Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Permasalahan penelitian pemberhentian Sekretaris Desa dengan menggunakan wewenang diskresi Kepala Desa studi putusan PTUN Bandung adalah Bagaimana kewenangan Kepala Desa mengelola Administrasi Kepegawaian perangkat desa? Bagaimana penggunaan wewenang diskresi Kepala Desa memberhentikan sekretaris desa? Bagaimana sikap PTUN Bandung memutus perkara pemberhentian sekretaris desa dengan diskresi Kepala Desa? Metode penelitiannya adalah penelitian yuridis normatif, tipologi preskriptif, jenis data sekunder, jenis bahan hukum primernya perundang-undangan administrasi pemerintahan, dan desa berserta peraturan turunannya, jenis bahan hukum sekunder yang digunakan buku dan jurnal ilmiah hukum administrasi negara, hukum administrasi kepegawaian, jenis bahan hukum tersier yang digunakan adalah black law dictionary, dan Kamus Besar lainnya. Data berupa deep interview dan perpustakaan online. Hasil penelitian dengan analisis argumentatif dapat disimpulkan, Kepala Desa memiliki wewenang atribusi untuk mengelola perangkat desa, Kepala Desa menggunakan wewenang diskresi memberhentikan Sekretaris Desa adalah hak prerogatif, sebagai problem solver, dengan prinsip rule of law, dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Sikap PTUN Bandung membatalkan diskresi kepala desa karena melanggar asas tidak menyalahgunakan wewenang. Penulis menyarankan Kepala Desa dalam menggunakan diskresi untuk memperhatikan peraturan perundang-undangan, menggunakan AUPB, rule of law, dan asas penyelenggaraan pemerintah desa, untuk meminimalisir resiko gugatan ke PTUN, maka diskresi yang akan dikeluarkan dilakukan reviu oleh pejabat yang berwenang. ......The problem research regarding the dismissal of the Village Secretary by using the the discretionary authority of the Head Village, the study of Bandung Administrative Court decision, is how the authority of the Village Head to manage the Village Apparatus Administration? How is use of the Village Head’s discretion to dismiss the Village Secretary? What is the attitude of the Bandung Administrative Court in deciding the case of dismissing the Village Secretary at the discretion of the Village Head? The research method normative judicial research, prescriptive typology, types of secondary data, types of primary legal materials, government administration, and village laws and regulations, types of secondary legal materials books and scientific journals of State administrative law, civil service administration law, types of tertiary legal materilas is black law dictionary, and other major dictionaries. The data are in the form of deep interviews and an online libraries. The result of the research with argumentative analysis can be concluded, the Village Head has attribution authority to manage the village apparatus, the Village Head uses the discretionary power to dismiss the Village Secretary as a prerogative, as a problem solver, with the principle of rule of law, and General Principles of Good Governance (AUPB) The attitude of the Bandung Administrative Court in this research case nullifies the Village Head’s discretion for violating the principle of not abusing authority. The Author advises the Village Head in using discretion to pay attention to statutory regulations, using General Principles of Good Governance, the rule of law, and the principles of village government administration, to minimize the risk of lawsuit against the State Administrative Court, so the discretion that has been issued must be reviewed fisrt by the authorized official.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang permasalahan hukum dengan penggunaan diskresi yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah. Dalam menggunakan diskresi, Pejabat Pemerintah memiliki potensi didakwa dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Sehingga diperlukan perlindungan hukum bagi Pejabat Pemerintah, agar dapat menggunakan diskresi tanpa khawatir akan didakwa dengan tindak pidana korupsi. Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana seorang Pejabat dapat didakwa dengan tindak pidana korupsi, bagaimana perlindungan hukum bagi Pejabat Pemerintah dalam melakukan wewenang diskresi dan apakah Pejabat Pemerintah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ketika melakukan diskresi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dipakai menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Datadata yang diperoleh akan dideskripsikan untuk kemudian dianalisa secara kualitatif dan diuraikan secara sistematis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pejabat Pemerintah dapat didakwa tindak pidana korupsi karena melanggar prosedur yang seharusnya ditempuh ketika menggunakan diskresi. Perlindungan Hukum diwujudkan dengan melakukan pengujian kebijakan pemerintah melalui mekanisme administrasi. Prosedur pengujian melalui mekanisme administrasi diatur dalam Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pejabat Pemerintah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila tindakan Pejabat tersebut memenuhi unsur kecurangan (fraud), adanya benturan kepentingan (conflict of interest), ada perbuatan melawan hukum (ilegality), maupun mengandung kesalahan yang disengaja (gross negligence) sehingga konsekuensi yang timbul merupakan tanggung jawab pribadi.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the legal issues with the use of discretion by Government Officials. In using discretion, Government Officials have the potential to be charged with the Corruption Act. So legal protection is required for Government Officials, in order to use discretion without fear of being charged with corruption. The scope of the problem in this study is how an Officer can be charged with a criminal act of corruption, how the legal protection for Government Officials in exercising discretionary powers and whether Government Officials may be subject to criminal liability when conducting discretion. The research method used is normative juridical research. The approach used using two approaches is the approach of legislation and case approach. The data obtained will be described to be analyzed qualitatively and systematically described. The results concluded that Government Officials can be charged with corruption for violating the procedure that should be taken when using discretion. Legal Protection is realized by conducting government policy testing through administrative mechanisms. The testing procedure through the administrative mechanism is regulated in Law no. 30 of 2014 on Government Administration. Government Officials may be liable to criminal liability if the Official's action meets the element of fraud, the existence of a conflict of interest, any illegal act, or contains gross negligence so that the consequences are the responsibility personal.