Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penulisan hukum ini bermaksud untuk menganalisis tentang instrumen penaatan yang ideal terhadap pemanfaatan satwa liar dalam bentuk perdagangan dengan menggunakan teori Smart Regulation sebagai pisau analisis yang digunakan untuk merumuskan bentuk penaatan yang ideal tersebut. Ciri khas dari teori ini adalah dengan dibentuknya suatu pola penaatan yang melibatkan pihak ketiga yaitu masyarakat ataupun lembaga swadaya masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam sistem penaatan yang dirumuskan dengan mengkombinasikan sejumlah instrumen penaatan lingkungan hidup yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen penaatan yang ideal adalah dengan melakukan kombinasi baik secara bersamaan inherently complementary dan juga dengan kombinasi instrumen secara bergantian sequencing. Kedua model kombinasi tersebut mendorong itu dibentuk penaatan yang mengutamakan kesukarelaan dan keterbukaan informasi. Selain itu juga didorong untuk dikembangkan sanksi yang bersifat positif seperti pemberian insentif, soft-loans dan awardee di samping juga terdapat sanksi negatif baru seperti social license. Perumusan kombinasi instrumen dan sanksi tersebut diharapkan akan mendorong terciptanya penaatan terhadap peraturan-peraturan terhadap perdagangan satwa liar baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi.

---

ABSTRACT
This research seeks for ideal compliance instruments for illegal wildlife trade by using Smart Regulation theory. The theory addresses the establishment of a pattern of compliance involving a third party community or non governmental organizations to participate in a compliance system formulated by combining a number of existing environmental compliance instruments. This research shows that ideal compliance instruments could be achieved by combining several possible inherently complementary instruments or by applying some instruments sequentially. Both possibilities encourage a form of compliance mechanism capable of prioritizing voluntarism and information based systems. Alternatively, a compliance mechanism with positive sanctions, such as incentives, soft loans and awards, and negative sanctions such as social license, could also be developed. The formulation of a combination of instruments and sanctions is expected to encourage the enforcement of regulations on the trade of both protected and unprotected wildlife.

Abstrak :
Perdagangan satwa liar yang tidak dilindungi di Indonesia menunjukkan peningkatan yang semakin marak beberapa tahun belakangan, baik secara langsung maupun melalui dunia maya. Kenyataan bahwa banyak dari praktik perdagangan tersebut yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan penegakan hukum dalam perdagangan satwa liar yang tidak dilindungi di Indonesia. Perdagangan satwa liar yang tidak dilindungi di Indonesia harus diatur dengan jelas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat mendorong penegakan hukum yang tepat dan sesuai. Oleh karena itu, penulis memandang perlu meninjau kembali pengaturan, penerapan dan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang tidak dilindungi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif melalui studi kepustakaan dan wawancara kepada beberapa narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan dan penegakan hukum dalam perdagangan satwa liar yang tidak dilindungi di Indonesia sampai saat ini tidak berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada akhir penelitian, penulis memberi saran kepada pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap perdagangan satwa liar yang tidak dilindungi di Indonesia serta mempertimbangkan insentif, disinsentif, maupun sanksi administratif dan pidana sebagai bentuk- bentuk pilihan penegakan hukum dalam pengaturan perdagangan satwa liar yang tidak dilindungi di Indonesia. ......The unprotected wildlife trade in Indonesia has shown an increasing trend in recent years, both directly and through cyberspace. The fact that many of these trading practices are not in accordance with the prevailing laws and regulations shows that there is a lack of clarity in the law enforcement of the unprotected wildlife trade in Indonesia. The unprotected wildlife trade in Indonesia must be regulated clearly and in detail in the laws and regulations so as to stimulate accurate and appropriate law enforcement. Therefore, the author consider it is necessary to review the regulation, implementation, and the law enforcement of the unprotected wildlife trade in Indonesia. This research was conducted using legal-normative method through literature study and interviews with several experts. The result of this study indicate that the implementation and the law enforcement in the unprotected wildlife trade in Indonesia has not been conducted according to the prevailing laws and regulations. At the end of the thesis, the author recommend the government to increase the supervision of the unprotected wildlife trade in Indonesia and to consider incentive, disincentive, as well as administrative and criminal sanctions as the forms of law enforcement options in the unprotected wildlife trade regulation in Indonesia

Abstrak :
Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Lebih dari 10-20 jenis tumbuhan dan satwa yang ada di dunia berada di wilayah Indonesia. Namun sekarang ini keberadaan sumber daya alam hayati dan ekosistem di Indonesia sedang terancam. Hal ini disebabkan beberapa factor yang salah satu diantaranya adalah banyaknya jumlah perdagangan satwa liar dilindungi di Indonesia. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur bahwa perdagangan satwa liar dilindungi sebagai suatu tindak pidana. Indonesia yang meratifikasi CITES pada tahun 1978 juga harus mengikuti ketentuan CITES dalam mengatur dan mengupayakan perlindungan hukum terhadap perdagangan satwa liar dilindungi. Skripsi ini mengambil studi kasus perdagangan ilegal Trenggiling sebagai satwa yang dilindungi. Sejak bulan Oktober 2016, Trenggiling telah dimasukkan dalam daftar Appendiks I CITES sehingga perdagangan dalam negeri maupun luar negeri adalah dilarang kecuali untuk tujuan non-komersil maupun keadaan luar biasa. Namun hingga saat ini perdagangan Trenggiling masih dapat ditemukan. Hal ini menunjukkan penegakan hukum dalam peraturan nasional masih belum dapat dilakukan secara optimal. Hal ini dapat terjadi karena masih banyak aparat penegak hukum yang belum menyadari dan mengerti secara penuh ancaman terhadap ekosistem ketika perdagangan satwa liar marak terjadi. Sehingga diperlukan perbaikan pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar ini. ...... Indonesia is a country which has high biodiversity.10 20 of plant and animal species in this world are exist in Indonesia. But nowadays the existence of natural resources and ecosystems in Indonesia are being threatened. Endangerment of their lives caused by several factor, one of which is the number of illegal wildlife trade in Indonesia which grows rapidly. Law No. 5 of 1990 on Conservation of Natural Resources and Ecosystems rules that trading protected species is a crime. Indonesia as a country who has ratified CITES in 1978 should follow the convention to sought the regulation which create the law to protect wildlife species. This thesis will take case study of Pangolin Manis javanica illegal trade. Since October 2016, Pangolin has been put to the list of Appendix I CITES which means the trade of this species is prohibited except for non commercial purpose or extraordinary reasons. This shows that law enforcement against illegal wildlife trade as stipulated in Indonesia Law cannot be executed optimally. This can happen because many of the law enforcers do not fully understand the threats of wildlife illegal trade to the ecosystem destruction. So it is necessary to improve all factors that affect law enforcement against criminal acts such wildlife trade.

Abstrak :
Perdagangan satwa ilegal merupakan salah satu kejahatan yang memiliki tingkat pertumbuhan tercepat. Hal ini kemudian menyebabkan dibuatnya berbagai peraturan yang melarang pelaksanaannya. Di Indonesia sendiri, perdagangan satwa ilegal merupakan salah satu permasalahan yang belum dapat ditangani secara efektif oleh pihak penegak hukum. Hal ini dibuktikan dengan besarnya angka perdagangan yang ditemukan oleh beberapa NGO terkait. Salah satu penyebab perdagangan satwa ilegal dapat berkembang dengan begitu cepat adalah kemampuan para pelakunya untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, yang salah satunya adalah media sosial facebook. Media sosial facebook menyediakan berbagai kemudahan bagi pelaku untuk melakukan perdagangan satwa ilegal. Berbagai kemudahan yang ditawarkan antara lain berupa anonimitas, pemasaran bebas biaya, dan juga grup dengan pengaturan privasi yang ketat. Grup ini lah yang kemudian menyebabkan para pelaku dapat melakukan perdagangan dengan leluasa tanpa adanya kekhawatiran akan pengawasan penegak hukum. Dan karena keuntungan dan kerugian yang mungkin didapatkan oleh pelaku sangat jauh berbeda, maka pelaku dan calon pelaku semakin tertarik untuk melakukan perdagangan satwa ilegal di facebook. ...... Illegal wildlife trafe is one of the fastest growing crimes. This led to the creation of regulations that prohibit its implementation. In Indonesia, illegal wildlife trade is one of the problems that can rsquo t be handled effectively by law enforcement agencies. This is evidenced by the trade statistics found by some NGO rsquo s that relevant to this problem. One of the causes of illegal wildlife trade can grow so quickly is the ability of the perpetrators to adapt to techonlogical advances, one of which is facebook itself. Facebook provides various facilities for these perpetrators that enables them to do illegal wildlife trade. The various conveniences offered by facebook include anonimity, free marketing, and also groups with strict privacy settings. This group is the one that enables these perpetrators to trade such goods freely without any worries of law enforcement supervision. And because of the advantages and disadvantages that may obtained by the perpetrators are very much different, these perpetrators and potential perpetrators increasingly interested to trade illegal wildlife on facebook.

Abstrak :
Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, dikenal sebagai ldquo;hotspot rdquo; perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar karena perannya sebagai peyuplai terbesar di kawasan Asia. Di saat yang sama, Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan laju penurunan keanekaragaman hayati yang tinggi. Penurunan ini salah satunya disebabkan oleh maraknya perdagangan ilegal jenis tumbuhan dan satwa liar. Selama ini, upaya penegakan hukum atas kejahatan tersebut hanya berfokus pada jenis yang dilindungi saja. Hal ini dikarenakan Undang-undang No. 5 tahun 1990 sebagai induk kebijakan konservasi di Indonesia tidak memberikan ketentuan sanksi yang memadai terhadap kegiatan perdagangan ilegal jenis tumbuhan dan satwa liar, khususnya bagi jenis yang tidak dilindungi. Padahal, terdapat banyak jenis, yang tidak termasuk jenis yang dilindungi, namun berada dalam kondisi populasi yang terancam dan masih diperdagangkan secara bebas. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tujuan untuk mencari alternatif instrumen penegakan hukum yang dapat menjerat para pelaku perdagangan ilegal jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang. Dengan mengambil sudut pandang yang lebih luas terhadap aktifitas perdagangan, tidak terbatas pada aktifitas jual beli saja, maka terdapat beberapa undang-undang yang dapat dijadikan alternatif instrumen penegakan hukum terhadap kejahatan ini, yaitu ; undang-undang tindak tindak pidana korupsi, undang-undang kepabeanan, undang-undang karantina ikan, hewan, dan tumbuhan, undang-undang kehutanan, serta undang-undang perikanan. Keberadaan undang-undang ini dapat menjadi solusi untuk mengisi kekosongan hukum, namun, hal ini tidak mengurangin urgensi untuk mengevaluasi kebijakan dalam undang-undang konservasi sumber daya alam hayati yang selama ini berlaku di Indonesia. ...... Indonesia, as one of the countries that has very high rates of biodiversity, is well known as the ldquo hotspot rdquo of international wildlife trade because of its role as the biggest supplier in Asia. However, Indonesia is also well known as the country that experienced massive biodiversity degradation, which is mostly caused by the high number of illegal trading of plant, animal, and other wildlife form. Until this very day, the law enforcement on illegal wildlife trade is only focused on protected species because Undang Undang No. 5 tahun 1990, as the prime reference of conservation rsquo s policy in Indonesia, does not provide adequate instrument of sanction on illegal trade of unprotected species, whereas there are lots of species in Indonesia that are threatened in the wild and are still being traded illegally. This research is using juridical normative approach, with the purpose to provide an alternative instrument of law enforcement on illegal trading of unprotected species from another act aside of Undang Undang No. 5 tahun 1990. If we consider the trade of wildlife as more than a process of selling and buying, then there are some acts that can be used as an alternative of law enforcement instrument, such as an anti corruption act, anti money laundering act, custom act, quarantine act, forestry act, and fisheries act. Those acts are used only as an alternative, and it does not lessen the urgency to evaluate the current conservation policy in Indonesia itself.

Abstrak :
Perdagangan satwa liar yang dilindungi di DKI Jakarta merupakan bentuk dari wildlife crime yang akan berdampak pada manusia itu sendiri. Meskipun upaya penanganan telah dilakukan, namun pada kenyataannya kejahatan tersebut masih marak terjadi. Menggunakan pendekatan routine activity theory yang memiliki kerangka analisis segitiga kejahatan (crime triangle analysis) dapat menjelaskan mengapa penanganan kejahatan telah gagal untuk diterapkan, dengan melakukan peninjauan terhadap kinerja aktor pengendali (guardian, handler, manager). Hasil dari peninjauan tersebut menjelaskan bahwa kegagalan disebabkan oleh rendahnya komitmen dan kemampuan dari aktor pengendali kejahatan. Kemudian, kegagalan tersebut dapat ditangani dengan menghadiran super controllers atau elemen yang dapat mempengaruhi kinerja aktor pengendali kejahatan. Terkait bentuk pengaruhnya terhadap aktor pengendali, super controller terbagi menjadi sepuluh tipe yang dikelompokan dalam tiga kategori besar. Maka dari itu, penulisan ini diakhiri dengan pembahasan tentang implikasi pentingnya meninjau pemilihan tipe super controller yang akan digunakan dalam suatu penanganan kejahatan. ......The trade of protected wildlife in DKI Jakarta is a form of wildlife crime which will have an impact on humans themselves. Even though efforts have been made to deal with it, in reality these crimes are still often occur. Using a routine activity theory approach that has a crime triangle analysis framework can explain why crime handling has failed to be implemented by conducting a review of the performance of controlling actors (guardian, handler, manager). The results of the review explained that the failure was caused by the low commitment and ability of the crime controlling actors. Then, these failures can be handled by introducing super controllers or elements that can affect the performance of the controlling crime actor. Regarding the shape of its influence on controlling actors, super controllers are divided into ten types which are grouped into three broad categories. Therefore, this thesis ends with a discussion of the implications of the importance of reviewing the selection of the type of super controller that will be used in a crime handling

Abstrak :
Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun Indonesia juga merupakan salah satu negara yang mempunyai laju kepunahan satwa yang cukup tinggi. Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan pelestarian dan perlindungan Harimau Sumatera yang sudah dalam kondisi kritis menurut IUCN. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan tipologi bersifat deskriptif. Permasalahan dalam skripsi ini adalah tingginya tingkat perburuan dan perdagangan Sumatera sebagai satwa yang dilindungi. Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat dan penegak hukum akan pentingnya perlindungan terhadap satwa dan lemahnya penegakan hukum. ......Indonesia is known as one of many countries which has the biggest biodiversity in the world, but also have quite high species extinction rate. This thesis discusses the implementation of conservation and protection of Sumatran Tiger which included in Critically Endangered according to IUCN. In conducting this thesis, the writer uses juridicial-normative library research methods and descriptive typology. The problem of this thesis is high level of poaching and trade of Sumatran Tiger as a protected animal. And conclusion of this thesis is a lack of public awareness and law enforcement.