Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu ide penciptaan karya seni yang dilakukan manusia adalah mengubah wujud karya seni menjadi media lain. Namun, seringkali tindakan ini juga dapat menimbulkan pelanggaran hak cipta. Maka, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis konsep pengalihwujudan karya seni di masyarakat dan pengalihwujudan karya seni dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU 28/2014). Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai ketentuan yang harus dilakukan dalam melakukan pengalihwujudan karya seni agar tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjelaskan hak dan kewajiban yang harus diperhatikan dari para pihak yang terlibat dalam pengalihwujudan karya seni. Namun, para pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaptasian wajib mengikuti ketentuan dalam penggunaan ciptaan orang lain serta hak dan kewajiban yang dimiliki agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

---

One of the ideas of art creation done by humans is to change the form of artwork into other media. However, often this action can also lead to copyright infringement. This research is therefore aimed at analyzing the concept of embodiment of artworks in society and the embodiment of artworks from the perspective of Law No. 28 of 2014 on Copyright (Law 28/2014). In addition, this research also discusses the provisions that must be carried out in the embodiment of works of art so as not to violate the provisions of the legislation and explains the rights and obligations that must be considered from the parties involved in the embodiment of works of art. However, the parties involved in adaptation activities must follow the provisions in the use of other people's creations as well as their rights and obligations so as not to violate laws and regulations."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan Sarana Kontrol Teknologi dalam memberikan Perlindungan Hukum bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Karya Cipta Lagu dan Musik terhadap penyedia layanan jasa situs download lagu secara ilegal secara gratis di Internet. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk meneliti rumusan permasalahan mengenai topik terkait. Untuk mengetahui hal tersebut, permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini diantaranya adalah urgensi perlindungan hukum dari adanya Sarana Kontrol Teknologi bagi Pemegang Hak Cipta terhadap situs download lagu secara ilegal, perbandingan pengaturan Sarana Kontrol Teknologi di Indonesia dan Amerika Serikat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Digital Millenium Copyright Act (DMCA), dan menganalisis kasus-kasus penyedia layanan situs download lagu secara ilegal, serta peranan dan manfaat perlindungan hukum dari adanya Sarana Kontrol Teknologi bagi Pemegang Hak Cipta terhadap adanya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penyedia layanan situs web download lagu secara ilegal.

---

This thesis discusses the arrangement of Technology Control Facilities in providing Legal Protection for Authors and Copyright Owners for Song Copyrights Music Against Illegal Song Download Service Providers for free Internet. This study uses a normative juridical method to examine the formulation of Problems regarding related topics. In order to know this, the problem studied in this thesis, including the urgency of legal protection from the existence of Technology Control for Copyright Holders against illegal song download sites, Comparison of the arrangement of Technology Control Facilities in Indonesia and United States in terms of Copyright Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and the Digital Millenium Copyright Act (DMCA), and analyze cases of illegal song download site service providers, as well as the role and benefits of legal protection from the existence of Technological Control Facilities for Copyright Holders against copyright infringement commited by illegal song download website service providers."

"Perlindungan terhadap merek terkenal merupakan konsekuensi dari Konvensi TRIPS Agreement, walaupun kriteria merek terkenal telah diatur dalam UUM, namun sampai saat ini masih menimbulkan multi interprestasi. Bagaimanakah perlindungan merek terkenal terdaftar terhadap pihak lain yang mendaftarkan merek terkenal yang sama atau serupa untuk jenis barang yang berbeda?, apakah didalam sengketa merek dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali mengingat Undang-Undang Merek Tidak mengatur upaya hukum sampai dengan Peninjauan Kembali. Jenis Penelitan ini merupakan penelitian hukum normatif yuridis, cara dan alat pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan yaitu data sekunder yang diperoleh baik melalui sumber hukum primer (peraturan perundang-¬undangan) maupun sumber hukum sekunder yaitu buku, internet, dan lain-lain. Masih perlunya ditingkatkan pemahaman mengenai perlindungan merek terkenal tidak hanya dikalangan Hakim Pengadilan Niaga namun juga dikalangan Direktorat Jenderal HaKI Merek, para konsultan HaKI, para pengusaha/pendaftar merek untuk diharuskan berkonsultasi terlebih dahulu dengan konsultan HaKI sebelum mendaftarkan suatu merek, dan masih perlu ditingkatkan perlindungan khususnya untuk merek-merek yang sudah masuk daftar sebagai merek terkenal, tanpa perlu para pemilik merek terkenal melindungi mereknya dengan mendaftarkan mereknya di semua jenis kelas barang dan/atau jasa. Walaupun Undang-Undang Merek tidak mengatur Upaya hukum sampai dengan Peninjauan Kembali, namun tetap dimungkinkan didalam suatu sengketa merek diajukannya upaya hukum Peninjauan Kembali.

---

The protection over a renowned brand is one of the consequences of the implementation of TRIPS Agreement Convention. However, despite the criteria for such brands have been regulated in the Law concerning Brand, in reality it still stimulates the occurrence of multi-interpretation by many parties. The questions to be addressed in this research is are as follow: How is the protection of a renowned registered brand towards other party who registers the similar renowned brand, but of different type goods?. Is there any possibility to conduct a Legal Review, recalling that the current Law regulating Brand doesn't regulate the matter up to the phase mentioned? This research is a normative juridical research, using the library research as the data collecting method, comprising secondary data gathered from both primary legal source (Law Regulations} as well as secondary ones, consisting of books, internet, and other resources. There is a need to improve the understanding concerning the protection of a renowned brand, not only for the judges responsible for the Trade Affairs, but also for the officials in the Directorate General of Brand IPR, the consultants deal with this matter, as well as the businessmen/the applicants. It is recommendable particularly for the applicants to have a consultation with the consultants before they apply to register for a brand. Another thing to be noted is the need to improve and refine the protection of the renowned registered brands, up to the point that enables the owners not to register all his brands in every categorized class of goods and services. Even though the Brand Law doesn't regulate any specific legal effort up to the point of legal review, it is still possible to conduct a legal review in a dispute over a brand."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perspektif Hukum Islam terhadap perlindungan hakcipta di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab isu hukum apakahperlindungan hak cipta di Indonesia bertentangan dengan Hukum Islam atau tidak.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatankonseptual dan pendekatan komparatif. Hasil dari penelitian ditemukan jawabanbahwa perlindungan hak cipta di Indonesia tidak bertentangan dengan HukumIslam. Kesimpulannya, sumber utama Hukum Islam yaitu Al Quran dan Hadistidak memberikan penjelasan eksplisit mengenai perlindungan hak cipta.Landasan perlindungan hak cipta diberikan di dalam sumber Hukum Islamlainnya yaitu ijma, qiyas, dan maslahah mursalah. Berdasarkan ketiga sumberHukum Islam tersebut, hak cipta dikategorikan sebagai harta dalam bentukmanfaat. Selain itu, praktek negara-negara yang menganut Hukum Islam yaituArab Saudi, Yordania, dan Mesir juga menunjukkan bahwa perlindungan hakcipta tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the perspective of Islamic Law on copyright protection inIndonesia. It also aims to address the issue whether the law of copyrightprotection in Indonesia is compatible to Islamic Law or not. This study employsnormative and juridical method by using conceptual and comparative approach.The results of the study will be the answer whether copyright protection inIndonesia is compatible to Islamic Law or not. The research found that the mainsources of Islamic law, namely the Holy Qur'an and the Hadits do not provideexplicit provisions and explanations about copyright protection. The generalprinciples of copyright protection in Islamic Laws can be found at ijma, qiyas, andmaslahih mursalah. Based on those resources copyright is categorized as propertyin the form of manfa?ah. In addition, the practices conducted by Muslimcountries, namely Saudi Arabia, Jordan, and Egypt also suggest that copyrightprotection, to some extent, is compatible with Islamic law."

"[Negara Indonesia yang terdiri dari beragam suku dan budaya, haruslah dijaga dan dilindungi keberadaanya. Saat ini perlindungan akan warisan budaya menjadi isu yang mendesak bagi penduduk Indonesia karena sering dengan perkembagan zaman dan teknologi, ancaman akan eksploitasi terhadap produk ekspresi budaya tradisional sangat mungkin terjadi. Tapi di sisi lain penggunaan atau exploitasi ekspresi budaya tradisional juga penting dilakukan agar nialinya tetap terkandung dimasyarakat. Hal tersebut lah yang mendorong penulis untuk membahas penggunaan ekspresi budaya tradisional secara bebas. Teater I La Galigo adalah contoh nyata dimana exploitasi terhadap ekspresi kebudayaan tradisional berjalan lurus dengan pelestariannya. Dan seabgai sebuah teater yang mengadopsi alur cerita dari warisan budaya, maka penting untuk menuntukan originalitasnya agar karya tersebut dapat diberikan perlindungan dalam ruang lingkup hak cipta. Di sisi lain penting juga menentukan bahwa I La Galigo sebagai modifikasi expresi budaya tradisional tidak melanggar norma-norma yang ada pada masyarakat bugis. Sudut pandang tentang pelanggaran tersebut haruslah sesuai dengan hokum hak cipta dan sesuai dengan rancangan undang-undang tentang pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang saat ini menunggu untuk disahkan. Pada akhirnya modifikasi atau penggunaan ekspresi budaya tradisional haurslah bermafaat dan dapat mensejahterakan masyarakat aslinya.

---

, The Republic of Indonesia, which consists of diverse ethnic and cultural,

the existence must be maintained and protected. Currently, the cultural heritage

protection was become an urgent issue for the people of Indonesia as often with

the times and technological developments, the threat of exploitation of the

products of traditional cultural expression is very possible to happen. But on the

other hand the use or exploitation of traditional cultural expressions are also

important so that its value remains contained in the community. That is what

prompted the authors to discuss the use of traditional cultural expressions freely.

Theater I La Galigo is a real example where the exploitation of the

traditional cultural expression goes straight to its preservation. And as a theater

that adopts the storyline of the cultural heritage, it is important to determine the

originality so the work can be granted protection within the scope of copyright.

On the other hand it is also important to determine that I La Galigo as a

modification of traditional cultural expression does not violate the norms that

exist in Bugis society. Viewpoints on these violations must be in accordance with

copyright laws and corresponding with the draft law on traditional knowledge and

traditional cultural expressions that are currently waiting to be approved. In the

end, modification or use of traditional cultural expressions should be useful and

can giving prosperity to the local communities.]"

"The book provides copyright protection approaches for videos using watermarking. The various watermarking techniques using various transforms such as discrete cosine transform (DCT), discrete wavelet transform (DWT) and singular value decomposition (SVD) for videos are presented. The book also provides video watermarking approach using compressive sensing (CS) theory. The presented watermarking techniques are designed and implemented using color digital videos. The performance of the presented techniques is evaluated using Peak Signal to Noise Ratio (PSNR) and Normalized Correlation (NC)."

"Fokus dari skripsi ini adalah untuk membahas mengenai pengaturan doktrin exhaustion of right dan doktrin first sale di Indonesia dalam kaitannya dengan perlindungan hak cipta atas software. Karena Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak mengatur mengenai hal ini, oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji hubungan antara doktrin tersebut dengan pasal 570 KUHPerdata. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menilai legalitas dari penjualan software yang dilakukan oleh pembeli dari salinan software. Skripsi ini lebih lanjut akan membahas mengenai teori-teori doktrin exhaustion of right dan doktrin first sale serta penerapannya di dunia.

---

The focus of this thesis is to discusss about the regulation of exhaustion of right doctrine and first sale doctrine in Indonesia in relation to copyright protection of software. Since Law No 19 Year 2002 Regarding Copyright is silent on this issue, this thesis try to examine the relation between the doctrine and article 570 of Indonesian Civil Code. The purpose of this thesis is to assess the legality of the post-sale of software which conducted by the purchaser of copy of software. This thesis will discuss further about the theory of exhaustion of right doctrine and first sale doctrine as well as its application in the world."

"ABSTRAKSeni Tato Mentawai merupakan bagian dari warisan budaya tertua di Indonesiayang berlu dilindungi Hak Kekayaan Intelektualnya. Tato Mentawai cukup unikwalaupun tatonya memiliki motif yang cukup sederhana, namun dibalik setiapmotif itu memiliki pengertian tersendiri. Oleh karena itu permasalahan yangdibahas adalah bagaimana perlindungan seni tato tradisional ditinjau dari UU HakCipta No. 28 Tahun 2014, apakah perlindungan warisan budaya sudah memadaidan efektif dan upaya-upaya apa yang dapat ditempuh Pemerintah DaerahProvinsi Sumatera Barat beserta Pemerintah Indonesia untuk melindungi seni tatotradisional Mentawai. Penelitian menggunakan metode normative yuridis denganpendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan mengenaiHak Cipta seni tato dalam hal ini dapat dikategorikan dalam seni motif sudah adasejak UU Hak CIpta Tahun 1987 sampai dengan saat ini dengan UU Hak CiptaNo. 28 Tahun 2014. Saat ini perlindungan seni motif diatur pada Pasal 40 ayat (1)huruf f UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Pada pasal tersebut yang dilindungiadalah karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran,kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase yang menunjukkan keasliannya dandibuat secara konvensional. Sedangkan untuk seni motif yang merupakan warisanbudaya yang diwariskan dari generasi ke generasi diatur pada Pasal 38 ayat (1)UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dan Hak Ciptanya dipegang oleh Negara.Pengaturan mengenai perlindungan hak cipta ekspresi budaya belum memadai danefektif karena belum ada kejelasan dalam penerapan Pasal 38 ayat (1). Peraturanpelaksanaannya yang berupa Peraturan Pemerintah sampai saat ini belum terbit.Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk melindungi seni tatotradisional Mentawai adalah dengan meningkatkan kegiatan pariwisata. Namunkesadaran untuk melindungi hak cipta seni tato tradisional masih kurang.

---

ABSTRACTTattoo art is part of the Mentawai of Indonesia's oldest cultural heritage needs tobe protected Intellectual Property Rights. Tattoos Mentawai tattoo is quite uniquethough motives are quite simple, but behind every motive that has its ownunderstanding. Therefore, the issues discussed was how the protection oftraditional tattoo art in terms of the Copyright Act No. 28, 2014, whether thecultural heritage protection is adequate and effective and what measures can betaken by the Government of West Sumatra Provincial Government together withIndonesia to protect traditional Mentawai tattoo art. Using normative juridicalresearch with qualitative approach. The survey results revealed that thearrangements regarding the Copyright art of tattooing in this case can becategorized in art motif has existed since the Copyright Act 1987 up to now by theCopyright Act No. 28 Year 2014. The motif art protection provided by Article 40paragraph (1) f of the Copyright Act No. 28, 2014. In the article is protected areworks of art in all forms such as paintings, drawings, engravings, calligraphy,sculpture, sculpture or collage that shows originality and prepared conventionally.As for the art motif which is a cultural heritage passed down from generation togeneration provided by Article 38 paragraph (1) of the Copyright Act No. 28Copyrighted 2014 and held by the State. Arrangements regarding the copyrightprotection of cultural expressions has not been adequate and effective becausethere is no clarity in the application of Article 38 paragraph (1). Its implementingregulations in the form of government regulation has not been published untilnow. Efforts of Local Government of West Sumatra Province to protect thetraditional Mentawai tattoo art is to increase tourism activities. But awareness ofcopyright to protect their traditional tattoo art less."