Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKZaman Tokugawa merupakan pemerintah militer feodal di Jepang. Pada masa Tokugawa, banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk mengendalikan masyarakat, diantaranya politik Sakoku, yaitu kebijakan dimana orang asing dilarang memasuki Jepang dan orang Jepang dilarang keluar Jepang, selain itu dibentuknya sistem kelas pada lapisan masyarakat membuat banyak orang yang berselisih dan memberontak pada Keshogunan Tokugawa. Banyaknya pemberontakan di pusat pemerintahan Tokugawa yaitu Kyoto, membuat pemerintahan membentuk Shinsengum, yaitu sebuah korsp keamanan untuk menjaga Kyoto. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan analisa deskriptif. Melalui penelitian ini diharapkan mampu menjawab peran apa saja yang diemban oleh Shinsengumi, adakah tujuan lain dari pembentukan Shinsengumi. Hasil penelitian ini adalah untuk menunjukan peran Shinsengumi dalam mengamankan Kyoto

---

ABSTRACTThe Tokugawa era is a feudal military government. During the Tokugawa period, many policies were made to control society, among them are Sakoku policy, the foreigners were prohibitedfor entering Japan and the Japanese were forbidden to leave Japan. Moreover, there is a classify beetwen the society between the conflicts and the rebelllions. Many uprisings in central government in Kyoto, made the government to form Shinsengumi, a corps to secure Kyoto. Thorugh this 2 study is expected to answer the question about the role of Shinsengumi, is there any purpose of forming Shinsengumi. Result of this study is a discovery of the fact that the role of Shinsengumi in securing Kyoto."

"Saya tertarik untuk menulis skripsi mengenai sankin koti ini, karena beberapa alasan, diantaranya; pertama secara pribadi saya tertarik pada bidang sejarah khususnya sejarah politik Jepang, dan sankin kotai adalah sebuah contoh mengenai kebijakan politik jepang pada masa lalu, kedua, sankin kotai, menurut saya mempunyai keistimewaan khusus yang sangat menarik bagi saya, baik dalam sejarah, proses, fungsi, dan bahkan kehancurannya, secara lebih jelas dapat dibaca pada skripsi saya. Alasan yang ketiga adalah sankin kotai sebagai sebuah sistem politik berfungsi dengan sangat bagus, dan sukses sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya, namun sankin kotai dipandang dari sudut moral adalah tidak sukses. Adanya kontradiksi inilah yang membuat sankin kotai unik sekaligus menarik bagi saya untuk diteliti dan ditulis. Dalam skripsi ini akan ditulis mengenai bagian pertama, pendahuluan, termasuk di dalamnya; latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, ruang lingkup, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian kedua, struktur pemerintahan Tokugawa termasuk di dalamnya"

"Zaman Edo atau yang disebut juga zaman Tokugawa (1600-1868) adalah salah satu zaman di mana Jepang menerapkan sistem pemerintahan feodal. Akan tetapi, karakteristik feodalisme yang terjadi di zaman Edo apabila dibandingkan dengan feodalisme zaman yang lain terlihat dengan jelas memiliki 2 buah ciri yang tidak dimiliki oleh zaman lainnya. Kedua karakteristik tersebut adalah Pemusatan Kekuasaan pada bakufu (sentralisasi kekuasaan), dan Penyusunan Masyarakat dan sistem Stratifikasi yang ketat.Tokugawa Ieyasu (1542-1616) sebagai seorang konseptor keshogunan Edo menggunakan ajaran-ajaran moral yang dikembangkan oleh Neo Konfusianisme aliran Shushigaku untuk mencetak masyarakat menjadi suatu kelompok terstratifikasi, dan dalam bidang politik ia menggunakannya sebagai doktrin bagi para penguasa daerah agar meyakini bahwa konsep politik terpusat (sentralisasi) adalah 'jalan langit' yang harus mereka tempuh. Ini semua termaktub dalam babad resmi zaman Edo, Tokugawa Jikki.Dalam masalah yang berbau ideologis ini, Tokugawa Ieyasu mengangkat seorang murid dari ahli Konfusianisme di Kyoto, Fujiwara Seika (1561-1619) yang bernama Hayashi Razan (1583-1657) untuk memberi nasehat dan masukkan dalam bidang politik. Pengangkatan Hayashi Razan ini membuahkan hasil diundangkannya 3 peraturan utama Edo yakni; Bukeshohatto, Jiin Hato, Kinchu Narabini Kugeshohatto, yang mana ketiga undang-undang ini menjadi undang-undang yang membentuk dan memberikan ciri pada sistem feodal zaman Edo sebagai mana disebutkan di atas.Melalui penelusuran teks-teks kuno dan doktrin-doktrin yang diajarkan oleh Hayashi Razan, dengan kata lain dengan merekonstruksi pemikiran Hayashi Razan tentang dua konsep yang menjadi karakteristik sistem feodal zaman Edo; yakni pemusatan kekuasaan dan stratifikasi masyarakat; maka dapat dikatakan bahwa terbukti ada pengaruh pemikiran-pemikiran Shushigaku yang dibawa oleh Hayashi Razan dalam sistem politik dan struktur masyarakat Jepang zaman Edo."