Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAir merupakan salah satu sumberdaya alam yang mempengaruhi kehidupan hajat hidup orang banyak. Air sungai yang letaknya jauh dari aktivitas manusia umumnya tidak mengalami pencemaran, sedang yang dekat dengan aktivitas manusia cenderung mengalami pencemaran. Sungai di Jakarta cenderung mengalami pencemaran sebagai akibat langsung dari pertambahan jumlah penduduk, laju pembangunan, pertambahan jumlah industri dan kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut mengakibatkan peningkatan jumlah limbah yang sebagian dibuang ke sungai sehingga berakibat menurunnya kualitas air sungai.Untuk menanggulangi masalah tersebut pada tahun 1989 Pemerintah DKI Jakarta mencanangkan Program Kali Bersih (Prokasih) yang mengikutsertakan peranserta industri, salah satu sasaran Prokasih di DKI Jakarta adalah Sungai Ciliwung.Prokasih juga mendapat dukungan dari Gerakan Ciliwung Bersih (GCB) suatu gerakan yang beranggotakan Lembaga Swadaya Masyarakat., perguruan tinggi, swasta dan mahasiswa yang peduli terhadap air bersih oleh karena itu GCB merupakan bagian terpadu dalam Prokasih DKI Jakarta.Prokasih di DKI Jakarta dinilai berhasil oleh Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dalam mencapai tujuannya yaitu menurunkan atau mengurangi jumlah zat pencemar yang masuk ke sungai yang ditargetkan dalam Prokasih. Keberhasilan tersebut salah satunya berkat adanya peran serta industri sebagai peserta Prokasih.Tesis ini bertujuan meneliti tentang hasil pera serta industri dalam Prokasih di DAS Ciliwung DKI Jakarta, tingkat peranserta, masalah pokok yang mempengaruhi tingkat peranserta serta perbedaan peranserta dan perbedaan masalah yang mempengaruhi tingkat peranserta antara industri dengan kategori PMA, PMDN dan Non-Fasilitas.Peranserta industri yang diteliti dibatasi pada keikutsertaan industri dalam : (1) penurunan kadar BOD, COD, SS dan pH air,(2) pemantauan proses produksi dan limbah yang dihasilkan, (3) pendidikan dan penyuluhan bagi karyawan di bidang lingkungan,(4) penghijauan di sekitar lokasi pabrik.Penelitian menggunakan metode survai dengan alat bantu kuesioner, jumlah industri yang disurvai direncanakan 75% dari seluruh peserta Prokasih tahun 1989 dan 1990 yang seluruhnya berjumlah 53 industri.Berdasarkan penelitian awal jumlah industri yang menghasilkan limbah cair hanya 38 buah, sehingga jumlah sampel ditetapkan 27 buah industri yang dikelompokan berdasarkan kategori perusahaan: Penanaman Modal Asing (PMA) 6 buah, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 16 buah dan Non Fasilitas 5 buah. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara acak distratifikasi (stratified random sampling).Hasil peranserta perusahaan industri dalam Prokasih selama dua tahun, pada penelitian ini dibagi menjadi 4 bidang yaitu :(1) Untuk menurunkan SOD, COD, SS dan pH air, telah dibangun Unit Pengolahan Limbah sebanyak 26 buah atau 96,3% dari seluruh responden, (2) Pemantauan proses produksi dan limbah yang dibasilkan telah dilakukan oleh 88,8% dari seluruh industri yang disurvai, (3) Pendidikan dan penyuluhan bagi karyawan di bidang lingkungan, telah dilakukan oleh semua industri, (4) Penghijauan di sekitar lokasi pabrik dilakukan oleh hampir semua industri, satu industri tidak melaksanakan karena tidak tersedianya lahan.Hasil penelitian menunjukkan 22,2 % dari seluruh industri tingkat peransertanya tinggi, 70,4 % industri tingkat peransertanya sedang dan 7,4 % tingkat peransertanya rendah. Kondisi peranserta perusahaan industri tersebut dapat dinilai cukup baik.Dari penelitian terungkap bahwa tidak terdapat hubungan yang kuat antara tingkat peranserta dengan kategori perusahaan (PMA, PMDN dan Non-Fasilitas). Hal ini ditunjukkan dengan angka tingkat hubungan yaitu r = 0,31 atau sangat lemah. Juga tidak terdapat perbedaan tingkat peranserta antara PMA, PMDN dan Non-Fasilitas yang ditunjukkan dengan Khi Kuadrat hitung < dari Khi Kuadrat tabel (X 2 (0,05) 4= 2,472 < 9,488)Masalah pokok yang mempengaruhi tingkat peranserta tidak dapat terungkap secara jelas, namun jumlah industri yang merasa ada masalah dalam melaksanakan kegiatan Prokasih adalah sebagai berikut: (1) Kesulitan dalam cara penurunan HOD, COD, SS dan pH air dialami satu industri, (2) Masalah pemilihan teknologi yang tepat dan ekonomis dalam pemantauan proses produksi dan limbah yang dihasilkan dialami 7 industri, (3) Pendidikan dan penyuluhan bagi karyawan di bidang lingkungan tidak ada masalah, (4) Dalam penghijauan di sekitar pabrik ada 15 industri mengalami kesulitan diantaranya dalam penyediaan lahan, perawatan dan pemilihan jenis pohon.Untuk tingkat peranserta sedang dan tinggi terdapat perbedaan jumlah perusahaan industri dengan status PMA, PMDN dan Non-Fasilitas, sedangkan pada tingkat peranserta rendah tidak terjadi perbedaan jumlah karena seluruhnya PMDN.Ada perbedaan banyaknya masalah dan permasalahan yang dihadapi oleh industri dengan kategori perusahaan PMA, PMDN dan Non-Fasilitas.

---

ABSTRACT

Water is one of the natural resources influencing the lives of many people. The river water one located far away from people's activities usually is not so much polluted, but those located near them is. Rivers in Jakarta mostly directly polluted as a direct impact of rapid population growth, development effort, an increasing number of industries and economic activities. This condition resulting in the increase of the amount of waste with partially dumped into the rivers which causes the decrease of the quality of the river water.

To overcome this problem, the Government of the Capital City of Jakarta at 1989 has launched redundant Program Kali Bersih or Clean River Program, includes the participation of industrial, one of the purpose DKI Jakarta's Prokasih is Ciliwung river..

Prokasih is also supported by Gerakan Ciliwung Bersib (GCB) a movement whose members are Non Government Organization, colleges, private sector, student who care about clean water, therefore GCB is an integrated part in DKI Jakarta 's Prokasih﷓

The Prokasih program of the Jakarta special province considered as a success by the Minister of State for Population and the Environment, in achieving the target, though the decrease and in reducing the total amount of pollutant dumped into the rivers, as it has been targeted in Prokasih. The success has been achieved particularly because of the participations industrial in this program.

This thesis was written to analyze the results of the industrial participation in the program in DAS Ciliwung DKI Jakarta, the rates of participation and the primary issues facing the companies which influence the rate of participation among the 3 categories: Foreign Investment, Domestic Investment and Non-Facilitated.

The industrial participation is observed limited to their participations in implementing: (1) The decrease in the amount of 9OD, COD, SS and the pH of the water, (2) The monitoring of production process and the waste production, (3) The education and counseling on environmental science for employees, (4) The a forestation program around the plant area.

The study has required the survey method using questionnaires. The total industrial plants observed covered about 75* of all 1989 and 1990 Prokasih program participants the totality 53 industries.

From 38 industries producing liquid waste according to the pre-study, only 27 industries were observed as samples within 3 categories: 6 Foreign Investments, 16 Domestic Investments and 5 Non-Facilitated. Sample was chosen using the stratified random sampling.

The results of the participation in Prokasih program in 27year time, in this study the provided 4: (1) There are 26 or 96,3% of all respondents have waste treatment plants to decrease BOD, COD, 5S and the pH of the water, (2) The monitoring of production process and the waste produced have been done by 80,8* of all surveyed industrial companies, (3) Education and counseling of environmental science for the employees has been done by all surveyed industrial companies, (4) The a forestation program around the plant area has been done by all participants, only one has not done it because of the lack of space.

Considering that 22,2* of all companies categorized good participation, 70,4* of all companies are categorized having average and 7,4* categorized lower participation. The participation condition companies in the Prokasih program have proven a success.

From the study it is understood that there is no correlation between the rate of participation and the company's category. This is proven by the weak correlation, r = 0.31. The differences in the rate of participation among those companies are not proven, since the value of the computed Khi Square is less than the value found in the Khi Square table.

The primary issues which influence the rate of participation cannot be found clearly, however, some companies feel that problems facing them subjectively in Prokasih program are: (I) The difficulties to decrease system BCD, COD, SS and pH of the water was felt by one industrial, (2) The problem in choosing the right technology and economically on monitoring the production process and the waste produced was felt by 7 industries, (3) All participants had no problem in education and counseling on environmental science for the employees, (4) The difficulty in a forestation around the plant area was felt by 15 industries such as in space supply, maintenance and choice of trees.

Foreign Investment, Domestic Investment and Non-Facilitated showed differences in the rate of participation (good and average), while for poor participation there was no differences since all were Domestic Investment.

There are differences in the number variety of problems facing those companies within each category."

"Baku mutu yang lebih longgar dan seringkali lebih murah serta lebih realistis bagi negara berkembang mengandung resiko lebih tinggi terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sehingga sedikit para pembuat keputusan yang mau merekomendasikan tingkat resiko yang lebih tinggi daripada yang digunakan negara industri (maju).Dengan pertimbangan bahwa negara maju tidak memulai program perlindungan lingkungan mereka dengan standard seperti saat ini, maka seharusnya negara berkembang tidak perlu menetapkan baku mutu seketat negara maju saat ini.Evolusi suatu negara dari negara berkembang menjadi negara maju memperihatkan pola bahwa meningkatnya kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonomi negara tersebut diikuti dengan bertambah ketatnya baku mutu lingkungan negara tersebut. Dengan demikian apabila suatu negara memiliki nilai kondisi kesehalan masyarakat dan sosial ekonomi yang sama dengan negara lain maka nilai baku mutu lingkungan kedua negara tersebut akan sama. Lohani (1993) meneliti mengenai indikator dalam penentuan baku mutu lingkungan. Indikator tersebut adalah Angka harapan hidup (X1), Angka Kematian Bayi (X2), Angka Kematian Akibat TBC dan Kanker (X3), Angka Kematian Akibat Typhus dan Paralyphus (X4), Laju Pertumbuhan Penduduk (X5), GNP perkapita (X6), Aset per kapila (X7), Upah Buruh Mingguan (Xs), Konsumsi Listrik per Kapita (Xs), dan Jumlah Pegawai Negeri (X1o). Dalam penelitian ini indikator (X1) sampai (X4) dikelompokkan sebagai kondisi kesehalan masyarakat dan indikator (Xs) sampai (X1o) dikelompokkan sebagai kondisi sosial ekonomi.Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai: (1) Berapa nilai baku mutu lingkungan di Indonesia yang sesuai dengan kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya bila dibandingkan dengan negara lain yang lebih maju? (2) Apakah baku mutu yang ditetapkan di Indonesia terlalu ketat bila dihubungkan dengan kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya? Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) membandingkan baku mutu air permukaan antara beberapa negara Asia Tenggara yang memiliki kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya sama dengan kondisi Indonesia pada tahun 1999 dan 2000 (berdasarkan PP No. 20 tahun 1990 dan PP No. 82 tahun 2001), mengkaji ketat atau tidaknya baku mutu lingkungan di Indonesia bila dihubungkan dengan kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya. Untuk mencapai tujuan tersebut metode penelitian terbagi dalam lima tahapan yakni (1) melihat hubungan antara baku mutu dengan indikator penentuan baku mutu berdasarkan penelitian Lohani (1993) (2) menentukan negara pembanding (3) menentukan tahun acuan (4) membandingkan baku mutu air permukaan (5) mengkaji baku mutu air permukaan di Indonesia. Penelitian ini bersifat ex post facto tipe korelasional dengan menggunakan perbandingan antara indikator penentuan baku mutu lingkungan di Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa lalu. Variabel terikat yang digunakan adalah baku mutu air permukaan. Sementara data yang digunakan adalah data kuantitatif dan runtun waktu dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan seperti Recent trends in Health Statistics in Southeast Asia 1974-1993, Key indicators of Asia Development Bank 1970-2000, dan Yearbook of Labour Statistics 1974-1993.Hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Perbandingan baku mutu lingkungan di beberapa negara akan sama apabila kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya sama (2) Baku mutu lingkungan yang ditetapkan di Indonesia terlalu ketat bila dibandingkan kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya. Dengan menggunakan data penelitian dari Lohani dan dianalisis dengan SPSS versi 10.0. hasil penelitian memperlihatkan bahwa 48% perbedaan dalam penentuan batas baku mutu disebabkan oleh indikator penentuan baku mutu diatas. Dengan menggunakan interval kepercayaan sebesar 70%, indikator kematian akibat TBC dan kanker serta kematian akibat typhus dan paratyphus tidak signitikan, selain nilai korelasinya juga lemah (r c 0,5). Penelitian ini tidak secara khusus ditujukan untuk mendapatkan hubungan antara baku mutu dengan indikalor penentuan baku mutu, akan tetapi dibatasi untuk memperlihatkan bahwa indikalor tersebut cukup signilikan untuk digunakan sebagai perbandingan. Hasil uji hipotesis adalah sebagai berikut (1) hipotesis dapat diterima sebesar 64,29%, yang berarti bahwa baku mutu air permukaan di Indonesia sama dengan baku mutu air permukaan negara-negara di Asia Tenggara, (2) 55,56% dari baku mutu yang diterima oleh uji hipotesis diatas adalah lebih ketat, yang berarti bahwa baku mutu yang ditetapkan di Indonesia ketat bila dihubungkan dengan kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya. Sedangkan baku mutu Indonesia tersebut adalah serupa dengan baku mutu negara Malaysia (antara tahun 1976-1977), Philipina (antara tahun 1990-1992), Singapura (antara tahun 1978-1981) dan Thailand (antara tahun 1990-1991).Berdasarkan analisis pengujian hipotesis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:Baku mutu di Indonesia bila dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara sudah sesuai dengan kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya.Penentuan batas baku mutu air permukaan di Indonesia lebih ketat bila dihubungkan dengan kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya.

---

Lower and often cheaper, and as a consequence more realistic environmental standards for developing countries involve higher risks to the environment and public health. Therefore, few environmental policy makers are willing to recommend higher risk levels than used in developed countries.

Developed countries did not begin their environmental protection by applying high standards as using now. Therefore developing countries do not have to apply standards as high as developed countries do.

The evolution of a country from developing to developed country shows a pattern that the improvement of its public health and socio-economic conditions are followed by higher allowable limits of environmental quality standards.

Consequently, countries that have similar public health and socio economic conditions will have similar allowable limits of environmental quality standards. Lohani (1993) stated that there are indicators for setting environmental quality standards. The indicators are life expectancy level (Xi), infant mortality rate (X2), TBC and cancer death (X3), typhus and paratyphus death (X4), population (X5), GNP per capita (X6), asset per capita (X7), average weekly salary ()(a), electricity consumption per capita (X9), and federal employment (Xio). In this research those indicators are grouped as public health and socio-economic.

Based on the reasons above, the research problem can be formulated as: (1) what is the Indonesia allowable limits of surface water quality standards which appropriate to its public health and socio-economic conditions? (2) in relation to its public health and socio-economic conditions, are Indonesia allowable limits of surface water quality standards too high?

The objectives of the research are: (1) to compare environmental quality standards among South-east Asian countries which had the same level in public health and socio-economic conditions with Indonesia in 1999 and 2000 (refer to PP No. 20 1990 and PP No. 82 2001) (2) to evaluate Indonesia environmental quality standards in relation with its public health and socio-economic conditions.

To meet the objectives of the research, the methodology is divided into five stages i.e (1) to see the corelation between allowable limits of environmental quality standards with environmental quality standards setting indicators based on Lohani's (1993) (2) to select the comparable countries (3) to decide the reference years (4) to compare the surface water quality standards of selected countries with those of Indonesia (5) to review the allowable limits of Indonesia surface water quality standards.

This is an ex-post facto correlation type research. In this research the current Indonesia environmental quality standards are compared to those of South East Asian countries in the past. Independent variables which are setting environmental quality standard indicators. Data used in this research are quantitative and time series secondary data. Data were collected from some publication source such as Recent trends in Health Statistics in Southeast Asia 1974-1993, Key indicators of Asian Development Bank year 1970-2000, and Yearbook of labour statistics 1974-1993. While dependent variables are allowable limits of environmental quality standards in Indonesia.

Hypothetical research are formulated as follows (1) comparison of surface water quality standards allowable limits in some countries will be similar if they have similar conditions on public health and socio-economic (2) Indonesia surface water quality standards is too high compare with considering its public health and socio-economic conditions.

This research found that 48% in setting surface water quality standards could be explained by the above indicators. Using confidence level of 70%, indicator of TBC and cancer death also typhus and paratyphus death are not significant, beside the correlation are weak ( r < 0.5). This research is held not only to see the relationship between allowable limit quality standards and setting environmental quality standard indicators but also to show that those indicators are significant to be used for comparison.

Hypothetical analysis shows that hypothesis is accepted by 64,29%. It means that Indonesia surface water quality standards are appropriate with its public health and socio-economic conditions.

Hypothetical analysis for the second hypothesis shows that it is accepted by 55,56%. With reference to the criteria set before, it means that the surface water quality standards in Indonesia are too high.

The appropriate level of Indonesian allowable limits of environmental quality standards in 1999 and 2000 are similar to that of Malaysia during 1976-1977, Philippine 1990-1992, Singapore 1978-1981, and Thailand 1990-1991.

Based on the results of hypothesis analysis, here are the conclusions based on review both the PP No. 20 year 1990 and PP No. 82 year 2001:

Allowable limits of environmental quality standards in Indonesia are appropriate with its public health and socio-economic conditions if compare to other countries in Southeast Asian.

The setting of Indonesia surface water allowable limit quality standards are high related to its public health and socio-economic conditions."