Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This paper discusses the situation and issues concerning the distinctively Japanese school graduates employment system that has underpinned the stable transition of high school graduated from education to work in Japanese society using data from an interview survey conducted by the Japanese Instute for Labour Policy and Training (JILPT) in 2007 and the Japan Education Longitudinal study (JELS), and focuses in particular on vocational counseling for hogh school graduates...."

"This issue tackles the basic questions of career advising--what it is, what it accomplishes, and who should be involved. Identifies career issues affecting employees, explains how to structure the process, and defines the roles and responsibilities of career advisors."

"Those starting out in or considering a career in project management are faced with an almost endless string of questions. What experience and training do they need? What type of certification is required? What does the job consist of? And how can they best manage their careers?Your Successful Project Management Career provides all the information project management beginners need, from typical corporate hierarchy to reading requirements, developing project plans, and executing and closing the project."

"Pengulangan tindak pidana atau yang dikenal dengan istilah Residivis semakin marak terdengar, hal ini tentunya menjadi suatu pekerjaan rumah tersendiri bagi aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan). Berkaitan dengan hal tersebut, Pemasyarakatan sebagai muara dari penegakan hukum, tentunya yang paling mendapat soratan mengenai terjadinya pengulangan tindak pidana atau residivis.Hal ini menjadi wajar mengingat sebagaimana yang tercantum dalam UU No.12 tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan, disebutkan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan m engenai arch dart batas serta cam pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila dan dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbatki diri, serta tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang back dpn bertanggungjawab, sehingga dari sini cukup jelas bahwa besar kecilnya angka residivis berhubungan erat dengan pola pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana. Namun dalam kenyataannya masih banyak mantan narapidana atau narapidana yang sedang menjalani pembinaan luar lembaga pemasyarakatan ( Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang babas, Asimilasi dan sebagainya) yang melakukan pengulangan tindak pidana.Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menangani pembinaan luar lembaga pemasyarakatan adalah Halal Pemasyarakatan (BAPAS), dimana BAPAS sendui mempunyai kewajtban untuk membimbing narapidana atau khan pemasyarakatan sebelum kembali kemasyarakat. Namun dalam menjalankan tugsa dan fungsinya, masih banyak kendala yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan dilapangan sehubungan dengan terjadinya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Mien Pemasyarakatan. Dan hasil penelitian ditemukan bahwa pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Mien pemasyarakatan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya faktor intern dalam BAPAS sendiri seperti proses pembimbingan kiien pemasyarakatan yang kurang maksimal, serta faktor ekstern diluar Balai Pemasyarakatan seperti masrh adanya stigmatisasi yang diberikan masyarakat kepada Mien pemasyarakatan dan akibat dari adanya prisonisasi pada saat narapidana tersebut masib berada didalam Lemba x Pemasyarakatan (LAPAS), sehingga berdampak terhadap banyaknya angka pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh mantan narapidana maupun klien pemasyarakatan.Guna mengatasi permasalahan tersebut, Balai Pemasyarakatan mempunyai beberapa langkah-langkah alternatif pemecahan masalah diantaranya melakukan kerjasama dengan instansi lain dalam hal pembimbingan kemandirian, melaksanakan pelatihan telmis bagi petugas pembimbing kemasyarakatan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait dengan permasalahan klien. Sehingga dengan adanya altematif pemecaban masalah yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan, diharapkan Mien pemasyarakatan tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum kembali.

---

The recurrence of criminal conducts which is known as Recidivist had been enormously outspoken currently, such problem had become a great groundwork for law enforcement officers (Police force, Prosecutors, Justice Department, and Correction Institution). In accordance to such issues, the detention centers as the outcome unit of law enforcements efforts would be receiving the great pressure on the recurrence of criminal conducts.The strained problem is considered to be a norm since in Indonesian law numbered 12, 1995 about Correction System, had stated whether Correction System is a structure of accordance on detention tribulations based on Pancasila and performed in coordination between Correction enforcements, Inmate, and the community for quality improvement on the inmate in order to circumvent the recurrence of criminal conducts by the process of returning to the community, actively involved in development and could live normally as a good and responsible citizens. Therefore, it is apparent whether the number of recidivist is depending on the correction motive on prisoners. Unfortunately, there are numbers of rectification clients within their detention period whether in or not the detention centers had committed such criminal conducts.Based to the stated issue, an implementing unit (Unit Pelaksana Teknis/UPT) had appointed under the Directorate General of Correction which had responsibilities for non institutional treatment of offender, called Balai Pemasyarakatan (BAPAS), be ure assimilation. Concerning to their tasks and responsibilities, there are complex problems faced for decreasing the recurrence of criminal conducts, by the rectification clients.The study had discovered, whether the recurrence of criminal conducts, had been influenced by a few factors, which are internals of BAPAS, such as under maximized detention, and externals, such stigmatization to the rectification clients, and prisonisation during the prisoning period by the Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), which had effected the recurrence of criminal conducts, either by ex-prisoners or rectification clients.Under the circumstances, BAPAS had created several alternatives for solution, which are consists of cooperation with other organizations in independence detention, conducting technical training to detention enforcements, and coordinating with other parties under clients' issues. Therefore, these alternatives are expected to reduce the recurrence of criminal conducts by rectification clients."

"Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah tentang keterbatasan anggaran item PKK narapidana di Lapas Klas I Tangerang dan Lapas Anak Pria Tangerang dimana sementara ini pemerintah hanya mampu menganggarkan seadanya. Atas permasalahan tersebut diatas ingin diketahui; Apa saja problema Lapas Klas I Tangerang dan Lapas Anak Pria Tangerang, terkait dengan kondisi keterbatasan anggaran item PKK narapidana ? dan Apa saja solusi yang dilakukan Lapas Klas I Tangerang dan Lapas Anak Pria Tangerang, terkait dengan kondisi keterbatasan anggaran item PKK narapidana agar pembinaan tetap optimal ? Teori yang digunakan untuk menjelaskan alur pikir tesis adalah teori kebijakan publik dan teori kebijakan kriminal yang sangat erat kaitannya dengan tema yang diangkat.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, karena dengan metode penelitian tersebut dapat memberikan gambaran lebih jelas dan memperoleh informasi yang seluas-luasnya tentang suatu problema dan solusi yang dialami dan dilakukan oleh Lapas Klas I Tangerang dan Lapas Anak Pria Tangerang. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa permasalahan / problema dalam hal PKK narapidana tidak pernah menjadi bahan formulasi, dan solusi yang dilakukan pun tidak pernah menjadi bahan evaluasi untuk penentuan kebijakan yang berikutnya. Di satu pihak dimana suatu kebijakan publik seharusnya melalui proses formulasi, implementasi dan evaluasi, namun pada kenyataan yang ada di lapas formulasi berjalan sendiri, implementasi berjalan sendiri dan begitu pula dengan evaluasi juga berjalan sendiri. Sehingga kondisi keterbatasan anggaran dan permasalahan PKK belum dapat diatasi secara baik.Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis memberikan saran/rekomendasi; bahwa untuk menyiasati keterbatasan anggaran item PKK narapidana, pada kedua lapas tersebut perlu lebih banyak lagi membangun jejaring untuk kerjasama / kemitraan dengan pihak lain yang dapat memberi peluang pada terselenggaranya PKK yang lebih baik. Agar dibuat regulasi yang mengamanatkan kepada instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sama dengan kegiatan PKK narapidana mengalokasikan pula anggaran kegiatan instansinya untuk PKK narapidana.

---

The issue which lifted in this thesis is about the budget limitation of Personal Guidance and Independent's (PKK) Item for the Inmates in First Class Prison of Tangerang and Prison for Male Juvenile of Tangerang, which is the government so far only capable providing limited budget. Based on problem above, this thesis try to examine what are the problem in those prison that cause by the limited budget for PKK? Then what the solution offer by those prison in order to optimalized the use of that limited budget for inmates guidance.The thesis use the theory of public policy and theory of criminal policy to explain the way of think. The research use the descriptive qualitative research method because that method could give a clearer perspective and give a vast information about the problems and the solution which occurs in First Class Prison of Tangerang and Prison for Male Juvenile of Tangerang.The research indicates that the problems never been formulated, and the solution that been done never became an evalution for the decision of next policy. On the other hand, a public policy should be through the process of formulation, implementation, and evaluation, but on the reality, each of those process occurs partially, not as a whole process. Thus, the condition of limited budget and the problems in PKK is not yet being taken with good. Based on the above explanation, the writer come up with an sugestion and recomendation that in order to overcome the limited budget of PKK item, in both of prison mentioned above needs to make more a cooperation or partnership with the other party that could bring an opportunity to held a better PKK programmes. The regulation needed for the government institution which have the same function and main duty of the PKK programmes to allocate the budget for the PKK programmes for inmates."

"Effectiveness on local autonomy implementation by local government is not only measured by how far is local government has achieved optimum performance, but also by how far is its implementation carried out whether it is appropriate to the forcing norms standard and procedure. To know the performance of local autonomy carried out by local government, its needs guidance and monitoring conducted by central government. It is making efficient use much to increase community's standard of living toward a better one. therefore, this article precent various issues concerning to the implementation of guidance and monitoring by central government in local autonomy implementation."