Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis dampak regulasi Obat-obat Tertentu OOT yang diterapkan kepada perusahaan farmasi produsen OOT pada tahun 2018 terhadap jumlah produksi OOT. Menggunakan metode pendekatan difference-in-differences DID, penelitian ini melihat pengaruh pada 5 lima kelompok OOT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum terjadi penurunan jumlah produksi OOT sebesar 8.072.811 satuan OOT. Penurunan jumlah produksi OOT ini dipengaruhi oleh adanya regulasi dan dipengaruhi oleh faktor lain yaitu kenaikan harga bahan baku obat bahan aktif obat serta penetapan harga obat jadi untuk pelayanan jaminan kesehatan nasional yang ketat. Faktor selain regulasi ini mendorong produsen OOT untuk mengurangi jumlah produksi agar tetap mempertahankan skala ekonomi perusahaan. Variabel yang mempunyai pengaruh terhadap penurunan produksi yaitu golongan obat generik untuk sediaan obat bentuk tablet, pada perusahaan yang multiproduk dengan status perusahaan milik negara BUMN. Perbandingan tingkat produksi dengan kebutuhan obat pada tahun sebelum berlakunya regulasi menunjukkan jumlah produksi masih di atas kebutuhan dan setelah berlaku regulasi jumlah produksi di bawah dari jumlah kebutuhan. Hal ini akan berdampak pada ketersediaan dan harga OOT di sarana pelayanan kesehatan. Hasil ini menggarisbawahi bahwa regulasi di bidang farmasi akan memberikan dampak salah satunya pada pada keputusan produsen dalam menetapkan jumlah produksi obat. Pengawasan yang efektif perlu mempertimbangkan efisiensi sumber daya dengan tetap menjaga ketersediaan obat untuk kebutuhan terapi.

---

ABSTRACTThis study analyzes estimate the impact of the regulation of Spesific Drugs OOT applied to pharmaceutical companies producing OOT in 2018 on the response of the pharmaceutical industry in the form of OOT production. Using the difference-in-differences DID approach, this study looked at the effect on 5 five OOT groups. The results of this study indicate that there is a general decrease in the amount of OOT production by 8072,811 OOT units. The decrease in the amount of OOT production is not only influenced by the regulation but also by other factors, namely the increase in the price of drug raw materials active ingredients of drugs and the determination of the price of finished drugs for strict national health insurance services. Factors other than this regulation encourage OOT producers to reduce the amount of production to maintain the companys economies of scale. Variables that affect production decline are generic drug classes for tablet drug preparations, in multiproduct companies with state-owned company BUMN status. Comparison of production level with the need for drugs in the year before the enactment of the regulation of the amount of production is still above the requirement and after the regulation of the amount of production is below the amount of demand, this will have an impact on the availability and price of OOT in health care facilities. These results underline that regulations in the pharmaceutical field will have an impact, one of which, on the decision of producers in determining the amount of drug production. Effective supervision needs to consider the efficiency of resources while maintaining the availability of drugs for therapeutic needs."

"Industri nasional mengalami perlambatan pertumbuhan dan rendahnya daya saing yang diduga disebabkan oleh harga gas bumi yang tinggi. Pemerintah melakukan intervensi pada harga gas bumi melalui Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebagaimana diatur pada Perpres No. 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari Kebijakan HGBT pada perekonomian nasional dengan mempertimbangkan penurunan penerimaan negara sebagai kompensasi atas turunnya harga gas bumi pada industri. Dengan menggunakan model CGE, analisis dilakukan pada berbagai indikator perekonomian. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat penurunan GDP dalam jangka pendek sebesar 0,076% dan kenaikan GDP dalam jangka panjang sebesar 0,004%.

---

National industry is facing slowing growth and low competitiveness, which is thought to be caused by high natural gas prices. Government intervenes in natural gas prices through the Certain Natural Gas Price Policy or “Kebijakan HGBT” as regulated in Presidential Regulation No. 121 of 2020 concerning Natural Gas Price Determination. This study aims to analyze the impact of HGBT Policy on the national economy by considering the decline in state revenues as compensation for the decline in natural gas prices in the industry. Using CGE model, analysis is carried out on various economic indicators. The results of the analysis show that there is a decrease in GDP in the short term by 0.076% and an increase in GDP in the long term by 0.004%."

"Tesis ini mengevaluasi kebijakan penyusunan kajian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam mengatasi dampak pembangunan tata ruang Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode Regulatory Impact Analysis (RIA) dengan menggunakan kuesioner dan checklist untuk mengevaluasi dampak kebijakan tersebut dalam mengelola permasalahan lingkungan. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan, pemerintah perlu menyiapkan personil ahli dan prasarana terkait dengan pengelolaan lingkungan, memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah sekitar Kota Surakarta dalam mengelola dampak lingkungan, pendefinisianan masyarakat yang boleh berpartisipasi dalam penyusunan kajian AMDAL, pelaksanaan pengawasan dan pemantauan yang berkesinambungan, serta perlu dilakukannya sosialisasi dan pendampingan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyusunan kajian AMDAL.

---

This thesis evaluates policy on Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) in addressing the impact of spatial development Surakarta. This study uses Regulatory Impact Analysis (RIA) using a questionnaire and checklist to evaluate the impact of these policies to manage environmental problems. The results of this study suggest that in implementing policies, governments need to prepare expert personnel and infrastructure related to environmental management, strengthening coordination among local governments around Surakarta in managing environmental impacts, definition of society who may participate in the preparation of AMDAL studies, implementation supervision and monitoring of sustainable, as well as socialization and assistance needed to do local governments in the implementation of the preparation of the AMDAL study."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi 4G LTE menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk memberlakukan kewajiban TKDN pada perangkat telekomunikasi 4G LTE. Pemerintah mewajibkan perangkat terminal pengguna 4G LTE untuk memenuhi persentase penggunaan komponen lokal sebesar 20 dan meningkat menjadi 30 mulai Januari 2017 untuk 4G FDD-LTE dan Januari 2019 untuk 4G TDD-LTE. Pada Juli 2016 Kementerian Perindustrian menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-IND/PER/7/2016 tentang tata cara penghitungan TKDN untuk telepon genggam, komputer tablet, dan komputer genggam dengan memasukkan komponen aplikasi dalam penghitungan TKDN dan memberlakukan skema TKDN hardware atau TKDN software, serta TKDN investasi. Dengan adanya perubahan tata cara penghitungan TKDN pada 3 komoditas, maka perlu dilakukan analisis terhadap implementasi TKDN untuk melihat kesiapan industri dalam memenuhi peningkatan persentase TKDN 4G LTE menjadi 30 pada Januari 2017 serta menentukan tindakan untuk mengatasi hambatan dalam mencapai tujuan TKDN.Melalui indepth interview pada pemangku kepentingan dari pemerintah, industri, asesor, dan praktisi diperoleh informasi tentang implementasi TKDN 4G LTE dari sisi kebijakan, industri manufaktur, pengembangan, aplikasi, dan investasi, yang kemudian dianalisis menggunakan gap analysis untuk merumuskan tindakan korektif. Penelitian menganalisis tata cara penghitungan TKDN dengan Regulatory Impact Analysis dan menghasilkan usulan Solusi Alternatif dengan perubahan pada ketentuan komponen investasi, prasyarat dan penghitungan komponen aplikasi, serta penilaian melalui pre-assessment dan post-assessment untuk monitoring.

---

ABSTRACTThe development of 4G LTE has become a momentum for the Indonesian government to impose the obligation of Local Content Level LCL on 4G LTE equipments. The government requires that 4G LTE subscriber station to meet the percentage for local component usage by 20 and increases to 30 in January 2017 for 4G FDD LTE and January 2019 for TDD LTE 4G. In July 2016 the Ministry of Industry issued a Minister Decree No. 65 M IND PER 7 2016 regarding the LCL calculation method for mobile phone, tablet computer, and handheld by including application component in the calculation and introducing LCL scheme of hardware and software, as well as LCL based on investment. With the amendment of LCL calculation method on these three commodities, it is necessary to analyze the implementation of the LCL to see the readiness of the industry to meet the increasing percentage of 4G LTE LCL to 30 in January 2017 and to determine the actions to overcome the obstacles in reaching LCL rsquo s objectives.Through in depth interview on stakeholders from regulator, industry, assessor, and practitioner, information about the implementation of LCL 4G LTE rsquo s policy, manufacturing, design house, application, and investments were obtained, which were then analyzed using gap analysis to formulate corrective actions. This research analyzed the LCL calculation method with Regulatory Impact Analysis and developed the Alternative Solution as its result with amendment on the provisions of the investment component, prerequisite and calculation method for application component, as well as the assessment through the pre assessment and post assessment for monitoring. "

"Over-The-Top OTT adalah layanan berbentuk aplikasi dan layanan komunikasi, baik komunikasi suara, text, penyiaran, konten, dll yang diakses melalui internet. Penggunaan layanan OTT meningkat pada beberapa tahun terakhir. Hal ini berdampak pada penurunan pendapatan operator pada segmen voice dan SMS. Pada sisi lain, terjadi peningkatan pendapatan operator pada segmen data. Ketidakseimbangan regulasi yang mengatur antara operator telekomunikasi dan penyedia layanan OTT merupakan salah satu penyebabnya. Hingga penelitian ini ditulis, belum terdapat regulasi yang mengatur layanan OTT. Oleh karena itu, perlu adanya rumusan regulasi layanan OTT. Regulatory Impact Analysis RIA merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam perumusan regulasi. Metode ini telah digunakan oleh beberapa negara di dunia untuk merumuskan regulasi baru dan menganalisis efektifitas regulasi eksisting. Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap regulasi eksisting terkait layanan OTT serta perumusan kerangka regulasi layanan OTT VoIP dan Instant Messaging menggunakan metode RIA. Hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi eksisting tidak cukup untuk mengatur penyedia layanan OTT VoIP dan Instant Messaging di Indonesia, serta menunjukkan mekanisme registrasi cocok untuk mengatur penyedia layanan OTT VoIP dan Instant Messaging di Indonesia. Kerangka rumusan regulasi layanan OTT VoIP dan Instant Messaging terdiri dari bentuk regulasi, mekanisme regulasi, dan bentuk sanksi. Bentuk regulasi OTT VoIP dan Instant Messaging dapat berupa Peraturan Menteri dengan menambah penjelasan pada UU Telekomunikasi dan UU Penyiaran terkait layanan berbasis IP dan layanan aplikasi. Mekanisme regulasi adalah mekanisme registrasi dengan mewajibkan penyedia layanan OTT VoIP dan Instant Messaging dengan konsumsi bandwidth tinggi meletakkan Content Data Network di Indonesia. Bentuk sanksi adalah pemblokiran dan bandwidth throttling.

---

Over The Top OTT services refer to the delivery of multimedia services i.e. audio, video and messaging services over the Internet. OTT services usage has increased in recent years. This situation has an impact on the decrease of operator 39 s revenue in voice and SMS segment. On the other hand, operator 39 s revenue incrase in the data segment. The Imbalance regulations between telecom provider and OTT player is one cause. This problem need to find a solution. Regulatory Impact Analysis RIA is one of methods than can be used to formulate a regulation. This method has been used by several countries in the world to formulate new regulations and analyze the effectiveness of existing regulation. Author analyze the existing OTT regulation and formulate a regulatory framework with RIA method.

The results of the analysis indicate that the existing regulation is insufficient to regulate the OTT service provider in Indonesia. Regulatory framework of OTT regulation are as follows, OTT regulation form is Peraturan Menteri Kominfo by adding explanation in UU Telecommunications and UU Broadcasting about telecommunications, broadcasting, application, services based on IP. OTT provider will be regulated by registration method by requiring put the Content Data Network CDN in Indonsia for OTT provider with high consumption bandwidth. The sanctions for OTT provider that don 39 t comply with regulations is blocking and bandwidth throttling."