Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam Undang-Undang Kepailitan Pasal 55 ayat (1) secara tegas disebutkan bahwa setiap kreditor separatis dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, namun dalam Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa hak eksekusi kreditor tersebut ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama sembilan puluh hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk meneliti tentang sinkronisasi dan perbandingan ketentuan hukum. Dalam penelitian ini digunakan data primer dan data sekunder. Adapun pokok permasalahan dalam tesis ini adalah apakah penangguhan eksekusi hak jaminan kebendaan yang dianut oleh Undang-Undang Kepailitan telah sejalan dengan konsep dan tujuan dari hukum jaminan, bagaimanakah upaya perlawanan atas penangguhan eksekusi hak jaminan kebendaan dalam pelaksanaannya, bagaimanakah perbandingan pengaturan mengenai penangguhan eksekusi hak jaminan kebendaan menurut Undang-Undang Kepailitan Indonesia dan menurut Bankruptcy Code Amerika Serikat. Berdasarkan hasil penelitian asas umum yang berlaku dalam hukum kepailitan belum berjalan selaras dengan konsep dan tujuan dari hukum jaminan. Ketentuan mengenai upaya perlawanan yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan belum digunakan. Didapatkan lima perbedaan pengaturan mengenai ketentuan penangguhan eksekusi hak jaminan kebendaan {stay) dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia dengan Bankruptcy Code Amerika Serikat."

"ABSTRAKKepailitan merupakan sarana bagi kreditor untuk melindungi hak-haknya yang timbul dari perhubungan hukum pinjam-meminjam dengan debitor. Diantara para kreditor, terdapat kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang piutangnya dijamin dengan jaminan hak kebendaan. Pemberian jaminan hak kebendaan tersebut telah memposisikan kreditor separatis lebih utama dibandingkan kreditor lain yang tidak dijamin dengan jaminan hak kebendaan dalam hal pembayaran utang debitor. Namun, bagaimana kedudukan kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, baik yang menguasai benda yang dijaminkan maupun yang tidak menguasai benda yang dijaminkan, jika debitur dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini mengamati dan menganalisa dengan seksama hak dan kewajiban serta pembatasan-pembatasan terhadap kreditur pemegang hak jaminan kebendaan dalam kepailitan. Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan baik yang menguasai benda yang dijaminkan maupun yang tidak menguasai tidak kehilangan hak-hak preferensinya jika debitur pailit, melainkan hanya dibatasi.

---

ABSTRACTBankruptcy is suggestion for creditor to protect his rights that appear from debt relationship with debitor. One of the creditors is secured creditor, where his credit is guaranteed with material warranty. Giving of material warranty was positioning secured creditor is primary in debt payment than other creditors that not guaranteed with material warranty. Even though, how the position of the secured creditor who control in his hand or not the things that guaranteed if debitor was bankrupt by the verdict of the court. By using the library research with juridist-normative approach, this research was observe and analyze the secured creditors right, duty, and restriction in bankruptcy. The secured creditor who control in his hand or not the things that guaranteed did not loose his preference right if debitor was bankrupt, but restricted only."

"Indonesia adalah negara agraris dan sebagian besar penduduknya berusaha di bidang pertanian baik sebagai petani maupun pengusaha yang berkaitan dengan hasil pertanian, mereka dapat digolongkan sebagai pengusaha golongan kecil dan menengah atau lebih dikenal sebagai pengusaha UKM. Permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha tersebut dalam mengembangkan usahanya adalah masalah permodalan dan dalam memenuhi kebutuhan modal usaha tersebut tidak sedikit mereka terlilit hutang pada rentenir atau tukang ijon sehingga hasil usaha dan panen mereka hanya dapat dipergunakan untuk membayar hutang tersebut, hal ini dikarenakan lembaga keuangan perbankan kurang atau tidak menyentuh mereka dalam menyalurkan kredit dengan berbagai alasan antara lain mengenai kelayakan usaha yang akan dibiayai dan kemampuan pengembalian hutang dan juga masalah agunan atau jaminan. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang yang bertujuan untuk membantu kesulitan pengusaha UKM dalam memenuhi kebutuhan modal kerja dan lembaga keuangan perbankan dalam menyalurkan kredit modal kerja kepada pengusaha UKM. Undang-undang tersebut Resi Gudang sebagai bukti kepemilikan atas barang yanvg disimpan dalam Gudang adalah merupakan Surat Berharga yang dapat diperjualbelikan dan dijadikan jaminan atas fasilitas kredit. Permasalahannya adalah hingga saat ini masih sedikit lembaga keuangan perbankan yang menerima Resi Gudang sebagai jaminan dalam menyalurkan kredit dan sampai sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan Undang-undang kepada lembaga perbankan sebagai penerima atau pemegang Hak Jaminan Resi Gudang.

---

Indonesian is an agrarian country and most of their residents undertake in agriculture sector as farmers or enterpreneurs in line with crops. They can be categorized as small and middle entrepreneurs and we can call them as? Small Medium Level Business Unit? or ?Pengusaha Kecil dan Menengah?(UKM). The problem that they are facing in enlarge their market is capital . To fulfill their capital most of them will face more debts when they are negotiating with usurer. So, their result's corp only can be used to pay those debts. This situation occurs because Banking and Finance Institutions do not inlove them in credit?s circulations. The reason are the feasibility of endeavor and how much it cost, the other is the ability to repay theior debts and warranty problem.Governement and People's Council Representative has legalized Indonesian Republic?s Act No. 9 in 2006 regarding Warehouse Receipt System with their objective to assist the difficulty of UKM?s entrepreneurs to fulfill their capital?s need and also banking and Finance Institutions in circulating credit of capital to UKM's entrepreneurs. Those Act Warehouse Receipt like own evidence for goods which is store in werehouse and we can call it as worthy letter which can be traded and it becomes the warranty for credit facility. Currently, there are only little amount of Banking and Finance Institutions accept Warehouse Receipt as a warranty and how about the protection of lawa that Act has gives to Banking and Finance Institutions as a recipient or holder for Right WarrantyWarehouse Receipt."

"ABSTRAKKepailitan merupakan sarana bagi kreditor untuk melindungi hak-haknya yang timbul dari perhubungan hukum pinjam-meminjam dengan debitor. Diantara para kreditor, terdapat kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang piutangnya dijamin dengan jaminan hak kebendaan. Pemberian jaminan hak kebendaan tersebut telah memposisikan kreditor separatis lebih utama dibandingkan kreditor lain yang tidak dijamin dengan jaminan hak kebendaan dalam hal pembayaran utang debitor. Namun, bagaimana kedudukan kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, baik yang menguasai benda yang dijaminkan maupun yang tidak menguasai benda yang dijaminkan, jika debitur dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini mengamati dan menganalisa dengan seksama hak dan kewajiban serta pembatasan-pembatasan terhadap kreditur pemegang hak jaminan kebendaan dalam kepailitan. Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan baik yang menguasai benda yang dijaminkan maupun yang tidak menguasai tidak kehilangan hak-hak preferensinya jika debitur pailit, melainkan hanya dibatasi.

---

ABSTRACTBankruptcy is suggestion for creditor to protect his rights that appear from debt relationship with debitor. One of the creditors is secured creditor, where his credit is guaranteed with material warranty. Giving of material warranty was positioning secured creditor is primary in debt payment than other creditors that not guaranteed with material warranty. Even though, how the position of the secured creditor who control in his hand or not the things that guaranteed if debitor was bankrupt by the verdict of the court. By using the library research with juridist-normative approach, this research was observe and analyze the secured creditors right, duty, and restriction in bankruptcy. The secured creditor who control in his hand or not the things that guaranteed did not loose his preference right if debitor was bankrupt, but restricted only."

"Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui kapan lahirnya hak jaminan atas resi gudang sehingga diperoleh pengikatan jaminan yang sempurna yang memberikan perlindungan bagi pemegang hak jaminan atas resi gudang. Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini adalah bagaimana kepastian hukum lahirnya hak jaminan atas resi gudang sehingga diperoleh pengikatan jaminan yang sempurna yang memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak jaminan atas resi gudang dan bagaimana akibat hukum terhadap penerima hak jaminan atas resi gudang apabila pembebanan hak jaminan resi gudang tidak diberitahukan kepada pusat registrasi dan pengelola gudang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan dengan studi dokumen dan memperoleh data dari wawancara kepada narasumber atau informan sebagai pendukung data sekunder. Tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatoris. Kepastian hukum lahirnya hak jaminan atas resi gudang adalah pada saat dilakukannya pemberitahuan oleh penerima hak jaminan kepada pusat registrasi dan pengelola gudang karena pada saat dilakukan pemberitahuan pusat registrasi pada saat itu juga setelah menerima berkas dengan lengkap melakukan pencatatan dalam buku daftar pembebanan hak jaminan resi gudang dan menerbitkan bukti konfirmasi pencatatan pemberitahuan. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat yaitu pada saat dilakukannya pendaftaran. Pemberitahuan dan pendaftaran yang terdapat pada jaminan fidusia mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memenuhi ketentuan asas publisitas dalam jaminan kebendaan. Hasil penelitian menyarankan bahwa agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu peraturan perundang-undangan, maka undang-undang harus dibuat dengan jelas dan lengkap, selain itu untuk menghindari terjadinya kelalaian pusat registrasi dalam melakukan penatausahaan tertutama berkaitan dengan kegiatan pencatatan pembebanan jaminan resi gudang, perlu diberikan sanksi yang keras agar kepentingan penerima hak jaminan atas resi gudang dapat terlindungi dan tertatausaha dengan baik.

---

This thesis is aimed at finding out when security right to a warehouse receipt is created, thus obtaining perfect security obligation which provides protection for the holders of security right to a warehouse receipt. The issues studied in this thesis are the legal certainty on the creation of security right to a warehouse receipt thus obtaining perfect security which provides legal protection for the holders of security right to a warehouse receipt and the legal consequences for the beneficiary of security right to a warehouse receipt if the encumbrance of security right to the warehouse receipt is not notified to the registration center and the warehouse operator.

The research method used in this thesis is normative juridical research, namely literature research by document review and obtaining data from interview with source persons or informants in order to support the secondary data. The typology used in this research is explanatory. Legal certainty on the creation of security right to a warehpuse receipt is established at the time of notification by the beneficiary of security right to the registration center and warehouse operator because at the time of notification, the registration center, after receiving complete documents, registers in the registry of encumbrance of security right to a warehouse receipt and issues evidence of confirmation of notification registry. Article 14 paragraph (3) of Law Number 42 Year 1999 concerning Fiduciary Security states that fiduciary security is created on the same date as the date of registry of fiduciary security. Notification and registration of fiduciary security has the same purpose, namely complying with the principle of publicity in material security.

The result of the research suggests that in order to prevent different interpretation of law and regulation, a law must be drafted clearly and completely. In addition, in order to prevent negligence by the registration center in administration, especially in relation to the registry of encumbrance of the security right to a warehouse receipt, strict sanctions need to be imposed hence the interest of the beneficiary of security right to a warehouse receipt may be protected and administered properly."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kepastian hukum dalam penerapan manajemen agunan pada sistem pembiayaan resi gudang. Fokus dari penelitian ini adalah mengenai manajemen agunan dan perbandingannya dengan jaminan resi gudang yang di atur dalam Perjanjian Manajemen Agunan Collateral Management Agreement , mekanisme dari manajemen agunan dalam penerapannya pada studi kasus di Bank CIMB Niaga, serta perlindungan hukum bagi Bank sebagai Kreditur sekaligus Pemegang Hak Jaminan atas Resi Gudang yang dilihat dari sisi Perundang-undangan dan Perjanjian Manajemen Agunan Collateral Management Agreement . Pembahasan dilakukan melalui studi kepustakaan dan pendekatan komparatif yang bersifat yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang utama dari jaminan Resi Gudang dengan Perjanjian Manajemen Agunan yaitu jaminan Resi Gudang timbul karena adanya perjanjian yang menimbulkan hak preferen sedangkan Perjanjian Manajemen Agunan juga merupakan perjanjian namun tidak menimbulkan hak preferen karena bukan merupakan jaminan. Sementara itu dalam penerapan Manajemen Agunan Collateral Management Agreement pada Sistem Resi Gudang sebagai jaminan di Bank CIMB Niaga memberikan suatu kepastian hukum yang di dukung dengan peraturan-peraturan terkait seperti perundang-undangan datau peraturan kebijakan internal Bank dan perjanjian-perjanian tambahan agar lebih membuat kedudukan Bank sebagai kreditur sekaligus penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang terlindungi.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the application of collateral management on warehouse receipt system. This thesis is focusing on collateral management and comparison between warehouse receipt guarantee and the Collateral Management Agreement, mechanism of collateral management in the case study at Bank CIMB Niaga and legal protection for the Bank as Creditor and the Holder of the Warehouse Receipt that seen from the side of Law in Indonesia and Collateral Management Agreement. The discussion conducted through literature study and comparative approach. This research form is normative juridical. This thesis concluded that there is major difference between warehouse receipt guarantee and collateral management agreement that warehouse receipt guarantee exist because there is an agreement that gives the preference right while collateral management agreement is also an agreement but doesn rsquo t give the preference right because it is not a guarantee. Meanwhile, in the application of Collateral Management Agreement on Warehouse Receipt System as a guarantee in Bank CIMB Niaga provides a legal certainty supported by related regulations such as internal data regulation, legislation, and additional agreements to make more the position of the Bank as the creditor as well as the holder of the Warehouse Receipt is protected."