Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perempuan yang berstatus kawin merupakan bagian dari komponen penduduk dan tenaga kerja di Indonesia dimana keterlibatannya dalam kegiatan pembangunan selalu mengalami peningkatan. Partisipasi perempuan di pasar kerja tidak lepas dari peran dan kedudukan perempuan dalam keluarga. Faktor karakteristik individu dan keadaan sosial ekonomi dan demografi keluarga merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan perempuan untuk bekerja. Sehubungan dengan hal diatas, menarik untuk dipahami bagaimana pengaruh tingkat upah, karakteristik individu dan latarbelakang sosioekonomi dan demografi keluarga mempengaruhi penawaran tenaga kerja perernpuan di pasar kerja. Studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penawaran tenaga kerja perempuan kawin yang berusia 10-64 tahun di Indonesia, dilihat dari probabilitas bekerja dan jam kerja di pasar kerja. Faktor-faktor ekonomi dan demografi yang berpengaruh terhadap penawaran tenaga kerja perempuan kawin antara lain: tingkat upah, umur, pendidikan, tingkat upah suami, pendapatan di luar upah/gaji, keberadaan balita, keberadaan ART lain dalam rumahtangga dan tempat tinggal. Data yang digunakan dalam studi ini adalah data SUSENAS 2002, yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan metode analisis yang digunakan terdiri dari deskriptif dan inferensial. Metode inferensial menggunakan model probit untuk mengestimasi probabilitas bekerja dan model ordinary least square (OLS) untuk mengestimasi jam kerja. Berdasarkan pola dan perbedaan status kerja perempuan menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan kawin di desa adalah bekerja sebaliknya di perkotaan sebagian besar adalah tidak bekerja. Umur dan status kerja perempuan menunjukkan pola U terbalik dimana probabilitas bekerja meningkat pada umur muda dan setelah umur tertentu menunjukkan penurunan. Sebagian besar perempuan berpendidikan SD kebawah dan AkademilPT adalah bekerja sedang yang berpendidikan SLTP/SLTA sebagian besar tidak bekerja. Berdasarkan analisis inferensial, keputusan perempuan untuk berpartisipasi di pasar kerja lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi keluarga. Upah suami berpengaruh pada partisipasi istri untuk bekerja dimana selama kebutuhan ekonomi keluarga tercukupi oleh pendapatan suami maka istri cenderung untuk tidak bekerja. Keberadaan balita dapat menurunkan peluang perempuan untuk bekerja dan keberadaan ART lain pada perempuan yang memiliki anal( balita dapat meningkatkan peluang perempuan untuk bekerja di pasar kerja. Sementara itu, perempuan yang berpendidikan tinggi mempunyai peluang untuk masuk pasar kerja lebih besar dibandingkan mereka yang berpendidikan rendah. Hubungan umur terhadap probabilitas perempuan bekerja berbentuk huruf U terbalik dimana semakin tua maka probabilitas bekerja semakin besar sampai umur 44 tahun (umur maksimum) setelah itu partisipasi mengalami penurunan. Kemudian bagi perempuan yang bekerja, kenaikan upah suami berpengaruh pada peningkatan jumlah jam kerja di pasar kerja (substitution effect). Umur berpengaruh pada jam kerja di daerah perkotaan dengan pola huruf U terbalik. Perempuan yang berpendidikan SD mempunyai jam kerja lebih besar dari perempuan berpendidikan AkademifPT dan sebaliknya pada perempuan yang berpendidikan SLTP/SLTA. Terakhir rata-rata jam kerja perempuan di kota lebih rendah dari jam kerja di desa.

Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui prevalensi obesitas sentral dan faktor-faktor yang berhubungan dengan obesitas sentral pada kelompok pekerja perempuan usia produktif di 10 provinsi terpilih tahun 2016. Data yang digunakan adalah data sekunder, jumlah sampel 1464. Desain penelitian studi kuantitatif observational cross sectional. Prevalensi obesitas sentral pada penelitian ini 70.1 yang merupakan prevalensi kasar. Variabel memiliki hubungan bermakna dengan obesitas sentral adalah usia dengan peningkatan risiko pada usia dewasa akhir, sudah menikah, kurang aktivitas fisik, merokok. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan penekanan program pada sasaran khusus yang memiliki peningkatan risiko obesitas sentral.Kata Kunci : kelompok pekerja perempuan, obesitas sentral, sepuluh provinsi terpilih.

---

ABSTRACT
This research aims to determine the prevalence of central obesity and the related factors with central obesity in productive age group of woman workers in 10 provincies elected in 2016. The data used is secondary data with sample of 1464. The design study is an observational cross sectional quantitative study. The crude prevalence of central obesity was 70.1 . Variables that have a statistically significant relationship with central obesity are age, married and insufficient physical activity smoking. This study expected to be a reference program emphasis on particular targets that have an increased risk of central obesity.Keywords central obesity, woman workers, 10 provincies elected.

Abstrak :
ABSTRAK
Hak cuti melahirkan dan hak cuti haid merupakan dua hak terhadap kesehatan reproduksi yang secara adikodrati melekat pada kondisi biologis perempuan. Posisi kedua hak tersebut telah diakomodasi dalam instrumen hukum di tataran internasional maupun nasional. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal menelaah implementasi pemenuhan hak cuti melahirkan dan hak cuti haid bagi profesi perawat yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Bogor. Instrumen hukum hak cuti melahirkan dan cuti haid diklasifikan menurut status kepegawaian perawat yang dibagi menjadi perawat Aparatur Sipil Negara ASN dan perawat non-ASN. Bagi jenis hak cuti melahirkan, Perawat ASN telah diakomodasi oleh instrumen Pasal 325-327 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sedangkan perawat non-ASN dapat merujuk pada pengaturan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, permasalahan pemenuhan hak cuti melahirkan bagi perawat di RSUD Bogor terletak pada periode pengambilan cuti. Sedangkan bagi hak cuti haid, kekosongan hukum ditemui dalam pengaturan bagi perawat ASN dimana Undang-Undang Aparatur Sipil Negara beserta peraturan turunannya tidak mengatur hak cuti haid. Di satu sisi, pengaturan cuti haid bagi perawat non-ASN mengandung inkonsistensi dalam tingkat Peraturan Daerah. Dalam tataran implementatif, cuti haid sering pula diperlakukan hanya sebagai cuti sakit, sehingga menghilangkan kekhasan filosofis urgensi cuti haid dalam siklus alamiah mensutrasi dalam realitas biologis perempuan. Penemuan tersebut turut disertai oleh minimnya pengetahuan perawat perempuan terhadap eksisten hak cuti haid sebagai salah satu hak pekerja serta penyamarataan lsquo;subjek rsquo; perawat ASN dengan perawat non-ASN oleh pihak manajemen RSUD Bogor yang pada akhirnya meniadakan instrumen cuti haid bagi perawat non-ASN.

---

ABSTRACT
Menstrual leave and Maternity leave are rights regarding women reproductive health that attached to the biological conditions of women and these rights has been accommodated in international and national legal instruments. The purpose of this research, through socio legal methods, is to examine the implementation of maternity leave and menstrual leave rights for the nurses whose working in the General Hospital of Bogor City RSUD . The legal instruments use for maternity leave and menstrual leave can be classified based on their employment status, which divided into Nurses as a civil servant ASN and non civil servant nurses Non ASN nurses . For the maternity leave ASN Nurses has been accommodated by Article 325 327 of Government Regulation Number 11 of 2017 regarding Civil Servant Management while for non ASN nurses has been regulated through Article 81 of Law Number 13 of 2003 regarding Labor Law. However, there are issues in the implementation of maternity leave for nurses in RSUD Bogor, which lies in the period of the leave. While for Menstrual leave, there has been no legal basis for ASN nurses to have such right, because The Civil State Apparatus Act and its derivative regulations do not regulate such rights. While menstrual leave for non ASN nurses has inconsistencies within the level of Regional Regulations and its implementation. On the implementation, menstrual leave is often treated as a sick leave, thus eliminating the philosophical uniqueness of menstrual leave as the natural cycle of menstruation as part of the biological reality of women. Also based on the findings, there are several other issues, the lack of knowledge by the female nurses of the existence of the menstrual leave as part of the workers 39 rights, also the over generalization of the 39 subject 39 of the nurses over their employment status as ASN nurses and non ASN nurses by the management of RSUD Bogor which ultimately abolished the menstrual leave for non ASN nurses.