Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Jepang mengimpor 440,000 ton kopi setiap tahunnya. Dilihat dari perspektif teknik lingkungan, limbah kopi dengan jumlah yang besar akan berakhir di landfill atau incinerator. Tiap pabrik kopi menghasilkan 10-20 ton limbah kopi per-hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi potensi biogas dari limbah kopi dan Hydraulic Retention Time (HRT) yang sesuai untuk Anaerobic Digestion (AD) limbah kopi. Penelitian ini menggunakan metode Biochemical Methane Potential (BMP) Assay untuk investigasi potensi biogas dan bioreaktor anaerobik kontinyu sebagai simulasi AD. Metana yang diperoleh dari kandidat terbaik adalah 0.03 m3 CH4 (STP) / kg VSinitial dengan laju konversi metana sebesar 61%. Limbah kopi harus diolah terlebih dahulu hingga mempunyai 78% kadar air dan TS yang 8% lebih tinggi daripada inokulumnya (sludge teh) yaitu masing-masing 1.27% dan 1.19%. Reaktor yang dijalankan dengan HRT 8 hari (Kondisi 2) hasilnya lebih stabil dibandingkan HRT 4 hari (Kondisi 4 hari). Karena ada beda yang signifikan antara dua kondisi, tiap kondisi dapat diulas secara terpisah. Berdasarkan grafik dari pengamatan reaktor, HRT 8 hari (Kondisi 2) dinilai lebih stabil daripada HRT 4 hari (Kondisi 1). Pada akhirnya, terbukti bahwa pengolahan dengan HRT lebih lama lebih baik daripada HRT yang pendek.

---

ABSTRACT
Japan imports 440,000 tons of coffee annually. From environmental engineering point of view, considerable amount of coffee waste will end up overwhelmingly in landfills or incinerator. Each coffee factory generates 10-20 tons of coffee waste per day. The purpose of this research are to investigate the biogas potential of coffee waste and suitable Hydraulic Retention Time (HRT) for Anaerobic Digestion (AD) of coffee waste. This research was approached using Biochemical Methane Potential (BMP) assay for biogas potential investigation and anaerobic bioreactor continuous experiment for simulation. Methane yield obtained from the best candidate was 0.03 m3 CH4 (STP) / kg VSinitial with methane conversion rate at 61%. Coffee waste should be pre-treated until it has 78% moisture content and 8% higher TS from the inoculum (tea sludge) which is 1.27% and 1.19% respectively. Reactor run under HRT 8 days (Condition 2) produced more stable result compared to HRT 4 days (Condition 1). Since there was a significance difference between both condition, each condition could be reviewed independently. Based on the resulting graph from reactor observation, HRT 8 days (Condition 2) was found more stable, thus, more preferable than HRT 4 Days (Condition 1). In the end, it was proved that high OLR treatment can perform better in longer HRT.

Abstrak :
ABSTRACT
Kegiatan pengolahan limbah industri merupakan upaya pelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Melalui Pasal 6 Ayat 1 huruf a angka 5 dan Pasal 9 Ayat 1 huruf c angka 6 UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan UU PPh beserta Peraturan Menteri Keuangan PMK turunannya, pemerintah telah mengatur biaya-biaya kegiatan pengolahan limbah industri berupa biaya pengolahan limbah dan biaya cadangan penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah untuk usaha pengolahan limbah industri. Biaya-biaya tersebut dapat menjadi biaya pengurang dalam perhitungan PPh Badan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi biaya-biaya tersebut dalam PPh Badan suatu perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini implementasi biaya pengolahan limbah sebagai biaya pengurang PPh Badan masih dalam koridor yang sesuai dengan UU PPh. Hal ini juga diterapkan di Kawasan Industri Jababeka Cikarang setiap tahun rata-rata 17 dari biaya-biaya operasional lainnya. Namun, besaran biaya cadangan memang tidak diatur secara spesifik menggunakan presentase tertentu. Peraturan lingkungan hidup yang dijadikan sebagai dasar peraturan belum mengatur secara rinci mengenai biaya cadangan sehingga kurang sesuai dengan asas pemungutan pajak dalam asas kemudahan administrasi ease of administration yaitu asas kepastian certainty . Melalui Pasal 6 UU PPh, Kawasan Industri Jababeka Cikarang merasa peraturan ini sudah cukup membantu dan memiliki dampak yang positif selama biaya pengolahan limbah selalu deductible menurut pajak. Melalui Pasal 9 UU PPh, pihak perusahaan belum menerapkannya sehingga belum dapat dilihat dampak yang nyata.

---

ABSTRACT
Industrial waste management activities is an effort to conserve the environment in Indonesia. Through Article 6 Paragraph 1 letter a number 5 and Article 9 Paragraph 1 letter c number 6 of Law Number 7 Year 1983 as has been several times amended the latest by Law Number 36 Year 2008 on Income Tax and its derivative Minister of Finance Regulation PMK , the government has regulated the costs of industrial waste management activities in the form of waste treatment costs and backup cost of the closure and maintenance of a landfill for industrial waste management business. These costs can be deductible in the calculation of corporate income tax. This study aims to analyze the implementation of these costs in corporate income tax. This research uses qualitative approach. The results showed that the implementation of waste treatment costs as the cost of deducting corporate income tax is still in the corridor in accordance with the Income Tax Law. It is also applied in the Jababeka Industrial Estate Cikarang every year an average of 17 of other operational costs. However, the amount of the backup cost is not specifically regulated using a certain percentage. The environmental regulations that are used as the basis for the regulation have not been set in detail about the backup cost so that they are less in line with the principle of tax collection in the principle of ease of administration ie certainty. Through Article 6 of the Income Tax Law, Jababeka Industrial Estate Cikarang feels this regulation is sufficiently helpful and has a positive impact as long as the cost of waste treatment is always deductible by tax. Through Article 9 of the Income Tax Law, the company has not implemented it so that it can not be seen the real impact.