Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Welfare state is the goal of KSBSI since its declaration on 25th April 1992. Unions which are members of the ITUC (International Trade Union Confederation) as the basic Social Democracy, their goal must either be welfare state or KSBSI. In other occasion, when Soekarno spoke before court in 1937, he stated that the goal of the proclamation the independence of Indonesia was to build a welfare state. In addition, when the founding fathers declared the 1945 Constitution, they placed welfare state as a state goal for the interest of the peoples. Without the implementation of a welfare state, the welfare of the peoples will never be realized.

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil tentang Telaah terhadap perdebatan antar Fraksi dan proses amandemen pasal 34 UUD'45, tentang peran negara dalam penangan kesejahteraan sosial di dalamnya. Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya ketidak pastian bagaimana sebenarnya pananganan fakir miskin dan anak terlantar di Indonesia, ketidak pastian ini berkaitan dengan ppla institusional dan pola residual dalam penangan kesejahteraan sosial. Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif untuk menghasilkan data-data tentang proses perdebatan dalam amandemen pasal 34 UUD'45, pemilihan informan dengan menggunakan metode purposive sampling meliputi 6 informan dari wakil fraksi dari seluruh 12 fraksi yang ada dan dalam pengumpulan datanya menggunakan tehnik in-depth interview, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi kekaburan dalam penanganan kesejahteraan sosial oleh negara. Kekaburan ini berhubungan bagaimana peran negara, tentang pemeliharaan, bentuk pemeliharan negara dan cara negara dalam penangan kesejahteraan sosial. Konsep tentang negara kesejahteraan sangat penting disini karena dalam pembahasan selalu berhubungan dengan sistem jaminan sosial, jaminan kesehatan dan penyediaan fasilitas umum oleh negara. Kepada siapa pelayanan kesejahteraan sosial itu diberikan merupakan hal yang sangat penting, apakah difokuskan untuk fakir miskin dan anak terlantar atau untuk seluruh masyarakat, hal ini penting karena akan menyangkut pola institusi atau pola residual dalam penanganan kesejahteraan sosial, dan dalam hal ini terjadi kekaburan karena negara tidak memberikan kejelasan tentang pola penanganan fakir miskin dan anak terlantar.

Abstrak :
Migrasi tenaga kerja ke luar negeri, merupakan program pemerintah Indonesia untuk mengatasi kesenjangan dalam memperoleh pekerjaan di dalam negeri, masalah pengangguran dan juga keadaan ekonomi yang diperburuk dengan krisis global yang terjadi pada tahun 1997 lalu. Peran pemerintah Indonesia sebagai pembentuk kebijakan memberikan tiga perlindungan pada TKW. Mekanisme penanganan kasus dengan pemberlakuan moratorium yang belum efektif dalam menangani kasus. Cara pemerintah dalam memberikan edukasi pada calon TKW, keluarga dan agen yang dilakukan secara gradasi.

---

Labor migration abroad, a government program for Indonesia to address the gap in gaining employment in the country, the problem of unemployment and the economic situation aggravated by the global crisis which occurred in 1997. The role of Government Indonesia as a shaper of policy provides three protection on TKW. The mechanism of handling cases with the enactment of the moratorium that has not been effective in dealing with the case. How Governments in providing education to the aspiring agent, family and TKW was done in gradations.

Abstrak :
Responsibilities of the state to its citizens must and will grow, and not diminish " (Isaiah Berlin) . economic crisis that has happened in the United States of America (USA) in mid of year 2007 to 2008 is a kind of repetition back to the year of 1929 - 1940.....

Abstrak :
ABSTRAK
Welfare systems in South Korea, Japan, and Taiwan were traditionally geared towards economic growth and productivity, rather than focusing on social rights. However, with increasing social policy commitments and migratory inflows in recent years, questions of who is deserving what in redistributive terms are increasingly relevant for these welfare latecomers, as it has been the case for European welfare states. By connecting discourses on social citizenship in East Asia to broader theoritical debates, this study aims to provide some conceptual instruments for a deeper analysis of social rights in this region in the face of increasing immigration trends. it is suggested that the lack of a differentiation between the ideas of status, identity, and social rights may lead to an ethnocentric understanding of social citizenship, which ill fits with the human rights perspective.

Abstrak :
ABSTRAK Bank sentral dalam ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang mendukung pencapaian kesejahteraan sosial masyarakat atau social welfare sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi negara Indonesia yaitu UUD 1945, secara kelembagaan disebutkan dalam UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Salah satu tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mendukung pencapaian tujuan bernegara sebagai welfare state, yaitu tugas dan wewenang di bidang moneter tereduksi dan terkendala dengan pengalihan wewenang memperoleh data dan informasi dari bank melalui kewajiban menyampaikan laporan bank kepada Bank Indonesia melalui pemberlakuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji mengenai mengapa data dan informasi bank diperlukan dalam pelaksanaan wewenang Bank Indonesia di bidang moneter dan bagaimana Bank Indonesia melaksanakan kewenangan di bidang moneter pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Konsep negara hukum dan negara kesejahteraan (welfare state), serta kewenangan lembaga publik menjadi dasar dalam penelitian ini yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan, keputusan hukum, pendapat para sarjana dan hasil penelitian yang terkait dengan kedudukan, wewenang, dan tugas yang terkait dengan bank sentral. Hasil penelitian menunjukkan koordinasi antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan yang telah dilakukan melalui pembuatan keputusan bersama tentang kerjasama dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan merupakan upaya yang diperlukan antara lain dalam rangka memenuhi data dan informasi bank yang diperlukan Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang di bidang moneter. Dalam penerapan keputusan bersama tersebut masih terdapat isu yang perlu diselesaikan antara kedua lembaga. Jaminan atas pelaksanaan wewenang Bank Indonesia sebagai bank sentral yang secara kelembagaan disebutkan dalam konstitusi dan Undang-Undang memerlukan dukungan dan komitmen dari negara untuk memberikan kepastian bagi pelaksanaan wewenang Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan wewenang di bidang moneter untuk mendukung pencapaian tujuan bernegara sebagaimana diatur dalam konstitusi.

---

ABSTRACT Central bank in the state administration of Indonesia is a state institution which supports the nation to achieve community's social welfare as defined in the Constitution of Indonesia, namely The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia, mentioned institutionally in the Constitution and regulated further in Act Number 11 Year 1999 on Bank Indonesia which had been amended several times with the latest being Act Number 6 Year 2009. One of the tasks and authorities of Bank Indonesia as the central bank in supporting the nation to achieve the purpose of the State as a welfare state, namely the duties and authorities in monetary sector, have been reduced and constrained with the transfer of authority to obtain banks' data and information - through the obligation of banks to submit report to Bank Indonesia - through the enactment of Section 69 of the Act Number 21 Year 2011 on The Financial Service Authority. In line with this, research needs to be done in order to investigate as to why banks' data and information are needed in the enforcement of the authority of Bank of Indonesia in the monetary sector and how Bank Indonesia carry out its authority after the enactment of the Act Number 21 Year 2011 on The Financial Service Authority. The concept of a State of law and welfare state as well as the authority of public institution form the basis of this study using the doctrinaire approach method by analyzing the regulations, legal decisions, opinions of scholars and research results related to the position, authority, and duties related to the central bank. The research results show that coordination between Bank Indonesia and The Financial Service Authority which has been accomplished through the reaching of a joint decision on cooperation and coordination in order to support the implementation of the tasks of Bank Indonesia and the Financial Service Authority is an effort that is required among other things in order to satisfy the banks' data and information required by Bank Indonesia in carrying out its duties and authorities in the monetary sector. In the implementation of the joint decision there are still issues that need to be resolved between the two institutions. To warrant the enforcement of the authority of Bank Indonesia as the central bank mentioned institutionally in the Constitution and the legislation requires the support and commitment of the State to provide certainty for the enforcement of Bank Indonesia's authorities in order to implement the monetary authority and furthermore to support the nation to achieve the purpose of the State as set forth in the Constitution.

Abstrak :
Negara-negara Nordik adalah sekelompok negara yang dianggap sukses membangun negaranya. Di tiga area kajian ilmu Hubungan Internasional, yakni Politik-Keamanan, Ekonomi-Politik, dan Sosial-Budaya, negara-negara Nordik tidak luput dari posisi puncak indikator keberhasilan. Dalam praktiknya, negara-negara Nordik ini menganut gagasan pembangunan welfare state model Nordik. Meski welfare state model Nordik sudah berhasil memajukan negara-negara Nordik, gagasan ini belum mendapat perhatian serius dalam literatur-literatur ilmu Hubungan Internasional. Tulisan ini mengkaji bagaimana literatur melihat faktor-faktor penunjang kesuksesan gagasan pembangunan welfare state model Nordik. Literatur berpendapat bahwa kesuksesan welfare state model Nordik didukung oleh dua faktor yang berbeda, yakni karakteristik masyarakat yang muncul secara alamiah dari masyarakat, dan kebijakan institusional yang dipengaruhi secara signifikan oleh negara. Dalam praktiknya, kedua faktor ini tidak terpisah secara eksklusif, melainkan memengaruhi satu sama lain memperkuat keunikan welfare state model Nordik itu sendiri. Menggunakan metode taksonomi, pemetaan literatur dilakukan berdasarkan dua faktor tersebut. Kajian literatur menemukan adanya lima karakteristik masyarakat Nordik dan empat kebijakan institusional khas negara Nordik yang menunjang kesuksesan welfare state model Nordik. Lima karakteristik masyarakat Nordik tersebut adalah solider, percaya pada negara sebagai solusi masalah sosial, memiliki kesamaan pandangan ideasional, dan egaliter. Sedangkan empat faktor kebijakan institusional khas negara Nordik yang ditemukan dalam literatur adalah dekomodifikasi hak sosial, pajak progresif, collective bargaining antar aktor, dan aktif mengadvokasi perdamaian dan pembangunan di tingkat internasional. Berdasarkan kajian literatur, perspektif literatur tampak masih kuat akan bias Barat. Hal ini menjadi salah satu celah riset utama, selain celah riset lainnya seperti kajian mendalam tiap-tiap faktor dan kajian komparatif penerapan gagasan welfare state model Nordik di negara-negara non-Nordik. ......Nordic countries are considered successful in their developmental programs. In the three areas of International Relations studies, namely Political-Security, Political Economy, and Socio-Cultural, the Nordic countries oftenly gets better scores than the rest of the world. In practice, these Nordic countries adhere to the Nordic model of Welfare State development ideas. Although the Nordic model of Welfare State has succeeded in advancing Nordic countries, this idea has not received serious attention in the International Relations literature. This paper examines how the literature captures the factors supporting the success of the Nordic model Welfare State development ideas. Literature argues that the success of the Nordic model of Welfare State is supported by two different factors, namely the characteristics of society that arise naturally from the people, and institutional policies that are significantly influenced by the state. In practice, these two factors are not exclusively separated, but instead influencing one another to strengthen the uniqueness of the welfare state of the Nordic model itself. Using the taxonomic method, literature mapping is based on these two factors. Literature finds five characteristics of the people of Nordic and four unique Nordic states institutional policies that support the Nordic model of Welfare State. The five characteristics of the people of Nordic are solidarity, trusting the state as a solution to societal problems, having similar ideational views, and egalitarian. Whereas the four Nordic institutional policies factors found in the literature are decommodification of social rights, progressive taxes, collective bargaining between actors, and actively advocating for peace and development at the international level. Based on the literature examined, the literature perspective seems to be still strong in Western bias. This has become one of the main research gaps, in addition to other research gaps such as an in-depth study of each factor and a comparative study of the application of Nordic model of Welfare State ideas in non- Nordic countries.