Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerburuan liar merupakan salah satu bentuk kejahatan lingkungan yang mana akan berdampak pada manusia itu sendiri. Kegagalan negara dalam mengatasi permasalahan ini membutuhkan dukungan NGO yang lebih inovatif dan tidak terpengaruh kondisi politik. WWF-Indonesia sebagai tipe NGO yang membantu penegakan hukum dan melakukan kampanye, memiliki beberapa upaya untuk mencegah perburuan liar Harimau Sumatera di Rimbang Baling. Upaya-upaya ini antara lain penyadartahuan masyarakat, Tiger Protection Unit, dan Camera Traps. Akan tetapi, perburuan liar ini masih marak terjadi. Penulis melihat bahwa WWF-Indonesia belum menerapkan konsep Green Criminology yaitu elemen-elemen Environmental Crime Prevention dengan baik. Terutama elemen ke-2 mengenai akar permasalahan dan elemen ke-3 mengenai kombinasi pencegahan berbasis komunitas dan situasional.

---

ABSTRACTPoaching is one of environmental crimes that can affect to human nature itself. The failure of the state in overcoming this problem requires the support of NGOs that are more innovative and not affected by political interest. WWF-Indonesia as a type of NGO that helps law enforcement and conduct campaigns, has several efforts to prevent Sumatran Tiger poaching in Rimbang Baling. These efforts include community awareness, Tiger Protection Unit, and Camera Traps. However, this poaching is still high. The researcher concludes that WWF-Indonesia has not implemented the Green Criminology concept, namely the elements of Environmental Crime Prevention properly. Especially, the second element that related to root problem and the third element regarding the combination of community-based and situational prevention."

"Artikel ini membahas upaya World Wide Fund for Nature (WWF Riau-Indonesia) dalam menghadapi perusakan lingkungan dengan alasan ekonomi yang mempengaruhi hutan, satwa, dan manusia yang ada di wilayah Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Riau pada 2004-2009. Mayoritas peralihan lahan dilakukan melalui penebangan kayu untuk produksi pulp, serta pembukaan/pembakaran hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Perusakan lahan hutan ini membawa dampak buruk bagi lingkungan, khususnya pada wilayah taman nasional yang diperuntukkan untuk kepentingan konservasi kekayaan flora dan fauna negara. Sesuai visinya, WWF melibatkan diri pada Tesso Nilo untuk menginisiasi upaya konservasi lingkungan. Artikel ini ditulis menggunakan metode sejarah. Data yang dikumpulkan berbentuk survei/pendataan hutan, peta, buku teks, dokumen periodik, data statistik, surat kabar, majalah/buletin, serta jurnal yang diperoleh dari berbagai sumber seperti lembaga penelitian, badan pemerintahan, organisasi lingkungan, universitas, maupun penelusuran daring. Kajian ini menunjukkan bahwa upaya WWF di Tesso Nilo dapat menjawab sejumlah masalah yang genting di lapangan meski tidak mampu menyerang akar permasalahan.

---

This article is about the World Wide Fund for Nature's (WWF Indonesia-Riau) effort to face the environmental destruction caused by economic reasons that affected forest, species, and humans in the Tesso Nilo National Park in 2004-2009. Most of the land conversion is done by illegal logging for pulp and forest burning/clearing to create palm oil plantations. The conversion of forested land negatively impacts the environment, especially in the national park area destined for the nation’s floral and faunal conservation. Following its vision, WWF engaged itself in Tesso Nilo to initiate efforts on environmental conservation. This article is written using the historical methods. The data was gathered through forestry surveys/data collection, maps, textbooks, periodical documents, statistics, newsletters, magazines/bulletins, and journals, all acquired from various sources such as research institutions, governmental bodies, environmental organizations, universities, and online searches. This study shows that WWF’s effort managed to answer several urgent problems in Tesso Nilo, although it failed to resolve the rooted complications."

"

Industri kelapa sawit Indonesia dinilai masyarakat internasional belum memenuhi agenda pembangunan berkelanjutan. Isu lingkungan, tata kelola, dan sosial yang dihadapi sangat kompleks dan sarat kepentingan. Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan UNDP membentuk tata kelola kemitraan multi pihak (MSP) Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FOKSBI), yang menghasilkan standar acuan pengelolaan industri kelapa sawit Indonesia bernama Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB). Beragam aktor transnasional dan lokal terlibat, dengan segala motif, karakter, modalitas dan kepentingan, termasuk ENGO WWF. Metode kualitatif (studi kasus) digunakan untuk melihat peran dan pengaruh WWF dalam dinamika kemitraan, melalui pemahaman konsep tata kelola MSP serta merujuk kajian terdahulu terkait peran NGO di dalam MSP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WWF memiliki peran dan pengaruh cukup besar di dalam MSP FOKSBI, terutama pada proses implementasi awal RAN KSB. Di tingkat daerah, WWF berperan penting sebagai project leader mitra implementasi FOKSBI di wilayah Sintang dan Melawi, Kalimantan. Di tingkat nasional, WWF aktif memberikan konsultasi dan advokasi dalam proses pengembangan draft RAN KSB, sehingga agenda konservasi lingkungan dan sosial dapat terakomodir dengan sangat baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aktor non negara di dalam MSP berperan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Meskipun memiliki kekuatan yang relatif berbeda, kekuatan NGO tidak kalah signifikan dalam mempengaruhi aktor lain untuk menerima norma atau nilai-nilai minoritas yang biasanya dikesampingkan terkait isu lingkungan dan sosial.

 

 

 

---

Indonesian palm oil industry is viewed by international community as not conforming to the sustainable development agenda. Environmental, social, and governance issues created a complex and multi-interest problem. Indonesian government, together with UNDP, formulates a governance structure for multi stakeholders partnership (MSP) called Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FOKSBI), which produces a standard for sustainable palm oil management in Indonesia called Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB). Various actors are involved, each with different motives, characters, modalities, and interests, including ENGO WWF. This study uses qualitative methodology (case study) to analyze the role and effect of WWF in the dynamics of the partnership through MSP governance concept and previous studies on the role of NGO in MSP. In the regional level, WWF plays important role as implementation project leader of RAN KSB in the pilot regions of Sintang and Melawi, Kalimantan. In the national level, WWF plays active role by giving consultation and advocacy in the drafting of RAN KSB, resulting in the social-environmental friendly agenda being well accommodated. In conclusion, the presence of non-state actors in MSP is important to achieve SDGs. Amidst other major actors power and authority, NGO has proven to be not less significant nor powerless when influencing other actors to accept the minority norms and values in environmental and social aspects, which is often neglected.

 

Keywords: Palm Oil, Sustainable Development Goals, Multi Stakeholder Partnerships, WWF, FOKSBI, National Action Plan

 

"

"ABSTRAKDinamika hubungan internasional telah memberi ruang bagi aktor non-negara untuk berkontribusi dalam isu-isu internasional. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian bagaimana WWF mengembangkan inisiatif Global Forest Trade Network (GFTN) untuk menekan laju deforestasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengembangkan teori norma internasional, khususnya norma kehutanan lestari. Selanjutnya penelitian ini menggunakan konsep daur hidup norma untuk menganalisis bagaimana WWF mengembangkan instrument norma kehutanan dalam bentuk skema sertifikasi (FSC) dan jaringan perdagangan hasil hutan bersertifikat (GFTN). Hasil analisis menunjukan WWF mampu mengadvokasikan norma kehutanan internasional hingga terinternalisasi ke dalam institusi dan perangkat kebijakan kehutanan Indonesia. Adapun pada tahap kemunculan norma, ditemukan adanya penerjemahan indikator yang berbeda dari norma kehutanan WWF. Penelitian ini mengistilahkan kondisi tersebut sebagai alternative indicator of norms. Selanjutnya dalam konteks penanggulangan deforestasi Indonesia, hasil analisis jangka pendek memperlihatkan tidak ada hubungan kausal secara langsung antara perkembangan penerimaan norma kehutanan lestari dengan laju deforestasi Indonesia. Diprediksikan hasil positif internalisasi norma ini mungkin akan terlihat dalam beberapa tahun ke depan. Mengingat internalisasi norma kehutanan baru saja terjadi, sementara tata kelola hutan lestari masih dikembangkan dalam pendekatan bertahap. Dengan melihat interaksi antar aktor yang amat dinamis, penulis menggaris-bawahi kerja sama multi-pihak sebagai kunci keberlangsungan tata kelola hutan yang bertanggung-jawab.

---

ABSTRACTThe development of international relations had provided space for non-state actors to contribute to international issues. The goal of this research is to examines how WWF developed the Global Forest Trade Network (GFTN) initiative to reduce deforestation in Indonesia. This research uses qualitative methods to develops theory of international norms, focused on sustainable forest norms. Furthermore, this study uses the norm life cycle concept to analyze how WWF develops forestry norm instruments in the form of a certification scheme (FSC) and certified forest products forest trade network (GFTN). The analysis shows that WWF is able to advocating international forestry norms to be internalized into Indonesian forest policy. While in the norm emergence stage, this research finds others interpretation of norms' indicators to content WWF forest norm. This research termed the condition as an 'alternative indicator of norms'. Furthermore, in the context of combating Indonesia's deforestation, the results of the short-term analysis shows there is no direct causal relationship between the diffusion of sustainable forestry norms and Indonesia deforestation rate. It is predicted that the positive results of internalizing this norm will probably be seen in the next few years. Considering the internalization of the norms of forestry has just happened, while sustainable forest management is still being developed in a step-wised-approach. This research also underlines multi-stakeholder cooperation as the key to maintain sustainable forest governance."