Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kabupaten Sambas berbatasan dengan Malaysia. Isu strategis di perbatasan adalah kemiskinan, kesenjangan sosial, konflik antarsuku, narkoba dan rendahnya nasionalisme. Penelitian ini mendeskripsikan kepemimpinan pemuda BM PAN Sambas menghadapi isu strategis di wilayah perbatasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dengan tehnik wawancara mendalam. Hasil analisis menunjukkan kepemimpinan BM PAN Sambas dalam menghadapi isu strategis di wilayah perbatasan melalui diskusi publik, kegiatan sosial-kemanusiaan, pembinaan wawasan politik serta pencegahan narkoba belum maksimal. BM PAN Sambas belum menyelesaikan permasalahan yang mengancam ketahanan nasional di perbatasan secara menyeluruh sehingga pengaruh kepemimpinan BM PAN Sambas belum terlalu dirasakan oleh pemuda di Sambas.

---

Sambas Regency is the area that is immediately adjacent to the State of Sarawak, East Malaysia. Strategic issues in the border region are social disparities, horizontal conKflict, drugs and decrease the sense of nationalism. This study describes about youth leadership of Sambas BM PAN Barisan Muda Penegak Amanat Nasional or The Young of The National Mandate Holders in dealing with strategic issues in the border region of Sambas district. This study uses a qualitative approach with descriptive analytical technique by indepth interview. The analysis finds that the youth leadership of Sambas BM PAN in dealing with strategic issues in the border region of Sambas district through public discussions, social humanitarian activities, development of national political insight and the prevention of drug use is considered not maximal. BM PAN have been unable to resolve strategic issues that are threats to national resilience in the border region as a whole, so that the effects of Sambas BM PAN leadership are not too perceived by young people in Sambas."

"ABSTRAKPersoalan cross-border fishing di Indonesia seringkali luput dari perhatian baik pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat. Kenyataanya, banyak nelayan Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di perairan negara lain, khususnya di wilayah perairan perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga. Deli Serdang dipilih sebagai lokus penelitian karena menjadi salah satu kabupaten di Indonesia dengan tingkat tertinggi dalam hal penangkapan nelayan oleh pihak Malaysia. Diantara nelayan-nelayan yang mengalami penangkapan oleh pihak otoritas Malaysia, sebagian dari mereka ada yang sekedar diberi surat peringatan, ditahan oleh polisi lalu dipulangkan, hingga dijatuhi hukuman penjara. Skripsi ini menggunakan routine activity theory sebagai pendekatan yang mampu menjelaskan penyebab adanya persoalan cross-border fishing. Data diambil dengan melakukan wawancara mendalam kepada nelayan yang pernah tertangkap dan menjalani hukuman di Malaysia sebagai informan utama. Studi literatur juga dilakukan untuk melengkapi data penelitian. Hasil penelitian membuktikan ketiga unsur routine activity theory yakni motivated offender, suitable target, serta lack of capable guardianship saling bertemu dan menyebabkan terjadinya cross-border fishing. Motivated offender mewakili nelayan wilayah perbatasan, suitable target mewakili sumber daya perikanan, dan guardianship mewakili pengawasan dari pihak Indonesia dan Malaysia. Selain itu, hal lain yang memengaruhi terjadinya cross-border fishing adalah ketidakjelasan letak perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia yang sejak lama belum terselesaikan.

---

ABSTRACTCross border fishing issue in Indonesia is most of time unnoticed by government, law enforcer, and society as well. In facts, there are many Indonesian fishermen who commit fishing in other countries rsquo waters, particularly in sea border area between Indonesia and neighboring countries. Deli Serdang is selected as research locus due to being one of a district with highest rates of fishermen arrests by Malaysian authority. Among those fishermen that are arrested by Malaysian authority, some of them are only given warning letter, or detained and then repatriated, or even sentenced to prison. This thesis uses routine activity theory as an approach which capables to account the causes of the presence of cross border fishing issue. The data are collected by undertake in depth interview to fishermen who had ever been arrested and sentenced in Malaysia as main informants. Study of literature is also conducted to complete research data. The research result shows that three elements of routine activity theory namely motivated offender, suitable target, and lack of capable guardianship are convergence and leading to the act of cross border fishing. Motivated offender represents fishermen in border area, suitable target represents fishery resources, and guardianship represents the surveillance from Indonesian and Malaysian sides. Moreover, another situation that affect the occurrence of cross border fishing is the obscurity of the location of the border between Indonesia and Malaysia that has been long unresolved."

"ABSTRAKTujuan penulisan artikel ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan kebijakan pemerintah di bidang perluasan akses terhadap layanan pendidikan di daerah perbatasan, (2) menggambarkan keberadaan atau kondisi stasiun radio di wilayah perbatasan, dan (3) menjelaskan model siaran pendidikan di wilayah perbatasan. Metode yang digunakan adalah studi dokumentasi terhadap kondisi layanan pendidikan di perbatasan, Radio Republik Indonesia (RRI) sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP), dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di wilayah perbatasan. Hasil kajian/ telaah mengungkapkan bahwa (1) pemerintah telah melakukan perluasan akses layanan pendidikan di wilayah perbatasan yang antara lain berupa pembangunan sarana-prasarana sekolah, asrama, dan pengiriman tenaga pengajar, (2) LPP RRI, dan KPID telah menyelenggarakan siaran di wilayah perbatasan di 12 provinsi, dan (3) model siaran radio pendidikan di wilayah perbatasan dilakukan dalam bentuk kerjasama kemitraan antara Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta (BPMRPKKemendikbud) dengan stasiun radio, baik Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), Lembaga Penyiaran Publik Swasta (LPS) maupun Radio Komunitas (Rakom)."

"Pemerintah daerah Kalimantan Barat telah membuat rencana kebijakan untuk membangun wilayah perbatasan. Rencana tersebut terfokus pada tiga hal: (1) kapasitas pembangunan wilayah perbatasan; (2) pembangunan ekonomi perbatasan; dan (3) pembangunan sosial budaya wilayah perbatasan. Studi ini bermaksud menganalisa dampak dari kebijakan pembangunan wilayah perbatasan terhadap kinerja perekonomian Kalimantan Barat dengan didasarkan atas hasil simulasi kebijakan yang menggunakan matriks Sistem Neraca Sosial Ekonomi Kalimantan Barat pada tahun 2000. Sebagai perbandingan, studi ini juga bermaksud menganalisa kinerja perekonomian Kalimantan Barat dengan skenario tanpa intervensi kebijakan di wilayah perbatasan. Temuan simulasi kebijakan ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan dan wilayah perbatasan dapat meningkatkan kinerja perekonomian dari Kalimantan Barat. Dengan menerapkan kebijakan ekonomi wilayah perbatasan akan memberi dampak yang signfikan bagi pertumbuhan ekonomi, pendapatan rumah tangga dan pendapatan dan sektor produksi."

"ABSTRAK"

"ABSTRAKMasyarakat tutur di wilayah perbatasan terhadap bahasa Indonesia, daerah, dan asing masih relevan untuk dicermati. Sehubungan dengah hal itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik responden masyarakat Banda dan Kombut yang berdomisili di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini dan persepsi mereka terhadap bahasa Indonesia, daerah (bahasa Walsa dan Muyu), dan asing (bahasa Negara Papua Nugini) yang berkaitan dengan kebijakan pembinaan bahasa Indonesia dan daerah. Untuk mencapai tujuan itu, model penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan dengan jenis data primer dan sekunder. Sampel terdiri atas 108 masyarakat tutur Kampung Banda dan 110 Kampung Kombut. Data diolah dengan analisis tabulasi sederhana dan skala Likert dengan mengacu pada rumus skor rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Banda adalah sangat positif terhadap bahasa Indonesia, positif terhadap bahasa Walsa, dan tidak positif terhadap bahasa Negara Papua Nugini. Persepsi masyarakat Kombut adalah positif terhadap bahasa Indonesia, cukup positif terhadap bahasa Muyu, dan cukup positif terhadap bahasa Negara Papua Nugini. Kedua kelompok masyarakat tersebut berpersepsi demikian terhadap bahasa Indonesia dan bahasa daerah masing-masing karena mereka setia, bangga, dan sadar adanya norma bahasa Indonesia, Walsa, dan Muyu. Persepsi masyarakat Banda adalah tidak positif dan masyarakat Kombut cukup positif terhadap bahasa Negara Papua Nugini karena mereka tidak menggunakan bahasa Negara itu sebagai media komunikasi sehari-hari."