Hasil Pencarian

Ditemukan 29 dokumen yang sesuai dengan query

Peranginangin, Hizkia

Analisis yuridis dugaan praktik kartel kedelai impor di Indonesia = Juridical analysis of the alleged cartel practices of imported soybeans in Indonesia

" Skripsi ini membahas tentang dugaan praktik kartel kedelai impor yang dilakukan oleh beberapa perusahaan importir di Indonesia. Dugaan ini timbul setelah adanya tata niaga impor kedelai oleh Kementerian Perdagangan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan No. 45/M-DAG/PER/8/2013. Berdasarkan Surat Persetujuan Impor (SPI) yang diterbitkan, terlihat adanya pembagian kuota impor yang tidak proposional dimana terdapat tiga importir yang memiliki jatah impor melebihi 66 persen dari total kuota impor yang memberikan peluang sangat besar untuk dapat dilakukannya kartel ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S54549

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Mona Nadya

Dugaan kartel terhadap suku bunga kredit bank pada industri perbankan Indonesia ditinjau dari UU No 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat = Presumption on cartel practices conduct regarding prime lending rates in Indonesian banking industry according to law No 5 of 1999 concerning prohibition of monopolistic practices and unfair business competition

" Industri perbankan sangat berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Agar pembangunan dalam suatu negara dapat terus berjalan, maka kredit yang difasilitasi oleh bank sebagai salah satu sarana terpenting dalam penyaluran modal bagi usaha negara dan swasta, harus tetap dijaga kestabilannya. Tingkat kestabilan kredit di Indonesia dapat dilihat melalui besaran suku bunga kredit. Selain itu, persaingan antar bank umum juga memiliki pengaruh terhadap kestabilan suku bunga kredit di Indonesia. Kenaikan tingkat suku bunga kredit yang terlalu tinggi ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S54348

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Diana Virda Ekaningrum

Kesepakatan afkir dini induk ayam (parent stock) dalam perspektif hukum persaingan usaha (kajian kasus putusan KPPU no. 02/KPPU-I/2016, putusan PN Jakarta Barat no.1/PDT.SUS-KPPU/2017/PN JKT.BRT, dan putusan kasasi no. 444 K/PDT.SUS-KPPU/2018) = Afkir dini parent stock agreement in Indonesia business competition law perspective (case study of KPPU decision 02/KPPU-I/2016, decision West Jakarta state court 1/PDT.SUS-KPPU/2017/PN JKT.BRT, and decision supreme court 444 K/PDT.SUS-KPPU/2018)`

" Tesis ini membahas tentang afkir dini induk ayam yang dilakukan dua belas pelaku usaha ayam ras pedaging. Melalui Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016, KPPU menyatakan bahwa dua belas pelaku usaha melakukan kartel ayam. Akan tetapi dalam bandingnya, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2017/Pn Jkt.Brt menyatakan bahwa dua belas pelaku usaha tidak terbukti melanggar ketentuan pasal 11 UU No. 5 tahun 1999, begitupun dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 444 K/Pdt.Sus-KPPU/2018 yang menyatakan menguatkan putusan PN ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T52160

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Citra Ratu Kusuma Hakim

Penggunaan bukti ekonomi dalam pembuktian perkara-perkara kartel studi terhadap putusan KPPU Nomor 08/KPP-I/2014, putusan KPPU nomor 02/KPPU-I/2016, dan putusan KPPU nomor 04/KPPU-I/2016 = Use of economic evidence in proof of cartel cases for case study verdict kppu number 08/KPPU-I/2014 verdict KPPU number 02/KPPU/I/2016 and verdict KPPU number 04/KPPU/I/2016

" Kartel merupakan jenis perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang anti terhadap persaingan. Proses pembuktian adanya dugaan praktik perjanjian kartel diantara para pelaku usaha menjadi suatu masalah bagi KPPU dalam menyelesaikan perkara persaingan usaha tidak sehat, dan untuk menyimpulkan adanya perjanjian atau kesepakatan diperlukan adanya dukungan suatu bukti. Dalam perilaku kerja sama, bukti dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: Direct Evidence dan Indirect Evidence Circumstantial Evidence . KPPU dipertanyakan dasar dalam menggunakan indirect evidence ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49576

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Lina Novita Budiarti

Analisis yuridis terhadap unsur mempengaruhi harga dalam pasal 11 tentang kartel berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia (Studi terhadap Putusan KPPU nomor 09/KPPU/I/2018, Putusan KPPU nomor 08/KPPU-I/2014 dan Putusan KPPU nomor 02/KPPU-I/2016) = Juridical analysis of influencing prices elements in article 11 concerning cartel based on business competition law in Indonesia (A study on KPPU Decision number 09/KPPU/I/2018, KPPU Decision number 08/KPPU-I/2014 and KPPU Decision number 02/KPPU-I/2016).

" Dalam pemenuhan unsur Pasal 11 UU No. 5/1999 yang mengatur tentang kartel, putusan KPPU Nomor 09/KPPU/I/2018 tentang kartel garam industri aneka pangan menyatakan tidak terbukti adanya perbuatan kartel dikarenakan unsur mempengaruhi harga dan dapat terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi. Namun pada putusan kartel garam ini, Majelis Komisi tidak mempertimbangkan tentang keuntungan berlebih yang didapat oleh para terlapor yang dihitung berdasarkan margin keuntungan dari nilai harga beli garam dengan nilai harga jual. Selain itu, Majelis Komisi menilai dampak ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54464

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Habiburrokhman

Penggunaan Indirect Evidence (Bukti Tidak Langsung) Dalam Perkara Kartel dan Persekongkolan Tender Menurut Hukum Persaingan Usaha di Indonesia = The Use of Indirect Evidence in the Case of Cartel and Tender Conspiracy According to Competition Law in Indonesia.

" Tantangan terbesar KPPU dalam menjalankan tugasnya adalah kian sulitnya melakukan pembuktian terhadap pelanggran hukum persaingan usaha. Kartel merupakan perjanjian yang dilarang berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan persekongkolan tender yang dilarang berdasarkan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun sulit untuk dibuktikan dengan alat bukti konvensional yang ada selama ini. Selain menggunakan bukti langsung, KPPU juga menggunakan indirect evidence dalam membuktikan kartel dan persekongkolan tender. Secara umum Indirect Evidence terdiri dari bukti ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Depari, Raymond Adytia

Dugaan praktek kartel ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat : studi kasus kartel ban mobil putusan KPPU No. 08/KPPU-I/2014 = Presumption of cartel practices based on Law Number 5 of the year 1999 on prohibition of monopolistic practice and unhealthy business competition : case study of car tire cartel KPPU decision Number 08 KPPU-I/2014

" Hukum persaingan usaha melindungi persaingan dan proses persaingan yang sehat dengan mencegah dan memberikan sanksi terhadap tindakan-tindakan yang anti persaingan. Kartel sangat merugikan perekonomian karena para pelaku usaha anggota kartel akan setuju untuk melakukan kegiatan yang berdampak pada pengendalian harga, seperti pembatasan jumlah produksi yang akan menyebabkan inefisiensi alokasi. Skripsi ini membahas dugaan praktek kartel dan penetapan harga yang dilakukan oleh enam perusahaan ban di Indonesia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan bahwa keenam perusahaan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

S58193

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Waruwu, Satria Saronikhamo

Penerapan pendekatan per se rules dan rule of reason pada kasus kartel di Indonesia = Implementation of per se rule approach and rule of reason aprproach on cartel cases in Indonesia

" ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan beberapa jenis larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha guna memastikan terciptanya persaingan usaha yang sehat. Salah satu ketentuan yang diatur ialah persoalan mengenai kartel yang diatur didalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetaplam kartel sebagai salah satu perjanjian yang dilarang, yang proses pembuktiannya menggunakan pendekatan rule of reason. Sehingga ... "

2017

T48117

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Purnama

Penerapan indirect evidence dalam pelaksanaan sengketa kartel oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (Studi kasus kartel ban dalam putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014)

" Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah untuk mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang kompetitif yaitu persaingan usaha yang sehat diantara para pelaku usaha. Salah satu larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah praktik kartel. Namun dalam pembuktiannya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengalami kesulitan menemukan bukti langsung, sehingga seringkali KPPU menggunakan bukti tidak ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T49727

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rahmawati Miladia

Kajian yuridis tentang kartel ditinjau dari hukum persaingan usaha

" Kartel dilarang karena dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dalam suatu perdagangan dan merugikan konsumen. Guna mengkaji putusan-putusan tentang kartel maka digunakan metode penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Pengaturan tentang larangan perjanjian kartel di Indonesia dicantumkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Pasal 11 Undang-Undang ini, melarang pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha saingannya dengan maksud mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan/atau pemasaran ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T18239

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian