Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkawinan merupakan suatu lembaga penting dalam kehidupan manusia. Lembaga ini diatur di Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Faktor keagamaan adalah hal yang sangat penting dalam undang-undang ini, sehingga bagi yang beragama Islam diberikan ketentuan yang mengatur secara khusus yakni dalam Kompilasi Hukum Islam. Syarat-syarat perkawinan dalam kedua ketentuan tersebut seringkali dilanggar hanya untuk kepentingan sesaat. Hal ini dapat dijadikan alasan dalam suatu perselisihan perkawinan. Permasalahan mengenai pembatalan perkawinan seringkali timbal dari suatu perkawinan antara seorang pria dan wanita yang sebelumnya sudah mempunyai potensi konflik. Potensi konflik tersebut bisa dikarenakan si suami maupun si istri tidak bisa memenuhi rukun maupun syarat perkawinan. Setelah perkawinan berlangsung kemudian para pihak membatalkan perkawinan untuk berusaha mengembalikan hubungan hukum perkawinan menjadi seperti tidak pernah ada. Hal ini menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak yang terkait, misalnya anak yang telah lahir atau ikatan hukum dengan pihak ketiga. Pembatalan dapat dilakukan apabila perkawinan tersebut dianggap pernah ada. Dengan metode penelitian kepustakaan dan wawancara penulis berusaha menguraikan dan menganalisanya. Permasalahannya adalah bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan yang dibatalkan tersebut, siapa yang menjadi wall anak yang lahir dalam perkawinan yang dibatalkan tersebut, dan bagaimana tanggung jawab para orangtua terhadap anak yang masih dibawah umur tersebut. Pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat nomor 090/Pdt.G/2005/PA.JP yang kemudian dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi nomor 76/Pdt.G/2005/PTA.JK., menurut hemat penulis adalah sudah benar yakni dengan membatalkan perkawinan karena tidak terpenuhinya beberapa syarat dan rukun perkawinan. Namun pada Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 87/Pdt.P/2006IPN.Jak.Sel terdapat kekeliruan yakni menetapkan bahwa si anak tidak ada hubungan hukum dengan ayahnya dan tidak berhak menyandang nama ayahnya atau keluarga ayahnya. Karena balk menurut UU no. 1 tahun 1974 pasal 28 maupun Kompilasi Hukum Islam pasal 75, pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang telah lahir dalam perkawinan."

"Ketersediaan infrastruktur berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan. Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global. World Competitiveness Yearbook 2008 menempatkan Indonesia pada peringkat 55 dari 134 negara, yang ketersediaan infrastrukturnya tidak memadai dan birokrasi pemerintah yang tidak efisien. Dengan demikian, tantangan pembangunan infrstruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur berkualitas dan kinerja semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks global membaik.Untuk menjawab perkembangan infrastruktur di masa yang akan datang seperti diuraikan di atas, Kementerian Pekerjaan Umum telah melaksanakan program pelatihan bagi aparatnya baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota pada tahun 2006-2009 agar supaya dapat melaksanakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dengan produktif dan memuaskan. Pelatihan tersebut adalah tentang ?Planning, Appraisal and Management of Infrastructure Projects?, atau disebut ?Project Cycle?.Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada para aparat Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya yang terlibat langsung dalam proses penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman. Dengan pelatihan ini diharapkan aparat Kementerian Pekerjaan Umum menjadi tenaga yang profesional, sehingga mampu membuat perencanaan yang matang, mampu menilai kelayakan proyek, serta menerapkan manajemen proyek yang modern, supaya proyek selesai tepat waktu, berkualitas tinggi, dengan biaya sesuai yang direncanakan. Sampai saat ini, setelah 3 tahun pelatihan ?Project Cycle? berjalan, belum pernah dilakukan penilaian apakah pelatihan tersebut tepat mengenai sasaran.Tujuan tesis ini adalah mengkaji efektivitas pelatihan ?Project Cycle? Kementerian Pekerjaan Umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik. Peserta pelatihan ?Project Cycle? dilibatkan sebagai responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner.Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pelatihan ?Project Cycle? Kementerian Pekerjaan Umum ini secara umum cukup efektif. Namun untuk meningkatkan efektivitasnya pada waktu yang akan datang perlu ditempuh langkahlangkah yang konkret sebagai rekomendasi, antara lain: 1) Seleksi peserta pelatihan agar sesuai dengan bidang tugas dan kemampuan; 2) Dukungan dari pimpinan kepada peserta pelatihan pasca pelatihan dalam menunaikan tugas pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang telah diperoleh selama pelatihan supaya lebih diintensifkan; 3) Lama waktu pelaksanaan pelatihan yang hanya satu minggu agar ditambah.The availability of qualified infrastructure is one of the decisive factors of attraction power for a region. Besides, infrastructure performance is a key factor to establish global competition power. World Competitiveness Yearbook 2008 has placed Indonesia on the 55th rangking among 134 countries, which the infrastructure availability is not satisfied and the government birocracy is not efficient. Thus, the challenge of infrastructure development in the future is how to increase the qualified infrastructure availability continuously and the performance could be more reliable in order to make better power of attraction and and power of competition of Indonesia in the global context.

To anticipate the infrastructure development in the future as described above, the Ministry of Public Works has run a program of training for its apparatus either in central level or in province and district/city level in 2006-2009 in order to be able to implement the public works and resettlement infrastructure development productively and satisfactorily. The training is regarding ?Planning, Appraisal and Management of Infrastructure Projects?, or so called ?Project Cycle?. The objective of this training is to give provisions to the apparatus of the Ministry of Public Works, particularly for them who are directly involving in the process of arrangement, planning, implementation and supervision of the public works and resettlement infrastructure development. By this training, it is expected that the apparatus of the Ministry of Public Works will become professional expert, that capable to make firm planning, capable to appraise feasibility of project, and applying modern project management, in order to finish the project on time, in high quality, with the cost to meet the plan. Untill now, 3 years after the training of ?Project Cycle? has run, it has not conducted evaluation whether the training has achieved the target.

The objective of this thesis is to study the effectiveness of training on ?Project Cycle? of Ministry of Public Works. The method to be used in this study is analytical descriptive. The training participants of ?Project Cycle? were involved as respondents. Data collection was done by using questionnaires.

From the result of study obtained, it gave conclusion that the training on ?Project Cycle? of Ministry of Public Works in general is sufficiently effective. However, for strengthening the effectiviness of training on ?Project Cycle? in the future should take real actions as recommendations, among others are: 1) Selection of participants should met the task area and capability; 2) Support from the management to the participants in post-training in the excecution of tasks to meet the knowledge obtained during the training course more intensively; 3) The training duration that was only one week should be lengthened."

"ABSTRAKDi dalam sejarah kedinastian Cina terdapat empat orang tokoh wanita yang terkanal, Xi Shi (jaman Chun Qiu), seorang wanita yang paling cantik, Wang Zhaojun (jaman Dinasti Han Barat atau Xi Han), seorang wanita yang paling berbudi luhur, Dian Chan (jaman Dinasti Han Timur atau Dong Han), seorang wanita yang paling patriotik dan Yang Guifei (jaman Dinasti Tang), seorang yang paling pandai di bidang seni.

---

"

"Skripsi ini mengungkap representasi negara dalam Trilogi Bom Waktu Karya Nano Riantiamo dan Myth yang bekerja didalamnya. Permasalahannya berangkat dari teater sebagai medium komunikasi yang efektif dalam masyarakat Indonesia memiliki cetak biru pertunjukan berupa naskah drama. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah semiotik, yang melihat teks sebagai sebuah bentukan struktur yang memiliki myth dan kontra myth. Naskah drama harus diperlakukan secara berbeda dengan cabang literatur lainnya. Oleh karena penelitian ini memperhatikan empat unsur dalam sebuah drama, yaitu bentuk, karakter, dialog dan petunjuk panggung. Penelitian ini sendiri memusatkan perhatian pada karakter dan dialog yang merupakan haupttext, teks yang utama dalam naskah drama. Teks tersebut tidak seluruhnya diperhatikan, melainkan yang berhubungan dengan representasi negara dalam Trilogi Bom Waktu saja. Dalam naskah drama Trilogi Bom Waktu, negara direpresentasikan dalam perwujudan aparat keamanan dan aparat birokratis. Negara dalam representasi tersebut diposisikan selalu berhadapan dengan rakyat. Negara direpresentasikan sebagai penindas yang korup dalam naskah Teater Koma tersebut. Representasi tersebut merupakan kontra myth dari yang biasa ditampilkan oleh pemerintah."

"Tesis ini membahas kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dari perspektif kenotariatan. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, yang memuat pinsip; efektif, efisien, terbuka, transparan, perlakuan adil bagi semua pihak dan dapat dipertanggungjawabkan. Kontrak pengadaan barang dan jasa tersebut tidak dibuat dalam akta otentik.Penelitian ini akan memberikan penilaian sejauh mana kekuatan hukum kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibuat dengan akta dibawah tangan dapat memenuhi prinsip tersebut diatas dan memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang menandatangani kontrak tersebut. Analisis data dilakukan dengan metoda kualitatif dan hasil penelitian ditampilkan dalam bentuk perspektif analisis. Dari tinjauan hukum perdata, kontrak yang dibuat dengan akta dibawah tangan mengikat para pihak sepanjang isi dan tanda tangannya di akui oleh para pihak tersebut, namun dari perspektif kenotariatan akta tersebut tidak mempunyai bukti sempurna dan perlindungan hukum yang pasti.Hasil penelitian menyarankan sebaiknya kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dibuat dengan akta notaris supaya kontrak tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, baik terhadap kekuatan pembuktian isi (materi) kontrak maupun keabsahan identitas para pihak dan keabsahan wewenang pejabat penandatangan kontrak sehingga dapat memberikan perlindungan yang objektif dan otentik terhadap pejabat penandatangan di hadapan pihak ketiga. Disamping itu dengan keterlibatan notaris dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat meningkatkan transparansi, integritas, keadilan dan perlindungan yang objektif bagi semua pihak.

---

This study is focusing on the contract of Government procurement on goods and services from notarial perspective based on the Presidential Decree No. 80, 2003, which regulated the principle of; effective, efficient, transparence, equal treatment for all stakeholders and accountable. In implementing that Decree, the signing of contract is not att and approved by Notary.The study will discuss how is the procurement contract of good and services which is only made as personal written statement (akta dibawah tangan) in order to have force of law for protecting the parties (who signed the contract) which is inline with the principle of Presidential Decree No. 80, 2003. The qualitative method was used in the analysis of data and its result is presenting in perspective analysis. From the Private Law point of view, contract which is signed under personal written statement by the parties will bind the parties as long as the contents and signature are confessed by the parties. However, from the Notary perspective, that contract is not fully authentic evidence and not protected by law.The study recommended that in order the contract of procurement on goods and services has an authentic evidence, the contract must be att and approved by Notary. Under that case, the evidence of contract contents and the originality of identity and authority of the parties will be objectively protected by law. Furthermore, with involvement of the Notary in the contract process of goods and services procurement will improve the transparency, integrity, fairness, and objective protection for the parties."