Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Fokus penelitian ini tentang karakteristik rumah tangga miskin di Propinsi Sumatera Barat. Permasalahan utamanya adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi karakteristik rumah tangga miskin dan bagaimana pengaruhnya terhadap kemiskinan di Propinsi Sumatera Barat. Diharapkan dari penelitian ini dapat diketahui dengan lebih baik siapa si miskin yang menjadi target pengentasan program kemiskinan. Kemudian diantara sebegitu banyak permasalahan dalam kemiskinan, mana yang lebih prioritas untuk diselesaikan lebih dahulu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data susenas kor Propinsi Sumatera Barat tahun 2002. Data susenas kor diolah dengan menggunakan perhitungan Indeks Foster -- Greer - Thorbeck dan analisis regresi logistik dengan bantuan program pengolahan data statistik berupa Statistical Product and Service Solution versi 13. Indeks Foster - Greer - Thorbeck digunakan untuk menentukan jumiah penduduk miskin, tingkat kedalaman kemiskinan, tingkat keparahan, dan karakteristik rumah tangga miskin di Propinsi Sumatera Barat. Sedangkan untuk melihat bagaimana pengaruh dari karakteristik rumah tangga terhadap kemiskinan digunakan analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari data yang ada dapat diketahui beberapa kelompok karakteristik kemiskinan di Propinsi Sumatera Barat, yaitu; secara geografi, dernografi, pendidikan, ketenagakerjaan, dan perumahan. Di masing-masing kelompok karakteristik terdapat beberapa kategori karakteristik yang menunjukkan ciri khas rumah tangga miskin. Kategori-kategori itu mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan di pr opirisi Sumatera Barat, baik secara positif maupun negatif. Pengaruh yang paling besar datang dari kelompok karakteristik pendidikan. Pendidikan berpengaruh terhadap kemungkinan rumah tangga tersebut untuk tidak menjadi miskin. Dimana semakin tinggi tingkat pendidikan anggota rumah tangga maka resiko rumah tangga tersebut untuk menjadi miskin lebih kecil. Sebagai rekomendasi dari basil penelitian ini; dalam menyusun program pengentasan kemiskinan pemerintah sebaiknya menjadikan program perbaikan pendidikan masyarakat menjadi prioritas utama, terutama di perkotaan. Sedangkan di pedesaan, upaya diversifikasi lapangan usaha khususnya off farm yang tidak membutuhkan ketersediaan lahan sebagai prioritas utama, disamping pendidikan.

Abstrak :
Selama ratusan tahun sumberdaya hutan di Siberut telah menjadi obyek persaingan antara pihak pelestari alam dan perusahaan penebangan kayu. Pada periode-periode yang berbeda, salah satu di antara keduanya mendominasi persaingan itu. Setelah lebih dari 20 tahun penebangan hutan terjadi, proyek pembentukan suatu Taman Nasional seluas 192.000 ha yang didanai oleh Asian Development Bank dimulai pada tahun 1994. Proyek itu kini telah berakhir, tetapi masa depan pulau ini tetap tidak menentu. Akankah sebagian lahan hutan tetap terkonservasi, ataukah konversi akan terjadi ke dalam bentuk lahan-lahan pertanian dalam skala yang lebih luas? Apakah implikasinya pada penduduk lokal dan kondisi pulaunya? ...[...] Tulisan ini - yang didasarkan pada penelitian bertahun-tahun di Siberut - akan mendeskripsikan secara singkat sejarah dari perkembangan aspirasi atas sumber-sumberdaya hutan yang alamiah dan yang dibudidayakan, dengan menaruh perhatian pada penduduk lokal dan pengaruh-pengaruh eksternal. Kajian difokuskan pada tujuan-tujuan dan cara-cara pengelolaan yang dilakukan kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi yang ada. Pengalaman ini diulas dalam perspektif komparatif, dengan memperhatikan keterlibatan masa kini dari penduduk asli dan lokal dalam pengaturan-pengaturan secara ko-manajemen.

Abstrak :
Secara geografis Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat terletak antara 00°21' sampai dengan 00°29' Lintang Selatan dan 99°52' sampai 100°33' Bujur 'I'imur, dengan luas wilayah 2.232.30 Km. Untuk menempuh Kota Lubuk Basung sebagai lbukota Kabupaten Agam, dapat ditempuh melalui tiga pintu gerbang, yaitu arah Utara melalui Lubuk Basung-Pasaman-Medan, dan arah Tinuir Lubuk Basung-Maninjau-Bukittinggi, arah Barat melalui jalan raya Lubuk Basung-Tiku-Pariaman. Dari. segi budaya, Kabupaten Agam merupakan daerah Minangkabau dengan sistem kekerabatan matrilinial. Banyak obyek wisata terdapat di Kabupaten Agam, seperti obyek wisata alam, obyek wisata sejarah/budaya, obyek wisata minat khusus dan obyek wisata seni budaya. Sedangkan tujuan penelitian ini, adalah untuk mengevaluasi pencapaian tujuan kebijakan Program Terpadu Pengembangan Kawasan Wisata Danau Maninjau dan menganalisis faktor-faktor kendala atau hambatan dalam pencapaian pelaksanaan program. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang menggunakan data kualitatif, dengan konsep menghimpun data yang berasal dari wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo serta dokumen resmi lainnya dan menjelaskan antara variabel-variabel yang berkembang kemudian menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Hasil kajian dari penelitian lapangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan wisata Danau Maninjau, menjelaskan bahwa banyak tantangan dan hambatan dalam mencari sasaran pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Agam. Kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia kepariwisataan, dana serta rumitnya pemanfaatan tanah ulayat/adat, merupakan sebahagian penyebab utama lambatnya pengembangan obeyk-obyek wisata di Kawasan Danau Maninjau. Selain hal tersebut, kurang eratnya hubungan antara Pemerintah daerah dengan perantau-perantau Minang yang sebahagian besar membentuk yayasan atau Lembaga Swadaya Masyarakat menyebabkan kurangnya kepedulian masyarakat perantau Minang yang berasal dari Kabupaten Agam untuk terpanggil membantu. Program-program atau kegiatan yang dilakukan pemerintah tidak seluruhnya dan tidak sepenuhnya didukung oleh masyarakat, dan hal ini diidentifikasikan karena munculnya dua pihak yang "tidak sama" yang memiliki kuasa dalam kehidupan mereka (masyarakat); kedua "kekuatan" itu adalah pemerintah dan di fihak lain adalah kaum Ninik Mamak/pimpinan adat msyarakat Minang di daerah mereka. "Rangkulan" pemerintahlah yang dibutuhkan untuk menyeiramakan setiap langkah Ninik Mamak dan pemerintah di dalam setiap pembangunan kepariwisataan Kabupaten Agam menjadi suatu keharusan untuk pencapaian tujuan-tujuan pembangunan khususnya pembangunan kepariwisataan. Promosi kepariwisataan yang kurang "gencar" dan "ampuh" mengawali ketidaktahuan wisatawan-wisatawan akan keindahan Kabupaten Agam, khususnya Kawasan Wisata Danau Maninjau . Pentingnya konsentrasi penuh dari Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Kawasan Wisata Danau Maninjau juga sama pentingnya dengan tumbuhnya kesadaran moral masyarakat di Kawasan Wisata Danau Maninjau, untuk merasa menjadi bagian dari Pembangunan Kawasan Wisata Danau Maninjau. Upaya-upaya untuk menuju munculnya perasaan "memiliki" tersebut perlu dipikirkan dan melibatkan seluruh unsur dan aspek dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Agam.

---

Danau Maninjau Tourist Area Development Program Kabupaten Agam, Sumatera Barat Province Geographically, Kabupaten Agam, Sumatera Barat province, located between 00°21' to 00°29' southern hemisphere and 99°52' to 100°33' eastern hemisphere, with 2.232.30 km2 land space. To reach Lubuk Basung city, ethnic is the capitol city of kabupaten Agam, there are three gates, from north by Lubuk Basung-Pasaman-Medan, from east by Lubuk Basung-Maninjau-Bukittinggi and from west by Lubuk Basung-Tiku-Pariaman. Culturally, the main ethnic group in this region is Minangkabau, known for its matrilineal kind of kinship. There are many tourism objects in kabupaten Agam, such as eco-tourism, cultural or historical sites, special interest tourism, and tourism about art and culture. There are many interesting potential about tourism in kabupaten Agam, especially Danau Maninjau tourism area. Many works have been done by entrepreneurs also by local government for tourism. One of them is "Danau Maninjau Tourist Area Development Program". It runs from 1944 to 1999. For the problems in the field is so complex, 1 limit the scope of problem into two aspects; first, do Danau Maninjau's tourism area development program is a right step for tourism in Danau Maninjau Area, and second, do Danau Maninjau's tourism area development program is supported by local people. The purpose of this research is to evaluate whether "Danau Maninjau Tourism Area Development Program" reach the goal or not and to analyze the problematic factors in reaching the goal for this program.This research is a descriptive one, which using qualitative data with the concept of collecting data from interviews, field notes, photos, personal documentation, notes or memo also another official documents and explaining between the variables which is later on will make a key to what is being research on. The outcome from this field research in "Danau Maninjau Tourism Area Development Program" will explain about a lot of challenges and problems for the point in developing the tourism in kabupaten Agam. The limited number of quantity and quality in human resources in tourism, fund and also the problematic usage of ethnic land (`tanah ulayat') is part of the main causes of problems in developing the tourism areas in Danau Maninjau. Else, there is lack of good relationship between local government and the Minang people which makes big part of non-governmental organizations. This causes lack of interests in Minang people, mostly came from kabupaten Agam, to help with the program. Governments programs not fully supported by the local people and this is because of the difference in those two groups in rights, not equal in rights, to take charge of their life (in society); and second, the power in government and in the other side, `Ninik Mamak' or the leader in Minang society. Governments reach out is needed to make every step equal to Ninik Mamak and government in every tourism program in kabupaten Agam, it is important for the goals specially in tourism development. The limitation of promotion in tourism makes the tourists lack of information about the beauty of kabupaten Agam, especially Danau Maninjau Tourism Area. The importance of' full concentrate from local government in tourism in Danau Maninjau is as important to develop the sense of belonging of local people in Danau Maninjau Tourism Area, so that they could be a part of the Danau Maninjau's Tourism Area Development Program. For this `sense of belonging', it must be on the list to think of and to include all the elements and aspects of life of people in kabupaten Agam.

Abstrak :
Kotamadya Padang adalah merupakan salah satu Daerah Tingkat II yang terdapat di Propinsi Sumatera Barat, dimana fungsi kepemimpinan kesehatan tokoh masyarakat masih perlu mendapat perhatian, dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan fungsi kepemimpinan tokoh masyarakat dalam menghadapi kemandirian daerah tingkat II Kotamadya Padang sesuai dengan tuntutan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, hal ini disebabkan saran dan prasarana kesehatan masyarakat yang ada belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan dan cenderung menurun. Unit analisis adalah tokoh masyarakat yang selama ini telah ikut berpartisipasi dan berperan serta dalam meningkaikan pencapaian program kesehatan yang bertempat tinggal di daerah tingkat II Kotamadya Padang. Metode pendekatan yang digunakan adalah study kuantitatif dengan jenis penelitian cross sectional, untuk melihat gambaran fungsi kepemimpinan kesehatan tokoh masyarakat di Kotamadya Padang, dan faktor-faktor yang berhubungan dengan fungsi kepemimpinan kesehatan. Hasil penelitian menunjukan gambaran fungsi kepemimpinan kesehatan tokoh masyarakat masih kurang berfungsi dengan baik sebanyak 57,1%. Kemudian dari 8 (delapan) faktor yang penulis rancang mempunyai hubungan dengan fungsi kepemimpinan kesehatan yaitu: Persepsi tokoh masyarakat terhadap pembinaan puskesmas melalui pelatihan, persepsi tokoh masyarakat terhadap pembinaan puskesmas melalui forum informal, umur responden, jenis kelamin responden, tingkat pendidikan, status perkawinan, jenis pekerjaan dan jabatan responden dengan fungsi kepemimpinan kesehatan. Empat diantaranya terbukti ada hubungan dengan fungsi kepemimpinan kesehatan adalah sebagai berikut :
1. Terbukti ada hubungan antara persepsi tokoh masyarakat terhadap pembinaan puskesmas melalui forum informal dengan fungsi kepemimpinan kesehatan (Nilai P 0,001).
2. Terbukti ada hubungan antara jenis kelamin tokoh masyarakat dengan fungsi kepemimpinan kesehatan (Nilai P 0,002).
3. Terbukti ada hubungan antara tingkat pendidikan tokoh masyarakat dengan fungsi kepemimpinan kesehatan (Nilai P 0,026).
4. Terbukti ada hubungan antara jabatan tokoh masyarakat dengan fungsi kepemimpinan kesehatan (Nilai P 0,0005). Informasi ini masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, untuk mengoptimalkan pencapaian program di daerah tingkat II Kotamadya Padang, sehingga dapat memberi dampak yang terbaik. Oleh sebab itu pertemuan yang bersifat informal masih perlu ditingkatkan mengingat tokoh masyarakat akan lebih berpartisispasi bila diikutsertakan dalam pengambilan keputusan dibidang kesehatan. ...... Factors having relation with health leadership function of public figures at Second Level Region of Padang Municipality, West Sumatra Province, Years 2000Municipality of Padang lied on one of Second Level Regions at West Sumatra Province in which health leadership function of public figures still having attention, within framework of empowering large public by increasing of leadership functions of public figures in facing the autonomous of Second Level Region of Padang Municipality by virtue of Laws Number 22 Year 1999 on autonomous of region, it is caused the structure and infra structure of public health had not been functioned yet as wished and trend to down. The analysis unit is public figures, currently, they had played role and participated to increase health program target residing at Second Level Region of Padang Municipality. Approach method to be used is quantitative study by cross sectional research in order to know the indication of health leadership function of public figures at Padang Municipality and other factors having relation with health leadership function. Research result had indicated that health leadership function of public figures had not functioned in good is 57.1%. Then, from eight (8) factors the author design it has relation with building of center for public health (Puskesmas) through training, perception of public figures against Puskesmas building through informal forum, respondents gender, educational strata, marital status, occupational variety, and respondents title with health leadership function. Four of them had been proven having relation with health leadership function as follows :
1. Having relation among public figures and Puskesmas building through informal forum by health leadership function (P value is 0.001).
2. Having relation among gender of public figures and health leadership function (P value is 0.002).
3. Having relation among educational strata of public figures and health leadership function (P value is 0.026).
4. Having relation among title of public figures and health leadership &action (P value is 0.0005). Necessarily, this information should be implemented by further research of maximizing program target at Second Level Region of Padang Municipality, hence, it may give the best impact, However, the meeting in informal character should remain be increased in taking account of public figures will more participate if they are involved to make decision of health.

Abstrak :
Pembangunan yang dilaksanakan selama ini terlalu berorientasi pada kepentingan ekonomi nasional, sehingga mengabaikan pengembangan potensi ekonomi lokal. Pola pembangunan tersebut cenderung melupakan aspek pembangunan institusi. Akibatnya kurang menyentuh inisiatif, partisipasi dari lapisan masyarakat bawah untuk terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini disebabkan karena mereka kurang merasa memiliki terhadap program yang datangnya dari pemerintah (yang bersifat top down). Walaupun bentuk program tersebut berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, namun pada akhirnya program tersebut terhenti pada masa pelaksanaan berakhir, seperti program Kredit Usaha Tani, Program Pemberdayaan Kecamatan. Permasalahan ini akan berdampak pada hubungan pemerintah sebagai pelaksanaan program dengan masyarakat sebagai penerima program. Mutlak diperlukan adanya perubahan dalam pendekatan pembangunan agar dapat berkesinambungan. Pendekatan yang popular adalah pembangunan yang berpusat pada rakyat, di mana tingkat partisipasi serta inisiatif masyarakat sangat diperlukan melalui pengembangan institusi lokal, sehingga ada kesinambungan pelaksanaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk melihat hal tersebut, peneliti melakukan survei lapangan ke lokasi di Alahan Panjang, Kabupaten solok Sumatera Barat. Disana ditemukan adanya suatu institusi lokal yang telah ikut membac- up perekonomian masyarakat Alahan Panjang. Institusi tersebut bernama Handel yang artinya perputaran. Handel ditujukan untuk memenuhi kebutuhan modal petani dalam berusaha. Untuk itu kegiatan utamanya adalah dalam usaha simpan pinjam uang, dimana pada akhirnya uang tersebut dapat menggerakkan usaha tani dari para anggota Handel. Disini terlihat besarnya peranan Handel dalam usaha tani di Alahan Panjang, selain itu dari sumbangan handel juga diperuntukkan untuk membangun sarana ibadah, jalan dan kegiatan sosial lainnya. Tempat utama diadakannya pertemuan handel adalah di mushalla/surau atau di mesjid. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana informan dikumpulkan dari beberapa informan. Para informan dipilih melalui teknik purposive-snow ball sesuai dengan permasalahan penelitian. Para informan penelitian ini meliputi mereka yang mengetahui handel (pengurus dan anggota handel), mereka yang terlibat dalam struktur pemerintahan nagari (pimpinan nagari dan anak-anak nagari). Sementara data yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan hasil wawancara mendalam serta pengamatan lapangan kemudian diolah dan dianalisa secara deskriptif. Tujuan peneliti ini adalah melihat sejauh mans institusi Handel tetap bertahan menggerakkan roda ekonomi angggotanya agar keluar dari kondisi kekurangan secara ekonomi, terhindar dari ancaman rentenir dan tidak mau terikat dengan lembaga keuangan seperti bank. Di Alahan Panjang ada institusi lokal yang muncul atas inisiatif masyarakat itu sendiri. Inisiatif untuk memberdayakan diri secara ekonomi dengan sasaran usaha tani sebagai basis mata pencaharian masyarakat Alahan Panjang. Selain sisi positif dari handel, ditemukan juga sisi negatifnya yaitu karena Handel hanya diikat atas dasar saling percaya dari para anggotanya dan modal amanah dari para pengurusnya. Akibatnya mungkin saja pada suatu hari nanti, dapat terjadi hilang atau tidak kembalinya uang pinjaman. Selain itu handel lemah dalam segi administrasi dan pencatatan (manajemen administrasi), sehingga sesama ini tidak ada bukti yang cukup kuat untuk melakukan klaim pada anggota. Oleh karenanya modal utama pengawasan antar sesama anggota dan pengurus handel didasarkan pada budaya malu.

Abstrak :
Usaha meringkas pemikiran ekonomi mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi migrasi merupakan suatu hal yang tidak mudah. Seringkali ditemui resiko dimana hal-hal yang relevan untuk dianalisa terabaikan. Hal ini memungkinkan karena aspek-aspek yang mempengaruhi kemungkinan orang untuk pindah tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi saja, namun juga ditentukan oleh faktor-faktor non ekonomi. Demikian pula, migrasi tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan potensi ekonomi daerah asal dan tujuan saja, tetapi terutama ditentukan oleh persepsi individu terhadap perbedaan tersebut dan kondisi lingkungan social ekonomi rumah tangga. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa faktor-faktor apa yang mempengaruhi kemungkinan orang untuk pindah dari Kabupaten ke Kotamadya di Propinsi Sumatera Banat. Dalam hal ini, faktor faktor yang mempengaruhi kemungkinan pindah akan dilihat dari karakteristik individu calon migran itu sendiri, lingkungan sosial ekonomi rumah tangga dan perbedaan potensi ekonomi daerah asal dan tujuan. Secara teoritis dapat dikemukakan bahwa lingkungan daerah mempengaruhi kemungkinan seseorang untuk pindah melalui perbedaan potensi sosial ekonomi daerah asal dan tujuan. Perbedaan potensi sosial ekonomi daerah asal dan daerah tujuan mempengaruhi keinginan seseorang untuk pindah melalui persepsinya terhadap kondisi tersebut. Persepsi ini akan positif bila harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik tinggi di daerah tujuan. Seseorang akan memutuskan untuk pindah ke daerah atau lapangan kerja tertentu bila memberikan penghasilan yang lebih tinggi dari keadaan sebelumnya. Seandainya lapangan kerja yang akan dimasuki oleh calon migran tersebut adalah sektor industri di daerah perkotaan, maka calon migran akan pindah dari sektor pertanian di daerah pedesaan ke sektor industri di daerah perkotaan. Oleh karena itu, variabel-variabel seperti proporsi nilai tambah sektor pertanian dan sektor industri serta pendapatan regional per-kapita merupakan variabel-variabel daerah yang mempengaruhi kemungkinan seseorang untuk pindah. Lingkungan sosial ekonomi rumah tangga mempengaruhi kemungkinan seseorang untuk pindah melalui rekasinya terhadap kondisi sosial ekonomi rumah tangga dimana individu itu berada. Kondisi sosial ekonomi rumah tangga ini di samping dapat dilihat dari status pemilikan tanah seperti yang telah dikemukakan oleh Suharso (1976) juga dapat dilihat dari jumlah anggota rumah tangga dan pendapatan rata rata. Semakin banyak jumlah anggota rumah tangga akan menyebabkan semakin berkurangnya keinginan untuk pindah. Hal ini memungkinkan karena individu (kepala rumah tangga) tidak berani mengambil resiko untuk pindah. Sedangkan makin tinggi pendapatan rata-rata di tempat tujuan akan mendorong keinginan individu untuk pindah. dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu, variabel-variabel seperti jumlah anggota rumah tangga dan pendapatan rata rata merupakan variabel lingkungan sosial ekonomi rumah tangga yang mempengaruhi kemungkinan eseorang untuk pindah. Meskipun lingkungan sosial ekonomi rumah tangga dan perbedaan potensi ekonomi daerah asal dan tujuan mempengaruhi kemungkinan orang pindah, namun semuanya itu tergantung kepada individu dari calon migran itu sendiri. Oleh karena itu, karakteristik umur dan pendidikan merupakan faktor-faktor utama yang mempengaruhi kemungkinan pindah, setelah itu baru ditentukan ke arah mana perpindahan tersebut dilakukan. Hasil temuan emperis membuktikan bahwa migrasi dari Kabupaten ke Kotamadya di Sumatera Barat umumnya bersifat selektif, baik dilihat dari umur maupun pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Kedua hal ini sangat mempengaruhi respon seseorang untuk pindah melalui reaksinya terhadap kondisi sosial ekonomi rumah tangga dan daerah dimana ia berada. Secara umum dapat dikemukakan bahwa perpindahan tersebut dilakukan oleh orang orang relatif muda dan mempunyai tingkat pendidikan relatif tinggi. Keadaan ini tidak jauh berbeda dengan pola migrasi yang terjadi pada beberapa Propinsi lainnya di Indonesia. Indikasi tersebut memperlihatkan bahwa efek dari migrasi dari Kabupaten ke Kotamadya akan menurunkan mutu modal manusia di daerah Kabupaten. Sebaliknya, efek migrasi ini akan meningkatkan mutu modal manusia yang ada di Kotamadya. Kedua hal ini pada gilirannya akan menyebabkan makin tingginya jurang perbedaan antara kualitas manusia antar daerah di Propinsi Sumatera Barat. Hubungan antara pendidikan dan migrasi memperlihatkan bahwa orang orang yang berpendidikan tinggi mempunyai kemungkinan untuk pindah yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan orang-orang yang tidak sekolah dan orang-orang yang tidak tamat sekolah dasar (SD). Hasil pengujian emperis memperlihatkan bahwa kemungkinan orang untuk pindah pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA lebih tinggi bila dibandingkan dengan orang-orang yang tidak sekolah dan orang-orang yang tidak tamat SD. Seandainya tingkat pendidikan tersebut dilihat dari lamanya sekolah, maka (orang-orang yang sekolah selama lebih dari 6 tahun mempunyai kemungkinan untuk pindah yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan orang-orang yang sekolah kurang dari 6 tahun. Hubungan yang negatif antara rasio pendapatan daerah Kabupaten relatif terhadap pendapatan di Kotamadya terhadap kemungkinan pindah memperlihatkan bahwa para migran sangat respon terhadap perbedaan pendapatan ini. Bagaimanapun juga, hubungan tersebut sangat tergantung kepada umur dan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa tingkat pendidikan dan umur seseorang mempengaruhi evaluasinya terhadap perkembangan ekonomi baik di daerah asal maupun di daerah tujuan. Untuk para migran yang relatif muda dan mempunyai tingkat pendidikan yang relatif tinggi mempunyai respon yang relatif berbeda dengan orang orang yang ralatif tua dan mempunyai tingkat pendidikan yang rendah. Dengan kata lain, respon untuk pindah karena adanya perbedaan pendapatan ini mungkin berbeda antara umur dan pendidikan pada kelompok masyarakat tertentu. Hubungan yang negatif antara jumlah anggota rumah tangga dan migrasi memperlihatkan bahwa para migran sangat respon terhadap keadaan jumlah anggota rumah tangga . Hasil pengujian emperis memperlihatkan bahwa jumlah anggota rumah tangga mampu menahan keinginan untuk pindah. Indikasi ini memperlihatkan bahwa bagi migran yang berstatus kepala keluarga mereka tidak berani mengambil resiko untuk pindah karena tanggung jawab terhadap anggota rumah tangga lainnya (istri dan anak anak). Indikasi diatas memperlihatkan bahwa bagaimanapun juga keadaan jumlah anggota rumah tangga juga mempengaruhi evaluasi seseorang terhadap kemungkinan untuk pindah, disamping faktor-faktor lainnya. Hal ini ditunjang pula oleh kondisi social budaya mayarakat minang yang cendrung untuk berpindah dan perpindahan ini tidak hanya dilakukan untuk menghindari ketergantungan kepada anggota rumah tangga yang bekerja tapi juga untuk meningkatkan taraf hidup keluarga secara keseiuruhan. Hal ini diperlihatkan pula oleh hasil temuan dimana pendapatan rata-rata yang diproduksi dari pengeluaran di daerah tujuan mendorong orang untuk pindah. Dengan kata lain makin tinggi pendapatan di daerah tujuan Akan mendorong kemungkinan orang untuk pindah ke daerah tersebut.

Abstrak :
Penelitian terbaru di wilayah Sumatra berhasil menemukan gambar cadas pada beberapa gua dan ceruk di wilayah karst Bukit Bulan, Sarolangun, Jambi. Pada wilayah ini gambar cadas bermotif manusia cukup banyak ditemukan dalam bentuk dan gaya yang beragam. Penelitian ini membahas variasi motif manusia yang ditemukan pada sembilan gua di Situs Bukit Bulan melalui analisis atribut-atribut yang melekat. Selanjutnya, motif manusia dibandingkan dengan motif sejenis dari situs-situs di Sumatra Barat dan Lembah Lenggong, Malaysia. Perbandingan tersebut dilakukan atas pertimbangan kedekatan lokasi dan latar belakang budaya pada ketiga wilayah tersebut. Selain itu, bentuk dan warna motif juga relatif serupa, sehingga memunculkan dugaan bahwa kronologi gambar cadas dengan motif spesifik berupa manusia berasal dari masa yang sama. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan mengenai variasi bentuk dan karakteristik penggambaran motif manusia di Situs Bukit Bulan, termasuk kronologi relatifnya, sehingga dapat diletakkan dalam konteks kebudayaan gambar cadas di Indonesia ...... Recent research in Sumatra has succeeded in finding rock art in several caves and niches in the Bukit Bulan karst area, Sarolangun, Jambi. In this region, rock art with human motifs is present in many shapes and styles. This research discusses the variation of human motifs found in nine caves at the Bukit Bulan region through an analysis of the inherent attributes. Furthermore, the human motif were compared with similar motifs from West Sumatra and Lenggong Valley, Malaysia. The comparisons are made based on the consideration of the proximity of the locations and cultural backgrounds. In addition, the shape and color of the motifs of these three regions are relatively similar, leading to the supposition that the chronology of rock art with specific motifs of humans comes from the same period. This research resulted in conclusions about the shape variation and characteristics of human motifs representation at the Bukit Bulan Region, including relative chronology, to associate their context in Indonesian rock art

Abstrak :

Hak Reproduksi Perempuan pada Masyarakat Matrilinial Minangkabau di Perdesaan Provinsi Sumatra Barat (Studi Kasus Perempuan di Desa Bulakan Tinggi, Kecamatan Perwakilan Situjuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatra Barat)
(Anita Rahrnan, M.Hum dan Dr. Rahayu Surtiati Hidayat)
Program Kajian Wanita, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang posisi perempuan Minangkabau sebagai penerus keturunan dan kemandirian dalam penggunaan hak reproduksinya.

Kerangka pikir yang melandasi penelitian ini adalah perempuan dalam masyarakat Minang yang patriarkal, hak reproduksi perempuan menurut ICPD Kairo Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berperspektif perempuan, studi kasus wanita Minang perdesaan.

Penelitian ini dilakukan di Desa Bulakan Tinggi, Kecamatan Perwakilan Situjuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatra Barat. Subjek penelitian berjumlah sepuluh orang, perempuan penduduk asli Desa Bulakan Tinggi, suku Minang, berusia 15-48 tahun, menikah dengan laki-laki suku Minang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan dalam rumah tangga mempunyai peran besar dalam bidang ekonomi, namun tidak mampu mengambil keputusan yang berkaitan dengan hak reproduksinya. Dengan kata lain, perempuan dalam masyarakat Minangkabau tetap tersubordinasi dalam posisinya sebagai istri karena kuatnya budaya patriarki. Temuan ini membuktikan kebenaran analisis yang ditawarkan oleh feminis sosialis yang menyatakan bahwa perempuan tetap tersubordinasi sekalipun mempunyai peran besar pada sumber ekonomi sepanjang budaya patriarki masih dominan.

---

Reproductive Rights of Matrilineal Society of Minangkabau (Case study of the village of Situjuh, Lima Puluh Kota District, West Sumatra Province). (Anita Rahman, M.Hum and Dr. Rahayu Surtiati Hidayat)
Women Studies Program, Post Graduate, University of Indonesia.

This research aims to describe of Minangkabau women's position as the agent of reproductive having autonomous in using their reproductive rights.

The pattern of thoughts as the based on the research are Minangkabau women's in male-dominated society, their reproductive rights according to ICPD, Kairo. This research use qualitative method in women's perspective approach and implemented in case study.

This research conducted in Rural of West Sumatra Province (Case Study of Woman at Bulakan Tinggi Village, Sub District of Situjuh, Lima Puluh Kota District, West Sumatra Province) in total research subject is 10 persons, the natives of Bulakan Tinggi village, Minang Ethnic, between among 15---48 years old, having gotten married with man from Minang.

The result of the research indicates that women for households play a big role in economic sphere, but, they are not able to make decision on reproductive right. In other words, the woman in Minangkabau society is still being subordinated in their position as wifes because patriach culture is really strong. This fact finding prove the real analysis offered by socialism feminist stating that woman is remain subordinated although having big role in economic resource, when the patriarchal culture still prevail.

Abstrak :
Semenjak tahun 1999 Departemen Kesehatan telah menetapkan berlakunya Sistem Informasi Pendidikan Tenaga Kesehatan (SIPTK) yang dikembangkan dengan komputerisasi. Kegiatan pencatatan dan pelaporan itu dilaksanakan oleh institusi pendidikan Depkes, Pemda, ABM, POLRI dan Swasta dengan koordinasi dengan Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan.

Menurut laporan dari Sidang Tenaga Kesehatan Kanwil Depkes Sumbar tahun 2000, hanya 10 (37 %) institusi yang mengirimkan laporan dan dari yang masuk hanya 80 % komponen laporan yang dapat diisi.

Adapun tujuan penelitian ini untuk memperoleh informasi penyebab tidak tepat waktu dan tidak lengkapnya pelaporan SIPTK di Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan Propinsi Sumbar tahun 2000, yang dilihat dengan pendekatan sistem, yang terdiri dari komponen masukan, proses dan keluaran. Sebagai komponen masukan adalah tenaga pengelola laporan yang dilihat dan (pengetahuan, lama sebagai pengelola, beban kerja), sarana dan biaya. Komponen proses dilihat melalui gambaran pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi, sedangkan komponen keluaran adalah laporan yang tepat waktu dan lengkap.

Penelitian ini dilakukan dengan memakai metoda kualitaif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan diskusi kelompok terarah (DKT), pada kelompok tenaga pengelola laporan SIPTK institusi, dan wawancara mendalam (WM) dengan Direktur dan Ka. Tata Usaha institusi serta Kepala Bidang Tenaga Kesehatan dan Ka. Seksi Kebutuhan dan Informasi Tenaga Kesehatan Kanwil Depkes Propinsi Sumbar.

Dan hasil penelitian ini terlihat tingkat pengetahuan tenaga pengelola masih dirasakan kurang, serta lama bekerja sangat bervariasi dan semua tenaga pengelola mempunyai beban kerja yang rangkap. Sarana komputer dan data yang akan dientri belum tersedia sesuai yang dibutuhkan. Biaya untuk pelaporan SIPTK tersedia dalam dana rutin institusi masing-masing. Pembinaan dan evaluasi belum terlaksana dengan baik.

Untuk terlaksananya laporan SIPTK yang tepat waktu dan Iengkap perlu disosialisasikan tentang laporan SIPTK kepada para penanggung jawab laporan seperti, direktur dan Ka. Tata Usaha Institusi, dan tenaga pengelola sendiri serta pembinaan dan evaluasi yang terstruktur dari direktur institusi. Untuk pihak kanwil diharapkan dapat selalu memberikan umpan balik laporan dan juga diharapkan ada pembinaan yang terjadwal.

---

Analysis of Information System Reporting of Health Manpower Education in Health Manpower Education Institution in West Sumatra Province, 2000 Since 1999 the Health Department have enacted the Information System of Health Manpower Education (ISHME) developed with computerized system. The recording and reporting are performed by the education institution of Health Department, Local Government, Armed Forces, Police of Republic of Indonesia and Private sector with coordination Center For Health Manpower Education.

According to a report from Regional Office of Health Department of West Sumatra in year 2000, only 10 institutions (37 %) of the institution that sent report and only 80 % of the reports component that can be filled.

While the purpose of this research is to obtain information regarding what cause of the lack of punctuality and incompleteness of ISHME reporting in the l Health Manpower Education Institution in West Sumatra Province, 2000 in terms of system approach, that consist of input component, process and output As input component is the personnel that manage thr report in terms of (knowledge, tenure manager, work load), facilities and expance. The process component is seen thorugh description of implementation, guidance and evaluation, while the output component is the timely and complete report

This research is done by using qualitative method, in which the data collection is done by Focused Group Discussion (FGD), within the group of personnel that manage the report of ISHME institution, and in-depth interview (II) with Director and Head of Administration of the institution and head Health Manpower and Head Section of Manpower Vacancy and Information of Regional office of Health Department of West Sumatra.

From this research it can be seen the knowledge level of administration personnel is still lack, and their tenure varried and all of the administration personnel multiple work load. Computer facilities and the enrty of data to are not available according the requirement. The expense for reporting of ISHME is available in the routine fund of each institution. Guidance and evaluation have not implemented properly.

In order to implement the ISHME reporting in timely and complete manner the reporting of ISHME needs to be socialized tar the to people in charge such as director and Head of the Administration Institution, and management, guidance and evaluation personal of the institution. It is expected that the regional office will always provide feedback report and scheduled guidance.

Abstrak :
Dalam melakukan penetapan tarif pelayanan puskesmas selama ini lebih banyak bersifat kira-kira dan pertimbangan faktor politis, sehingga tarif puskesmas yang berlaku saat ini dirasakan tidak rasional. Tarif rasioal yaitu yang berusaha menangkap konsumer surplus. Ada beberapa faktor untuk menentukan tarif rasional antara lain tarif yang ditetapkan berdasarkan tingkat kemampuan dan kemauan membayar masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, tarif pesaing, biaya satuan. Dengan diberlakunya UU. No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka daerah dituntut menggali sendiri pembiayaan untuk kegiatan operasional, puskesmas dalam melaksanakan 18 program pokoknya, membutuhkan biaya yang besar, sementara subsidi dari pemerintah dirasakan tidak mencukupi seiring dengan tuntutan akan mutu layanan puskesmas yang semakin meningkat, salah satu cara adalah dengan melakukan penyesuaian tarif puskesmas, sesuai dengan kebijaksanaan puskesmas swadana, terutama jika dilakukan swadana murni maka perlu dilakukan perhitungan berapa sebenamya tarif pelayanan puskesmas yang harus dibayarkan oleh pelanggannya. Penelitian merupakan analisis deskriptif dengan rancangan Cross Sectional, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap pengunjung puskesmas dalam sebulan terakhir sebelum dilakukan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa distribusi biaya yang dapat disediakan oleh masyarakat untuk setiap kali kunjungan di BP Umum minimum Rp.2.000, maksimum Rp.25.000, rata-rata Rp 9.200, Periksa kehamilan, bayi & anak minimum Rp.2.000, maksimum Rp.20.000, rata rata Rp 9.850, dan bila sakit gigi minimum Rp.3.000, maksimum Rp25.000; rata-rata Rp.10.050, dengan harapan adanya peningkatan kualitas layanan dan selalu diperiksa oleh dokter serta obat yang memadai. Hasil simulasi tarif dibandingkan biaya satuan normatif, tarif pesaing dan ATPI, maka tarif yang dapat direkomendasikan adalah untuk BP Rp 5.000, KIA, Rp 9.000, dan BP Gigi Rp. 12.500. Masyarakat yang tersingkir perlu diberikan subsidi silang, melalui upaya kartu sehat yang pengaturannya ditentukan bersama dengan pemerintah kecamatan dan desa. Puskesmas merupakan pilihan utama masyarakat Lubuk Alung Kabupaten Padang pariaman untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Masalah ini karena biaya puskesmas terjangkau, serta lokasi puskesmas dengan sarana transportasi relatif lancar. ...... In performing the price determination of public health center it is done in an arbitrary and political consideration, So that price of public health center services in is felt no Rational. The rational is price that try to consumer surplus. There are several factors to determine a rational price. One of them is determined based on public ability and willingness to pay for the health service, competitors price, and unit cost. With the ratification of Law No. 22 year 1999 regarding Regional Autonomy, the districts goverment is demanded to explore its own financial sources for its operations. The public health center is performing its 18 major programs needs a large amount of money, while the subsidy from the government is insufficient. While it must improve the quality of its services. So, one of the way to adjust the health community center according to the self-financing policy or pure self-financing is the recalculation of the actual rate of the health community services that must be paid by the customer. This research is a descriptive analysis by using Cross-Sectional method. It user interview to collect data interviview is conducted with visitors of public health center in the last month before the research is done. The result of the research indicates that the cost distribution that can be covered by the people for each visit to General Health Clinic is at minimum of Rp. 2.000; and maximum Rp. 25.000; and average Rp. 9.200.- Mother and children care consultation at minimum of Rp 2.000.- and maximum Rp. 20.000.- and average Rp. 9.850.-, dental health care at minimum of Rp. 3.000.- and maximum Rp. 25.000.-and average Rp. 10.500.- , with the expectation that the quality of service will increase and always examine by doctors with sufficient medicines. The result of price simulation compared to normative unit - cost, the competitor's price ATP1 indicate that the price to be recommended for Health Clinic is Rp. 5.000.-, Mother and Children Health Clinic is Rp. 9.000: and Dental Clinic is Rp. 12.500. The disadvantaged people need to subsidized with cross-subsidy through health card, the arrangement of which can be done with the local government of sub-district and village. The public health center is the main choice of the people of Lubuk Alung, Padang Pariaman district to obtain health services, because the price of public health center reached and its location is accessible with relatively smooth transportation.