Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Salah satu tahap dalam pebinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan ialah tahap asimilasi dengan tujuan menyiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Untuk tujuan itulah maka narapidana memerlukan bekal berupa keterampilan yang akan mereka gunakan untuk mencapai sumber di masyarakat setelah mereka babas, hal ini dilakukan melalui kegiatan kerja. Pada kenyataannya, yang terjadi ialah masih banyaknya narapidana similasi yang tidak terserap dalam kegiatan kerja sehingga mereka mengisi waktunya hanya dengan bergerombol dan berbincang-bincang atau hanya sekedar membersihkan halaman lapas. Untuk menanggulangi hal ini perlu adanya suatu kegiatan kerja yang terencana secara sistematis. Hal inilah yang masih merupakan perrnasalahan di lembaga pemasyarakatan yaitu tidak adanya perencanaan yang baku tentang kegiatan kerja khususnya untuk narapidana asimilasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan perencanaan kegiatan kerja yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan dan memberikan gambaran mengenai perancanaan yang ideal berdasarkan tahapan sistematis dari sebuah perencanaan kegiatan kerja. Hasil penelitian, menunjukan bahwa perencanaan keg iatan kerja yang dilakukan belum berdasarkan tahapan ideal dari sebuah perencanaan yang mangakomodasi kegiatan dari mulai persiapan hingga evaluasi. Hal ini lah yang mengakibatkan suatu kegiatan kerja dilaksanakan berangkat dari adanya aturan dan pelambagaan yang sudah ada tanpa mempertimbangankan perubahan yang terjadi. ......The assimilation is one step of prisoners coaching in correctional institution. it is preparing the prisoners to come back to community. Through the work plan, prisoners get skill to reach the source of earnings if they have freedom and come back to community. In fact, much more the Assimilation prisoners not absorb at work plan. Then they just make a group and chatting or just cleaned the prison. A Systematic work plan need to solve that problem. However, this problem still happened in the prison because no standard assimilation prisoners work plan. To described ideal planning based on systematic of the work plan at coorectional institution, this research was using descriptive research method with approach qualitative. The result of this research has showed that work plan preparing until evaluation in the correctional institution still not based of ideal step. The consequence, without consideration of the change, work plan at the correctional institutions always just based of the roles and institution.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan optimalisasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dalam rangka implementasi anggaran berbasis kinerja yang disepakati bersama pihak-pihak terkait di BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan soft system methodology untuk mencapai sebuah rekomendasi sebagai analisis logis systematically desirable dan disepakati oleh semua pihak terkait culturally feasible . Penelitian ini menghasilkan rekomendasi berupa langkah-langkah pembuatan Standard Operating Procedure SOP terkait penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DMPTTL dan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik PPIS , dan langkah-langkah untuk peningkatan kapabilitas sumber daya manusia.

---

ABSTRACT
The aim of this research is to optimize the preparation of the Work Plan and Budget in order to implement the performance based budgeting mutually agreed by all involved parties in Statistics of Kalimantan Tengah Province. This research uses soft system methodology approach to produce recommendations as logical analysis systematically desirable and those recommendations are agreed by all involved parties culturally feasible . Recommendations resulted from this research are steps in creating Standard Operating Procedure SOP related to the preparation of the Work Plan and Budget for DMPTTL program and PPIS program, and steps to improve the human resources capability.

Abstrak :
Penelitian ini mencoba membahas tentang Pengaruh Musyawarah Rencana (Musrenbang) Pembangunan di Kota Bandar Lampung serta melihat juga proses pembuatan kebijakannya. Musrenbang merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara bottom up dan top down sehingga masyarakat dan pemerintah bekerja sama dalam menyalurkan aspirasi untuk merancang kegiatan/program yang dianggap sebagai prioritas daerah satu tahun kedepan unutk membentuk Rencana Kerja Pemerintah daearah (RKPD). Peneliti berpendapat Musrenbang tidak selalu efektif dalam memengaruhi perumusan kebijakan sebab beberapa kondisi dalam tahap Musrenbang seringkali bersifat seremonial semata. Musrenbang sering kali diperlakukan sebagai acara rutin yang dilakukan pemerintah, tanpa memastikan atau memperhatikan apakah masyarakat telah berpartisipasi dan dapat menyampaikan aspirasinya. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik dan partisipasi politik dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian dalam mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan analisis data sekunder seperti Studi pustaka, jurnal dan literatur resmi, rilis resmi dan tidak resmi dari lembaga pemerintahan (Dinas PU dan Bappeda), dan berita . Hasil dari temuan ini adalah usulan Musrenbang banyak yang tidak terealisasi di Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, yang berarti bahwa pelaksanaan Musrenbang tidak bekerja dengan baik. ......This study tried to explain impact of Development Planning (Musrenbang) in Bandar Lampung City in terms of policy making process. Musrenbang is a forum that conducted by government with bottom up and top down procedures, which are the community and the government working together in guiding aspirations from all stakeholders including the civil society. The important issues as the results of Musrenbang will be drafting which are considered as the regional development priorities for the next year calling Regional Governmental Work Plan (RKPD). The researcher argue that Musrenbang has not always been effective to influence the policy formulation due to several conditions, based on the Musrenbang implementations have just being ceremonial. Musrenbang tends to become as routine events by the government without paying much attention to whether stakeholders (communities) who participated in, meanwhile its aspirations not seriously being considered by the Government to the next process to come. Researcher use some theories in political science such as public policy and political participation as the perspective, and by collecting data through in-depth interviews and analysis secondary data such as literature studies, official journals and data, official and unofficial releases from government institutions (Dinas PU and Bappeda). The result of this study is, some issues in Musrenbang have not been elevated as unrealized on Public Works Service Work Plan, which means Musrenbang is not really effective at implementation.

Abstrak :
Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, pemerintah melalui kebijakan otonomi manajemen telah merubah 13 rumah sakit vertikal menjadi Perjan, melalui P.P Nomor 116 sampai dengan Nomor 128 tahun 2000 tentang pendirian Perjan Rumah Sakit. Dengan perubahan status organisasi ini. maka pengelolaan keuangannya berubah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam PP Perjan. Dalam ketentuan yang tertuang pada PP Nomor 118 tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Persahabatan pasal 17, dinyatakan bahwa Direksi dalam melaksanakan tugas memimpin dan mengurus Perjan harus membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Dalam menyusun RKAP harus melibatkan semua unit yang ada didalam rumah sakit, yang mempunyai tanggung jawab atas kegiatan operasional rumah sakit, unit tersebut disebut juga dengan pusat pertanggungjawaban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembuatan RKAP RSP, balaimana persepsi para Manajer Menengah RSP terhadap RKAP, factor-faktor apa yang menghambat serta harapan-harapan para Manajer Menengah RSP terhadap RKAP.\ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam dan observasi sebagai metode pengumpulan data, dimana tujuan penelitian adalah mengetahui proses pembuatan RKAP di RSP. Informan dalam penelitian ini jumlahnya 25 orang yang terdiri dari dua kelompok, yaitu: Manajer Puncak yang terdiri dari Para Direktur sebanyak 3 orang, Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Akuntansi sebagai nara sumber, serta Manajer Menengah yang terdiri dari Manajer Instalasi dan Kepala SMF yang seluruhnya ada sebanyak 20 orang. Hasil penelitian menunjukkan proses penyusunan RKAP masih belum melibatkan para manajer menengah secara aktif, hal ini disebabkan karena waktu penyusunan yang terbatas, disamping itu juga karena kurangnya pengetahuan tentang perencanaan dari para Manajer. Pengesahan RKAP oleh Menteri pada tahun pertama sangat lambat sekitar pertengahan tahun anggaran berjalan, hal ini karena RKAP merupakan hal baru bagi rumah sakit sehingga memerlukan penyesuaian dalam pembuatannya, sedang pada tahun kedua sudah lebih baik disahkan pada bulan Maret 2003. Faktor-faktor yang menghambat dalam pembuatan RKAP adalah data yang tidak akurat antara unit kerja dan rumah sakit, disamping itu juga pengetahuan para Manajer tentang manajemen pada umumnya dan perencanaan pada khususnya masih kurang. Belum adanya umpan balik dari RKAP yang telah disahkan serta evaluasi yang belum dijalankan juga merupakan hambatan yang dirasakan oleh para manajer. Para manajer mengharapkan agar ada perbaikan pencatatan dan pelaporan data, pemberian umpan balik serta adanya evaluasi kegiatan agar mutu RKAP menjadi lebih baik. Disamping itu juga pemberian pelatihan untuk pembuatan perencanaan strategi sangat mereka harapkan. Daftar Bacaan 38 ( 1987- 2003)

---

In the effort improvement quality service of society health, governmental through autonomous policy of management have altered 13 vertical hospital into Private Corporation, through the Government Law Number 116 up to Number 128 year 2000, about pounding of Corporate Hospital. With change of this organizational status, hence management of its finance change according to Government Law Number 116 up to Number 128 year 2000, In Rile decanted at the Government Law Number 118 year 2000 about Founding of Company of Persahabatan Hospital section 17, expressed by that Board of Directors in executing duty lead and manage the company have to make Work Plan and Company Budget ( RKAP). In compiling RKAP, The Board of Directors have to entangle all existing unit within hospital, having responsibility for operational activity hospital. The unit referred as responsibility center. The purpose of this research is to know the process of compilation of RKAP RSP, how perception of all Middle Manager of RSP to RKAP, factors that pursuing and also expectation of all Middle Manager of RSP toward RKAP. The Research method is qualitative, by using in depth interview and observation as data collecting method, where research target is to know the process of making RKAP in RSP. Informer in this research is amount 25 person, who is consisted of two group, that is: Top Manager consisted of All Director as much 3 person, Monetary Superintendent and the Accountancy Superintendent as resource person, and also the Middle Manager consisted of Installation Manager and Lead of Functional Medical Staff (SMF) which entirely there is as much as 20 people. The result of study indicate that process of compilation of RKAP still not yet entangled all middle manager actively, this matter is because of limited time compilation, and also because lack of knowledge about planning of the managers. Authentication of RKAP by Minister in the year first very tardy about in the middle of the budget walk, this matter because RKAP represent new matter for hospital so that need adjustment in its making, in the year the second have better, is ratified at March 2003 The factors pursuing in making RKAP is inaccurate data between unit work and the hospital, despitefully also knowledge of all Manager about management and the planning still less. Existence of feed back not vet from RKAP which have been ratified and also the evaluation which not yet been run also represent resistance felt by all manager. All manager expect in order to there is data reporting and record-keeping repair, feed back and also the existence evaluate activity in order to quality of RKAP become better. Beside that they also expect the training for the strategy planning. References 33 ( 1937- 2003)