Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Dalam pembagian warisan yang berhak mejadi ahli waris atas warisan dari pewaris dilihat berdasarkan golongan waris. Golongan ahli waris sampai dengan golongan keempat, golongan pertama adalah golongan yang diutamakan yaitu istri/suami dan anak. Banyak kasus yang bermunculan di kehidupan bermasyarakat kita dimana ahli waris yang seharusnya mendapatkan warisan tidak mendapatkan apa-apa, dan yang bukan termasuk dalam ahli waris mendapatkan bagian baik sebagian maupun seluruh dari harta peninggalan pewaris. Oleh karena itu permasalahn yang penulis ambil adalah bagaimana pewarisan terhadap harta bawaan apabila terjadi kematian dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan ahli waris atas harta warisan pada kasus No. 06/PDT/2011/PT.MDO.Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dengan didukung oleh wawancara. Seperti kasus yang penulis bahas dalam tesis ini, harta peninggalan pewaris yang memang awalnya adalah harta bawaan jatuh ketangan yang bukan ahli waris utama, dikasus ini dapat dilihat bahwa terdapat keluarga dimana istri dan anak sudah meninggal, kemudian suami menikah untuk kedua kalinya dan memiliki anak lagi dari perkawinan kedua. Harta peninggalan yang seharusnya diberikan kepada suami yang merupakan ahli waris golongan pertama, jatuh kepada anak dari perkawinan kedua suaminya. Hasil putusan tersebut diberikan oleh hakim pengadilan tinggi tondano dan di mahkamah agung pun tetap hasilnya sama. Dari hasil analisis penulis ahli waris dalam kasus tersebut adalah suami atau ayah dari pewaris. Dan untuk pertimbangan hakim adalah tidak sesuai dengan peraturan yang ada karena hanya didasarkan syarat formil tidak terpenuhi.

---

Inheritance law is the law governing what should happen with wealth Someone has Dies, with words set inbetween treasure lay abandoned Wealth Posted Someone Dies Along Due been - consequently For heir. In the inheritance heirs who are entitled to form the legacy differences Heir Viewed by class inheritance. Faction heir Until with Fourth class, First class is a class of Preferred Ie The wife/husband and Children. Many Cases popping Social life kita Where heirs inherit Who Should not get what- APA, And That`s not including hearts heirs get Part Neither part or whole of the possessions of the Heir. By THEREFORE permasalahn The author grab Is What if the default property inheritance Against Death Occurs And How Considerations judges hearts set heir inheritance pada differences Case No. 06 / PDT / 2011 / PT.MDO.Methods The author use is normative- BY supported Posted Interview. Cases such as the author`s thesis Discuss hearts husband, inheritance Heir The first is a treasure indeed innate Is Not Falling into the hands of the heirs Main, can husband dikasus Views that are Family Where Deceased Wife and Kids, husband then married a second time and have a Child Again Both of marriage. That should have given Heritage addressed to the heir`s husband is First class, Fall addressed to the Children of the second marriage of her husband. The decision results given Posted by High Court judge Tondano and DI supreme court also differences result is the same. From the findings of the analysis Writer heir hearts husband is the case the OR clause Heir. And the judge is not for consideration in accordance with the existing legislation based because only formal requirement not fulfilled."

"Bagi warga negara yang tunduk pada hukum waris perdata barat, penggugat memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan sebagaimana dalam ketentuan hukum waris perdata barat. Hibah yang dilakukan oleh pewaris pada saat masih hidup menimbulkan permasalahan karena salah satu ahli waris merasa belum mendapatkan hak warisnya sehingga ahli waris tersebut menggugat ke Pengadilan. Hakim memutuskan untuk menolak gugatan, bahkan dalam tingkat Banding maupun Kasasi. Putusan hakim ini menimbulkan pertanyaan mengapa seseorang yang tunduk pada hukum waris perdata barat tidak berhak mendapatkan hak warisnya sesuai ketentuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitan yuridis-normatif dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis serta jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder sedangkan untuk teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil dari penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memberikan saran untuk umum dan khususnya untuk praktisi hukum.

---

For citizen are subject to The Civil Code, The plaintiff having right to get the estate of inheritance as in the legal heirs civil Code. Grant made by an heir at while still alive has created problems because one of the heirs are not yet earned the right heirs and the heirs of suing to court. A judge to refuse a lawsuit, even in of appeals and Kasasi. Judicial decisions that raises the question why someone who subject to the Civil Law have no right to earned the right heirs were in line with the regulation. This research using yuridis-normatif methods and the nature of the research is descriptive analytical as well as the type of data used is the type of secondary data, the technique of collection is a study literature and study documents. The result of the writing of the thesis is intended to provide advice to the public and particularly to a practitioner of law."

"Tesis ini membahas pembagian waris terhadap istri dari perkawinan kedua yang perkawinannya baru dicatatkan setelah pewaris meninggal dunia. Latar belakangnya yaitu tidak semua masyarakat mengerti betapa pentingnya pencatatan perkawinan yang berdampak pada pewarisan atas objek peninggalan pewaris. Dalam tesis ini Penulis memfokuskan pada waris barat. Penulis mengangkat (dua) permasalahan yaitu yang pertama analisa pembagian waris berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1522 K/PDT/2003 ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Yurisprudensi Hukum Waris di Indonesia, dan permasalahan yang kedua yaitu bagaimanakah status Akta Jual Beli yang sudah berpindah tangan. Analisa yang Penulis dapatkan bahwa perkawinan antara pewaris dengan istri kedua tidak sah, maka seharusnya istri kedua tersebut tidak berhak mendapatkan warisan, yang seharusnya berhak adalah ahli sah dari pewaris, sehingga putusan hakim tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Kepemilikan objek peninggalan pewaris berupa tanah yang sudah berpindah tangan tidak dapat dibatalkan, namun anak sah dapat menggugat istri kedua untuk penggantian ganti rugi, bukan pembatalan Sertipikat Hak Milik dan Akta Jual Beli.

---

This thesis discusses about the division of inheritance to wife from second marriage who registered her marriage after the testator dies. The background is not all people understand the importance of registration of marriages that have impact the object of inheritance. In this thesis, the author focuses on western inheritance. Author lifting 2 (two) problems in this thesis, the first problem is analysis of the division of inheritance based on the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1522 K / PDT / 2003 in terms of the Book of the Law of Civil Law and Jurisprudence Inheritance Law in Indonesia, and the second problem is how the status of Sale and Purchase Agreements that are already changing hands.

The analysis of the writer that marriage between the heir with the second wife is not valid, then it should be the second wife is not entitled with the inheritance, so the daughter who is entitled with the all inheritance, which is the judge's ruling is not in accordance with the legislation Indonesia. The ownership of inheritance objects such as land that have changed hand can not be canceled, but the daughter can sue to the second wife for reimbursement of damages, not the cancellation of Certificate of Ownership and Sale and Purchase Agreements."

"Suatu akta hibah seharusnya tidak dapat dibatalkan apabila telah dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena pemberian hibah merupakan hak dari pemilik barang sehingga ia memiliki kebebasan untuk memberikan barang tersebut kepada orang lain. Apabila hibah yang dilakukan semasa hidup menyebabkan terlanggarnya bagian mutlak (legitieme portie) dari ahli waris nya, maka pada saat harta pewarisan terbuka dapat dilakukan pemotongan atau pengurangan (inkorting). Hibah sendiri adalah suatu bentuk perjanjian dimana pemberi hibah menyerahkan suatu benda untuk keuntungan dari pemberi hibah secara cuma-cuma yang tidak dapat ditarik kembali dan penyerahan tersebut dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup. Sebuah hibah tidak dapat dibatalkan oleh ahli waris tanpa adanya alasan yang kuat. Penelitian ini membahas mekanisme inkorting sebagai cara pemenuhan legitieme portie yang terlanggar serta akibat hukum dari sebuah akta hibah yang digugat pembatalan oleh anak selaku ahli waris yaitu yang terjadi pada sebuah kasus yang telah diputus oleh hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1159/Pk/Pdt/2023 dimana hakim memutuskan untuk membatalkan akta hibah yang dilakukan oleh orang tua semasa hidup karena ternyata melanggar legitieme portie. Penelitian ini menerapkan metode penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini tidak dapat mendukung putusan hakim yang membatalkan akta hibah dengan alasan adanya legitieme portie dari ahli waris yang terlanggar. Pertimbangan tersebut adalah kurang tepat dikarenakan apabila terjadi pelanggaran legitieme portie dapat dilakukan inkorting untuk memenuhi kekurangan bagian tersebut.

---

A grant deed should not be invalidated if it has been carried out in accordance with the applicable laws and regulations. This is because the grant is the right of the owner of the goods so that he has the freedom to give the goods to others. If a grant made during life causes a violation of the absolute share (legitieme portie) of the heirs, then when the inheritance is open, a deduction or reduction (incorting) can be made. Grant itself is a form of agreement where the grantor hands over an object for the benefit of the grantor free of charge which is irrevocable and the handover is made when the grantor is still alive. Thus a grant cannot be canceled by the heirs without a strong reason. This research discusses the legal consequences of a grant deed that is sued for annulment by the child as the heir, which occurs in a case that has been decided by the judge in Judicial Review Decision Number 1159/Pk/Pdt/2023 where the judge decides to cancel the grant deed made by the parents during their lifetime because it violates legitieme portie. This research applies doctrinal research methods using a juridical-normative approach. This research uses secondary data obtained through library research in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the research show that. The results of this study cannot support the judge's decision where the reason for the cancellation due to the violated legitieme portie of the heirs is incorrect because if there is a violation of the legitieme portie, incorting can be done to fulfill the shortage of the share."