Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKeterkaitan antara penunaian zakat dengan kekuasaan Pemerintah dalam ajaran agama Islam telah ditunjukkan sejak periode Madinah. Di zaman Khalifah Abu Bakar ada pihak yang ingin mencoba-coba memisahkannya. Khalifah langsung mengancamnya dengan peperangan. Setelah kejadian itu umat Islam semakin sadar, bahwa memang pada zakat itu mengandung potensi yang besar untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Walaupun pada perkembangannya mengalami turun naik dalam masyarakat Islam di berbagai daerah. Pemerintah Belanda di Indonesia menyadari bahwa penunaian zakat yang terkoordinasi, dapat mengancam keberadaan kolonial, karena dengan cara begitu dapat menghasilkan dana yang besar dan dapat membiayai perlawanan terhadap penjajah. Beberapa Staatsblad tentang larangan keikutsertaan pegawai pemerintahnya dikeluarkan pada waktu itu menunjukkan bukti nyata. Rupanya zakat sebagai salah satu sendi agama Islam telah berlaku dalam masyarakat muslim bersamaan dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Dana dari zakat ini telah menjadi penunjang berbagai kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Walaupun Pemerintah jajahan yang menguasai wilayah nusantara, setelah ajaran Islam berkembang, bermaksud menyingkirkan lembaga zakat ini dari umatnya, ternyata tidak berhasil. Setelah Indonesia merdeka keberadaan agama Islam, diakui dan bahkan seperti ada keharusan dari Pemerintah R.I untuk mengembangkannya. Justru itu zakat telah mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah untuk meningkatkan efisiensinya. Mulai dari berbagai macam usul yang datang dari para ahli sampai kepada berbagai macam peraturan terus dikeluarkan. Hal ini merupakan pertanda atas perhatian Pemerintah yang diberikan kepada lembaga zakat dan ajaran agama pada umumnya. Kenyataan-kenyataan di atas, agaknya sesuai dengan harapan yang terkandung dalam Pasa1 29 UUD 1945. Hazairin dan Wirjono Prodjadikaro mengungkapkan bahwa pasal itu memang memberi keharusan bagi Pemerintah untuk mewujudkan ajaran agama dalam Negara Republik Indonesia. Pemerintah telah menganggap bahwa zakat itu harus dikelola secara maksimal untuk memenuhi tujuan zakat itu sendiri. Melalui zakat dapat ditanggulangi berbagai ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat Islam. Justru itu keikutsertaan Pemerintah dalam pengurusan zakat di Indonesia, merupakan hal yang sangat penting. "

"Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya kualitas pelayanan dan kegiatan social marketing yang dilakukan oleh lembaga amil zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dan social marketing terhadap keputusan berzakat muzakki. Adapun variabel kualitas pelayanan diwakili oleh reliability, responsiveness, assurance, emphaty dan tangible. Sedangkan variabel social marketing diwakili oleh komponen marketing mix yang terdiri dari 4 P, yaitu product, price, place dan promotion. Data peneltian ini dikumpulkan dengan metode survey dengan pembagian kuesioner dengan 43 pernyataan. Model penelitian diuji validitasnya dengan pearson product moment, dan reliabilitasnya dengan alpha cronbach. Dengan menggunakan teknik analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan dan social marketing mempunyai hubungan yang positif dengan keputusan berzakat muzakki.

---

This study discuses the low quality of service and social marketing activities perfomed by amil zakat institution. This research aimed at analyzing the influences of services and social marketing towards muzakki?s zakat decision. Thus, the variable of service quality was represented by reliability, responsiveness assurance, empathy, and tangible. Then the variable of social responsiveness, assurance, empathy and tangible. Then the variable of social marketing was represented by components of marketing mix which are 4 Ps, product, price, place and promotion. The data was collected by mean of survey method using questionnnaire contained 43 questions. The research model is calculated to measure the validity using pearson product moment, reability using alpha cronbach and using regression analysis technique. The result of the study shows that the variables of services quality and social marketing positive relationship towards muzakki?s zakat decision."

"ABSTRAKPenelitian ini mendiskusikan dinamika pengelolaan zakat di Indonesia kontemporer sebagai sebuah ranah tindakan strategis (strategic action fields/SAFs). Di dalam SAFs, terdapat sejumlah aktor yang berkontestasi memperebutkan posisi dan sumberdaya strategis di dalam ranah. Sektor pengelolaan zakat menjadi sebuah ranah yang diperebutkan karena di dalamnya terdapat zakat sebagai sumber dana yang cukup potensial. Penelitian ini melihat bahwa dinamika pengelolaan zakat merupakan upaya formalisasi praktik zakat itu sendiri. Proses formalisasi tersebut secara resmi dimulai sejak tahun 1999 dengan disahkannya UU 38/1999 dan kemudian digantikan dengan UU 23/2011 sebagai institusi baru dalam ranah pengelolaan zakat. Perubahan institusi tersebut secara signifikan mengubah pola hubungan (network) dan juga kerangka kognisi (cognition frame) aktor dalam tindakannya. Penelitian ini mengoreksi bahwa posisi aktor di dalam SAFs pada satu waktu yang bersamaan dapat saling tertuka sebagai incumbent atau challenger. Dalam kondisi tersebut, aktor terus mengembangkan cognitive frame-nya dalam mereposisi jaringan sosial di dalam ranah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengkombinasikan penelitian jenis naratif, etnografi, dan studi kasus dalam mendalami dinamika pengelolaan zakat di Indonesia kontemporer.

---

ABSTRACTThis research discusses the dynamics of zakat management in Indonesia contemporary as the strategic action fields (SAFs). In SAFs, there are actors which are competing to fight over position and resources in the field. Zakat sector is becoming the contestested field because in that field there are zakat as the potential resources. This research sees that the dynamic of zakat management was an effort to formalize the zakat practice itself. The formalizing process was formally started since 1999 which coincide the enactment of first zakat act (UU 38/1999), which then revised by second zakat act (UU 23/2011) as the institution in the field of zakat management. This institutional change has significantly transformed the social network and the cognitive frame of the actors and their actions in the field. This research gives a glance that actor position as "incumbent" or "challenger" in the SAFs can exchange reciprocally at the same time. In that situation, actors are trying to develop their cognitive frame in repositioning their social network in the field. This research uses the qualitative approach combining the narrative, etnography, and case study research in investigating the dynamics of zakat management in Indonesia contemporary."