Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan Undang-Undang Perpajakan adalah memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada Wajib Pajak. Dalam hai ini, ketentuan yang dimuat di dalam Undang-Undang Perpajakan tidak boleh melanggar tujuan Undang-Undang Perpajakan. Dalam membuat Undang-Undang Perpajakan, harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat di dalam Undang-Undang tersebut jelas, pasti, dan tidak mengandung arti ganda. Karena tanpa kepastian hukum, maka keadilan tidak dapat dicapai. Dalam prakteknya, keadilan bukanlah sesuatu yang mudah dicapai. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberikan hak seluas-luasnya untuk mencari keadilan. Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk menempuh cara-cara tertentu dalam rangka memperoleh keadilan, apabila dalam pengenaan sanksi administrasi merasa diperlakukan tidak adil. Hal ini dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Di dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP diatur mengenai kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. Hal inilah yang akan dikaji apakah ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada Wajib Pajak. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP secara material tidak memenuhi syarat-syarat kepastian hukum dan asas-asas keadilan di dalam Undang-Undang Perpajakan. Dengan kata lain, isi dari Pasal tersebut tidak tepat, tidak jelas, menimbulkan pengertian ganda, dan tidak sinkron dengan Penjelasannya. Dengan demikian ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP melanggar tujuan Undang-Undang Perpajakan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada Wajib Pajak. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP juga tidak sesuai dengan sef assessment syslem yang sudah lama diterapkan di Indonesia. Di dalam ketentuan tersebut kepastian hukum dan law enforcement menjadi tidak ada, dimana sanksi administrasi yang telah dikenakan dapat dikurangkan atau dihapuskan hanya karena alasan kekhilafan Wajib Pajak yang sifatnya sangat subyektif. ......Self Assessment System gives trustful to tax payers in doing their taxation obligation by themselves. Fiscus act bolh as a counsellor and a supervisor on it. They have to make sure that the tax payers have done their taxation obligation and acquired their taxation rights well. The goals of Tax Regulation are certainty and equity. The rules, in the Tax Regulation, have to agree with the goals of the Tax Regulation. The rules have to be clear, certain, and not ambiguous. Without certainty, so equity can’t be reached. Certainty and equity must be given to the tax payers so they won’t fell doubtful in doing their taxation obligation and acquiring their taxation rights. Tax must be written and arranged in the Tax Regulation. It must be able to create certainty and equity. In practice, it is difficult to get equity. Tax payers have right to get and to look for equity. Tax payers have right to acquire the subtraction or wiping out of administration sanction which held because of tax payers’ neglect or not because of tax payers’ wrong. Tax Regulation has rule about subtraction or wiping out of administration sanction which held because of tax payers’ neglect or not because of tax payers’ wrong. This research will analyze whether the rule can give certainty and equity to tax payers. According to the result of this research can be concluded that the rule about subtraction or wiping out of administration sanction which held because of tax payers’ neglect or not because of tax payers’ wrong doesn’t give certainty and equity to tax payers. The rule is not suitable with certainty principle and equity principle in the Tax Regulation. In this case, the rule is not clear, not certain and has ambiguous. The rule doesn’t agree with the goals of Tax Regulation to give certainty and equity to tax payers. In the implementation the rule about subtraction or wiping out of administration sanction which held because of tax payers’ neglect or not because of tax payers’ wrong is not suitable with Self Assessment System in Indonesia because certainty and law enforcement become exlinct.

Abstrak :
Menggandakan dalam Rangka Institusi yang terkait dengan layanan informasi seperti perpustakaan, pusat dokumentasi dan informasi terkait dengan penegakan hukum hak cipta. Hal ini karena institusi tersebut memberi layanan informasi dan bahan-bahan yang memiliki hak cipta. Pemahaman yang baik tentang hak cipta dan petugas dan pengguna akan mempengaruhi usaha-usaha penegakan hukum hak cipta. Penerapan hukum hak cipta khususnya dalam penggandaan di perpustakaan dimaksudkan agar petugas dan pihak perpustakaan terhindar dari pelanggaran hukum hak cipta. Pengecualian hak cipta yang diberikan kepada perpustakaan harus diterapkan secara hati-hati. Karena itu diperlukan aturan-aturan yang lebih jelas tentang masalah penggandaan di perpustakaan, pusat dokumentasi dan informasi. Penelitian yang dilakukan di Perpustakaan Nasional dan PM-UPI ini bertujuan untuk menganalisa pemahaman petugas dan pengguna tentang hak cipta, menganalisa pelaksanaannya serta menganalisa kendala dalam penegakan hak cipta dan merumuskan usaha pemecahan masalahnya. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan dengan cara wawancara kepada informan dan pengamatan dokumen. Dari penelitian ditemukan bahwa pemahaman tentang hak cipta masih lemah serta peraturan perundang-undangan tertulis yang mengatur masalah penggandaan ini belum ada. Usaha penegakan hak cipta yang dilakukan umumnya benupa batasan fotokopi berdasarkan aturan lisan. Persentase batasan fotokopi juga tidak lama di kedua perpustakaan Usaha-usaha lain seperii peringatan (warning) dan pengisian formulir penggandaan belum dilakukan. Kendala lain dalam usaha penegakan hukum hak cipta yaitu adanya sikap pro dan kontra (copyright versus copy left copy wrong) terhadap penerapan hak cipta. Terdapat beberapa usulan pemecahan masalah dalam penegakan hukum hak cipta di perpustakaan, pusat dokumentasi dan informasi yaitu: sosialisasi hak cipta baik untuk petugas maupun masyarakat khususnya pelajar; pembuatan peraturan perundangundangan tentang hak cipta di perpustakaan; serta usulan penerapan sistem royalti.

---

Implementation Copyright Especially the Right to Copy in Information Access at Library, Documentation and Information CenterInstitutions that serve information to the user like library, documentation and information center affect the enforcement of copy right law. A good understanding of librarian and user about copyright law will affect effort the enforcement of copyright law. That is because the institution gives information services to user from copyrighted material. A good understanding about copyright from librarian and user will affect effort the enforcement of copyright law. Implementation of copyright law especially in copying at library was intended to avoid librarian and library from copyright infringements. Exceptions to the copyright that given to non commercial library must be applied carefully. That's why needed clear law and regulation about copying or reproduction in library, documentation and information center. This research was done in Perpustakaan Nasional (National Library) and PDIILIPI (Documentation and Information Scientific Center- Indonesian Institution of Science). This research intends to analyze the understanding of librarian and user about copyright, to analyze the implementation of copyright and to analyze the constraint in enforcement copyright law and to formalize the solution. The research use qualitative method. The data was collected by interview to the informan and document observation. The research found that the understanding of librarian about copyright still weak and there is not written regulation that arrange the reproduction or copying. The effort in enforcement of copyright law only in copying limitation that based on unwritten rules. Limitation on copying is not same in the two libraries. Others effort in enforcement of copyrihgt law like warning about copyright has not been done. Another constraint to enforcement the copyright law is pro contra opinion (copyright versus copy left or copy wrong) about implementation copyright law. The are some solution in enforcement of copyright law in library, documentation and information center namely: socialization the copyright law to the librarian and also to the society especially to student; to make written regulation about reproduction or copying copyrighted material in library, documentation and information center; and implementation of royalty system.

Abstrak :
ABSTRAK
Item response theory atau yang sering disingkat sebagai IRT memberikan estimasi kemampuan peserta yang lebih tepat jika dibandingkan dengan classical test theory. Estimasi yang dihasilkan pada IRT bergantung pada ketepatan model yang digunakan. Pemilihan model IRT dapat dilakukan setelah didapatkan hasil confirmatory factor analysis dengan melihat nilai model fit. Model dengan nilai good fit yang lebih baik akan menjadi model yang terpilih. Pemilihan model fit dengan langkah ini disebut sebagai pemilihan model melalui data empirik. Pemilihan model dan struktur dapat dibantu dengan melihat nature dari sebuah tes. Seperti pada tes seleksi dengan bentuk pilihan maka model IRT yang tepat digunakan untuk mengestimasi adalah model 3 parameter logistik. Kesalahan dalam memilih struktur dan model IRT terkadang tidak dapat dihindari karena ketidaktahuan peneliti. Diantara estimator yang ada dalam IRT terdapat satu estimator yang dikenal memiliki robust standar error atau dapat menghasilkan standar eror yang kecil jika digunakan pada model IRT yang tidak tepat. Estimator ini dinamakan maximum likelihood with robust standard errors. Memperkecil standar eror berarti memperkecil ketidakakuratan estimasi yang disebabkan oleh kesalahan pemilihan model. Keakuratan MLR akan disandingkan dengan maximum likelihood estimator dalam mengestimasi. MLE dikenal dengan propertinya yang asimptotik jika digunakan pada sampel besar. Hasil yang didapat memperlihatkan bahwa MLR dapat menghasilkan akurasi yang lebih baik pada model dengan sampel kecil sedangkan pada sampel besar MLE dan MLR memberikan hasil yang tidak berbeda.

---

ABSTRACT
Item response theory gives more acurrate estimates of latent trait compared to classical test theory. These estimates are independent to any sample and test. But the result of estimates are depend on which model is used. That is why the selection of model in IRT is very important. The wrong model will cause the estimates inflate or underrated. Before a data can be calculated with IRT model we need to check the appropriate model and structure first. To know what structure will be used we first check the data using confirmatory factor analysis. The result will show which structure fits the data more, is it first order or second order data. To select the IRT model we do a fit of model testing. This is a trial and error step. Usually in fit model testing we propose more than one model to be tested. As not all models can be included for being tested, there are the chance for using a wrong model. Using a wrong structure and model sometimes can not be helped. In IRT there are estimator named maximum likelihood with robust standard error which is specialized to estimate parameters when the model is wrong. This can be done because of MLR is using Huber Sandwich method as estimator. In this research MLR is being compared to MLE to estimate a second order data which is treated as first order data. The error is being accompanied with IRT model variations (1-PL, 2-PL, and 3-PL) and three samples variations (350, 500, and 2000). As 2 x 3 x 3 combination models, we will have 18 models in result. The results showing that MLR produces smaller standard. But MLE is quite good too when the sample being used is as big as 2000

Abstrak :
Dalam menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Umum, Notaris memiliki kewenangan membuat Akta yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Di tesis ini, Notaris LT diduga memasukkan keterangan palsu dalam Akta yang dibuatnya dan melakukan kesalahan penulisan judul akta. Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat Umum dalam membuat akta yang memasukkan keterangan palsu dan akibat hukum terhadap akta yang mengalami kesalahan dalam penulisan judul. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan penelitian deskriptif analitis dan metode secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah selain pertanggungjawaban administratif, Notaris LT juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana karena Notaris terbukti melakukan pemalsuan surat yang termasuk dalam tindakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta dapat bertanggung jawab secara perdata apabila akta tersebut menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak hal ini diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, akta yang mengalami kesalahan dalam penulisan judul dalam Akta yang dibuat oleh Notaris LT menjadi Akta di bawah tangan.

---

In carrying out its duties as a General Officer, a Notary has the authority to make a Deed that is limited by legislation. In this thesis, the Notary is suspected of including fake information in the Deed and made a mistake in writing the title of the Deed. The problems that arise in this research are the responsibility of a Notary as a General Officer in making a deed includes wrong information.and the legal consequences from the miswriting of the title of the deed. The research method used in this research is normative juridical research with analytical and qualitative descriptive analysis. The results of this study are that in addition to administrative accountability, Notary LT can also be contained criminally responsible because the Notary is proven to falsify a letter included in a criminal act. regulated in Articles 263 and 264 of the Criminal Code, and are liable civilly, if they cause harm to one party this is regulated in Article 1365 of the Civil Code. In addition, the deed that has experienced a wrong in writing the title, made by the Notary becomes a Deed under the hand.