Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sesungguhnya upaya Pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi birokrasi bukanlah sesuatu yang baru. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) telah menerbitkan Permen PAN RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah yang kemudian disempurnakan dengan Permen PAN RB No. 10 Tahun 2019. Dalam konteks hak pelayanan publik sebagai hak konstitusional setiap warga negara apakah pembangunan zona integrits ini dapat menyelesaikan permasalahan mengenai buruknya kualitas pelayanan publik oleh pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan kemudian menganalisis dengan pelaksanaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Zona Integritas saat ini terutama di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar telah maksimal dalam memenuhi hak-hak konstitusional warga negara berkaitan dengan pelayanan publik dan pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya (ekosob) sebagai implikasi pelayanan public.Namun masih ada beberapa hal yang menjadi catatan evaluasi Zona Integritas. Oleh karena itu, penyusunan strategi percepatan Zona Integritas perlu dilakukan sebagai solusi pemberian pelayanan publik yang layak dan merata.

---

In fact, the Government of Indonesia's efforts to reform the bureaucracy are not something new. In order for the public to feel the results of the acceleration of Bureaucratic Reform that has been carried out by the government, especially in work units, the Ministry of Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform (Ministry of PAN RB) has issued Ministerial Regulation of PAN RB No. 52 of 2014 concerning Guidelines for the Development of an Integrity Zone towards a Corruption-Free Area and a Clean Bureaucratic Area Serving in Government Agencies, which was later refined by Ministerial Regulation of PAN RB No. 10 of 2019. In the context of the right to public services as a constitutional right of every citizen, can the development of this integrit zone be able to solve the problem of the poor quality of public services by the government. The research method used is a qualitative research method with a statutory approach and then analyzes the implementation in the field. The results of the study indicate that the current Integrity Zone implementation has not been maximized in fulfilling the constitutional rights of citizens related to public services and the fulfillment of economic, social, cultural rights (ekosob) as implications for public services. This is due to several reasons that the Integrity Zone evaluation notes. Therefore, the formulation of a strategy to accelerate the Integrity Zone needs to be carried out as a solution for providing appropriate public services."

"Pembangunan ZI-WBK/WBBM merupakan program yang diluncurkan oleh Kemenpan RB untuk mendukung reformasi birokrasi di Indonesia. Dalam pelaksanaan program pembangunan ZI-WBK/WBBM, Kementerian Keuangan berhasil mengantarkan unit kerjanya memperoleh predikat WBK/WBBM terbanyak di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kemenkeu dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM dari perspektif manajemen perubahan serta lesson learned yang dapat diperoleh dari upaya dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM di Kemenkeu. Penelitian ini menggunakan teori manajemen perubahan oleh Lewin (1961) untuk melihat upaya yang dilakukan dari setiap tahapan manajemen perubahan, yaitu refreezing, moving, dan unfreezing. Kemudian, penelitian ini meleburkan teori Dynamic Governance oleh Neo dan Chen (2007) dan teori faktor-faktor yang mendukung keberhasilan manajemen perubahan oleh Fernandes dan Rainey (2006). Pendekatan dari penelitian ini adalah post-positivist dengan teknis pengumpulan data kualitatif. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan budaya, able people, dan agile process menjadi komponen terbesar yang mempengaruhi keberhasilan proses manajemen perubahan di Kemenkeu. Kemudian, pemimpin memiliki peran yang besar dalam menggerakkan pegawai Kemenkeu untuk berpartisipasi terhadap pembangunan ZI-WBK/WBBM. Hal ini didukung dengan pembentukan agile process yang mendukung sistem yang adaptif dalam menghadapi perubahan dan sensitif terhadap pelanggaran integritas.

---

The ZI-WBK/WBBM development program is an initiative launched by the Ministry of PAN RB to support bureaucratic reform in Indonesia. In implementing this ZI-WBK/WBBM development program, the Ministry of Finance has successfully guided its units to obtain the most WBK/WBBM predicates among ministries/institution in Indonesia. This research aims to explore the efforts made by the Ministry of Finance in the ZI-WBK/WBBM development program from the perspective of change management and the lessons learned from these efforts. The research utilizes Lewin's change management theory (1961) to examine the efforts undertaken in each stage of change management: refreezing, moving, and unfreezing. Additionally, to delve into the intricacies of change management efforts, the researchers employ Neo and Chen's Dynamic Governance theory (2007) and Fernandes and Rainey's theory on factors supporting successful change management (2006). The research adopts a post-positivist approach with qualitative data collection techniques, analyzing in-depth interviews and literature reviews. The findings of this research indicate that culture, able people, and agile processes are the significant components influencing the success of change management processes in the Ministry of Finance. Furthermore, leadership significantly motivates Ministry of Finance employees to be sensitive to the ZI-WBK/WBBM development. This is supported by establishing agile processes that facilitate adaptive systems responding to change and being sensitive to integrity violations."