Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saham sebagai objek waris memungkinkan pengalihan kepemilikan dari pewaris kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan Pasal 833 KUHPerdata. Namun, anak di bawah umur yang belum cakap hukum memerlukan wali untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pemegang saham. Tulisan ini menganalisis peran orang tua sebagai wali dalam pengelolaan saham warisan anak, serta konsep hukum waris terkait saham di Indonesia dengan kajian terhadap peraturan seperti KUHPerdata, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, UUPT, dan SEMA No. 3 Tahun 2023. Dengan metode penelitian doktrinal, hasil tulisan ini menunjukkan bahwa meskipun saham warisan otomatis menjadi hak anak sebagai ahli waris, proses hukum melalui perwalian tetap diperlukan untuk memastikan perlindungan hak anak. Dalam menyusun tulisan ini, Penetapan Pengadilan Negeri digunakan sebagai contoh penerapan penetapan perwalian oleh orang tua terhadap pengalihan saham warisan milik anak. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan perwalian oleh orang tua tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memastikan perlindungan hak-hak anak dalam pewarisan saham.

---

Shares as inheritance objects enable the transfer of ownership from the deceased to the heirs in accordance with Article 833 of the Indonesian Civil Code. However, underage children who are legally incompetent require guardians to exercise their rights and obligations as shareholders. This paper analyzes the role of parents as guardians in managing children’s inherited shares, as well as the concept of inheritance law related to shares in Indonesia, by examining regulations such as the Civil Code, the Marriage Law, the Child Protection Law, the Company Law, and SEMA No. 3 of 2023. Using a doctrinal method, the findings reveal that while inherited shares automatically become the rights of children as heirs, legal processes through guardianship remain necessary to ensure the protection of children’s rights. In preparing this paper, a District Court Decision was used as an example of the application of guardianship determination by parents regarding the transfer of inherited shares owned by children. This demonstrates that the establishment of guardianship by parents not only provides legal certainty but also ensures the protection of children's rights in share inheritance. "

"Hukum Kewarisan di Indonesia menjadi hal yang sering diperdebatkan, salah satunya mengenai hak waris bagi anak luar kawin. Mengenai hal ini tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 784 K/Pdt/2014 yakni seorang anak luar kawin sebagai ahli waris pengganti mengajukan permohonan warisan yang di dapat oleh ibu nya yang sudah meninggal kepada pengadilan hal ini dikarenakan saudara dari ibu pemohon tidak memberikan warisan kepada dirinya dan saudaranya dikarenakan keduanya merupakan anak luar kawin. Dalam hal ini hakim mengabulkan permohonan tersebut untuk seluruhnya dan masing – masing anak luar kawin berhak atas 1/16 bagian dari warisan kakek dan nenek. Penulis dalam tulisan ini ingin membahas mengenai hak waris anak luar kawin ditinjau melalui KUH Perdata dan UU Perkawinan serta analisis mengenai Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi pemohon. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis data deskriptif-analitis sehingga simpulan yang diperoleh berupa penjelasan eksplanatif. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa aturan mengenai kewarisan anak luar kawin sebagai ahli waris penggantian tempat antara KUHPerdata dan UU Perkawinan terdapat persinggungan. Melalui Pasal 842 KUH Perdata dinyatakan bahwa pergantian dalam garis lurus kebawah hanya dapat dilakukan untuk anak sah, sedangkan dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya hal ini menimbulkan penafsiran termasuk dalam hal kewarisan.

---

Inheritance Law in Indonesia is often debated, one of which is about the inheritance rights of children outside of marriage. The application of this, it is stated in the Decision of the Supreme Court Number 784 K/Pdt/2014, namely a child outside of marriage who is a substitute heir submits an inheritance application obtained by the applicant's mother who has died to the court, this is because the relatives of the applicant's mother did not provide inheritance to himself and his siblings because both of them are children outside of marriage. In this case the judge grants the request in its entirety and each children outside of marriage is entitled to 1/16 of the inheritance of the applicant's grandparents. The author in this paper wants to discuss the inheritance rights of children outside of marriage, reviewed through the Civil Code and Marriage Law as well as an analysis of the Supreme Court's decision that granted the petitioner's appeal. The writing of this thesis uses juridical-normative approach with data analytical descriptive-analysis thus the conclusion which is obtained will be served in a form of explanative explanation. From this research it can be seen that the rules regarding the inheritance of out-of-wedlock children as heirs to change places between the Civil Code and the Marriage Law have intersections. Through Article 842 of the Civil Code, it is stated that changes in a straight line downward can only be made for legal children, whereas in Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law, children outside of marriage have a civil relationship with the mother and the mother's family, in which interpretations including in terms of inheritance."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hak dan bagian waris anak luar kawin yang diakui (studi kasus putusan nomor 752 PK/PDT/2011). Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang sifatnya yuridis normatif menggunakan data sekunder yang dapat berupa Peraturan Perundangan dan buku-buku. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelian ini dapat menjawab permasalahan, anak luar kawin hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya dalam hal keperdataan. Tapi dengan adanya pengakuan dari ayah anak luar kawin, anak tersebut mempunyai hubungan dengan ayah biologisny. Dalam kasus ini perkawinan yang dilakukan serta kedudukan suami dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka tersebut dan sebagai ahli waris dari pewaris.

---

This research aims to find out what the basic consideration in determing the judges and the inheritance rights of children outside marriage recognized (case study Decision No. 752 PK/PDT/2011). This research is a normative juridicial law using of secondary data in the form of laws and regulation and books. The conclusion from this research can answer the problem, illegitimacy only have relationship with the mother and her family in civil case. But with the recognition of the father of the child outside marriage have relationship with his biological father. In this case the marriage is done and the status of the husband and the children born of their marriage and as the heir of the testator."

"Fakta yang sering terjadi dalam masyarakat adalah akibat hukum karena tidakdidaftarkannya jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan, serta sering terjadi penarikan paksa dari lembaga pembiayaan terhadap barang jaminan fidusia yang ada pada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum jaminan fidusia yang tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia dan upaya perlindungan hukum konsumen ketika PT.ASF sebagai Lembaga jaminan fidusia menggunakan pihak ketiga (debt collector) dan menarik paksa barang jaminan fidusia terhadap Tuan H. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang ditinjau dari sudut penerapannya yang berfokus masalah (problem focused research), jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder dengan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan kajian ini, disimpulkan bahwa pembebanan jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia adalah sama kuatnya dengan putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan eksekutorial. Terhadap penarikan paksa barang jaminan fidusia yang menggunakan pihak ketiga adalah perbuatan melawanhukum dan bertentangan dengan PMK No.130/PMK.010/2012 Pasal 4 yang menyatakan bahwa Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor. Apabila terjad pengambilan paksa barang yang menjadi objek jaminan ditengah jalan, konsumen harus menolak dan dapat melaporkan ke pihak kepolisian.

---

Facts that often occur in society are legal consequences due to the absence of fiduciary collateral by financial institutions, also frequent forced withdrawals from financing institutions of fiduciary collateral goods which is belong to the consumers. This study

aims to determine the legal consequences of fiduciary collateral that are not registered at

the Fiduciary Registration Office and consumer legal protection efforts when PT. ASF as

a fiduciary collateral institution uses a third party (debt collector) and forcibly withdraws

fiduciary collateral against Mr. H. This study uses normative juridical method with the

typology studied in terms of its application which focuses on problems (problem focused

research), the type of data used is secondary data with qualitative data analysis methods.

Based on this research, the key is that the imposition of fiduciary collateral made with a

notary deed and at the fiduciary registration office is as strong as the court decision and

has executive power. Forcing parties to guarantee a fiduciary using a third party is an act

against the law and contrary to PMK No. 130/PMK.010/2012 Article 4 which states that

the withdrawal of objects guaranteeing a fiduciary in the form of a motor vehicle by a

finance company must fulfill the provisions and requirements as stipulated in the law

regarding fiduciary collateral and has been agreed upon by the parties in the motor vehicle

financing agreement. If forcibly taking goods that are the object of collateral in the middle

of the road, the consumer must refuse and can report it to the police."