Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik di daerah Kabupaten Bogor saat ini pada dasarnya telah sesuai dengan harapan, walaupun demikian bukan berarti tidak ditemui kendala-kendala. Dalam kaitannya dengan hal tersebut perlu ditelaah mengenai penyelesaian sengketa wakaf tanah yang dilakukan di wilayah kabupaten Bogor dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah tersebut dengan melihat peranan dari Departemen Agama, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bogor dalam rangka penyelesaian sengketa tersebut. Dengan menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu menggambarkan data secara obyektif apa adanya berdasarkan data yang diperoleh. Berdasarkan hal tersebut dapat kiranya kita lihat bahwa penyelesaian sengketa wakaf tanah yang dilakukan di wilayah kabupaten Bogor, telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan peraturan pelaksanaannya. Walaupun pada prakteknya tidak terlalu banyak sengketa wakaf yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Bogor maupun Pengadilan Agama Bogor, malahan di Pengadilan Agama Bogor belum pernah menangani sengketa wakaf sama sekali, karena rata-rata sengketa wakaf yang terjadi diselesaikan secara musyawarah antara para pihak, dengan ditengahi oleh Departemen Agama, dalam hal ini Kantor Urusan Agama setempat. Jadi yang mempunyat peranan yang besar dalam penyelesaian sengketa wakaf di Kabupaten Bogor adalah Departemen Agama. Sedangkan Peranan Pengadilan Negeri Bogor dalam menangani sengketa wakaf belum begitu terlihat, walaupun pernah menangani sengketa wakaf, karena jumlah kasus sengketa wakaf yang ditangani baru satu kasus. Sedangkan Pengadilan Agama Bogor sejauh ini belum pernah menangani sengketa wakaf, jadi peranannya kurang terlihat dalam menyelesaikan persengketaan wakaf yang terjadi di Kabupaten Bogor.

Abstrak :
Wakaf merupakan institusi sosial-religius yang berdimensi ekonomis untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial umat. Tanah wakaf merupakan harta benda tidak bergerak yang sudah diberikan dan dilembagakan untuk kepentingan sosial. Untuk memahami potensi produktivitas tanah wakaf di Jakarta Pusat dibutuhkan informasi spasial tanah wakaf dan keselasarannya dengan Rencana Tata Ruang Kota Jakarta Pusat Tahun 2030. Pola persebaran tanah wakaf di Jakarta Pusat acak cenderung mengelompok dengan nilai indeks 0,89. Penggunaan tanah berupa perumahan mendominasi 56,39% dari seluruh penggunaan tanah di Jakarta Pusat pada tahun 2009. Dari 723 bidang tanah wakaf di Jakarta Pusat yang tidak selaras dengan rencana tata ruang kota sebesar 22% ini berada di kawasan jasa, perdagangan, perkantoran maupun kawasan publik. Namun temuan di lapangan memperlihatkan terdapat 7,88% tanah wakaf berpotensi tinggi terletak pada penggunaan tanah jasa, dengan harga tanah lebih dari 7,5 juta/m2, produktivitas eksistingnya tinggi dan legalitasnya kuat. Tanah wakaf yang berpotensi sedang sebanyak 35,82% ada pada penggunaan tanah perumahan, dengan harga tanah antara 5 hingga 7,5 juta/m2, produktivitas eksisting dan legalitasnya sedang. Sedangkan 56,29% tanah wakaf yang berpotensi rendah di Jakarta Pusat berada pada penggunaan tanah publik dengan harga tanah kurang dari 5 juta, produktivitas eksistingnya rendah dan legalitasnya tidak kuat. ...... Endowments are socio-religious institution which has economic dimension to achieve economic justice and social welfare. Waqf land is immovable property that has been given and institutionalized for social purposes. To understand the potential of productive waqf land in Central Jakarta as well as clear picture of land endowments and its alignments with the city site plan of Central Jakarta up to 2030. Waqf land distribution pattern in Central Jakarta random tend to cluster with an index value of 0.89. The use of residential land in the form either regular or irregular dominating 56.39% of all land use in Central Jakarta in 2009. Of the 723 parcels of waqf land in central Jakarta that are not aligned with the site plan of Central Jakarta by 22% because it is located in the area of services, trade, offices and public area. However, the research findings show there are 7.88% higher potential waqf which is located on land use services, with prices land of more than 7.5 million / m2, high productivity and strong existing legality. Waqf land potentially being as much as 35.82% for residential land use, with land prices between 5 to 7.5 million / m2, the existing productivity and legality are. While 56.29% waqf land potentially low in Central Jakarta is located on the use of public land at a price of less than 5 million, low productivity and not strong of existing legality.

Abstrak :
Sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997, wakaf di Indonesia belum tercatat dengan baik, sehingga mudah terjadi penyimpangan dari hakikat dan tujuan wakaf itu sendiri, terutama sekali disebabkan terdapatnya dua bentuk perwakafan (wakaf keluarga dan wakaf umum) dan tidak ada keharusan untuk didaftarkannya benda-benda yang diwakafkan itu. sehingga seolah-olah sudah menjadi milik ahli waris atau pengurus (Nazhir). Dalam tesis ini dianalisis kasus tentang seseorang telah mewakafkan tanah untuk makam keluarga. Namun akhirnya peruntukannya menjadi pemakaman umum. Kasus ini menarik untuk dikaji karena wakaf tersebut tidak didaftarkan dan menimbulkan sengketa, ahli waris menganggap tanah tersebut bukanlah tanah wakaf. Pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis dari penelitian ini adalah bagaimanakah pembuktian tanah wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis tidak setuju dengan pendapat Hakim Kasasi yang menganggap bahwa tanah tersebut bukan tanah wakaf dengan pertimbangan tidak adanya saksi-saksi yang mendengar ikrar wakaf. Menurut penulis, pembuktian tanah wakaf dapat dilakukan dengan Saksi-saksi Testimonium De Auditu, yang walaupun tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung, tetapi sebagai persangkaan adalah dibenarkan, sebagaimana yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959. ...... Prior to the enactment of Government Regulation No. 28 of 1997, waqf in Indonesia has not been well documented, so it was easy to deviating the nature and purpose of the waqf itself, primarily because of the presence of two forms of waqf (family waqf and general waqf) and there is no requirement for the registration of objects that has become waqf. so as if it belonged to the heirs or the caretaker (Nazhir). In this thesis has analyzed the case of a person donating the land for a family tomb. But eventually the designation became public cemetery. This case is interesting to study because it is not registered waqf and cause disputes, the heirs assume that land is not a waqf land. The principal issues raised by the authors of this study is how to prove the land of waqf according to legislation No. 41 of 2004 about Waqf. The research method used is a normative juridical research, with the type of descriptive analytical study. Based on the results of the study, author do not agree with the opinion of Supreme Court Judges who consider that the land is not of waqf land with consideration absence of witnesses who heard the pledge of waqf. According to the author, evidence of waqf land can be done with witnesses Testimonium De auditu, which although can not be used as a direct witness, but as a presupposition is justified, as affirmed in the Supreme Court jurisprudence 308 K / Sip / 1959 dated November 11, 1959.

Abstrak :
Penelitian ini membahas menganalisa penyelesaian sengketa tanah wakaf dari Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN.Mll sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perwakafan di Indonesia. Sengketa yang terjadi dalam putusan ini adalah dimana tanah hak milik dengan sertipikat Nomor 04629 atas nama Gusti Adi Wirawan sebagai Penggugat, diatasnya terdapat overlapping atau tumpang tindih tanah wakaf dengan sertipikat Nomor 337 tahun 1993. Permasalahan dalam tulisan ini mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah terhadap adanya kasus tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah pada suatu bidang tanah dan implikasi hukum atas tukar menukar (ruislag) tanah wakaf dalam Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN.Mll yang ternyata objek bidang tanahnya tumpang tindih. Dalam membahas permasalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian Kepustakaan yang mengacu pada asas-asas hukum yang berlaku, bersifat ekspalanatoris, dan menghasilkan analisa kualitatif terhadap masalah tersebut. Adapun analisa data dilakukan secara preskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pada umumnya tumpang tindih hak atas tanah disebabkan oleh unsur kesengajaan, ketidaksengajaan, dan kesalahan administrasi. Pada kasus ini, tampaknya telah terjadi ketidaktelitian oleh pihak BPN sehingga terjadi tumpang tindih hak atas tanah. Faktor-faktor penyebab terjadinya tumpang tindih (overlapping) kepemilikan tanah bersertifikat yaitu adanya kesalahan dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur yang belum pernah melakukan pengukuran pengembalian batas atas Sertifikat Hak Milik Nomor 337 tahun 1993 (wakaf) (bukti T-1 dan T.T-4) dengan menggunakan metode yang sama atas Sertifkat Hak Milik Nomor 04629 (bukti P-1 dan P-5) sehingga tidak dapat diperbandingkan secara objektif dan berimbang terhadap letakdari kedua sertifikat tersebut, dan faktor lain juga dapat disebabkan oleh karena adanya penelantaran tanah oleh Penggugat yang mana pada saat terjadi pengukuran untuk sertipikat wakaf, Penggugat sebagai pemilik hak atas tanah yang berbatasan dengan tanah wakaf seharusnya ada dalam proses pengukuran batas-batas tersebut agar terpenuhi syarat sesuai perundang-undangan. Sehingga pada saat proses sertipikat selesai ada pihak yang dirugikan dengan timbulnya dua alas hak diatas objek yang sama ......This study discusses analyzing the settlement of waqf land disputes from Decision Number 40/Pdt.G/2018/PN.Mll in accordance with the laws and regulations on waqf in Indonesia. The dispute that occurred in this decision is where the land is owned by certificate Number 04629 in the name of Gusti Adi Wirawan as the Plaintiff, above which there is overlapping or overlapping of waqf land with certificate Number 337 of 1993. The problem in this paper is regarding legal protection for holders of land rights against the case of overlapping ownership of land rights in a plot of land and the legal implications of the exchange (ruislag) of waqf land in Decision Number 40/Pdt.G/2018/PN.Mll which turns out to be an overlapping land. In discussing these problems, the author uses a library research method that refers to applicable legal principles, is explanatory, and produces a qualitative analysis of the problem. The data analysis was done prescriptively. The author concludes that in general, overlapping land rights are caused by elements of intentional, unintentional, and administrative errors. In this case, it seems that there has been inaccuracy on the part of the BPN, resulting in overlapping land rights. Factors causing overlapping ownership of certified land, namely an error from the Land Office of East Luwu Regency which has never measured the return on the upper limit of Ownership Certificate Number 337 of 1993 (waqf) (exhibit T-1 and TT-4) by using the same method for the Certificate of Ownership Number 04629 (exhibits P-1 and P-5) so that it cannot be compared objectively and in a balanced manner with respect to the location of the two certificates, and other factors can also be caused by neglect of land by the Plaintiff who where at the time of the measurement for the waqf certificate, the Plaintiff as the owner of the right to the land bordering the waqf land should be in the process of measuring the boundaries in order to fulfill the requirements according to the legislation. So that when the certificate process is complete, there are parties who are harmed by the emergence of two rights over the same object.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas praktik pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan komersial dan kesesuaiannya dengan prinsip serta hakikat perwakafan tanah dan pengaturan mengenai perwakafan tanah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia, termasuk pengecualian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang membuka peluang terhadap perubahan status tanah wakaf dan mekanisme-mekanisme yang dapat dilakukan dalam melakukan pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan komersial. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan mengenai pengecualian terkait dengan pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan komersial tidak secara tegas dan nyata diatur dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang dapat ditempuh dalam rangka melakukan pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan komersial adalah dengan cara pertukaran/perubahan status tanah wakaf atau dengan cara pendayagunaan tanah wakaf baik melalui sewa maupun melalui kerjasama pemanfaatan tanah wakaf. Penelitian ini menyarankan agar Pemerintah dapat menyusun suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan rinci mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan komersial sebagai pedoman yang memberikan batasan bagi setiap pendayagunaan tanah wakaf untuk kepentingan komersial yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengaturan mengenai mekanisme pertukaran/perubahan status tanah wakaf serta mekanisme pendayagunaan tanah wakaf secara rinci yang mengakomodir kepentingan pengusaha dan kepentingan Pemerintah dalam pengawasannya (singkat namun tetap ketat dalam pengawasannya).

---

ABSTRACT
The focus of this study is a congruence between utilization of waqf land practices for commercial purposes and its compliance with the principles of the waqf nature and with the prevailing laws and regulations in Indonesia, including the exception to the exchange/change status of the waqf land as set forth in the prevailing regulations and mechanisms in order to the utilization of waqf land for commercial purposes. This research is juridical normative with the descriptive analytic. This study shows that the arrangements regarding the exception to the utilization of the waqf land for commercial purposes not expressly provided in a specific regulation. In addition, this study also shows the mechanisms that can be conducted in order to the utilization of waqf land for commercial purposes are the exchange/change of status or the utilization of waqf land either through the lease mechanism or through the cooperation utilization mechanism of waqf land. The researcher suggests that the Government may compile a regulation that specifically regulates clearly and detail on procurement of waqf land for commercial purposes as the guideline that provides limit for any utilization of the waqf land for commercial purposes practices which followed up by the arrangements in detail on the exchange/change status mechanism of waqf land and on the waqf land utilization mechanism that accommodate the interest of the entrepreneurs and Government (short mechanism but still tight in Government’s control).