Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Beberapa penelitian telah menyatakan peran penting pemerintah dalam menangani masalah limbah elektronik, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dengan mengeluarkan kebijakan untuk menangani sistem pengelolaan limbah elektronik, baik di negara maju maupun berkembang, terutama didasarkan pada prinsip EPR, tetapi merancang dan menerapkan prinsip tersebut di negara berkembang mungkin sangat berat karena harus bergantung pada kapasitas negara dan kondisi sosial ekonomi, menyiratkan bahwa aspek keuangan akan menjadi rintangan utama bagi negara-negara berkembang ketika menerapkan prinsip ini. China adalah salah satu dari sedikit negara berkembang yang berhasil mereplikasi prinsip ini ke dalam sistem pengelolaan limbah elektronik mereka dan memiliki beberapa kesamaan dengan Indonesia, seperti keberadaan sektor informal, populasi besar, negara berkembang. Kebijakan pendanaan sistem pengelolaan limbah elektornik di China menggunakan subsidi yang ditetapkan pada nilai yang sesuai untuk bisa menjalankan sistem. Dalam penelitian ini, model skema pendanaan sistem pengelolaan limbah elektronik diusulkan untuk menganalisis kemungkinan kebijakan tersebut untuk diimplementasikan di Indonesia. Terdapat empat skema pendaan yang diusulkan pada penelitian ini, yaitu skenario 1, dimana pendanaan dilakukan hanya oleh produsen, skenario 2, dimana pendanaan dilakukan hanya oleh pemerintah, skenario 3, dimana pendanaan dilakukan hanya oleh produsen dan pemerintah, dan skenario 4, pendanaan dilakukan oleh produsen, pemerintah, dan konsumen. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa skenario 4 merupakan skenario yang paling paling feasible untuk dilakukan.

---

Policies to handle WEEE management system, both in developed and developing countries, mainly based on EPR principle, but designing and implementing such principle in developing countries might be formidable as it should be depended on the country`s capacity and socioeconomic condition, implying that the financial aspect will be the primary hurdle for the developing countries when implementing this principle. China is one of the few developing countries that successfully replicate this principle into their WEEE management system and has several similarities with Indonesia, such as the existence of informal sector, large population, a developing country. China WEEE processing fund policy uses subsidies that are set on appropriate number run the system. In this paper, a system dynamic model is proposed to analyze the possibility of such policy to be implemented in Indonesia. In this study, a model that implemented an electronic waste management system proposed to analyze issued this policy to be applied in Indonesia. Scenario 3, which is carried out only by producers, scenario 2, which is carried out only by the government, scenario 3, which is carried out only by producers and the government, and scenario 4, carried out by producers, governments and consumers. From the results of the study, obtained scenario 4 is the most feasible scenario to do.

Abstrak :
Sistem pengelolaan limbah elektronik formal di negara berkembang, sebagian besar belum dikembangkan, termasuk di Indonesia. Pemerintah dan perusaan peralatan elektronik masih memiliki pengetahuan yang minimum mengenai limbah elektronik dan pentingnya pengelolaan limbah elektronik ini. Di sisi lain, permainan simulasi dengan tujuan yang serius (serious simulation game) menawarkan pendekatan yang efektif sebagai media pembelajaran bagi penggunanya melalui lingkungan yang menarik, pengalaman dan pengambilan keputusan. Serious simulation game sebagai media pembelajaran bukan lagi bidang penelitian baru. Namun, masih sedikit penelitian serious simulation game yang mengambil topik pengelolaan limbah, dan belum ada yang berfokus pada pengajaran sistem pengelolaan limbah elektronik bagi pemangku kepentingan. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan rancangan serious simulation game untuk pengelolaan limbah elektronik yang dapat mengedukasi pemangku kepentingan tentang apa itu limbah elektronik, mengapa itu perlu dikelola, dan bagaimana itu harus dikelola. Tujuan permainan ini adalah untuk menemukan skenario terbaik yang menghasilkan volume koleksi WEEE terbanyak. Infrastruktur permainan dengan multi player diimplementasikan untuk memungkinkan interaksi antar pemain. Dengan demikian, hal ini memungkinkan pemain untuk memahami hasil yang berbeda untuk keputusan berbeda

---

In a developing country like Indonesia, waste electrical and electronic equipment (WEEE) management system is not yet established. Government and the electrical and electronic equipment (EEE) manufacture still have minimum knowledge about WEEE. In the other side, serious simulation game is found to be effective for educating users through its engaging environment and experiencing the decision. Serious simulation game as environmental learning media is no longer a new field of research. However, there are still few serious simulation game researches that bring waste management issues, and none focusing on WEEE Management education for the stakeholder. Thus, the purpose of this research is to develop serious simulation game to educate the stakeholders about WEEE, why it is need to be managed, and how it should be managed. The aim of this game is to find the best scenario that resulting the most volume of WEEE collection. A multiplayer game infrastructure enables the player to interact and understand the different result for different decision taken.

Abstrak :
Kemajuan teknologi saat ini berkembang sangat pesat dan menyebabkan meningkatnya konsumsi produk elektronik. Namun, hal tersebut menimbulkan tantangan baru yaitu peningkatan limbah elektronik. Banyak negara yang telah mengadaptasi kebijakan Extended Producer Responsibility untuk melindungi lingkungan dari pencemaran limbah elektronik. Di Taiwan, kebijakan Extended Producer Responsibility telah ditetapkan sejak 1998 di bawah 4-in-1 Recycling Program dan evaluasi kebijakan tetap dilakukan secara terus menerus untuk mendapatkan kebijakan yang lebih baik. Saat ini, ketidak seimbangan model pendanaan Extended Producer Responsibility terjadi dan dapat merugikan pihak tertentu. Keterlibatan banyak pihak yaitu produsen, pemerintah, industri daur ulang dan konsumen mengakibatkan kompleksitas untuk kebijakan pengelolaan glimbah elektronik semakin tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan untuk melakukan perancangan ulang model pendanaan Extended Producer Responsibility untuk memastikan profitabilitas dalam sistem pengelolaan limbah elektronik di Taiwan menggunakan metode system dynamics. Berdasarkan hasil penelitian, trade-off antar banyak pihak dapat terjadi dalam penerapan kebijakan pengelolaan limbah elektronik. Berdasarkan model yang diusulkan, kebijakan Extended Producer Responsibiity telah disimulasikan dan dapat diadopsi untuk memaksimalkan keuntungan produsen dan industri daur ulang tanpa pemerintah dan konsumen.

---

The technology advancement in this era is growing rapidly and cause the increasing consumption of the electrical and electronic product. Nonetheless, it deals with other problems, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) increase. Many countries promote producer responsibility to protect the environment. For instance, in Taiwan, the Extended Producer Responsibility (EPR) policy that is responsible for managing waste electrical and electronic equipment has already established since 1998 called 4-in-1 Recycling Program and continuous review is still conducted to obtain a better policy. In addition, the unbalance recycling fund mode between recycling fee and recycling subsidy is appeared in implementation by this country. Due to the high complexity of multiple parties among manufacturer, recycling industries, consumers and government in such eco-system, this study proposed a new EPR-based fund mode to ensure the profitability of WEEE management using system dynamics. A case study is investigated in Taiwan.  According to our study, a trade-off between the multiple agents appeared. Based on the present model, the best policy can be simulated and adopted to maximize manufacturer and recycling industries profit without harming other stakeholders.