnasional advocacy networks (1998) dan konsep kesempatan politik Dellmuth dan Bloodgood (2019). Berdasarkan konsep konsep transnasional advocacy networks (1998), ada empat taktik politik. Dari keempat taktik politik, Greenpeace hanya menggunakan dua taktik politik untuk mempengaruhi Uni Eropa, yaitu taktik politik pengaruh dan akuntabilitas. Kedua taktik ini bisa dikatakan secara tidak langsung dapat dimanfaatkan Greenpeace untuk menekan industri minyak kelapa sawit. Kendati demikian, kedua taktik tersebut memiliki pengaruh terbatas kepada kebijakan Uni Eropa. Salah satu penyebab terbatasnya pengaruh Greenpeace adalah lambannya pembuatan rencana aksi Uni Eropa dalam melakukan komitmen global. Sementara itu, konsep kesempatan politik menjelaskan bahwa pengaruh politik Uni Eropa terbatas. Keterbatasan pengaruh disebabkan sempitnya ruang politik dari dalam institusi, koalisi organisasi non pemerintah dalam tidak menunjukkan peranan penting dan kompleksitas isu yang disebabkan oleh tidak realistisnya komitmen Uni Eropa. Dengan demikian, Greenpeace tidak dapat menggunakan Uni Eropa sebagai tekanan terhadap industri minyak kelapa sawit.

---

This thesis is based on hypothesis that European Union facilitates political space for Greenpeace in order to be able press the palm oil industry. This thesis analyzes the strategy of Greenpeace in pressing Indonesian palm oil industry through European Union. This qualitative research used literature research regarding palm oil and objects of analysis. Theoretical framework that uses in this research is combination between transnational advocacy networks concept (1998) and political opportunity (2019) concept. Based on transnational advocacy network concept (1998), there are four political tactics which are used by Greenpeace in running the palm oil campaign. Four political tactics are information, symbolic, leverage and accountability. From four political tactics, Greenpeace only uses two political tactics to influence European Union, namely leverage political tactic and accountability political tactic. It can be said that the two political tactics are used indirectly to press palm oil industry by Greenpeace. However, Greenpeace’s influence to European Union policy is limited. One of the reason is the slow progress of European Union in doing global commitment. Meanwhile, political opportunity concept explain that limitation caused by the narrow political space inside European Institution. Besides that, coalition between Greenpeace and other organization non-governments had not shown significant role in influencing European Union policy. The complexity of this issue also limits Greenpeace’s influence on the European Union."

"ABSTRAKNama : Rury Uswatun HasanahProgram Studi : Ilmu PolitikJudul : Gerakan Buruh Pasca Reformasi: Studi Kasus Gerakan Serikat Pekerja Kereta Api SPKA pada tahun 2005, xiv 141 halaman, 10 lampiran, 37 buku, 39 dokumen, 11 jurnal, 4 tesis, 31 artikel koran, 1 sumber online, 3 wawancara Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengalihan status pegawai PJKA yang semula sebagai PNS menjadi pegawai Perumka yang kemudian beralih status sebagai karyawan PT. KA Persero . Peralihan status tersebut menyisakan permasalahan bagi para pegawai karena mereka kehilangan hak-hak sebagai PNS dan tidak mengalami peningkatan kesejahteraan seperti yang telah dijanjikan oleh perusahaan setelah beralih status. Berawal dari persoalan tersebut, para pegawai melalui SPKA melakukan serangkaian aksi perjuangan untuk menuntut pengembalian status PNS dan peningkatan kesejahteraan. Aksi perjuangan tersebut baru dapat terlaksana pasca Reformasi dan mengalami peningkatan intensitas pada tahun 2005. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban bagaimana faktor kesempatan politik, struktur mobilisasi, dan proses pembingkaian mendorong kemunculan dan peningkatan frekuensi gerakan perjuangan SPKA terhadap PT. KA Persero dan pemerintah pada tahun 2005.Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial dari Tilly, Diani, Binson, Burke,Turner, dan Killian, teori aktor gerakan sosial dari Heberle, Moris, Staggenbor, Gusfield, Tilly, teori kesempatan politik dari Kitschelt, Eisinger, Tarrow, dan Kurt, teori struktur mobilisasi dari McCarthy, dan teori proses pembingkaian dari Snow, Benford, dan Zald. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori penertiban gerakan sosial yang disampaikan oleh Porta dan Fillieule dan teori tahapan gerakan sosial dari Blumer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dokumen dan melakukan wawancara secara mendalam sebagai sumber primer. Sementara, sumber sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, dan lain sebagainya.Temuan di lapangan menunjukkan bahwa gerakan perjuangan SPKA pada tahun 2005 memanfaatkan tiga faktor gerakan sosial, yaitu kesempatan politik, struktur mobilisasi dan proses pembingkaian untuk mencapai tujuannya. Selain itu, gerakan tersebut tergolong berhasil karena sikap pemerintah dan PT. KA Persero yang cukup kooperatif dalam menyelesaikan persoalan para pegawai.Implikasi teoritis memperlihatkan bahwa kesempatan politik, struktur mobilisasi dan proses pembingkaian berhasil dimanfaatkan oleh gerakan perjuangan SPKA. Selain itu, penertiban gerakan sosial terbukti bersifat lunak sehingga gerakan tersebut mencapai kesuksesan dan memasuki tahapan penurunan gerakan sosial.Kata kunci:Gerakan Buruh, Pasca Reformasi, Kesempatan Politik, Struktur Mobilisasi, Proses Pembingkaian

---

ABSTRACTName Rury Uswatun HasanahStudy Program Political ScienceTitle Labor Movement in Post Reform A Case Study of Indonesian Railways Workers Union Serikat Pekerja Kereta Api SPKA in 2005, xiv 141 pages,10 appendices, 37 books, 39 documents, 11 journals, 4 theses, 31 newspaper articles, 1 online source, 3 intervieweesThis research is motivated by the transfer of PJKA employee status who was originally as civil servant to Perumka employee who then switched status as an employee of PT. KA Persero . The transition of status left a problem for the employees as they lost the rights of civil servants and did not get the welfare improvements as promised by the company after switching status. Starting from that, the employees through the SPKA took precautions to get back the civil servant status and welfare improvement. The action of the struggle could only be implemented post Reformation and increased in 2005. Therefore, this research is conducted to find answers how the political opportunities, the mobilizing structures, and the framing process factors encourage the emergence and improvement of SPKA 39 s struggle movement against PT. KA Persero and the government in 2005.As a theoretical foothold, this study uses the social movement theories of Tilly, Diani, Binson, Burke, Turner, and Killian, the actor of social movement theories of Heberle, Moris, Staggenbor, Gusfield, Tilly, the political opportunities theories of Kitschelt, Eisinger, Tarrow, and Kurt, McCarthy 39 s theory of mobilization structure, and the framing process theories of Snow, Benford, and Zald. In addition, this research uses the policing protest theories submitted by Porta and Fillieule and the social movement stages theory of Blumer. The method used in this study is a qualitative method that is descriptive analytical. Techniques of data collecting are conducted by collecting documents and conducting in depth interviews as a primary source. Meanwhile, secondary sources are obtained through books, journals, and so forth.Field findings showed that the SPKA struggle movement in 2005 utilized three social movement factors, namely political opportunities, mobilizing structures and framing process to achieve its goals. In addition, the movement was quite successful because of the attitude of the government and PT. KA Persero was quite cooperative in solving the problems of the employees.The theoretical implication shows that political opportunities, mobilizing structures and framing process are successfully utilized by the SPKA struggle movement. In addition, the controlling of social movements proved to be soft so that the movement achieved success and entered the decline stage of social movements. Keywords Labor Movement, Post Reform, Political Opportunities, Mobilizing Structures, Framing Process "