Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengenai kelompok citra bhayangkara sebagai modelPokdarkamtibmas di wilayah Polsek Kebon Jeruk, Polres Metropolitan JakartaBarat. Kelompok citra bhayangkara dapat bertahan hingga saat ini dikarenakanadanya hubungan yang baik dengan petugas Polri yaitu Bhabinkamtibmas.Interaksi yang terjadi antara keduanya dipahami sebagai pertukaran sosial dengancorak hubungan yang bersifat patron-klien. Yang dipertukarkan dalam hubungantersebut adalah loyalitas anggota kelompok citra bhayangkara terhadapBhabinkamtibmas, dengan ijin penggunaan atribut-atribut yang digunakan olehkelompok citra bhayangkara sebagai sebuah simbolisasi kewenangan kepolisian ditengah masyarakat yang disematkan oleh Polri. Atribut-atribut Pokdarkamtibmasmemiliki arti yang sangat penting sebagai sebuah jatidiri bagi para anggotakelompok citra bhayangkara yang dengan mengaktifkannya mereka dapatberperan dan berfungsi dalam struktur warga masyarakat sebagai bagian darikelompok sosial yang dianggap memiliki legalisasi dari kepolisian, terutamadalam penyediaan jasa pengamanan di sektor informal.Fokus penelitian ini adalah kegiatan anggota kelompok citra bhayangkaradi wilayah Polsek Kebon Jeruk. Anggota kelompok ini memiliki latar belakangyang beragam dari aspek sosial. Keberagaman latar belakang tersebutmempengaruhi motivasi dan alasan untuk menjadi anggota kelompok citrabhayangkara. Salah satunya adalah penggunaan atribut keanggotaan oleh anggotacitra bhayangkara khususnya anggota yang berlatar belakang warga kelas bawahdalam struktur sosial warga setempat. Warga kelas bawah ditunjukkan melaluitingkat pendidikan yang rendah, warga pendatang, dan warga yang tidak memilikiketerampilan spesifik. Sehingga mereka memiliki keterbatasan untukmemperoleh pekerjaan formal maupun informal.Tesis ini disusun berdasarkan penelitian lapangan yang menggunakanpendekatan kualitatif dan memakai metode etnografi untuk memahami kelompokcitra bhayangkara di wilayah Polsek Metro Kebon Jeruk. Dalam pendekatankualitatif tersebut, kelompok citra bhayangkara dilihat dan diperlakukan sebagaisebuah bagian dalam struktur warga masyarakat sebagai wadah anggotanya untukberjuang guna mendapatkan kesempatan yang sama dengan warga masyarakatlainnya terutama dalam hal memperoleh penghidupan yang layak melalui identitassosial baru sebagai mitra Polri yang dengan demikian mereka telah melakukanmobilitas sosial vertikal dalam struktur masyarakatnya. Pengumpulan datadilakukan melalui wawancara terbuka, observasi, observasi partisipatif, sertapengumpulan dokumen.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertukaran sosial,teori usaha normatif dari Trojanowicz dan konsep CAMPS (Consultation,Adaptation, Mobilization, Problemb Solving) yang oleh David H Bayleydiperkenalkan sebagai bentuk penerapan konsep community policing sebagaisebuah terobosan dalam menjembatani terbatasnya sumber daya yang dimilikioleh polisi dalam rangka usaha pencegahan kejahatan dan pemeliharaanKamtibmas.Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat,dikarenakan wilayah ini termasuk daerah pengembangan kota Jakarta yang masihmemiliki lahan cukup luas yang berpotensi dikembangkan menjadi lokasi usahadan bisnis. Pada wilayah yang masih berkembang seperti ini, keberadaanmasyarakat pendatang yang dikenal sebagai “massa apung” menjadi fenomenayang banyak ditemukan. Masyarakat pendatang ini dikenal sebagai masyarakatpekerja keras dan akan menggunakan berbagai cara untuk menjamin eksistensinyadalam struktur warga lokal. Kehadiran kelompok citra bhayangkara sebagaiprogram kemitraan Polri-masyarakat telah menarik perhatian masyarakatpendatang ini untuk bergabung. Namun dengan motivasi yang cenderung berdasarkepentingan individu, maka Pokdarkamtibmas belum mampu mewujudkankeamanan dan ketertiban masyarakat. Bahkan telah menimbulkan pelanggaranpelanggaranaturan oleh oknum anggota citra bhayangkara.

---

This tesis is about the study of public order awareness group of Kebon

Jeruk District in West Jakarta Region known as citra bhayangkara. The group can

survive until now because of their good relationship with the community officer

which known as Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan

Ketertiban Masyarakat). The relationship between citra bhayangkara and

Bhabinkamtibmas shows a pattern of patron-klien in daily interaction. The

relation that shows patron-klien can be seen as the cause of the social exchange

between them. The member of citra bhayangkara gave Bhabinkamtibmas loyalties

in exchange Bhabinkamtibmas gave support to member of citra bhayangkara. It is

sometimes gives permisivity to the member of citra bhayangkara using their

atributes for gaining money. As member of social group of citra bhayangkara,

their place in the social structure of local community have been changed from the

lowest up to middle. And by the attributes of citra bhayangkara they can make

living by offering local security services.

The focus of this study are the activities of citra bhayangkara members.

Especially activities that involved with the use of the attributes of citra

bhayangkara as the partner of police department. Some members which their

background in the lower class of the community, sometimes use their attributes to

gain some money.

This tesis is written according to field research that use qualitative

approach by ethnographic method to understand the group of citra bhayangkara.

And the theori that used in this research are; social exchange theori, normative

effort theori, and CAMPS concept which stand for Consultation, Adaptation,

Mobilization, and Problem Solving. CAMPS is a breaktrough in police

operational management offered by David H Bayley that can be used by the police

organization to implement partnership program in sistematicly effort to gain

support from the community in look after and maintain public order

This research is done in the area of Kebon Jeruk district, west Jakarta

region. The area have been taken as the reason of progress development of Jakarta

to west. By the development to the west, there are a lot of opportunity for

“floating mass” (massa apung) as the nomaden community in Jakarta to gain some

informal job for example as local security guard for projects especially bussiness

project. This floating mass as the concept of Koentjoroningrat, known as a keen

worker. They will do everything to gain money and for their settlement. The

existence of citra bhayangkara have made an attraction to them for joining and to

use the authority of police department in order to offer local security services.

Because without that authority which is shown by the attributes, they can’t

compete with the local people already have their own group ethnic base"

"Tesis ini tentang Pengelolaan Pengamanan Mall Taman Anggrek di Jakarta. Perhatian utama tesis ini adalah pengelolaan pengamanan Mall Taman Anggrek yang dilakukan olch Satuan Pengamanan. Pengelolaan pengamanan ditujukan untuk membuat rasa aman, tertib dan nyaman kegiatan usaha yang dilakukan pimpinan, karyawan, penyewa jasa properti dan pengunjung Mall Tamara Anggrek yang rnclakukan aktifitas bisnisnya dan aktititas berbelanja. Dalam tesis ini pengelolaan pengamanan dilihat dari proses manajerial dan tindakan Satuan Pengamanan yang berpcran sesuai tugas, timgsi dan peranannya dalam menjalankan pengarnanan di kawasan Mall Taman Anggtek.Metode penelitian yang digunakan adalah metodc etnografi dengan tehnik pengumpulan data secara pengamatan, wawancara dengan pedoman dan pengamatan terlibat untuk mclihat proses pengelolaan pcngamanan yang diungkapkan melalui tindakan Satuan Pengamanan yang dikelola dan diatur sorta dikcndalikan oleh Departemen Sekuriti Mall Taman Anggrek.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pengamanan yang dilakukan Satuan Pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur Departemen Sekuriti dengan melibatkan seluruh pimpinan, karyawan, penyewa properti, pihak Kepolisian dan masyarakat lingkungan sekitar Mall Taman Anggrek. Hal ini dapat terwujud karena sccara struktural dalam pengorganisasian manajemen PT. Mulia Land Tbk, bahwa pengelolaan Mall Taman Anggrck diwadahi oleh Departemen Sekuriti yang kedudukannya sederajat dengan Departemen lainnya. Sehingga dalam mengelola pengamanan Mall Taman Anggrek Depanemen Sekuriti yang didukung oleh 252 orang untuk mengamankan kawasan perbelanjaan seluas 8 Ha dengan pengunjung perhari 4.000 orang untuk melakukan aktititas berbclanja dapat dilakukan secara teorganisir dalam menciptakan rasa aman, tertib dan nyaman."

"The area of Riau Islands Province is approximately 251.810,71 km2 or 95,79 % of sea and 10.595.41 km2 or 4.21 % of land and there are 2.408 islands including big and small islands in the province. As we know that the small islands of Riau islands province directly face Singapore and Malaysia. These outer small islands has a function as the ocean security and defense zone. In this province the social structure that is not for the fishermen. The lack of their fish net/trap, the lack of their fund, the more polluted fishing area, and the irregular climate changes cause the fishermen difficult to fulfill their needs."

"Dalam rangka mencapai tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945,maka keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara harus tetap terjaga yaitudengan memiliki pertahanan dan keamanan Negara yang kuat. Adapun pihak yangmemiliki peran dan fungsi pertahanan dan keamanan tersebut adalah TNI ? POLRI.Pada masa sebelum reformasi, TNI ? POLRI berada dalam satu kesatuan ABRI danbertanggung jawab atas Pertahanan Keamanan Nasional (Hankamnas). Namun padamasa reformasi, kedua institusi ini dipisah dan menjadi lembaga yang otonom danmandiri dengan peran dan fungsi yang berbeda, yaitu TNI sebagai alat pertahanan, danPOLRI sebagai alat keamanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diajukantiga permasalahan yaitu ; bagaimanakah perbedaan fungsi pertahanan dan keamanandi Negara Indonesia, lalu bagaimanakah perbedaan peran dan fungsi TNI dan POLRIdalam pertahanan dan keamanan negara, serta apakah permasalahan yang terkaitdengan pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan Negara oleh TNI ? POLRI.Penelitian ini akan dibahas dengan menggunakan teori tujuan negara oleh Charles EMerriam, kemudian faktor perubahan organisasi kelembagaan negara oleh JimlyAsshiddiqie, fungsi militer terhadap negara dan tingkatan otoritas militer oleh Samuel PHuntington, dan juga fungsi kepolisian terhadap negara. Objek penelitian ini padadasarnya sekitar peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan TNI ?POLRI dan juga pertahanan dan keamanan negara. Berkenaan dengan objek penelitianini, tipe penelitian adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan historis danyuridis dan dengan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian inidilakukan melalui penelitian kepustakaan dan akan dipaparkan secara deskriptifanalitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pendikotomian fungsi pertahanandan keamanan selanjutnya menghasilkan undang-undang yang membatasi peran danfungsi TNI ? POLRI dengan pendefinisian yang jelas namun tumpang tindih maupuntidak selaras sehingga mengakibatkan berbagai masalah dalam pelaksanaannya. Untukitu diperlukan berbagai pranata hukum lainnya untuk menyelaraskan dan mengisikekosongan dalam hal pengaturan mengenai pertahanan dan keamanan negara terkaitdengan peran dan fungsi TNI ? POLRI agar pada masa mendatang dapat berperanoptimal untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

---

AbstractIn order to achieve the goals listed in the Indonesia Constitution (UUD 1945), thesustainability of state must be maintained with strong security and national defence. TheInstitutions which have functions and roles of security and defense are the ArmedForces (TNI) and Police (POLRI). In the period before the reform, TNI - POLRI wereunited in one institution named ABRI. But now the institution is separated and becametwo autonomous and independent institutions with different functions and roles. Thus,TNI is responsible for defence, and POLRI responsible for security. Based on thisbackground, I proposed three issues; how is the different functions of security anddefence in Indonesia; how is the different functions and roles of the TNI and POLRI inthe security and state defence; what is problem related to the separation of thefunctions of security and state defence by TNI - POLRI. The research will be discussedusing the theory of the state's goals by Charles E Merriam, and institutional factors oforganizational change state by Jimly Asshiddiqie, the military functions of the state andlevel of military authority by Samuel P Huntington, and also the police functions of thestate. The object of this research is basically about legislation that is closely related tothe military - police and security and national defense. Regard to the object of thisstudy, the type of research is a normative juridical approach to the study of historicaland juridical and type of qualitative research. Collecting data in this research is donethrough library research and will be presented in a descriptive-analytical. The resultsshowed that the dichotomized of security and defence function has made regulationswhich is bordering the functions and roles between TNI ? POLRI. Thus regulations areclearly defined but it is overlapping and inconsistent, and it?s cause several problemduring the implementation. We required other regulations to harmonize and fill the gapin terms of setting the security and national defence related to the role and functions ofthe TNI - POLRI in the future in order to contribute optimally to ensure the survival ofthe nation and the State of Indonesia."

"Tesis ini tentang penyelenggaraan manajemen pengamanan markas yang dilaksanakan oleh Pelayanan Markas (Yanma) Kepolisian Daerah Metro Jaya dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas kepolisian di Polda Metro Jaya, Pelayanan Markas (Yanma) Kepolisian Daerah Metro Jaya telah melaksanakan manajemen pengamanan di Polda Metro Jaya untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas kepolisian di Kepolisian Daerah Metro Jaya namun masih terjadi kerawanan berupa ancaman terhadap keamanan, dan ketertiban berupa terjadinya pencurian kendaraan di dalam markas Kepolisian Daerah Metro Jaya, kasus penipuan dan banyaknya calo dalam pengurusan surat surat kendaraan bermotor, dan kasus unjuk rasa, sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan manajemen pengamanan yang diterapkan oleh Pelayanan Markas (Yanma) Kepolisian Daerah Metro Jaya, mengapa masih terdapat kelemahan pengamanan yang dilakukan oleh Pelayanan Markas (Yanma) tehadap Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya dan bagaimana alternatif solusi terhadap manajemen pengamanan di Kepolisian Daerah Metro Jaya, yang akan dibahas menggunakan teori manajemen, konsep manajemen pengamanan, konsep organisasi, teori pencegahan kejahatan situasional, teori crime prevention through environmental design (CPTED) untuk membahas dan menganalisanya. Dengan harapan dapat menggambarkan penyelenggaraan yang terjadi, mengetahui kelemahan dalam pelaksanaan menajemen pengamanan dan memberikan masukan berupa alternatif solusi bagi perbaikan penyelenggaraan manajemen pengamanan di Kepolisian Daerah Metro Jaya.

---

The thesis talks about the implementation of security management of the headquarters conducted by the Headquarters Service Division of Jakarta Metropolitan Police Region. The division has implemented the security management of the headquarters of Jakarta Metropolitan Police Region in order to secure public order, security and the smoothness of the implementation of responsibilities and duties of its personnel around the heaquarters. However, security disturbances still occur such as vehicle theft, fraud, matchmakers in extending vehicle registration papers, and demonstrations. These interest the author to examine how security management runs and why weaknesses still exist and what the solution alternatives are. The author employs management theories, security management concepts, organisation concepts, theory of situational crime prevention, theory of crime prevention through environmental design in order to examine and analyse the problems. It is expected that by examining and analyzing the problem, the author knows the obstacles and weaknesses of the implementation of security management in the headquarters of Jakarta Metropolitan Regional Police. It is also highly expected that author then can recommends solution alternatives in improving and revising the implementation of security management of the headquarters of Jakarta Metropolitan Regional Police."