Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Aspek pengelolaan persampahan terdiri dari Teknis Operasional, Pembiayaan, Partisipasi Masyarakat, Hukurn, dan Kelembagaan. Sistem teknis operasional terdiri sistem pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. Berdasarkan pelakunya, sistem pengumpulan sebagian besar dilakukan oleh masyarakat, sedangkan sistem pengangkutan dilakukan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan pada partisipasi masyarakat dalam operasionalisasi pengelolaan sampah domestik yaitu kegiatan pengumpulan sampah dari sumber rumah mewah, menengah, dan sederhana di Kecamatan Bantargebang, Rawa Lumbu, dan Bekasi 1imur. Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi yaitu 1) cakupan pelayanan sampah yang masih rendah yaitu Kecamatan Bantargebang 35%, Rawa Lumbu 34,7%, dan Bekasi Timur 35,2% sehingga sisa sampah yang belum terangkut untuk Kecamatan Bantargebang 241 m3/hari, Rawa Lumbu 250 m3/hari, dan Bekasi Timur 393 m3/hari, 2) komposisi sampah domestik Kota Bekasi termasuk kecamatan tersebut mencapai 80%, sisanya 20% adalah sampah non domestik seperti industri, perkantoran, pertokoan, rumah sakit, dan pasar, 3) implementasi penegakan hukurn rendah dan lemah, dan 4) tidak adanya paradigma baru yaitu 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut diduga, salah satunya adalah akibat rendahnya partiaipasi masyarakat dalam operasionalisasi pengelolaan sampah. Berdasarkan identifikasi tersebut, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu adakah perbedaan partisipasi masyarakat berdasarkan kategori rumah mewah, menengah, dan sederhana dalam operasionalisasi pengelolaan sampah domestik ?. Hipotesisnya adalah terdapat perbedaan partisipasi masyarakat berdasarkan kategori rumah mewah, menengah, dan sederhana dalam operasionalisasi pengelolaan sampah domestik. Tujuannya adalah mengetahui partisipasi masyarakat kategori rumah mewah, menengah, dan sederhana dalam operasionalisasi pengelolaan sampah domestik, sehingga kebijakan pemerintah daerah yang diterapkan terhadap masyarakat tepat.Penelitian ini dilakukan terhadap responden rumah mewah, menengah, dan sederhana yang berjumlah 116 di Kecamatan Bantargebang, Rawa Lumbu, dan Bekasi Timur, serta wawancara terhadap Lurah Pedurenan di Bantargebang, Lurah Bojong Rawa Lumbu di Rawa Lumbu, dan Lurah Duren Jaya di Bekasi Timur. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh Kesimpulan sebagai berikut: a. Terdapat perbedaan signifikan dalam kelompok sampel, yaitui antara mewah/menengah dengan sederhana. Perbedaan tersebut terletak pada I) kesesuaian tempat sampah dengan volume sampah yang dihasilkan, 2) kondisi tempat sampah, 3) keikutsertaan dalam penyuluhan, 4) kesediaan membayar retribusi, 5) keikutsertaan dalam go tong royong, dan 6) retribusi jika ditambah. b. Terdapat perbedaan partisipasi masyarakat dalam operasionalisasi pengelolaan sampah domestik di ketiga kecamatan yaitu 1) ketidaksesuaian kapasitas tempat sampah dengan volume sampah yang dihasilkan rumah mewah di Kecamatan Bekasi Timur dan rumah sederhana di Kecamatan Rawa Lumbu, 2) kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya di Kecamatan Bantargebang dan Bekasi Timur, 3) penyapuan halaman yang kurang frekuensinya pada rumah mewah di Kecamatan Bantargebang, dan 4) keikutsertaan dalam penyuluhan yang kurang di Kecamatan Bantargebang dan Bekasi Timur. c. Adanya ketidaksesuaian kebijakan dengan kenyataan di masyarakat yaitu struktur retribusi sampah didasarkan pada kondisi bangunan tetapi pada kenyataannya di serahkan pada masyarakat, dan penenuan tarif progresif sampah didasarkan pada volume sampah yang dihasilkan tetapi kesulitan di pengukurannya. d. Prioritas masyarakat terhadap kualitas kebersihan masih kurang dibandingkan dengan permasalahan lain seperti keamanan, air bersih, listrik, dan lain-lain. Pengeluaran masyarakat semua kategori rumah untuk masalah keamanan, air bersih, dan listrik lebih tinggi dibandingkan dengan kualitas kebersihan.

---

The aspect of Solid waste Management System are consist of operational technic, community participation, regulation, and institution. Based on it's role, a large part collecting system was done by community, whereas transportation system was done by district government. The scope of the study is particularly focused to the community participation in the operation of solid waste management from categories of house i.e, luxury, middle, and plain as solid waste generators in sub-district Bantargebang, Rawa Lumbu, and Bekasi Timur. There are more problems that identified namely : 1) the low of the services for solid waste i.e. sub-district Bantargebang 35%, Rawa Lumbu 34,7%, and Bekasi Timur 35,2%, so residu solid waste which hasn't transported for Bantargebang 241 m3/hari, Rawa Lumbu 250 m3/hari, and Bekasi Timur 393 m3/hari, 2) the composition of solid waste for Bekasi District conclude its sub-district are 80% and the residu are 20% namely non-domestic solid waste such as industries, office stores, hospitals, and market, 3) the implementation of the law is les and weak, and 4) there isn't new paradigm in solid waste management. Those are assumed as result of the low of the community participation in solid waste collecting system. Based on identification, the problem that was described in this reseach namely are there are community participation based on categories of house that are luxury, middle, and plain in the operation of solid waste management ?, the hypothesa namely there are some differences in The community participation base on the categories of house; luxury, middle, and plain in the operation of solid waste management, so that policy of district government which are implemented to community exactly true.The research was done to responden of luxury, middle, and simple which were amounts 116 at Sub-district Bantargebang, Rawa Lumbu, and Bekasi Timur, also depth interview to Lurah of Pedurenan at Bantargebang, Lurah of Bojong Rawa Lumbu at Rawa Lumbu, and Lurah Duren Jaya at Bekasi Timur. Based on result of research has got conclusion as follow: a. There are different in sample group, between luxury/middle with plain. The different in: 1) suitable between capacity of solid waste bin with solid waste volume that be produced, 2) condition of solid waste bin, 3) participation in information, 4) participation in pay retribution, 5) participation in mutual assistance, and 6) retribution if be increased. b. There are different community participation in the operation of solid waste management at three sub-district, 1) those are not suitable between capacity of solid waste bin with soiti waste volume that be produced luxury houses at sub district Bekasi Timur and simple houses at sub district Rawa Lumbu, 2) habit of dumping solid waste not in right place rub district Bantargebang and Bekasi Timur, 3) swept yard on luxury houses at sub-district Bantargebang, and 4) participation in information at sub-district Bantargebang and Bekasi Timur. c. There aren't suitable policy with fact in community those are structure of solid waste retribution based on building condition but in fact delivered over at community, and appointment of progresif retribution based on solid waste volume be produced but difficult at measurment. d. Prority of community on cleanness quality less be compared with other problem like security, water, electricity, etc. expenseas of community all house categories for security, water, electricity problem more than cleanness quality. Based on the result of research could he recommended as: a. Based on house categories, need socialization cleanness with different information according to its social condition. b. According to every sub-district, need informatin about 1) suitable between capacity of solid waste bin with solid waste volume that be produced luxury houses at sub-district Bekasi Timur and simple houses at sub-district Rawa Lumbu, 2) habit of dumping solid waste not in right place sub.-district Bantargebang and Bekasi Timur, 3) swept yard on luxury house at sub-district Bantargebang, and 4) participation in information at sub-district Bantargebang and Bekasi Timur. c. To engineer socialization of cleanness/ solid waste on community need involvement of social people like psychologist, communicant, sosiologist, etc. d. About policy, district government need to 1) appoinment right and community obligation, 2) extending servant area which has reached only 35%, 3) considering the old approaching namely collecting, transportation, treatment, and dumping to the new approach like 3R (reduce, Reuse, Recycle) and 4) considering institutional changing that is SubDin Kebersihan.

Abstrak :
Pengelolaan sampah di kota besar di Indonesia seperti Jakarta merupakan salah satu masalah yang cukup serius. Masalah sampah tersebut tidak hanya menjadi masalah penyelenggara kota namun melibatkan seluruh masyarakat. Tempat pembuangan akhir sampah (TPA) diperlukan sebagai lokasi akhir pembuangan dari suatu wilayah kota. Pengolalian sampah dilakukan secara terpusat di lokasi TPA dengan sistem pengolahan yang sudah ditentukan. Tempat pembuangan akhir sampah di Bantargebang menjadi lokasi pembuangan akhir sampah bagi kota Jakarta berdasarkan SK Gubernur Sawa Barat No. 593.821SK.11661AGR-DAI26-1987. dengan luas lahan 108 ha. Jumlah sampah yang ditampung stiap hari di TPA Bantargebang mencapai ribuan meter kubik. Pada tahun 2003 tercatat 25.540 meter kubik. Sampah yang dianggap sebagai barang yang sudah tidak diperlukan lagi oleh pemiliknya ternyata dapat dimanfaatkan oleh bagian masyarakat yang lain. Dengan keberadaan TPA Bantargebang, kelompok masyarakat yang mencari barang dart sampah untuk dimanfaatkan menjadi Iebih mudah karena lokasi sudah tetap sehingga mereka tidak perlu mendatangi tempat-tempat sampah. Masyarakat tersebut biasa disebut sebagai pemulung. Mereka akhirnya bermukim menetap di sekitar TPA Bantargebang. Pada tahun 2003 diperkirakan mencapai 5.200 pemulung. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kontribusi keberadaan TPA Bantargebang terhadap kesejahteraan masyarakat pemulung, apa dan bagimana hubungan faktorfaktor yang mempengaruhi serta kesesuaiannya dengan kualitas huniannya. Untuk mengetahuinya dilakukan observasi human pemulung di lapangan, wawancara menggunakan kuesioner dan wawancara berpedoman dengan sumber informasi dari pihak pejabat, pengelola TPA dan tokoh pemulung. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberadaan TPA Bantargebang mampu memberikan kesejahteraan kepada pemulung dan keluarganya. Sebagian besar pemulung adalali pendatang yang mempunyai rumah di daerah ass), tetapi telah menetap di sekitar TPA lebih dari 5 tahun. Secara ekonomi TPA Bantargebang mampu memberikan kontribusi sebesar lebih dari 4,1 milyard rupiah setiap bulan kepada 5.200 pemulung. Hasil penelitian juga menunjukkan sebagian besar pemulung mampu menyisihkan penghasilan setiap bulannya. Walau demikian pada basil analisis didapat bahwa penghasilan pemulung tidak berhubungan dengan kualitas huniannya. Sehingga teori Maslow yang menyebutkan bahwa semakin tinggi penghasilan akan semakin balk kualitas huniannya, pada kasus pemulung di TPA Bantargebang temyata tidak berlaku. Dalam hal kesehatan pemulung, data menunjukkan bahwa walaupun pemulung setiap had bergaul dengan sampah namun sebagian besar mengalami sakit flu 6 bulan sekali. Penelitian pada kualitas hunian juga menunjukkan unsur hunian yang paling penting menurut masyarakat pemulung adalah kdberadaan air bersih. Sedangkan unsur human yang dianggap paling tidak penting adalah kepemilikan lahan. Kesesuaian antara hunian dengan harapan kepentingan pemulung secara global sudah cukup sesuai (85,5 %). Kesesuaian yang paling tinggi adalah pada penerangan, karena hampir seluruh hunian menggunakan penerangan lampu listrik. Sedangkan kesesuaian antara hunian dengan harapan kepentingan pemulung yang paling rendah adalah ventilasi/penghawaan. Sebagian besar hunian pemulung tidak mempunyai jendela. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah tingkat kesesuaian pemulung terhadap hunian yang sehat sebesar 64,2 %. Temyata sebagian pemulung tidak menganggap penting terhadap lahan yang ditempati, persepsi yang deinikian menyebabkan pemulung cenderung menempati lahan di pinggir kali atau rel kereta api.

---

Waste management in a big cities in Indonesia such as Jakarta, is a serious problem. It is not only problem for city government but also for dwellers. A final Disposal Site (TPA) is needed as a final location for receiving waste from the city. The waste management is centrally done at final disposal site location with established processing system. The Final Disposal Site in Bantargebang has been legal since the issuance of The Governor of West Java's Decree No. 593.821SK 11661AGR DA/26-1987, with 108 acres wide area. Final disposal site is able to receive more than thousands meter cubic waste per day. In 2003 there was 25540 meter cubic. Although most people think that waste is useless some others are able to recycle it. Because of the existence of pinal disposal site Bantargebang some group people who look for useful waste become easier to do their work because final disposal site has been a fix location so that they do not have to circle around to find out other waste cans. The people are called scavengers. Finally, They live around Final Disposal Site Bantargebang. in 2003, it was estimated there were about 5.200 scavengers. This study aims to analyze the contribution final disposal site Bantargebang to the scavengers's welfare, factor and harmonization which influence the quality of their settlement. To obtain information about the quality of sacvengers's settlement I observed and interview them at the location using questionnaires. The interview held on to the government officers, Final Disposal Site manager, and scavenger's leader. The result of analysis showed that the existence Bantargebang Final Disposal Site could provide welfare to the scavengers' and their family. Most of the scavengers were urban (migrants) who has house in their origin. They have been living around Final Disposal Site more than 5 years. Bantargebang Final Disposal Site has economically contributed on their daily life. Through 5.200 scavengers there was financial stream that costs more than 4.1 billion rupiahs every month. The result depicted that most of them could save their earnings monthly. However, the analysis revealed that there was no correlation between scavengers' earnings and their settlement. According to Maslow theory that the more earnings the more quality of someone's settlement, in this case, it did not go into effect. Regarding to scavengers' health, data showed, they got influenza only once in six months, even though the waste contaminated them everyday. The study on quality of settlement expiained that the most important of settlement element was availability of clean water. Inversely, the most unimportant was ownership of land. Generally, harmonization between settlement and scavengers' interest expectation was in line (85,5%). The highest harmonization was electricity, because most of them use it. Meanwhile, the Iowest harmonization between settlement and scavengers' interest expectation was ventilation. Mostly, their houses do not have window.Conclusion of the study was Bantargebang Final Disposal Site provided money of billion rupiahs every month so that it attracted some people. In addition, scavengers did not care about the land they live in. It made them had a tendency to take up land close to the riverbank or the railway. The precentages of the analogies of scavengers against healthy residence are 64,2 %.

Abstrak :
Kondisi sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara sepanjang tahun 2014 memperlihatkan kekurangan pasokan listrik, kondisi tersebut sangatlah ironis mengingat Provinsi Sumatera Utara mempunyai potensi energi biomassa dari limbah hasil produksi kelapa sawit sebesar 4.248 GWh per tahun. PT Perkebunan Nusantara 3 melalui PLTBS Rambutan telah memanfaatkan limbah padat tersebut untuk dikonversi menjadi listrik dan dijual ke PLN, dimana dari rencana penjualan energi listrik rata-rata 1.051.200 kWh per bulan, hanya terealisasi rata-rata 115.301 kWh. Tidak tercapainya target penjualan listrik, akibat kuranganya suplai bahan bakar dan tidak kontinyu hasil limbah padatnya. Dengan realisasi tersebut, maka diperlukan skenario operasi untuk mendapatkan tingkat pengembalian investasi yang diharapkan Perusahaan. Model keekonomian pemanfaatan limbah padat yang dapat menyelamatkan investasi (NPV>0 dan IRR>14%) yaitu minimum operasi per tahun pada Faktor Kapasitas 79,18% dengan tidak ada biaya bahan bakar. Selain itu, untuk memastikan kontinuitas pasokan bahan bakar perlu mencadangkan selama 7 hari operasi dan frekuensi maintenance boiler pembangkit yang menggunakan serat tankos agar lebih rutin dibandingkan apabila pembangkit menggunakan serat (fibre).

---

The condition of the electrical system of Northern Sumatra throughout 2014 showed lack of power supply, this condition is ironic considering the North Sumatra province has the energy potential of waste biomass from oil palm production is about 4,248 GWh per year. PT PTPN 3 through PLTBS Rambutan have taken opportunities of the solid waste utilization to be converted into electricity and sold to PLN, where the planned sale of electricity on average 1.0512 million kWh per month, but realization only 115 301 kWh. Not achieving the target of electricity sales, due to the lack of fuel supply and not continuous of solid waste result. With this realization, so needed the operating scenarios to get the expected rate of return by the Company. Economics model of solid waste utilization that can save the investment (NPV> 0 and IRR> 14%) is minimum operation at capacity factor per year at 79.18% and with no fuel costs. In addition, to ensure the continuity of fuel supply, is needed feedstock for 7 days of operation and frequency of boiler maintenance that using empty fruit bunch to be more routine than PLTBS with using fibre.

Abstrak :
ABSTRAK Volume sampah di DKI Jakarta yang cukup besar sekitar 21.234: m3 per hari (1988) memerlukan pengelolaan yang lebih baik. Sedangkan sarana prasarana yang dimiliki oleh Pemda untuk mengelola sampah tersebut masih terbatas. Namun demikian Pemda tetap harus menanganinya, karena selain sampah merupakan masalah lingkungan yang cukup serius juga karena Pemda adalah pengemban fungsi "Public Service" yang harus mampu menangani kebersihan sampah secara menyeluruh. Oleh karena itu Pemda mengambil inisiatif mengadakan swastanisasi sarnpah. Keberadaan Swasta sebagai mitra Pemda dalam pengelolaan sarnpah ini sangat dibutuhkan. Dari jumlah kelurahan yang ada di DKI Jakarta sebanyak 261 kelurahan pada tahun 1988/1989 baru 8 kelurahan dan Kawasan Monas yang diswastakan, dengan dikelola oleh empat (4) Perseroan Terbatas (PT). Penambahan daerah pelayanan yang dikelola oleh Swasta kurang cepat, terbukti hingga tahun 1994/1995 baru 28 kelurahan dan Kawasan Monas sedangkan volume sampah bertambah dengan cepat dan sudah mencapai 25.715 m3 (1994/1995). Hal inilah yang antara lain mendorong Penulis memilih topik ini, bagaimanakah efektivitas pengelolaan sampah oleh Swasta ? Tujuan penelitian ini adalah ingin mendapatkan gambaran tentang efektivitas swasta dalam mengelola sarnpah. Ingin mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektif atau tidak efektifnya pengelolaan sampah oleh Swasta. Ingin mengetahui apakah kebijaksanaan Swastanisasi pengelolaan sampah ini dapat diteruskan, ditingkatkan dan diperluas daerah pelayanannya atau justru sebaliknya. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan pada Pemerintah Daerah dalam mengevaluasi kebijaksanaan tentang Penanganan Dan Penanggulangan Sampah Oleh Swasta. Bagi Swasta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rangsangan untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi kerja. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada perkembangan Ilmu Lingkungan, khususnya pada perkembangan Menejemen Persampahan. Untuk maksud tersebut, dilakukan penelitian pustaka, penelitian lapangan yang difokuskan pada Swasta dan Pemda di lima Wilayah Kota, dengan jenis penelitian "Policy Research" jika dilihat dari pendekatan penelitian dan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif jika dilihat dari data yang diperoleh. Populasi penelitian ini adalah Pemda, pihak Swasta dan Rumah Tangga yang dilayani oleh Pemda maupun Swasta. Sampel ditarik dari populasi yang ada dengan Teknik "Cluster Purposif Sampling". Responden penelitian ini ditentukan dengan "Quota Random Sampling" pada karyawan PT Swasta, Pegawai Pemda dan Masyarakat yang jasa kebersihan sampahnya dilayani Swasta maupun Pemda. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, observasi dan studi pustaka serta analisis dokumen mengenai pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Cara pengolahan dan analisis data dilakukan dengan analisis komparatif untuk membandingkan antara Swasta dengan Swasta di lima Wilayah Kota dan anatara Pemda dengan Pemda di lima Wilayah Kota dan akhirnya antara Swasta dengan Pemda. Dari hasil analisis diperoleh temuan, bahwa secara umum ternyata Swasta lebih efektif dibandingkan Pemda, dimana dari lima Wilayah Kota, empat diantaranya mendapat nilai lebih tinggi dari Pemda. Kenyataan ini dibuktikan dengan keadaan empat wilayah kota yang cukup bersih dan rapi. sementara satu wilayah kota yaitu Jakarta Utara masih terlihat sampah menumpuk di sumber sampah dan di LPS.Dengan demikian tesis ini memberikan rekomendasi agar semakin banyak kelurahan yang diswastanisasikan jasa kebersihan sampahnya, dengan peningkatan pengawasan dari Pemda, agar yang cukup efektif meningkat menjadi sangat efektif.;

---

ABSTRACT Waste volume in DKI Jakarta is tremendous (about 21.234 m 3/day) and need better management. The infrastructure owned by the Local Government to manage the waste is limited. However, the local Government cannot evade the issue. Besides an environmental problem, the local Government function is to provide public service that must be capable of handling comprehensive cleanliness. Therefore, the local Government took the initiative in privatizing waste. The presence of private enterprises as the local Government partner in managing this waste is very much needed. From amount of 261 villages in DKI Jakarta on the year 1988/1989, only 8 villages and Monas zone are privatized, the management which is carried out by some 4 limited enterprises. Adding of services area by private management is too slow until on year 1994/1995 just 28 villages and Monas zone are proved while the volume of waste increase 25.715 m3 (1994/1995) fastly. This is, among others, that pushed the author to choose this topic, how the private enterprises to waste manage effectively. The objectives of this study are to get a picture about the effectiveness of private enterprises in managing waste. In addition, the factors influencing the effectiveness or ineffectiveness of waste management by private enterprises, the privatization policy on waste management, could it be continued, promoted or their services extended to other areas or the reverse should be done. This study is hoped to be useful as input to the local Government in assessing its policy on handling and solving the waste problem by private enterprises. For the enterprises, this study may be used as a stimulus to raise their work effectively and efficiency. The results of this study may contribute to the development of environmental science, especially the development of waste management. To achieve results, literature study, field study focused on both private and government in five municipalities were undertaken. The approach taken was policy research. However, seen from the data obtained, it is a qualitative and quantitative study. The population of this study is the local government and private enterprises and the households served by both the local government and private enterprises. The sample was taken by cluster purposive sampling technique. The respondents in this study were deter-mined by quota random sampling on personnel of PT Swasta, local government and the community whose waste cleanliness was served by either of the two. Data collection technique was by using a questionnaire as instrument, interview, observation and literature study as well as documentary analysis on the management of waste in DKI Jakarta. The processing and analysis of data were carried out by comparative analysis to compare private and government achievements in the five municipalities and finally between the private enterprises and local government. The findings obtained include that; in general, private enterprises are more effective compared to the local government. In the five municipalities, four have scored higher than the local government. This fact was proven that four municipalities are clean and ordered, whereas one municipality, namely North Jakarta, showed heaped of waste at the source and temporary locations. It is therefore recommended that more villages became privatized in the field of waste cleansing service. With increasing supervision from the local administration, the sufficiently effective accomplishment would eventually be fully effective.

Abstrak :
Tujuan hidup dari mahluk-mahluk hidup yang berada di bumi ini adalah untuk melestarikan keberadaan spesiesnya di dunia ini, untuk mencapainya dibutuhkan kondisi lingkungan hidup yang seoptimal mungkin. Aktivitas manusia sehari-hari pada dasarnya adalah tindakan yang selalu menghasilkan Iimbah, sebagai contoh adalah dengan bernafas akan dihasiikan C02. Contoh Iain adalah Iimbah domestik yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga, dan masalah akan muncul bilamana produksi Iimbah domestik tersebut menjadi sangat besar. Peningkatan jumlah limbah domestik tersebut diakibatkan oleh meningkatnya jumlah populasi manusia. Kontribusi dari permukiman adalah yang terbesar pada timbulan sampah perkotaan, dan setiap permukiman memiliki karakteristik perilaku yang khas dalam menghadapi persoalan lingkungan. Permasalahan sampah diperkotaan tampak tidak ditangani secara serius, penyelesaiannya saat ini cenderung bersifat teknis. Fenomena Not in my backyard (NIMBY) nampaknya merupakan norma yang umum berlaku pada masyarakat pada saat ini. Selama tidak ada sampah terlihat di pekarangan, maka tidak ada persoalan dengan sampah. Untuk itu perlu penelaahan pada aspek hulu dan sosio-psikologis. Masalah yang diteliti adalah melihat apakah ada perbedaan pola perilaku pada dua permukiman yang berbeda. Juga bagaimana pola persepsi, sikap dan orientasi perilaku lingkungan. Serta konsep pengelolaan sampah rumah tangga yang sesuai dengan kondisi lingkungan permukiman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran daiam upaya mencari solusi mengatasi permasalahan sampah domestik pada area permukiman yang berbeda, melalui upaya untuk mengetahui perbedaan pola perilaku, juga pola persepsi, sikap dan orientasi perilaku lingkungan berdasarkan karakteristik permukimannya. Serta menghasilkan konsep pengelolaan sampah rumah tangga yang sesuai dengan karakteristik permukiman. Penelitian ini dilakukan di wilayah perumahan Mitra Dago Parahyangan, Kelurahan Antapani (MDP) dan Perumahan Golf Garden Estate Blok Atletik Arcamanik, Kelurahan Sukamiskin (Ati), Bandung. Pendekatan yang digunakan adalah metoda survei yang bersifat deskriptif analisis. Waktu penelitian dimulai Juli 2003 sampai dengan Oktober 2003. Pengukuran yang dilakukan adalah pengukuran persepsi, sikap terhadap sampah rumah tangga, orientasi perilaku lingkungan dan data-data penunjang. Jumlah sampel pada perumahan MDP ada1ah 78 dan Atl adalah 58. Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok yang diamati dalam pola perilakunya. Hal ini ditunjukkan dengan nilai perbedaan berdasarkan uji t dengan tingkat signifikansi antara 99% s/d 100%. Pola persepsi dan sikap dari kedua kelompok pengamatan ini cenderung berada dalam kategori positif, sedangkan orientasi perilaku Iingkungannya didominansi oieh pola biospheric. Dengan demikian sebenarnya masyarakat penghuni permukiman di kedua lokasi pengamatan ini memiliki potensi yang besar dalam menyelesaikan masalah lingkungan oleh mereka sendiri, khususnya dalam menangani sampah rumah tangga. Penguatan perlu dikembangkan dalam bentuk insentif, yaitu bentuk keuntungan yang dirasakan Iangsung oleh setiap pihak yang terlibat. Perlu paradigma baru dalam mengatasi masalah tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Terdapatnya perbedaan yang signitikan antar kedua kelompok penelitian, menunjukkan bahwa pada permukiman yang berbeda, maka akan berbeda pola perilaku anggotanya. Dengan pola persepsi dan sikap pada kedua anggota kelompok permukiman cenderung berada pada pola yang positif, dan pola orientasi perilaku Iingkungannya cenderung mengacu kepada pola biospheric. Pola persepsi dan sikap yang positif menunjukkan kelompok masyarakat pemukiman tersebut bersifat dinamis. Pola orientasi yang cenderung pada pola biospheric menunjukkan keperdulian akan kelestarian kehidupan di sekitarnya. Konsep pengelolaan sampah permukiman diawali dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang sampah rumah tangga, kemudian diikuti oleh peran serta aktif dari pihak-pihak terkait. Melalui penyediaan sarana, supervisi sampai dengan mengembangkan peraturan-peraturan. Adapun saran yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut: 1. Perlu adanya studi lanjutan dengan karakteristik kelompok sasaran yang berbeda-beda, sebagai bahan informasi untuk mendasari pengambilan keputusan yang lebih komprehensif. 2. Perlunya wadah kerjasama antara seluruh pihak yang terkait dalam mengatasi persoalan sampah rumah tangga di permukiman. wadah. Dibutuhkannya pendekatan yang tepat berdasarkan karakteristik pemukiman. 3. Perlu disusunnya buku petunjuk praktis pengelolaan dan pengoiahan sampah rumah tangga, dengan tujuan pemberdayaan masyarakat yang mengacu kepada pendekatan minimum waste dengan penerapan 4 R (Recycle, Replace, Reduce, and Reuse).

Abstrak :
Abstrak
Pengelolaan limbah radioaktif padat radiasi tinggi katagero tidak dapat bakar di Instalasi Radiometalurgi (IRM) telah dilakukan. Lira radiasi tinggi merupakan limbah yang memiliki tingkat aktivitas diatas sedang, sehingga memerlukan penanganan yang tepat dari pemilahan hingga pengangkutannya. Lira padat radiasi tinggi di IRM dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan bahan bakar nuklir di dalam hotcell 102 dan 103. Bentuk limbah berupa serbuk logam, kawat, potongan logam, kaleng dan peralatan di hotcell yang sudah tidak terpakai lagi. Metode pengelolaan dilakukan dengan cara: pemantauan, pengumpulan, pengemasan, pelabelan, penyimpanan dan pengiriman ke Pusat Teknologi Limbah Radioaktif (PLTR). Tujuan dari pengelolaan adalah untuk meminimalisasi bahaya radiasi dan kontaminasi limbah radioaktif padat radiasi tinggi yang diterima oleh pekerja, daerha kerja, dan lingkungan. Pengelolaan lira padat radiasi tinggi dari tahun 2013 hingga tahun 2016 sebesar 1.790 liter. Dari jumlah tersebut limbah yang telah dikirim ke PLTR sebesar 1.190 liter (66,480 %) yang dibungkus kedalam 13 kemasan dengan paparan tertinggi 4.600.000 µSv/h, sementara yang belum dikirim sebesar 600 liter terbungkus ke dalam 6 kemasan dengan paparan permukaan tertinggi adalah 4.500 µSv/h. Pada saat ini limbah tersebut masih disimpan di R 013 gudang limbah radioaktif padat di IRM.

Abstrak :
this research aims at identifying and analyzing women's participation in domestic waste management at rw02 kelurahan neglasari cibeunying kaler subdistrict, bandung city. it is qualitative case study. the results of the research shows women participate in the domestic waste management differently along the management stages: planning, implementing, evaluating, and utilizing. The number of women who participates at the planning stage is quite high. However, the level of women 's participation decreases in the following stages - implenting and evaluating. Surprisingly, in the utilizing stage, the level of women's participation mounts. Not only women but all reseidents at rw 02 get the benefits from the waste management activities. This can be trigger as well as the appeal for all residents, not only women, to get involved in such activities. Based on Arnstein's ladder of citizen participation, the women's participation at rw 02 in domestic waste management frm planning to utilizing stage can be classified into the citizen control rung, in which women initiate , do and control all the processes.

Abstrak :
Abstrak
Declining environmental quality is one of population caused by household consumption behavior. Some of the highest contaminant contributions are domestic waste, waste, and company waste. Waste contamination will lead to dead fish, decreased water quality and disease transmission. Community approach can be done to solve the waste problem, especially at the household level. This study uses quantitative methods to analyze the effect of intervention and waste management training on changes in household waste management knowledge and practices. This type of research uses quasi experiment with one group of pre and post test design. The results showed that there was an increase of knowledge about waste management after being given intervention by the researcher because the p value ≤ 0,05. The results also show that there is an increasing practice on waste management after being given intervention by researchers because the p value ≤ 0.05. Based on the research results, it can be concluded that the provision of intervention is effective for improving knowledge and practice in the household waste management.

Abstrak :
Pembangunan perkotaan sejalan dengan meningkatnya pembangunan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya laju timbunan sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat perkotaan, terutama masalah kesehatan lingkungan. Pembuangan limbah padat atau sampah, sebagai akibat dari aktivitas masyarakat perkotaan, tidak sebanding dengan kemampuan lingkungan alam untuk menyerapnya. Kota Palangka Raya dengan luas wilayah 8.032 Ha meliputi 6 Kelurahan dan kota dengan jumlah penduduk 106.024 jiwa dengan kepadatan rata-rata > 50 jiwa/Ha. Timbunan sampah yang dihasilkan oleh penduduk kota mencapai 360 m3/hari, sedangkan yang mampu diangkut 228 m3/hari atau (63,33 %); sedangkan yang tidak tertangani atau lambat terangkut adalah 132 m3/hari atau (36,67 %), sebagian dibuang ke saluran/drainase, lahan kosong, badan air, dan dibakar. Pembiayaan pengelolaan sampah diperoleh dari masyarakat melalui pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan baru mencapai 25 % dari keperluan biaya pengelolaan sampah di luar investasi untuk trek angkutan, alat berat di TPA dan pembangunan TPS maupun Transfer Dipo. Saat ini alokasi dana pengelolaan sampah dialokasikan melalui dana pembangunan/proyek dalam APBD, sumber dananya dari Dana Alokasi Umum (DAU), Guna mencapai motto Kota Palangka Raya sebagai kota "CANTIK". Pemerintah kota menetapkan 8 (delapan) program terpadu melalui PAM KUDP-P3KT, salah satunya program persampahan, dananya bersumber dari DAU, DAK dan APBD maupun pinjaman Bank Dunia. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan masalah: (1) peranan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan alokasi dalam APBD terhadap biaya pengelolaan sampah, (2) potensi wajib retribusi yang dapat digali untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dan (3) perubahan pola pengelolaan sampah dengan menekankan pada pengolahan sampah melalui pengomposan dan 3R. Hipotesis dalam penelitian, yakni : 1) Peranan pendapatan yang diperoleh dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan alokasi dana dalam APBD masih rendah dibandingkan dengan kebutuhan biaya pengelolaan sampah. 2) Biaya pengelolaan sampah dapat ditingkatkan dengan menggali potensi yang lebih besar dari masyarakat untuk membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. 3) Pelayanan persampahan/kebersihan dapat ditingkatkan apabila pola pengelolaan sampah untuk mengurangi timbunan sampah yang tidak tertangani dengan melakukan pengolahan sampah melalui pengomposan dan 3R. Sifat penelitian ini adalah deskriftif kuantatif dengan metode penelitian ekspos fakto, adapun variabel bebas adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan APBD serta variabel terikat adalah pengelolaan sampah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu pengumpulan data sekunder bersumber dari literatur dan kuesioner dari instansi yang telah ditentukan. Kemudian untuk mengetahui pengetahuan dan peranserta responden dalam pengelolaan sampah dan membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dilakukan pengumpulan data primer melalui kuesioner. Jumlah populasi 24.045 wajib retribusi, diklasifikasikan berdasarkan luas bangunan, ditetapkan sample untuk luas bangunan < 71 m2 = 144 responden, luas bangunan 71 - 300 m2 = 72 responden, dan luas bangunan > 300 m2 = 30 responden. Teknis dan pengolahan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif dengan analisis statistik, yaitu analisis regresi, korelasi, faktor matrix, dan Anova dengan menggunakan Duncan 's multiple range test dalam SPSS. Berdasarkan hasil analisis diperoleh: Analisis terhadap variabel retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan APBD dalam pengelolaan sampah. Hasil pengolahan data terhadap variabel retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan alokasi dana dalam APBD. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai t hitung, pada variabel realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar 9,148, sedangkan nilai tiahe sebesar 2,015 dengan demikian thitung 9,148 > tiahel 2,015] sehingga (Ho) ditolak dan (Ha) diterima. Ha diterima maka terdapat hubungan antara retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan realisasi biaya pengelolaan sampah. Hasil pengolahan data terhadap variabel realisasi biaya pengelolaan sampah/biaya operasional dalam APBD dengan keperluan biaya operasional sesungguhnya, hasil uji hipotesis (uji t) menunjukkan nilai thitung 49,316 sedangkan tabel sebesar 2,015; dengan demikian [th;n? ns 49,316> tth>x1 2,015] sehingga (Ho) ditolak dan (Ha) diterima. Ha diterima maka terdapat hubungan antara realisasi biaya pengelolaan sampah/biaya operasional dalam APBD dengan biaya operasional sesungguhnya. Analisis terhadap variabel wajib retribusi berdasarkan klasifikasi luas bangunan. Klasifikasi Luas Bangunan < 71 m2. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai th; g 0,087 di mana tc,,e1 4,450 [th;.,8 < t.bd 6,1691 dengan demikian (Ho) diterima dan (Ha) ditolak, artinya tidak ada perbedaan antara retribusi pelayanan persampahan dengan pelayanan persampahan/kebersihan. Klasifikasi Luas Bangunan 71- 300 m2 Hasil pengolahan data menunjukkan hasil thitung, 12,557 di mana t,h1x14,450 [t1ui,,,,R 12,557 > ttain] 4,450] dengan demikian (Ho) ditolak dan (Ha) diterima, artinya ada perbedaan nyata antara retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan pelayanan persampahan/kebersihan. Klasifikasi Luas Bangunan > 300 m2. Hasil pengolahan data menunjukkan hasil thiung 133,544 di mana ttabel 4,450 [thimns 133,544 > tmbe1 4,450] dengan demikian (Ho) ditolak dan (Ha) diterima, artinya ada perbedaan nyata antara retribusi pelayanan/persampahan dengan pelayanan persampahan/kebersihan. Analisis terhadap variabel pengelolaan sampah dengan menekankan pada pengolahan sampah melalui pengomposan dan 3R. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 32,691 sedangkan tthbe1 (df ; 7) sebesar 1,895 dengan demikian [ thitung 32,691 > t,hbci 1.895 ], (Ho) ditolak dan (Ha) diterima sehingga terhadap pengaruh antara timbunan sampah yang tidak tertangani dengan meningkatkan pengelolaan sampah melalui pengomposan. Hasil pengujian regresi linier menunjukan bahwa nilai konstanta (a) sebesar -28,212 pengelolaan sampah melalui penggunaan 3R negatif artinya bahwa sistem 3R secara nyata akan mengurangi pengelolaan sampah sebesar 28,212, sedangkan nilai regresi (b2) sebesar 1. Regresi akan menurunkan timbulan sampah 0,267 artinya terdapat konstribusi sampah terhadap proses pengelolaan sampah melalui 3R. Hasil hipotesis menunjukkan nilai tw,,,r,g sebesar 21,413 sedangkan ttabe1 sebesar 1,895 dengan demikian [thitung 21.413 > tIbei 1.895] dengan demikian (Ho) ditolak dan (Ha) diterima, artinya ada pengaruh antara timbunan sampah yang tidak tertangani dengan pengolahan sampah melalui 3R. Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan: 1. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan peranannya masih rendah terhadap biaya pengelolaan sampah maupun peranannya dalam APBD, merupakan akar permasalahan dalam pembiayaaan pengelolaan sampah kota. 2. Potensi terbesar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terdapat pada wajib retribusi rumah tangga dengan klasifikasi luas bangunan 71 - 300 m2 dan luas bangunan > 300 m2 dan sebagian kecil dari potensi rumah tangga dengan klasifikasi luas bangunan < 71 m2, terjadi subsidi silang. 3. Timbunan sampah yang tidak tertangani dapat dikurangi melalui upaya pengomposan dan 3 R.

---

Role Of Retribution and Local Budget (APBD) in the Urban Waste Management (A Case Study in Palangka Raya Central Kalimantan Province)The urban development is paralleled with the improvement of the economic development, population growth, and the increase of the society's welfare. The improved garbage piles represents one of the environmental problems faced by the urban society, especially the problem of health and environment. The development of solid waste or garbage, as the consequence of the urban society's activities is incomparable with the capability of the natural environment to absorb. Palangkaraya city with 8,032 ha width area covers 6 sub district and cities in the city by the 106,024 population with the average density > 50 people/ha. The garbage piles resulted by urban community reach 360 m3/day or (63.33 %), while which are not handled or in delay in transporting totally 132 m3lday or (36.67 %), some of them thrown to drainage, bare land, brink of waters, and burned. The financing of garbage management which is obtained from people through garbage/cleaning service retribution revenue only reaches 25 % from garbage disposal cost outside the investment for transport truck, heavy equipment both at End Disposal Location (TPA) and Transfer Dipo. At this time garbage disposal fund allocation allocated the development/project fund in Regional Local Budget (APBD), its fund resources from General Allocation Fund (DAU). To archive the motto Palangka Raya City " BEAUTIFUL" city. The local Government established 8 (eight) integrated program through P]M KUDPP3KT, one of them garbage processing, the fund comes from DAU, DAK, and APBD as well as from World Bank. Based on above description, then the problem formulated: (1) the role of garbage processing/cleaning services retribution and the allocation in APED to garbage processing cost, (2) retribution compulsory potentials could be raised to increase the revenue from garbage process/cleaning services retribution, and (3) garbage processing pattern by emphasizing on garbage processing through compost and 3R. Hypothesis in this research, namely: 1) Role of revenue obtained from garbage process cleaning services retribution and fund allocation in APBD still low compared to garbage processing required cost. 2) Garbage processing cost could be increased by raising the grater potential from the community to pay garbage/cleaning services retribution. 3) Garbage/cleaning services could be increased if garbage processing pattern to decrease the garbage pile which are not handled by conducting garbage processing through composting and 3 R. The nature of this research in quantitative descriptive by research method of expos facto, while free variables are garbage/cleaning processing garbage. Data collection technique applied by two ways those are secondary data collection comes from literature and questioner of specified institutions. Then to know the respondens knowledge and partisipation in garbage processing and to pay garbage/cleaning services retribution conducted the primary data collection through questioner. The population number 24,045 on retribution compulsory, classified based on the building width, stipulated the sample for a building of < 71 m2 width = 144 respondents, building of 71 - 300 width m2 = 72 respondents, and building of > 300 m2 width = 30 responders. Data analysis technique and process applied in this research is by using quantitative method by statistic analysis, that is regression analysis, correlation, factor matrix., and Anova by using Duncan's multiple range test in SPSS. Based on the analysis results obtained: Analysis to variables of garbage/cleaning services retribution and APBD in garbage processing. The results of data processing to variables of garbage/cleaning services retribution by the fund allocation in APBD. The hypothesis examination results show that tco,a,L value on variable of garbage/cleaning services retribution of 9.148 while ttable value of 2.015 so [tc,,.t 9.148 > ttab1e 2.015] so (Ho) rejected and (Ha) accepted, because Ha accepted then there the relationship between garbage/cleaning services retribution with the garbage processing cost realization. Data processing result to garbage processing cost/operational cost realization variable in APBD with the actual operational needs, the hypothesis examination result (examine t) show t,,,,,, value of 49.316 while tubte value of 2.015 so, [t.,,,t 49.316 > tmble 2.015] so (Ho) rejected and (Ha) accepted, because Ha accepted then there is the relationship between garbage processing cost/operational cost realization in APBD with actual operational cost. Analysis of retribution compulsory variable based on the building width classification. The building of < 71 m2width Data processing result show tcow t, value 0.087 where habit 4.450 [tcount < Liable 6.169] so (Ho) accepted and (Ha) rejected it means there is no difference between garbage service distribution with the garbage/cleaning service. The building of 71 - 300 m2 width Data processing result show Lco~,t value 12.557 where t1abit. 4.450 [tcd?nt 12.557 > ttabic 4.450] so (Ho) rejected and (Ha) accepted it means there is obvious difference between garbage service distribution with the garbage/cleaning. The building of > 300 m2 width Data processing result show .6,rt value 133.544 where ttabJe 4.450 [tcount 133.544 > tnblc 4.450] so (Ho) rejected and (Ha) accepted it means there is obvious difference between garbage service distribution with the garbage/cleaning. Analysis to garbage processing variable by emphasizing on garbage processing through composting and 3R. Hypothesis examination results show that result the hunt value of 32.691 while ttable (df;7) of 1.895 then [tcoV1i 12.557 > ttnble 4.450] so (Ho) rejected and (Ha) accepted so there is an influence between garbage piles which are not handled by increasing the garbage processing through composting. Linear regression examination results show that constant (a) of - 28.212 garbage processing through 3R application is negative it means that 3R system obviously will decreace the garbage processing amounted 28.212, while regression value (b2) of 1. Regression will decreace the garbage piles of 0.267 it means there is garbage contribution to garbage process through 3R. By the hypothesis results show hunt value of 21.413 where hunt of 1.895 then [#count 21.413 > tiab]c 1.895] so (Ho) rejected and (Ha) accepted it means there is obvious influence between garbage piles which are not handled with garbage processing through 3R. Based on the analysis, it can be drawn the following conclusion: 1. The retribution of garbage/cleaning services, which still plays low roles on the cost of garbage processing and on the regional budget, represents the root causes in financing the urban garbage processing. 2. The high potency of the retribution of the garbage/cleaning services occupies on the retribution payer of households with the building size of 71-300 m2 and the building size > 000 m` while little part of the potency remains at the households with the classification of the building size < 71 m2, so the cross subsidy occurs. 3. The garbage piles that is not handled can be reduced by composing and 3 R.