Hasil Pencarian

Ditemukan 133 dokumen yang sesuai dengan query

Asri Anindita, author

Tinjauan yuridis terhadap kewajiban direksi dalam pengurusan perseroan terbatas berdasarkan undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas : Studi kasus PT Binangun Intiaditya Grafisindo) = Legal analysis on the obligations of directors In managing the limited liability company based on law number 40 year 2007 (case study Pt Binangun Intiaditya Grafisindo)

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum harus melalui pengurusnya. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus lahir hubungan fidusia (fiduciary duties) di mana Direksi selalu menjadi pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan Perseroan Terbatas semata. Tesis ini membahas permasalahan mengenai kewajiban-kewajiban Direksi dalam pengurusan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28993

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Arlizar Rivai, author

Kekerabatan dan kesukubangsaan dalam pemilihan anggota dewan direksi PT Presiden Taxi

Sebagai makhluk sosial, seorang individu senantiasa iliki identitas sosial,l yang membedakan dirinya dengan ividu-individu lain dalam masyarakatnya. Dalam kenyata-nya, identitas sosial seseorang adalah kompleks, artinya rang individu bisa memiliki beberapa identitas sosialberbeda-bE,da. Identitas sosial yang dimiliki seseorang nmempengaruhi hubungan-hubungan sosialnya. Dengan me_tahui identitas sosial yang dimiliki orang lain, is akan...

Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1984

S12701

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hannywati Susilo, author

Tanggung jawab dan kedudukan anggota direksi dan komisaris dalam perseroan terbatas

2003

T37709

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Bernadette Juliani, author

Analisis yuridis mengenai sikap direksi dan peranan pengadilan dalam penyelenggaraan rapat umum pemegang saham :analisis terhadap penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.376.PK/Pdt/2007

Tesis ini membahas mengenai kewajiban Direksi sebagai organ Perseroan yang mempunyai tugas untuk melakukan kepengurusan Perseroan. Kewajiban Direksi tersebut terkait dengan kewajiban untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) baik RUPS Tahunan maupun RUPS Lainnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang. Selain kewajiban Direksi dalam penyelenggaraan RUPS, tesis ini...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27529

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Taruna Ikhwanuddin, author

Tinjauan yuridis putusan Actio Pauliana terhadap tindakan direksi yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan (studi kasus putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/ACTIO PAULINA/2009/PN.JKT.PST.)

Tesis ini membahas tentang putusan actio pauliana dalam suatu perkara kepailitan. Putusan actio pauliana tersebut dilakukan atas perbuatan direksi yang menyebabkan berkurangnya harta perseroan dan boedel pailit yang mana merugikan para kreditor. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan secara deskriptif analisis melalui bahan-bahan kepustakaan dan analisa terhadap penetapan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T29758

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Ernie Yuliati, author

Penerapan Fiduciary Duty direksi menurut UUPT dan prinsip-prinsip good corporate governance (studi kasus PT. Astra International Tbk)

ABSTRAK
Tesis ini membahas peran Direksi dalam Perseroan Terbatas yang merupakan kunci bagi jalannya perseroan. Terdapat hubungan saling ketergantungan dimana perseroan tidak mungkin dapat menjalankan kegiatannya tanpa adanya Direksi, demikian juga keberadaan Direksi bergantung sepenuhnya pada eksistensi perseroan terbatas. Pengelolaan Perseroan bergantung pada penerapan fiduciary duty oleh Direksi dalam batas-batas yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan/atau anggaran...

2012

T31265

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Yuherman, author

Pembatasan kewenangan dan tanggung jawab direksi dalam kepailitan perseroan terbatas

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

T24423

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Suyena Adegunawan, author

Aspek Hukum Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Dalam Manajemen Keuangan

Dalam trilogi pembangunan nasional ditekankan perlunya "laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi" disertai "pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia". Indonesia perlu memikirkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi penduduknya. Kesejahteraan sosial atau pemerataan adalah konsep ekonomi makro, dalam kegiatan ekonomi mikro tujuan utama...

Jakarta: Universitas Indonesia, 1997

T36510

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Priya Lukdani, author

Analisis Pemberhentian Anggota Direksi Perseroan Terbatas Menurut Hukum Perusahaan Indonesia Dikaitkan Dengan Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 197 K/Pdt.Sus/2010 Antara PT. National Utility Helicopter Melawan Ridwan Ramli) = Analysis Dismissal Board of Member Directors Limited Liability Company Legal Indonesia Associated With Termination of Employment According to Indonesian Labor Law (Study of the Supreme Court ruling. 197 K/Pdt.Sus/2010 Between PT. National Utility Helicopter Against Ridwan Ramli)

Penelitian ini membahas mengenai masalah sifat hubungan hukum antara Direksi dengan Perseroan Terbatas. Apakah pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas dari jabatannya sebagai Direksi adalah juga merupakan pemutusan hubungan kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Permasalahan yang dikaji adalah mengenai sifat hubungan hukum (legal nature) antara Direksi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S47279

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Olia Syafini, author

Keabsahan tindakan hukum direksi dan komisaris perseroan yang telah berakhir masa jabatannya = Validity and legal action by the board of directors and the board of commissioners of the company that have been expired of functional period thereof

Perseroan Terbatas dalam melakukan suatu perbuatan hukum seharusnya memperhatikan keabsahan kedudukan Direksi dan Dewan Komisaris, terutama masa tugas jabatannya. Hal tersebut seringkali terjadi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang biasa disebut "RUPS" dan perbuatanperbuatan hukum lainnya yang jika tidak diperhatikan akan berakibat fatal bagi Perseroan. Dari hal tersebut diatas...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

T28947

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian