Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Cina sebagai negara yang terluas wilayahnya di Asia, terus melakukan terobosan politik maupun ekonomi. Termasuk di dalamnya pembangunan militer dan moderenisasi persenjataan militer guna mempertahankan kedaulatan negaranya. Peningkatan pembangunan militer Cina mengundang banyak perhatian disertai dengan rasa kekhawatiran negara-negara Asia Timur maupun Asia Tenggara akan kemungkinanan Cina muncul sebagai negara adikuasa baru di bidang militer di kawasan Asia. Kekhawatiran tersebut tidak hanya dad negara-negara Asia semata melainkan negara Amerika Serikat ikutserta di dalamnya, sehingga strategi yang dijalankan Amerika Serikat adalah melakukan penyeimbangan kekuatan militer Cina dengan menghadirkan armada kapal-kapal perang Amerika Serikat di parairan Jepang dan Korea Selatan yang semata untuk membatasi ruang gerak Cina khususnya di kawasan Asia Timur. Hipotesis : "Jika peningkatan pembangunan militer RRC bertujuan membangun kekuatan regional utama di Asia Timur, maka strategi Amerika Serikat di Asia Timur diarahkan untuk memperkuat aliansi kerjasama dengan negara-negara Asia Timur, ditandai dengan adanya dukungan dari Jepang dan Korea Selatan terhadap peningkatan peranan Amerika Serikat di Asia Timur". Hasil uji hipotesis dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, bahwa pembangunan militer Cina telah mengundang perhatian serius dari Amerika Serikat terutama setelah Cina berhasil melakukan uji coba nuklirnya di Pasifik Selatan, sehingga Amerika Serikat merasa perlu untuk memperkuat aliansi kerjasama pertahanan dan keamanan di Asia Timur dengan negara sekutunya yaitu Jepang dan Korea Selatan, Berta menjadikan Taiwan sebagai wilayah satelit Amerika Serikat untuk memantau kekuatan militer Cina. Berdasarkan uji hipotesis, dapat menarik kesimpulan bahwa, strategi Amerika Serikat di kawasan Asia Timur pada umumnya masih mempertahankan status quo yaitu membendung kemungkinan meluasnya pengaruh militer Cina di Asia Timur, menyadari kenyataan tersebut, Amerika Serikat merasa perlu untuk membangun strategi guna membatasi ruang gerak Cina di kawasan Asia Timur bersama-sama dengan Jepang dan Korea Selatan.

---

Chinese as wide state of its region in Asia, continue to conduct economic and also political breakthrough. Including in it development of and military of modernism military weaponry utilize to maintain sovereignty of state. Make-up of development of Chinese military invite many focus accompanied felt care of Asian nations of East and also South-East Asia of Chinese forever emerge as state of main new in military area in Asian area. The Care do not only from Asian nations of eye but United States state take part in, so that run by strategy is United States is to do compensating of strength of Chinese military by attending United States battleships armada in Japan sea and South Korea which is eye to limit room move Chinese specially in Asian area of East "Hypothesis If make-up of development of military of RRC aim to develop strength of especial regional in Asia East, hence United States strategy in Asia East instructed to strengthen cooperation alliance with Asian nations of East, marked with existence of support of Japan and South Korea to make-up of role of United States in Asia East". Result of hypothesis test by using method research of analytical descriptive, please find that development of Chinese military have invited serious attention of United States especially after Chinese made a success of its nuclear test-drive in Pacific South, so that United States feel important to strengthen defense cooperation alliance and security in Asia East with ally state that is Japan and South Korea, and also make Taiwan as United States satellite region to watch strength of Chinese military. Pursuant to hypothesis test, can conclude that, United States strategy in Asian area of East in general still maintain status quo that is barricading possibility the wide of influence of Chinese military in Asia East, realizing the fact, United States feel important to develop strategy utili2e to limit room move Chinese in Asian area of East together with Japan and South Korea.

Abstrak :
Teknologi persenjataan Indonesia, khususnya teknologi Alutsista masih memiliki banyak ketertinggalan dibanding negara maju. Karenanya, pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Indonesia umumnya dilakukan melalui pengadaan pembelian dari luar negeri. Alih teknologi adalah sebuah mekanisme perolehan teknologi yang berpotensi meningkatkan kemandirian teknologi Indonesia di kemudian hari, namun pengaturannya di Indonesia masih belum cukup mendukung perwujudan kemandirian teknologi Indonesia. Dalam tulisan ini penulis akan mencoba untuk membedah pengaturan mengenai alih teknologi di Indonesia khususnya dalam konteks pengadaan Alutsista dengan menggunakan proyek kerja sama pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X antara Indonesia dengan Korea Selatan sebagai variabel yang dianalisis, mengingat program ini adalah program pengembangan pertama untuk pesawat tempur yang melibatkan Indonesia dari proses awalnya. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan- bahan kepustakaan serta wawancara. Temuan yang akan disampaikan dalam penelitian ini adalah aspek-aspek yang harus diperhatikan ketika Indonesia hendak melakukan alih teknologi khususnya dalam pengadaan Alutsista dan sebuah usulan untuk memberi prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan alih teknologi pada umumnya dengan melibatkan lembaga pendidikan tinggi serta unit-unit penelitian dan pengembangan untuk memaksimalkan daya riset teknologi dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara yang mandiri dalam mengembangkan dan mengelola teknologi. ...... Indonesian weapons technology, especially Weaponry System rsquo s Primary Equipments WSPE technology still has a lot of backwardness compared to developed countries. Therefore, the procurement of the Main Equipment of Indonesian Weapon System is generally done through the procurement purchasing from abroad. Technology transfer is a technology obtaining mechanism that has the potential to increase Indonesia 39 s technological independence in the future, but its arrangement in Indonesia is still not enough to support the realization of Indonesia 39 s technological independence. In this research the author will try to dissect the arrangement of technology transfer in Indonesia especially in the context of procurement of WSPE by using cooperation project of development of KF X IF X fighter aircraft between Indonesia and South Korea as variables analyzed, considering this program is a fighter aircraft development program which the first to involve Indonesia from its initial process. The research method in writing this thesis is juridical normative research with qualitative approach, and using library materials and interview. The findings to be presented in this study are aspects that must be considered when Indonesia wants to transfer technology especially in the acquisition of WSPE and a proposal to give basic principles for the implementation of technology transfer in general by involving educational institutions and R D units to maximize the capacity of technology research in order to realize Indonesia as an independent country in developing and managing technology in the future.

Abstrak :
Tesis ini meneliti tentang hambatan yang dihadapi negara anggota ASEAN Defense Industry Collaboration ADIC dalam membentuk platform persenjataan. Dalam menganalisis hambatan tersebut tesis ini ldquo;meminjam rdquo; variabel Revolution in Military Affairs RMA yaitu teknologi, doktrin, dan organisasi militer yang didasari oleh ancaman terhadap masing-masing negara anggota ADIC. Hal ini dilakukan untuk memperlihatkan karakteristik militer masing-masing negara anggota ADIC. Kaitannya dengan penelitian ini adalah bagaimana karakteristik militer mempengaruhi penentuan platform persenjataan yang akan dibangun dalam ADIC. Analisis tersebut memberikan hasil bahwa antarnegara anggota ADIC tidak memiliki common ground dalam menentukan jenis platform persenjataan. Oleh karena itu, jika merujuk kepada doktrin, teknologi, dan organisasi militer yang ada, maka kerja sama ADIC diasumsikan tidak akan berjalan secara efektif, sehingga dibutuhkan satu kebijakan dari keempat negara ADIC. Tujuan kebijakan tersebut adalah untuk menjembatani berbagai perbedaan yang ada, sehingga sangat dibutuhkan keputusan bersama diantara negara-negara anggota ADIC. ......This Thesis is a study of the impediments to The ASEAN Defense Industry Collaboration ADIC in determining its weapons platforms. In analyzing the impediments, this thesis refers to the concept of Revolution in Military Affairs RMA which formulates that the technology, doctrine, and military organization which are influenced by each member of ADIC. The RMA is a useful concept for portraying the military characteristics of each member. The casuality that constructed in this research is between the doctrinairy, technological, and organizational features of military and weapons platform determination in ADIC. This thesis finds that there is no common ground in determining weapons platforms held by members of ADIC. There is discrepancy in existing technology, doctrine, and military organization among member of ADIC and it creates a strong impediment to determine of weapons platforms without stronger collaboration and setting tangible policy aims to solve common ground absence, ADIC will not go effectively.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam menjaga kedaulatannya, Indonesia membutuhkan kekuatan militer yang dapat digunakan untuk melindungi dan mengendalikan wilayahnya yang luas. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia mencoba membangun kekuatan militernya melalui Rencana Strategis Minimum Essential Force MEF . MEF sendiri dibagi menjadi beberapa tahap dalam proses pencapaiannya yaitu tahap I 2009 ndash; 2014 , tahap II 2015 ndash; 2019 , dan tahap III 2020 ndash; 2024 . Namun, proses pencapaian MEF, khususnya MEF tahap II, mengalami hambatan. Hal tersebut terlihat pada kurang terpenuhinya anggaran pertahanan dan pengadaan persenjataan dari target MEF tahap II. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menganalisis faktor yang menghambat pencapaian target MEF tahap II. Dalam menjelaskan hal tersebut, penelitian ini akan menggunakan kerangka analisis strategic culture yang terdiri dari variabel sejarah dan geografi. Lebih lanjut, kedua variabel tersebut terbagi menjadi beberapa indikator yang akan menjadi penjelasan faktor penghambat pencapaian target MEF tahap II. Faktor penghambat dari variabel sejarah itu sendiri termasuk terdapatnya dominasi TNI AD dan banyaknya persenjataan darat, terdapatnya persepsi ancaman internal, serta kecenderungan TNI yang berpolitik. Kemudian, faktor penghambat dari variabel geografi ialah besarnya beban wilayah yang harus dilindungi oleh Indonesia, serta anggaran pertahanan yang kurang mencukupi. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam mengatasi permasalahan pencapaian target MEF.

---

ABSTRACT<>br> In maintaining its sovereignty, Indonesia needs military power to protect and control its large territory. Based on that reason, Indonesia has tried to build its military power through strategical plan called Minimum Essential Force MEF . The MEF itself is divided into some phases which includes phase I 2009 ndash 2014 , phase II 2015 ndash 2019 , and phase III 2020 ndash 2024 . However, the accomplishment of MEF, especially MEF phase II, is hampered because of some obstacles. The unfulfilled defense budget and weaponry procurement are the prove of those obstacles. Therefore, this paper attempts to analyze the factor which hamper the accomplishment of MEF phase II. To explain that, this paper uses strategic culture analytical framework which composed by history and geography variables. Furthermore, these variables will be divided into some indicators that act as the hampering factor. The hampering factors from history variable includes the dominance of TNI AD Indonesian Army and high quantities of land weaponry, the perception of internal conflict, and the tendency of TNI Indonesia National Army involvement in politics activity. Then, the hampering factors from geography variable are the burden of territory that needs to be protected by Indonesia, and insufficient defense Budget. In the end, this paper is expected to give recommendation to policy makers to resolve the problem of MEF phase II accomplishment.