Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query
Agus Tiarman
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T-pdf
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
M B Setiadharma
Jakarta: Universitas Indonesia, 2005
T37091
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Agiel Al Assyafar
"
Terbitnya Putusan MK No.2/PUU-XIV/2021 telah menjadi acuan baru debitur dan kreditur yang terlibat dengan persoalan eksekusi jaminan fidusia akibat dari adanya wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis disparitas putusan hakim terkait proses eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021. Penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (Case Approach), tipe penelitian hukum bersifat normatif (normative legal research), dan Analisis bahan hukum ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ali Reza Mahendra
"
Ketentuan Pasal 15 UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya yang mengatur mengenai frasa “kekuatan eksekutorial”, menimbulkan berbagai permasalahan terkait dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon mengenai ketentuan eksekusi jaminan fidusia, dimana kekuatan eksekutorial hanya dapat dijalankan apabila terdapat kesepakatan antara debitur dan kreditur bahwa debitur telah melakukan cidera janji, dan apabila tidak ada kesepatan dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia maka segala mekanisme ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Raras Nadifah Cahyaningtyas
"
Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 membuat sertifikat fidusia menjadi tidak memiliki kekuatan eksekutorial lagi dan melemahkan sertifikat fidusia. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menjelaskan bahwa jaminan fidusia yang diterima oleh penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan sebagai jaminan dalam rangka pemenuhan kewajiban konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial. Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 juga memberikan kesempatan bagi debitur untuk melakukan ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Agus Tiarman
"
ABSTRAK
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder
sebagai sumber datanya. Yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas adalah
kewenangan pelaksanaan lelang eksekusi secara mandiri atas objek jaminan
fidusia oleh PERUM Pegadaian. Permasalahan tersebut dianalisis dengan
menggunakan pendekatan kualitatif yang disusun secara deskriptif analitis. Lelang
Eksekusi merupakan bentuk dari penegakan hukum (law enforcement) yang
dilakukan oleh negara dalam hal ini oleh Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang
Negara (KP2LN), hal ini tegas diatur dalam Vendu Reglement stbl no 189 tahun
1908, Vendu Instructie stbl ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T36680
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Karina Roselind
"
Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang pengujian UU Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat 2 dan 3 memberi penafsiran baru terhadap beberapa frasa dan penjelasannya dalam UU Fidusia, di mana hal ini memberikan implikasi terhadap proses eksekusi jaminan fidusia. Tulisan ini bertujuan untuk menelaah dampak dari putusan MK terhadap perusahaan pembiayaan X dengan melihat tiga hal yakni: a) proses eksekusi jaminan fidusia di Perusahaan Pembiayaan X sebelum adanya putusan MK b) pengaruh Putusan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Bunga Anastasia Salvia Salsabila
"
Dalam memberikan pinjaman, pemberi pinjaman seperti bank maupun lembaga pembiayaan lainnya mensyaratkan adanya pemberian jaminan dari penerima pinjaman. Salah satu bentuk lembaga jaminan yang ramai diminati oleh masyarakat yaitu jaminan fidusia. Salah satu ciri khas dari jaminan fidusia yaitu kemudahan bagi Penerima Fidusia untuk mengeksekusi objek jaminan apabila Pemberi Fidusia melakukan cidera janji. UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memperbolehkan Penerima Fidusia untuk melakukan parate eksekusi atau mengeksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya ...
"
Depok: Fakultas Hukum, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nesya Fransisca
"
Eksekusi jaminan fidusia merupakan masalah yang penting seiring dengan semakin berkembanganya pemberian kredit dengan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit, Lembaga keuangan mikro Swamitra (LKM Swamitra) menyalurkan kredit untuk golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, berdasar prinsip collateral dari 5’C,debiturnya wajib menyediakan agunan minimal sebesar jumlah kredit jaminan. jenis jaminan yang diberlakukan hanya berupa suatu BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor), diikat menurut ketentuan hukum UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Eksekusi Jaminan Fidusia yang tidak ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39088
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hutabarat, Sarah Lasmaria
"
ABSTRAK
Jaminan merupakan hal yang penting dalam perjanjian kredit, karena dengan adanya jaminan maka seandainya debitur tidak melaksanakan kewajibannya, kreditur dapat memperoleh pelunasan dari penjualan jaminan yang ada. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun ada juga jaminan yang tidak di atur di dalam KUHPER, salah satunya adalah Jaminan Fidusia ( UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia). Perjanjian fidusia merupakan perjanjian jaminan hutang yang bersifat assesoir (perjanjian tambahan). Dalam hal debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39222
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
