Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Wilayah pesisir dan laut indonesia yang sangat luas merupakan sumberdaya alam yang sangat tinggi nilainya. Namun demikian, sumberdaya tersebut belum semuanya dapat terinventarisasi ataupun terpetakan dengan baik agar dapat digunakan sebagai masukan dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Abstrak :
ABSTRAK
Perubahan iklim yang dipicu oleh pemanasan global dapat mengakibatkan adanya ancaman gelombang ekstrim, yang pada gilirannya menimbulkan kerawanan wilayah pesisir terutama untuk wilayah pesisir utara Jawa yang relatif datar dan padat penduduknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerentanan wilayah pesisir utara Jawa Barat terhadap ancaman kenaikan muka laut berdasarkan variabel fisik dan sosial-ekonomi. Pengolahan data dan analisis spasial kerentanan dilakukan dengan menerapkan SIG dengan teknik tumpang susun, yang digabungkan dengan analisis sensitivitas MRAS dan metode regresi linier untuk mengkaji kaitan variabel-variabel penyebab kerentanan wilayah.

Hasil analisis menunjukan bahwa distribusi kerentanan desa-desa di daerah penelitian sebagai berikut : 12 % berada pada tingkat kerentanan fisik sangat tinggi, 21 % dengan tingkat kerentanan tinggi, 31 % dengan tingkat kerentanan sedang, 26 % dengan tingkat kerentanan rendah dan 9,3 % dengan tingkat kerentanan sangat rendah.

Dari 10 variabel kerentanan ternyata variabel gelombang memiliki kontribusi paling tinggi dan variabel kepadatan penduduk memiliki kontribusi paling rendah pada kerentanan wilayah. Sedangkan dari analisis statistik diperoleh model persamaan yang menunjukan hubungan antara variabel IKF dan IKSE terhadap IKT, yaitu : IKT = 0,237 + 0,990 IKF + 0,996 IKSE.

---

ABSTRACT
Climate change triggered by global warming could lead to the threat of extreme waves, which in turn lead to vulnerability of coastal areas, especially to the north coast of Java are relatively flat and densely populated. This study aims to assess the vulnerability of coastal areas of northern West Java to the threat of sea level rise based on physical variables and socio-economic. Processing of vulnerability data and spatial analysis carried out by applying GIS to overlapping stacking technique, which combined with MRAS sensitivity analysis and linear regression methods to examines the link variables of the cause of vulnerability.

The analysis shows that the distribution of vulnerability in the study area as follows: 12% of the villages are at very high levels of physical vulnerability, 21% with a high degree of vulnerability, the vulnerability level of 31% with moderate, 26% with low susceptibility and 9.3 % with a degree of vulnerability very low. Of the 10 variables, wave variable has highest contribution and variable population density has the lowest contribution to the vulnerability of the region.

From the statistical analysis obtained regression equation model that shows the vulnerability of the relationship between variables IKF and IKSE to IKT, the equation is IKT = 0.237 + 0.990 IKF + 0.996 IKSE.

Abstrak :
Kondisi geologis wilayah pesisir Kota Bandar Lampung yang merupakan kawasan rawan tsunami, dengan pertumbuhan penduduk yang semakin berkembang, maka lahan terbangun akan semakin berkembang pula. Hal ini dapat meningkatkan risiko terhadap bencana tsunami sebagai bencana yang sulit diprediksi kedatangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model dinamika spasial untuk wilayah rawan tsunami di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung menggunakan metode Cellular Automata-Markov Chains (CA-MC). Metode CA-MC digunakan untuk memprediksi perkembangan penggunaan lahan di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung tahun 2041 sebagaimana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung tahun 2021-2041 berdasarkan faktor penggerak yang diberikan kepada model, yaitu kemiringan lereng, jarak dari garis pantai, dan jarak dari jalan. Hasil pemodelan akan di-overlay menggunakan wilayah rawan tsunami berdasarkan perhitungan matematis yang dikembangkan Berryman (2006). Hasilnya menunjukkan bahwa lahan terbangun terdampak tsunami pada tahun 2022 – 2041 di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan luasan lahan terbangun terdampak tsunami pada RTRW lebih besar dibandingkan hasil pemodelan tahun 2041. ......The geological conditions of the coastal area of Bandar Lampung City, which is a tsunami-prone region, coupled with the growing population, will lead to the expansion of built-up land. This can increase the risk of tsunamis as they are difficult to predict. This research aims to analyze a spatial dynamics model for tsunami-prone areas in the coastal region of Bandar Lampung City using the Cellular Automata-Markov Chains (CA-MC) method. The CA-MC method is used to predict land use development in the coastal area of Bandar Lampung City in 2041, based on the driving factors given to the model, which are slope, distance from the coastline, and distance from roads. The modeling results will be overlaid with tsunami-prone areas based on mathematical calculations developed by Berryman (2006). The results show that the built-up land affected by tsunamis in the coastal area of Bandar Lampung City will significantly increase from 2022 to 2041, and the extent of built-up land affected by tsunamis in the Regional Spatial Plan (RTRW) is even larger than the modeling results for 2041.

Abstrak :
ABSTRAK
Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki salah satu potensi terbesar di dalam kebermanfaatan sektor perairan, dengan luas laut teritorial sebesar 70 , Indonesia masih memiliki kekurangan angka kontribusi infrastruktur terhadap total GDP negara. Sebuah penerapan konsep seatropolis/port-cities yaitu sebuah konsep yang menjelaskan mengenai bagaimana hubungan antara perkembangan sebuah pelabuhan akan berpengaruh terhadap perkembangan wilayah di sekitarnya. Dalam melakukan preliminary design untuk proyek ini, diperlukan beberapa variabel yang akan mempengaruhi industri-industri pelabuhan yang akan dikembangkan pada nantinya, beberapa diantaranya adalah PDRB daerah dan juga jumlah penduduk. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk mendapatkan sektor industri utama yang patut dikembangkan di dalam suatu wilayah adalah dengan metode location quotient. Dalam proses disain ini juga akan ditemukan nilai initial cost yang dibutuhkan agar dapat direalisasikan dengan nyata. Analisis case study dilakukan pada Kota Dumai sebagai kota pelabuhan yang memiliki sarana penunjang kegiatan perdagangan dan pengangkutan yang cukup dan kemajuan PDRB-nya dari sektor sekunder dan tersier. Pengerjaan proyek ini dilakukan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah dengan mengembangkan kota berbasis pelabuhan. Desain wilayah yang didapatkan akan membutuhkan Rp. 33,468,682,451,227.10,- dengan luasan 142 ha.

---

ABSTRACT
ndonesia is an archipelagic country with one of the greatest potentials in the utilization of the water sector, with an area of 70 of the territorial sea, Indonesia is still lacking the contribution of infrastructure to the country 39 s total GDP. An application of the concept of seatropolis port cities is a concept that explains about how the relationship between the development of a port will affect the development of the region around it. In conducting preliminary design for this project, several variables that will affect the port industry will be developed in the future, some of which are regional GDP and also population. One approach that can be done to get the main industrial sector that should be developed within a region is by using the location quotient method. In this design process will also find the initial cost value needed to make this design realistic. The case study analysis was carried out in Dumai City whis is to be designed as a port city with adequate supporting facilities for trade and transportation and its PDRB progress from the secondary and tertiary sectors. The project 39 s work is done to improve the regional economic development by developing port based cities. The design of the region will require Rp. 33,468,682,451,227.10, with an area of 142 ha.

Abstrak :
ABSTRAK
Menggunakan perspektif perencanaan lingkungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, untuk meninjau rencana pokok proyek National Capital Integrated Coastal Development NCICD di wilayah pesisir Pantai Utara dan Teluk Jakarta. Sebagai proyek strategis nasional, tujuan utama proyek NCICD ditujukan sebagai upaya untuk menanggulangi banjir yang melanda Jakarta. Selain dengan membangun tanggul laut raksasa ldquo;Great Garuda rdquo; di lepas pantai Teluk Jakarta, proyek berencana juga membangun berbagai macam infrastruktur dan juga real estate di atas lahan hasil reklamasi. Karena itu akan menjadi sangat krusial untuk melakukan tinjauan hukum terhadap proyek ini, sebab proyek ini berpotensi mengakibatkan kerusakan dan penecemaran lingkungan hidup. Terutama dalam hal ini lingkungan wilayah pesisir Pantai Utara dan Teluk Jakarta.

---

ABSTRACT
Using an environmental planning perspective regulated in legislation, in particular Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, to review the main plan of the National Capital Integrated Coastal Development NCICD project in the coastal areas of the North Coast and Jakarta Bay. As a national strategic project, the main objective of the NCICD project is to tackle the floods that hit Jakarta. In addition to building a giant sea wall Great Garuda off the coast of Jakarta Bay, the project also plans to build various infrastructure and real estate on reclaimed land. It will therefore be crucial to undertake a legal review of this project, as this project has the potential to cause environmental damage and pollution. Especially in this case the coastal area of te North Coast and Jakarta Bay.

Abstrak :
Poros Maritim yang dicanangkan oleh pemerintah seharusnya menjadikan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai halaman depan Indonesia. Namun, kondisi yang terjadi ialah pulau-pulau kecil di Indonesia hampir nyaris tak terjamah dari segi pembangunan karena negara fokus pada wilayah daratan pulau besar yang padat penduduk. Kondisi tersebut dapat terlihat dari pelayanan masyarakat pulau kecil yang jauh dari standar di sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aspek yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Perbedaan cara pandang ini menimbulkan intervensi yang justru berpotensi merugikan masyarakat pulau. Hal ini terjadi pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang tengah disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu daerah yang mendapat dampak dari implementasi RZWP3K ini ialah Pulau Pari, gugusan Kepulauan Seribu akan dijadikan pulau pariwisata yang tidak melibatkan masyarakat. Sedangkan, lebih dari 300 kepala keluarga di Pulau Pari mayoritas bekerja sebagai nelayan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan melalui RZWP3K tidak serta merta menjawab persoalan ruang di pulau kecil, sebab ada ketidakkonsistenan dan ketidaktegasan, serta dimensi kesejahteraan sosial yang terabaikan baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk mengelola dan memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. ......The maritime axis launched by the government should make the coast and small islands on the front page of Indonesia. However, the condition that occurs is that small islands in Indonesia are almost untouched in terms of development because the country focuses on large and densely populated mainland islands. This condition can be seen from the services of small island communities that are far from standard in the health, education, transportation, and aspects related to community needs. So far, the state's attention to small islands is under the auspices of Law Number 1 of 2014, revision of Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands. In small island management, there are often many debates, from an economic, geopolitical, to sociocultural perspective. This difference in perspective has led to interventions that have the potential to harm island communities. This is the case with the Coastal Zone and Small Islands Zoning Plan (RZWP3K) which is being drafted by the DKI Jakarta Provincial Government. One of the areas affected by the implementation of the RZWP3K is Pari Island, a group of Thousand Islands which will be turned into a tourism island that does not involve the community. Meanwhile, more than 300 households on Pari Island mostly work as fishermen. This research uses a qualitative approach, with a descriptive type of research. The results of this study indicate that the implementation of policies through RZWP3K does not necessarily address the problem of space on small islands because there are inconsistencies and indecisiveness, as well as neglected dimensions of social welfare from both the central and regional governments to manage and utilize coastal areas and small islands.