Ditemukan 44 dokumen yang sesuai dengan query
Soedarsono
Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008
342.02 SOE k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Bustamil Hinta
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T25180
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Mochammad Iqbal Cakrabuana
"
ABSTRACT
Negara Indonesia adalah Negara yang menganut bentuk Negara Kesatuan (Unitary) berdasarkan UUD 1945. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan keweenangan pemerintah pusat mengawasi Peraturan Daerah secara Executive Review melalui pembatalan Peraturan Daerah tersebut. Seteleah terbitnya putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016, kewenangan tersebut dianggap Inkonstitusional. Bentuk dari penelitian ini adalah yuridis-normatif, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti asas-asas, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Peneltian ini membahas kedudukan peraturan ...
"
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Bustamil Hinta
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T37451
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Dahliya Bahnan
"
Tesis ini membahas tentang bagaimana peran pemerintah dalam usaha memajukan dunia pendidikan di Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 31 UUD Tahun 1945 serta Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga menganalisis bagaimana penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Uji Materil Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta pengaruh yang timbul akibat adanya putusan tersebut. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, yang berkaitan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35714
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hadi Herlambang Prabowo
"
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-undang Administrasi Kependudukan, telah membolehkan para penghayat kepercayaan untuk mencantumkan keyakinannya pada kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang sebelumnya tidak diisi atau bertanda strip (-). Dengan putusan MK tersebut negara secara nyata telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan penghayat kepercayaan yang selama ini banyak mendapatkan diskriminasi dibandingkan warga negara yang menganut 6 (enam) agama (Islam, Protestan, Katholik, Buddha, Hindu dan Konghucu) lainnya ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T53195
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sirait, Siska Yosephin
"
Dalam perkembangan ketatanegaraan saat ini, Mahkamah Konstitusi memiliki arti dan peranan penting, konstitusionalitas ketentuan atau kebijakan yang dibuat oleh pembuat undang-undang dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga konsistensi putusan antar perkara satu sama lain untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pencari keadilan dalam memutus suatu perkara.
Penelitian ini berangkat dari banyaknya pengujian yang dilakukan terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini telah pernah ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rahmanandita Sulastri
"
Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis permasalahan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak melakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan. Pengujian undang-undang merupakan proses yang saling berkesinambungan dalam prinsip checks and balances. Uji formil yang ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hanakarita Hutami
"
Skripsi ini membahas tentang pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat ketika perkawinan berlangsung pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengatur kembali perjanjian perkawinan di Indonesia yang memberikan perluasan terhadap jangka waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang sebelumnya tidak dapat dibuat setelah perkawinan dilangsungkan menjadi dapat dibuat setelah perkawinan dilangsungkan. Namun, dalam prakteknya masih banyak pihak-pihak yang tidak mengetahui mengenai peraturan baru tersebut yang menyebabkan dilakukannya tindakan hukum yang berlebihan sehingga tujuan diputuskannya putusan tersebut tidak tercapai. ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Almas Rioga Pasca Pratama
"
Ditinjau secara lebih mendalam, setiap individu di Indonesia memiliki hak identitas yang menjadi dasar pengakuan eksistensinya sebagai warga negara, tak terkecuali dalam segi pencatatan aliran kepercayaan di dalam dokumen-dokumen penduduknya. Hal ini menjadi suatu pembahasan yang menarik, mengingat praktek pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 masih banyak menimbulkan perdebatan. Putusan tersebut secara langsung menguatkan serta menegaskan bahwa hak identitas adalah hak yang melekat dari setiap individu di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, keberlanjutan atas ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
