Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu wilayah di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia ialah Provinsi Kalimantan Barat. Kondisi infrastruktur terutama jalan yang rusak membuat masyarakat lebih berorientasi ke Sarawak- Malaysia untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti pangan, energi, pendidikan dan kesehatan, sehingga dapat mempengaruhi ketahanan daerah di wilayah tersebut.Tujuan penelitian adalah untuk mengukur posisi strategis kawasan perbatasan serta menentukan strategi pembangunan daerah perbatasandi Kabupaten Sintang.Penelitian ini berlokasi di Desa Jasa dan Desa Nanga Bayan, karenaberbatasan langsung dengan Sarawak-Malaysia.Metode SWOT untuk mengukur posisi strategis dan AHP untuk milihdesa mana yang lebih diprioritaskanuntuk pembangunannya.

---

One area in Indonesia that directly adjacent to the neighboring Malaysia is West Kalimantan Province. The condition of infrastructures, especially damaged road condition make local society oriented to Sarawak- Malaysia to meet their daily needs, which finally in turn can affect regional resiliance.The purpose in this research is to measure the strategic position in the border area and also determine development strategies in SintangProvince.Research concentration in the thesis are Nanga Bayan village and Jasa village, because both villages are directly adjacent to the neighboring Sarawak Malaysia. Using SWOT research methods to measure the strategic position and AHP to determine the border area development priorities."

""Courts Without Bordersis the first book to examine the politics of judicial extraterritoriality, with a focus on the world's chief practitioner: the United States. For much of the post-World War II era, the United States has been a frequent yet selective regulator of activities outside its territory, and US federal courts are often on the front line in deciding the extraterritorial reach of US law. At stake in these jurisdiction battles is the ability to bring the regulatory power of the United States to bear on transnational disputes in ways that other states frequentlydislike both in principle and in practice. This volume proposes a general theory of domestic court behaviorto explain variations in extraterritorial enforcement of US law,emphasizing how the strategic behavior of private actors is important to mobilizing courts and in directing their activities"--"Courts Without Borders is the first book to examine the politics of judicial extraterritoriality-the practice of domestic courts unilaterally applying domestic laws to conduct and persons outside a state's borders-and its consequences with a focus on the world's chief practitioner: the United States. For much of the post-World War II era, the United States has been a frequent yet selective regulator of activities outside its territory. U.S. federal courts are often on the front line in battles over the extraterritorial reach of U.S. law, enabling it in some instances and restricting it in others"--"

"Penelitian ini memfokuskan kepada kebijakan Australia yang dikenal dengan istilah Operation Sovereign Borders, terutama mengenai faktor-faktor yang menyebabkan Australia memberlakukan Operation Sovereign Borders dan hak-hak yang dilanggar di dalam melaksanakan Operation Sovereign Borders tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa sebagai negara yang telah meratifikasi dan menjadi negara pihak dalam Konvensi PBB Tahun 1951 tentang Pengungsi dan Protokolnya Tahun 1967, serta ICCPR, maka seharusnya pelaksanaan Operation Sovereign Borders yang dijalankan oleh Pemerintah Australia tetap tunduk pada kewajiban-kewajiban internasional terkait pencari suaka dan pengungsi yang datang ke negaranya dan tidak melanggar hak-hak mereka.

---

This research focuses on Australia's policy known as The Operation Sovereign Borders. In particular, it emphasizes on the sources of changes (factors) that causes Australia to establish The Operation Sovereign Borders and the human rights that are breached from the implementation of The Operation Sovereign Borders. This is a qualitative-descriptive research design. The results of this thesis suggest that as a country that has ratified and become a state party of The United Nations Convention and Protocol Relating to The Status of Refugees in The Year 1951 and 1967, and The ICCPR, The Operation Sovereign Borders that is carried out by the Australian Government should be align with its international obligation regarding asylum seekers and refugees entering its territory and does not breach its human rights obligation."

"Tesis ini membahas tentang pengembangan Pasar Tradisional di Entikong yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa tidak berkembanganya Pasar Tradisional di Entikong disebabkan oleh implementasi kebijakan pengembangan Pasar Tradisional yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Daerah tidak berjalan optimal serta lemahnya manajemen pengelolaan pasar yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan dan pengelola pasar. Terdapat beberapa faktor yang membuat pasar menjadi tidak berkembang, seperti kurangnya kunjungan pembeli di pasar, minimnya keuntungan yang diperoleh pedagang, besarnya kenaikan tarif retribusi penyewaan kios, kondisi lingkungan pasar yang tidak kondusif dan banyaknya sarana fisik pasar yang rusak.

---

This thesis discuss about the development of Traditional Market in Entikong by local government Sanggau regency. The research used a qualitative approach to the type of descriptive study research. The result of this study show that the undeveloped of traditional market in Entikong caused by the implementation of development traditional market policy by local government employer doesn?t run optimally and weak managing that applied by department of trade and market organizer. There are several factor that make market become undeveloped, such as the less of buyers come to the market, the less of profit that merchant can get, the increase of retribution shop rent fee, the condition of market area that unsupported and a lot of market facility that out of order."

"Ritus Pertukaran Tempayan dalam kaidah pemberian Mauss menjadi formasi simbolik yang merakit gugusan pemukiman lintas batas di Hulu Sembakung sebagai kesatuan ruang sosial kohesif. Secara presisten, dimensi ruang sosial diwujudkan dalam setiap tahapan daur hidup masyarakat Hulu Sembakung melalui ritus pertukaran tempayan. Persoalan hadir ketika rezim spasial negara pasca kolonial mengintai ruang kosmopolit masyarakat di Hulu Sembakung. Riset ini bertujuan menyajikan etnografi mengenai ritus pertukaran di Hulu Sembakung, bagaimana aktivitas ini dapat membentuk ruang sosial masyarakat secara lintas batas negara serta bagaimana regulasi spasial dan pengintaian negara menciptakan ruang paradoks bagi penduduk di Hulu Sembakung ketika menjalankan ritus pertukaran tempayan melintas batas. Temuan lapangan menunjukan bahwa orang-orang di Hulu Sembakung merupakan aktor cerdik yang tidak serta merta tunduk pada kekuasaan negara. Sebagai manusia perbatasan, mereka menjalankan perannya sebagai manusia-manusia yang tidak dapat diperintah bahkan mampu menciptakan aturan sendiri. Ritual pertukaran tempayan tidak hanya menjadi formasi simbolik yang merakit dimensi ruang sosial masyarakat Hulu Sembakung secara lintas batas. Ritus melintas batas bahkan menjadi poros yang mengendalikan pusat kekuasaan negara.

---

The Rite for the Exchange of Tempayan in The Gift Mauss theory becomes a symbolic formation that assembles clusters of cross-border settlements in Hulu Sembakung as a cohesive social space unit. Persistently, the dimension of social space is manifested in every stage of the life cycle of the Hulu Sembakung community through the rite of exchange of jars. Problems arise when the spatial regime of the post-colonial state stalks the cosmopolitan space of society in Hulu Sembakung. This research aims to present an ethnography of exchange rates in Hulu Sembakung, how this activity can shape social space across national borders and how spatial regulations and state surveillance create paradoxical spaces for residents in Hulu Sembakung when carrying out rites of exchange of Tempayan across borders. Field findings show that people in Hulu Sembakung are astute actors who do not necessarily submit to state power. As frontier humans, they carry out their role as humans who cannot be ordered and can even create their own rules. The ritual of exchanging Tempayan is not only a symbolic formation that assembles the dimensions of the social space of the Hulu Sembakung community across borders. Rites cross boundaries and become the axis controlling the centre of state power."