Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Jumlah koleksi laporan penelitian Pusat Informasi Wanita dalam Pembangunan (PIWP) 1985 -1989; 2) Jumlah dan jenis kerusakan koleksi tersebut. Penelitian dilakukan secara deskriptif data diambil langsung dari rak laporan peneitian, selanjutnya data diolah menggunakan statistik sederhana dan hasilnya ditampilkan dalam bentuk tabel. Hasil penelitian adalah : 1) Diketahui jumlah laporan penelitian adalah 318 judul, dengan perincian tahun 1985 dan 1986 masing - masing 62 judul (19,50%), pada tahun 1987 sebanyak 101 judul (31,77%), tahun 1988 dijumpai 72 judul (22,65%) dan 1989 sebanyak 21 judul (6,61%); 2) Terdapat 10 jenis kerusakan pada koleksi laporan penelitian PIWP periode 1985 – 1989 yaitu halaman lepas 29 judul (9,12%), kertas sobek 66 judul (20,76%), coretan tinta/pensil, 29 judul (9,12%), noda air/makanan 102 judul (32,08%) sampul rusak 88 judul (27,68%), serangga 110 judul ( 34,60%), jamur 263 judul (82,71%), debu 207 (65,10%), kertas rapuh 140 judul (44,03%), dan kertas pudar 285 judul (89,63%). Kesimpulan penelitian adalah : 1 ) Terjadi penurunan jumlah koleksi laporan penelitian PIWP; 2) Dijumpai 3 besar kerusakan berturut – turut adalah akibat kertas pudar 285 judul (89,63%), jamur 263 (82,71%) dan debu 207 judul (65,10%). Disarankan agar PIWP segera melakukan perbaikan laporan penelitian agar tidak terjadi kerusakan yang semakin parah, serta melakukan penyiangan koleksi."

"The development policies in Indonesia are based on the principleof quality and harmonious partnership between men and women. Thisprinciple is deeply ingrained in the State Ideology, Pancasila, andConstitution of l94.5. Consequently, this principle of equality is alsoembodied in all regulations and legislative acts of the Republic ofindonesia. including the GBHN adopted everv five years by the People?Consultative Assembly. The GBHN provides direction for the formulationof the Five Year Development Plan. indonesia, in l98-if also ratified theconvention on the Elimination of All Farms of Discrimination AgainstWomen, as stipulated in Act No. 7/1984. Neglecting the endeavor of womenin economic development in particular and national development in generalis an unwise decision. Indonesia? large population is the basic asset fordevelopment. The more so if every citizen regardless of their sex, wouldfully and effectively participate therein. However, data show that the statusof women generally in the society and particularly in the bureaucracysystem is lower than what men can achieve, Therefore, the efforts to attainthe women?s role and status have to be explored in the implementationphase. Besides the level of education, social value of most Indonesianpeople which perceives female as housekeeper rather than the head ofhousehold brings a difficulty for female to reach high position t`ngovernment office. For example there is a conflicting interest betweenhusband and it-Ui: when a wife gets a promotion to other place. In manycases husband does not agree to accompany his wife. Consequently, womenrefuse the promotion. On the contrary, when husband gets a promotion toother place. in many cases his wifi: has to accompany him even though itwill sacrifice her current jolt position."

"Masalah inti dari penelitian ini adalah adanya ideologi jender yang menempatkan wanita pada posisi yang tidak menguntungkan. Wanita sering tidak diperhitungkan keberadaan dan pekerjaannya. Kontribusi wanita yang besar di bidang pertanian menjadi tidak 'nampak' di mata pejabat pendesain program pertanian sehingga perencanaan banyak program pertanian masih bersifat bias pria. Bagaimana dengan proyek Pembangunan Pertanian Rakyat Terpadu (P2RT) di Desa Tembok Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng, Bali? Apakah hal demikian juga terjadi? Penelitian ini mengungkapkan hal tersebut.Tipe penelitian ini adalah deskriptif eksploratif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data primer dikumpulkan dengan wawancara menggunakan daftar pertanyaan semi terstruktur untuk 33 orang informan yang terdiri atas lima orang informan petugas, 24 orang informan petani, baik pria maupun wanita dan empat orang wanita partisipan proyek. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan model analisis jender.Penelitian ini menemukan bahwa wanita petani berperan sangat nyata dalam usaha tani jagung dan usaha peternakan kambing lingkup proyek P2RT. Meskipun demikian, mereka diabaikan dalam perencanaan ataupun pelaksanaan proyek tersebut. Wanita tidak dilibatkan bahkan tidak masuk pertimbangan dalam proyek P2RT. Hal ini karena nilai jender yang dianut oleh perencana, pelaksana proyek ataupun oleh petani itu sendiri yaitu bahwa "tugas pria mencari nafkah", "tugas wanita di rumah tangga" dan "usaha tani itu milik pria". Ini membuat mereka "buta" terhadap realitas bahwa wanita berperanan besar di usaha tani lingkup proyek. Petani wanita dinilai tidak pantas menjadi peserta proyek dan mengikuti pelatihan-pelatihan di bidang usaha tani, karena akan menelantarkan pekerjaan rumah tangganya bila mengikutinya. Ternyata, peran reproduktif wanita digunakan sebagai alasan untuk menyingkirkan wanita dari kegiatan proyek P2RT tersebut. Padahal, sebenarnya jadwal kegiatan ini dapat diatur dan disesuaikan dengan jadwal kegiatan wanita di ranah domestik apabila proyek ada kemauan. Jadi, ini merupakan wujud ketidakadilan perlakuan antara petani pria dan petani wanita. Petani wanita berada pada posisi yang dirugikan. Tidak dilibatkannya petani wanita dalam kegiatan proyek berdampak negatif pada keberhasilan proyek P2RT di Desa Tembok Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. Dampak negatif ini ditunjukkan dari masih diterapkannya teknologi budi daya jagung yang mengacu pada kebiasaan lama, seperti masih menggunakan benih secara berulang dan jarak tanam, jumlah benih per lubang serta memupuk masih belum sesuai dengan yang dianjurkan proyek. Kesemuanya justru banyak dikerjakan petani wanita. Di samping itu, ditemukan bahwa proyek P2RT tidak mengubah pola pembagian kerja jender pada usahatani jagung di Desa Tembok. Sebaliknya pada usaha peternakan kambing terdapat perubahan pola pembagian kerja. Beban kerja sehari-hari wanita cenderung bertambah. Ini karena sebelum proyek, kegiatan sehari-hari membersihkan kandang kambing ataupun memberi pakan kambing tidak dilakukan. Jadi, masuknya proyek P2RT menambah beban bagi wanita di Desa Tembok.Temuan di atas menunjukkan bahwa perencanaan P2RT belum sensitif terhadap masalah jender. Oleh karena itu, proyek P2RT sendiri dirugikan. Berdasarkan temuan di atas maka dianjurkan agar petani wanita diberi perhatian khusus seperti layaknya petani pria. Agar petani wanita mendapat kesempatan dan perhatian, perlu ada pengakuan bahwa petani wanita mempunyai peran besar di usaha tani lingkup proyek. Dalam perencanaan ataupun pelaksanaan proyek P2RT di masa mendatang petani wanita jangan diabaikan, sehingga mereka memperoleh juga manfaat proyek seperti petani pria. Selain itu, perlu ada upaya penyadaran jender bagi semua pejabat yang berada pada posisi pengambil keputusan, perencana dan pelaksana di lingkup Departemen Pertanian. Ini dimaksudkan agar pejabat lingkup pertanian dapat menyusun perencanaan proyek P2RT, khususnya di Kabupaten Buleleng, Bali yang memperhatikan kepentingan petani wanita dan petani pria. Lebih lanjut perlu dikondisikan bahwa petani wanita dan petani, pria memperoleh akses yang sama untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut. Intervensi proyek P2RT juga dapat lebih berhasil apabila pekerjaan wanita dan kepentingannya lebih diperhatikan. Apabila proyek P2RT memperhatikan kepentingan wanita di daerah penelitian, lebih bijaksana untuk mengembangkan juga ternak babi, mengingat di daerah ini ternak babi telah biasa diusahakan oleh wanita. Di samping itu, ternak ini mempunyai arti penting untuk keperluan konsumsi, penambah penghasilan ataupun pemenuhan fungsi sosio-kultural."

"Tulisan ini meneliti pergeseran lanskap praktik pemberian ASI Eksklusif di sebuah desa di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, di tengah tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan "generasi muda yang sehat." Secara tradisional, pemberian ASI dianggap sebagai ranah cinta dan keintiman, namun kini menjadi sasaran intervensi melalui program pembangunan. Penelitian ini mengajukan dua pertanyaan: (1) Bagaimana program ASI Eksklusif mempengaruhi persepsi dan pengalaman ibu di Manggarai? (2) Bagaimana pemberian ASI menjadi arena intervensi pembangunan? Menggunakan etnografi, wawancara mendalam, dan pengamatan terlibat, tulisan ini menerapkan konsep rendering technical Tania Li, local biologies Margaret Lock, serta teori governmentality dan biopower Michel Foucault. Temuan utama mengungkapkan bahwa narasi pembangunan merekonstruksi praktik pemberian ASI dan keibuan menjadi teknis, dengan perempuan sebagai sasaran sistem pengetahuan dan pengawasan. Narasi etnografis yang disampaikan oleh para ibu menyusui menunjukkan bagaimana kekuasaan beroperasi melalui pelabelan, stigmatisasi, dan subjek pembangunan ideal, menyoroti negosiasi identitas keibuan dalam program-program ini

---

This article explores how national development programs in a village in Manggarai, East Nusa Tenggara, reshape breastfeeding practices. Traditionally seen as a realm of love and intimacy, breastfeeding is now subject to intervention through programs promoting Exclusive Breastfeeding. The research investigates how these programs influence mothers' perceptions and experiences of breastfeeding and childcare, transforming a natural practice into a technical process aligned with national goals. Using ethnographic fieldwork, interviews, and participant observation, this study applies Tania Li's rendering technical, Margaret Lock’s local biologies, and Michel Foucault's theories of biopower and governmentality. Key findings reveal that motherhood ideals are reshaped under development regimes, with women adhering to expert guidance and becoming subjects of knowledge systems (books, consultations) and surveillance (digital apps, record books). Ethnographic narratives highlight how power operates through labeling, stigmatization, and the ideal development subject, underscoring the negotiation of motherhood identities within these programs."

"Skripsi ini tentang suatu strategi advokasi yang dilakukan oleh LSM perempuan yang dibahas dari disiplin ilmu kesejahteraan sosial. Urgensinya dilakukan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bagaimana PEKKA sebagai suatu LSM Perempuan mendorong keterlibatan perempuan di suatu desa yang menjadi wilayah praktik perkawinan anak nomor 2 terbanyak di Jawa Barat, untuk melakukan advokasi terkait peraturan pelarangan perkawinan anak dalam UU No. 16 tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang pengumpulan datanya dilakukan pada bulan April hingga Juni 2022, melalui wawancara secara daring dengan melibatkan tujuh informan yang dipilih dengan teknik Purposive Sampling. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Yayasan PEKKA melalui Tim Pelaksana Advokasi Desa Cipanas menggunakan lima bentuk strategi advokasi dalam menunjang keberhasilan advokasi, meliputi; 1) advokasi yang dijalankan secara langsung oleh Komunitas PEKKA; 2) penyadaran kritis dan peningkatan kapasitas; 3) upaya melakukan lobi kepada pemangku kepentingan melalui pelaksanaan diskusi kampung dan menjaga hubungan baik dengan perangkat desa; 4) melakukan pendataan dan penelitian; dan 5) mendorong komunitas PEKKA untuk bergabung pada posisi strategis di pemerintahan desa. Keberhasilan pelaksanaan strategi advokasi ini juga dipengaruhi oleh adanya faktor kekuasaan kepala desa, faktor legitimasi dan kredibilitas yang dimiliki oleh Yayasan PEKKA dan faktor pertanggungjawaban Tim Advokasi Desa Cipanas dalam proses pelaksaaan kegiatan advokasi. Penelitian ini memiliki manfaat serta sumbangsih dalam menambah ilmu pengetahuan khususnya pada mata kuliah terkait Ilmu Kesejahteraan Sosial, yakni pada mata kuliah Perundang-Undangan Sosial dan Dasar Dasar Pembangunan Sosial, dalam materi Perempuan dalam Pembangunan. Kemudian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan studi Ilmu Kesejahteraan Sosial serta organisasi perempuan terkait pencegahan perkawinan anak. Penelitian ini memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya dikarenakan penelitian dilakukan pada masa pandemi COVID-19 sehingga peneliti tidak melakukan observasi secara langsung serta peneliti mengalami keterbatasan dalam melihat dan menganalisis gestur tubuh serta mimik wajah yang dikeluarkan oleh narasumber ketika melakukan wawancara. Terakhir, peneliti agak merasa kesulitan untuk melakukan triangulasi terkait faktor yang mempengaruhi advokasi dikarenakan advokasi yang telah dilaksanakan selama kurang lebih satu tahun, sehingga informan sudah tidak terlalu ingat.

---

This research is about an advocacy strategy carried out by a women's NGO that is discussed from the discipline of social welfare. The importance of this research is to reveal how PEKKA as a women's NGO encourages the involvement of women in a village that is the second most practiced marriage area in West Java, to advocate for the regulation prohibiting child marriage in Law No. 16 of 2019. This research uses a descriptive qualitative method and data collection was conducted from April to June 2022, through online interviews involving seven informants selected using purposive sampling technique. The results revealed that the PEKKA Foundation through the Cipanas Village Advocacy Implementation Team uses five forms of advocacy strategies to support the success of advocacy, including: 1) advocacy carried out directly by the PEKKA Community; 2) critical awareness and capacity building; 3) efforts to lobby stakeholders through conducting village discussions and maintaining good relations with village officials; 4) conducting data collection and research; and 5) encouraging the PEKKA community to join strategic positions in the village government. The successful implementation of the advocacy strategy was also influenced by the power of the village head, the legitimacy and credibility of the PEKKA Foundation, and the accountability of the Cipanas Village Advocacy Team in the process of implementing advocacy activities. This research has benefits and contributions in adding knowledge, especially in courses related to Social Welfare Science, namely in the Social Legislation and Basic Social Development courses, in the material of Women in Development. Then, this research is expected to be a reference in the development of Social Welfare Studies and women's organizations related to preventing child marriage. This research has shortcomings in its implementation because the research was conducted during the COVID-19 pandemic so that researchers did not make direct observations and researchers experienced limitations in seeing and analyzing body gestures and facial expressions issued by the interviewees when conducting interviews. Finally, the researcher found it difficult to triangulate the factors influencing advocacy because advocacy has been carried out for approximately one year, so the informants do not remember much."