Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tingginya tingkat persaingan di industri penerbangan saat ini mengakibatkan maskapai penerbangan harus berusaha untuk bisa tetap bertahan. Pemberian pelayanan yang berkualitas merupakan salah satu hal yang dapat menjadi daya saing bagi perusahaan maskapai penerbangan Indonesia untuk tetap dapat bersaing. Pramugari merupakan rekan strategis bagi perusahaan maskapai penerbangan karena merupakan pelaku utama dalam pemberian pelayanan yang berkualitas dan penanganan terhadap keluhan serta masalah penumpang secara efektif.Pramugari berpotensi menghadapi stres dalam melakukan pekerjaannya yang dapat mengakibatkan perilaku kasar dalam melayani penumpang. Oleh sebab itu, perusahaan maskapai penerbangan harus dapat memotivasi pramugari untuk melakukan pekerjaannya dengan sukses. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah menerapkan high-performance work practices. Penerapan high-performance work practices di perusahaan diharapkan akan dapat meningkatkan career satisfaction dan work engagement yang selanjutnya akan mempengaruhi kinerja pramugari.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh high-performance work practices, terhadap job performance dan service recovery performance dengan career satisfaction dan work engagement sebagai mediasi menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). Data penelitian diperoleh dengan menyebarkan kuesioner secara online dan offline terhadap 180 pramugari maskapai penerbangan Indonesia.Hasil penelitian menunjukan bahwa high-performance work practices memiliki pengaruh tidak langsung terhadap job performance dan service recovery performance. Hasil-hasil tersebut dibahas lebih jauh dalam penelitian ini.

---

The high level of competition in the aviation industry currently results in airlines having to try to survive. Providing quality services is one of the things that can be a competitiveness of Indonesian airline companies to remain competitive. Flight attendants are strategic partners for airlines because they are the main actors in providing quality services and handling passenger complaints and problems effectively.

Flight attendants have the potential to deal with stress in carrying out their work which can lead to abusive behavior in serving passengers. Therefore, airline companies must be able to motivate flight attendants to do their jobs successfully. One of the things that can be done by companies is implementing high-performance work practices. The implementation of high-performance work practices in the company is expected to be able to improve career satisfaction and work engagement which will further affect the performance of flight attendants.

This study aims to determine the effect of high-performance work practices, on job performance and recovery performance services with career satisfaction and work engagement as mediation using Structural Equation Modeling (SEM). The research data was obtained by distributing questionnaires online and offline to 180 Indonesian airline flight attendants.

The results show that high-performance work practices have an indirect influence on job performance and service recovery performance. These results are discussed further in this study."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh high performance work practices terhadap job performance dan extra-role customer service dengan dimediasi oleh work engagement. Responden dalam penelitian ini adalah 188 karyawan frontline beberapa hotel bintang 4 dan 5 di Jakarta. Dengan menggunakan metode pengolahan data Structural Equation Modelling SEM.Hasil penelitian menunjukan bahwa high performance work practice memiliki pengaruh positif terhadap work engagement. Kemudian work engagement ditemukan memiliki pengaruh positif terhadap job performance. Selain itu, work engagement ditemukan memiliki pengaruh positif terhadap extra-role customer service. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa work engagement memediasi high performance work practice terhadap job performance dan extra-role customer service.

---

This study aims to determine the effect of high performance work practices on job performance and extra role customer service mediated by work engagement. Respondents in this study were 188 frontline hotel employees in Jakarta. By using the Structural Equation Modeling SEM.

The result showed that high performance work practices has positive and significant effect toward work engagement. Then work engagement is found to have positive and significant effect toward job performance. In addition, work engagement is found to have positive and significant effect toward extra role customer service. The result also discovers that work engagement was mediate the effect of high performance work practice on job performance and extra role customer service."

"Penelitian ini mengamati pengaruh keterlibatan dalam praktik manajerial sumber daya manusia (high-involvement work practices/HIWPs) dan transparansi organisasional berupa aspek komunikasi dan penyebaran informasi (transparent organizational communication/TOC) terhadap kepercayaan pegawai (trust/T) dengan mempertimbangkan keterikatan pegawai (employee engagement/EE) sebagai mediasi pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu). Sampel diperoleh melalui survei digital terhadap 423 orang pegawai Kemenkeu. Pengujian pengaruh dan mediasi diolah menggunakan analisis structural equation modelling (SEM) menggunakan aplikasi IBM AMOS. Uji SEM menunjukkan bahwa HIWPs berpengaruh positif terhadap EE, namun tidak terbukti berpengaruh secara positif terhadap T. Sementara itu, TOC berpengaruh positif terhadap T, namun tidak terbukti berpengaruh secara positif terhadap EE. Terdapat mediasi penuh oleh EE pada HIWPs terhadap T. Tidak ditemukan adanya peran mediasi oleh EE pada TOC terhadap T. Pengujian kepercayaan pegawai terhadap institusi di sektor publik belum banyak dilakukan. Potensi keterlibatan pegawai dalam bentuk wewenang, distribusi informasi, imbalan, dan pengetahuan, serta dan transparansi komunikasi organisasional berupa partisipasi, substansi, dan akuntabilitas dengan bantuan keterikatan pegawai diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk meningkatkan kepercayaan pegawai sektor publik terhadap institusinya.

---

This study observes the effect of high-involvement work practices and transparent organizational communication in influencing employee’s trust by considering employee engagement as a mediating role at the Ministry of Finance Republic of Indonesia (MoF RI). Samples were obtained through a digital survey of 423 MoF RI employees. Positive effect and mediation tests processed using structural equation modeling (SEM) analysis using the IBM AMOS. The result showed that HIWPs had a positive effect on EE, but not proven to have a direct positive effect on T. Meanwhile, TOC had a direct positive effect on T, but was not proven to have a positive effect on EE. This research found there was full mediation role by the EE between HIWPs to T. On the contrary, there was no mediation role found by EE between TOC to T. Not much employee’s trust testing was conducted in the public sector. Potential employee involvement in the form of authority, distribution of information, rewards, and knowledge, as well as transparency and organizational communication in the form of participation, substance, and accountability and raise in employee engagement are expected to be used as an input to increase employee’s trust towards their institutions especially in the public sector."

"Apoteker merupakan salah satu profesi bidang kesehatan yang memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia pelayanan kesehatan masyarakat dan pekerjaan kefarmasian. Satu hal yang penting harus dilakukan adalah menjadi seorang apoteker profesional dengan berpartisipasi langsung dalam melakukan praktik kefarmasian baik farmasi klinik maupun farmasi industri. Maka dari itu, sebagai calon apoteker kita diharuskan memiliki lebih banyak perbekalan dan pengalaman dalam menjalani praktik profesi sehingga dapat meningkatkan kompetensi sebelum memasuki dunia kerja. Praktik Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan di Apotek Atrika periode Agustus 2021 dan Rumah Sakit Universitas Indonesia periode September – Oktober 2021 dan PBF PT. Anugerah Pharmindo Lestari Periode 01 November – 12 November Tahun 2021. Melalui proses PKPA farmasi klinis di apotek dan rumah sakit serta farmasi dalam aspek distribusi tersebut, sebagai calon apoteker diharapkan mampu melakukan pekerjaan kefarmasian dengan berwawasan tinggi, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang baik.

---

Pharmacists are one of the health professions that have a very important role in the world of public health services and pharmaceutical work. One important thing to do is to become a professional pharmacist by participating directly in the practice of pharmacy, both clinical pharmacy and industrial pharmacy. Therefore, as prospective pharmacists we are required to have more supplies and experience in carrying out professional practice so that we can increase competence before entering the world of work. Pharmacist Professional Work Practices held at Apotek Atrika for the period August 2021 and the University of Indonesia Hospital for the period September – October 2021 and PBF PT. Anugerah Pharmindo Lestari Period 01 November – 12 November 2021. Through the clinical pharmacy PKPA process in pharmacies and hospitals as well as pharmacy in the distribution aspect, as prospective pharmacists are expected to be able to carry out pharmaceutical work with high insight, have good knowledge, skills, and experience."

"Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi keinginan karyawan untuk tetap tinggal di perusahaan menggunakan kerangka Theory of Planned Behavior. Penelitian ini mengambil sampel di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang Engineering, Procurement, dan Construction, yaitu PT. Rekayasa Industri (Rekind) dan melibatkan 273 responden (karyawan Rekind) yang masa kerjanya di bawah 5 tahun dan mayoritas merupakan karyawan dengan usia di generasi Y. Berdasarkan Theory of Planned Behavior, keinginan karyawan untuk tetap tinggal di perusahaan dipengaruhi oleh sikap (attitude), norma subyektif (subjective Norm), dan kontrol perilaku individu (Perceived Behavioral Control). Penulis menambahkan satu variabel yang mempengaruhi keinginan karyawan untuk tetap tiggal di perusahaan, yaitu kontrol praktik perusahaan (perceived organizational work practices) yang terbagi menjadi dua praktik, diihat dari sisi financial dan non financial. Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sikap, norma subyektif, kontrol perilaku individu, dan kontrol praktik perusahaan sisi finansial berpengaruh positif dan nyata terhadap keinginan karyawan untuk tetap tinggal di perusahaan. Sedangkan kontrol praktik perusahaan sisi non finansial berpengaruh negatif dan nyata terhadap keinginan karyawan untuk tetap tinggal di perusahaan.

---

The study aims to predict employee?s intention to stay in the company by using Theory of Planned Behavior Perspective. The sample for this study is 273 from one of Engineering, Procurement and Construction Company, called PT Rekayasa Industri (Rekind). The sample are under 5 years of service employees in rekind which majority consist of Y Generation. Based on Theory of Planned Behavior, attitude, subjective norm, and perceived behavioral control are affected intention to stay. Perceived organizational work practices was included as one of independent variable which is in previous study affected intention to stay. the hypothesis testing was using Multiple Regression Analysis. The research conclude that attitudes, subjective norms, perceived behavioral control and perceived organizational work practices (financial) are positive affected intention to stay. Perceived organizational work practices (non financial) is negative affected intention to stay."

"Penggunaan obat secara rasional sangat penting dalam mencapai layanan kesehatan yang berkualitas. Penggunaan obat yang tidak rasional dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti peningkatan angka kematian dan kesakitan akibat penyakit, timbulnya efek samping obat, biaya yang tinggi, dan resistensi bakteri terhadap antibiotik. Oleh karena itu, praktik Penggunaan Obat Rasional (POR) di Puskesmas diharapkan dapat membantu pasien menggunakan obat dengan efektif, efisien, dan aman. Kementerian Kesehatan RI menetapkan parameter Penggunaan Obat Rasional (POR) dengan mengacu pada prevalensi penyakit tertentu, seperti penyakit ISPA non-pneumonia dan diare non-spesifik. Parameter POR yang ditetapkan adalah batas penggunaan antibiotik untuk kasus ISPA dan diare adalah 20% dan 8%. Penggunaan antibiotik yang berlebihan terhadap kasus yang belum terkonfirmasi bakteri dapat meningkatkan resistensi antibiotik di masa depan. Hasil evaluasi penggunaan obat rasional di Puskesmas Kelurahan Kramat Jati 1 pada bulan April 2023 menghasilkan persentase penggunaan antibiotik untuk ISPA non-pneumonia dan diare non-spesifik masing- masing sebesar 5% dimana hasil ini memenuhi syarat keberterimaan penggunaan antibiotik <20% untuk ISPA non-pneumonia dan <8% untuk diare non spesifik.

---

The rational use of drugs is essential to achieve quality healthcare services. Irrational drug use can lead to various negative impacts, such as increased mortality and morbidity rates due to diseases, the emergence of drug side effects, high costs, and bacterial resistance to antibiotics. Therefore, the practice of Rational Drug Use (RDU) in Community Health Centers (Puskesmas) is expected to assist patients in using medications effectively, efficiently, and safely. The Indonesian Ministry of Health establishes parameters for Rational Drug Use (RDU) based on the prevalence of specific diseases, such as non-pneumonia acute respiratory infections (ISPA) and non-specific diarrhea. The set RDU parameters for ISPA and diarrhea cases are 20% and 8% of antibiotic use, respectively. Excessive antibiotic use for cases that have not been confirmed as bacterial infections can contribute to antibiotic resistance in the future. The evaluation result of rational drug use at Kelurahan Kramat Jati Community Health Care 1 in April 2023 shows that the percentage of antibiotic use for non-pneumonia ISPA and non-specific diarrhea is 5% each, meeting the acceptable criteria of antibiotic use <20% for non-pneumonia ISPA and <8% for non-specific diarrhea."

"Indonesia masih mengalami begitu banyak masalah terkait bidang kesehatan, baik secara praktik, hukum, konsep, dan lain macamnya. Seluruh masalah ini pada dasarnya berpusat pada ambigunya prosedur dan hukum yang ada, ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima sampai pada tenaga kesehatan yang melanggar kode etik. Salah satu masalah yang sangat krusial untuk dibahas adalah mengenai ahli gizi. Minimnya peraturan perundang-undangan mengenai profesi ahli gizi, serta pengetahuan masyarakat mengenai ahli gizi sangatlah terbatas memperburuk fenomena masalah ini. Masalah ini merupakan penelitian doktrinal hukum yang menelaah secara rinci aturan yang membahas tentang profesi ahli gizi sebagai tenaga kesehatan di Indonesia dan Jerman sebagai pusat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, perlindungan hukum terhadap ahli gizi masih menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait dengan pengakuan profesi ahli gizi dari masyarakat, hak dan kewajiban yang masih sangat terbatas, serta standar keahlian yang tidak jelas. Peraturan terhadap ahli gizi di Indonesia kerap saling tumpang tindih antara Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi dan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Sementara itu, di Jerman, profesi ahli gizi menikmati kerangka hukum yang lebih terstruktur dan jelas, termasuk proses lisensi dan pengawasan profesi yang ketat sebagaimana dimuat dalam Dietitien Law. Tidak terkecuali dalam hal ini fakta bahwa di Jerman, ahli gizi justru menjadi profesi yang dikenal baik oleh masyarakat dan masing-masing ahli gizi melakukan profesinya sesuai keahliannya. Perbedaan dalam perlindungan hukum antara Indonesia dan Jerman sangat mempengaruhi status dan pengakuan ahli gizi sebagai tenaga kesehatan. Studi ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di Indonesia agar dapat meningkatkan perlindungan hukum dan pengakuan profesi bagi ahli gizi, sesuai dengan standar internasional yang lebih mapan seperti di Jerman.

---

Indonesia is still experiencing so many problems related to the health sector, both in practice, law, concepts and so on. All of these problems basically center on the ambiguity of existing procedures and laws, public dissatisfaction with the services they receive and even health workers who violate the code of ethics. One of the most crucial issues to discuss is nutritionists. The lack of legal regulations regarding the nutritionist profession, as well as the public's very limited knowledge of nutritionists, exacerbates this problematic phenomenon. This issue is a legal doctrinal research that examines in detail the regulations that discuss the profession of nutritionists as health workers in Indonesia and Germany as the center of analysis. The research results show that in Indonesia, legal protection for nutritionists still faces significant challenges, especially related to recognition of the nutritionist profession from the public, very limited rights and obligations, and unclear standards of expertise. Regulations on nutritionists in Indonesia often overlap between Minister of Health Regulation Number 26 of 2013 concerning the Implementation of Work and Practices of Nutritionists and Law Number 17 of 2023 concerning Health. Meanwhile, in Germany, the nutritionist profession enjoys a more structured and clear legal framework, including a licensing process and strict professional supervision as contained in the Dietitian Law. This is no exception to the fact that in Germany, nutritionists have become a profession that is well known to the public and each nutritionist carries out their profession according to their expertise. The difference in legal protection between Indonesia and Germany greatly influences the status and recognition of nutritionists as health workers. This study provides recommendations for improving policies in Indonesia in order to increase legal protection and professional recognition for nutritionists, in accordance with more established international standards such as in Germany."