Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas aspek-aspek hukum yang timbul dengan adanya perizinan pengoperasian Wilayah Kerja Migas khususnya wilayah kerja Lepas pantai dalam kaitannya dengan benturan peraturan perudang-undangan antara sektor Migas dengan Pelayaran. Penilitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sebagian besar perizinan-perizinan baru (pelayaran sebagai salah satunya) yang ada yang bersinggungan dalam pengelolaan Wilayah Kerja Migas terutama wilayah kerja Lepas pantai menimbulkan ketidakpastian hukum dan usaha yang berakibat pada pembengkakan biaya operasi Badan Usaha Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas maupun Pelayaran itu sendiri. Di dalam penelitian ini di berikan tiga contoh kasus dimana mempunyai perspektif yuridis yang berbedabeda. Pada satu kasus mengakibatkan ketidakpastian usaha dalam sektor Migas, sementara kasus lain pada sektor Pelayaran. Harapannya ketiga contoh kasus ini setidaknya dapat menjadi sumber inspirasi hukum bagi seluruh Pemangku Kepentingan dalam kegiatan yang berhubungan dengan area lepas pantai, baik sektor Migas, sektor Pelayaran maupun sektor-sektor lain yang terkait seperti perikanan laut lepas dan sebagainya. Dengan penelitian ini paling tidak memberikan inspirasi untuk perlu segera merumuskan penyelesaian masalahmasalah terkait tumpang tindih peraturan perundang-undangan sehingga masingmasing sektor dapat memberikan sumbangsih terbaik kembali kepada bangsa, negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

---

This study was discussing the legal aspects that arisen due to operations permit on Oil and Gas working area especially for Offshore working area in relating to the conflict between Oil and Gas Regulation and Shipping Regulation. This study is a normative juridical study. Result of this study stated that most of the permits (shipping as one of the example) which intersected with an Oil and Gas Working Area has creating a legal and business uncertainties which impacted on operational cost from both Oil and Gas business entities and Shipping itself. There are three example cases that were studied which has a differentiate juridical point of view. One case was creating a business uncertainty in Oil and Gas sector, while on the other cases in shipping sector. It is expected that those three example cases at least could made a legal source inspiration to all Stakeholders which involving activities related to offshore area, Oil and Gas, shipping as well as other sectors such us fishery etc. With this study at least would give an inspiration to urgently formulize a solution in relate to overlaping regulation cases hence each sector could gives the best contribution back to the Nations, the state and would be used for the welfare of the whole people of Indonesia."

"Salah satu lapangan minyak dan gas yang dioperasikan oleh perusahaan di Indonesia telah berproduksi lebih dari 40 tahun dan mengalami 384 kebocoran pada 94 pipa penyalur di lapangan tersebut. Sebelumnya, perusahaan telah melakukan Risk Based Inspection (RBI) dengan metode semi-kuantitatif untuk memitigasi hal tersebut. Namun karena banyaknya pipa berisiko tinggi dan hasil dari metode tersebut tidak memiliki hasil dalam bentuk angka, perusahaan tidak dapat menentukan skala prioritas untuk membuat strategi mitigasi. Dalam penelitian ini dilakukan penilaian risiko kuantitatif dengan metode distribusi Weibull yang dimodifikasi untuk menghasilkan risiko dengan angka finansial agar risiko bisa diurutkan. Mitigasi yang diajukan adalah dengan perbaikan pipa dan meningkatkan efektivitas inspeksi untuk menurunkan nilai POF. Dalam penentuan strategi mitigasi risiko, didapatkan evaluasi risiko menggunakan plot risiko dengan garis iso-risk lebih efektif dibandingkan dengan matriks karena hanya terdapat 133 segmen yang perlu dimitigasi, hanya membutuhkan 201 kegiatan mitigasi risiko, ranking risiko yang konsisten sesuai prioritas serta hasil risiko sisa yang semuanya dibawah batas toleransi risiko. Penelitian ini juga melihat bagaimana pengaruh harga minyak terhadap hasil risiko dan mitigasi yang diperlukan dan dapat disimpulkan bahwa metode ini dapat diterapkan sebagai solusi untuk manajemen risiko pada lapangan minyak dan gas tua.

---

One of oil and gas field operated by a company in Indonesia has been producing hydrocarbon for more than 40 years and facing 348 leak incidents at 94 pipelines operated in the field. Previously, the field operator had conducted a semi-quantitative Risk Based Inspection (RBI) method to mitigate the problems. Since there are many high-risk pipeline segments and the result from the method are unclear to describe the risk priority, the company was unable to make the priority rank for proper mitigation strategy. In this research, quantitative risk assessment method using modified Weibull distribution is used to obtain financial value risk for proper ranking. The mitigation action proposed are segment repair and increasing inspection effectiveness to reduce POF value. To determine the risk mitigation strategy, the evaluation using risk plot with iso-risk line is more effective compared to the risk matrix because there are only 133 segments need to be mitigated, only 201 mitigation actions required, more consistent rank for the risk priority and all residual risk is below the company tolerable risk. In addition, this research also analyzes the implication of oil price change to the risk result also the mitigation action required and it is concluded that this method can be implemented in the company risk management as robust solution for mature oil and gas field pipeline."