Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu bentuk interaksi yang terjadi dalam masyarakat adalah interaksi dibidang hukum yang akan melahirkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban diantara mereka, yang dalam ilmu hukum lazim disebut perikatan Perikatan ini dapat terjadi karena ditentukan oleh undang undang atau dapat pula terjadi karena diperjanjikan. Salah satu bentuk perikatan yang lahir karena diperjanjikan adalah perjanjian jual belit. Perjanjian jual beli adalah merupakan suatu persetuju an derigan maria pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain terikat untuk membayar harga yang telah dljanjikan. Hakekat dari perjanjian jual beli ini adalah merupakan sua tu perjanjian pemindahan hak milik suatu kebendaan namun adakalanya bahwa jual beli yang telah diperjanjikan ternyata tidak dapat terwujud (terpenuhi) karena benda yang jadl obyek jual bell tidak dapat diserahkan karena suatu pens tlwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, atau dapat pula jual beli tidak terlaksana seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya yang disebabkan karena salah satu pihak telah wanprestasi (lalai / ingkar janji). Dengan adanya wanprestasi maka akan mengakibatkan pihak lain menderita kerugian."

"ABSTRAKMediasi pada hakikatnya merupakan suatu prosesnegosiasi penyelesaian masalah di mana suatu pihak luartidak berpihak atau netral dan tidak bekerjasama denganpara pihak yang bersengketa untuk membantu mereka gunamencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yangmemuaskan. Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 2 tahun 2003 disebutkan,bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilantingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikanmelalui perdamaian dengan bantuan mediator. Mediasi padaprinsipnya merupakan salah satu proses penyelesaiansengketa yang lebih cepat dan lebih murah, serta dapatmemberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untukmemperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan.Masalah yang dibahas dalam Penulisan tesis ini adalahkasus gugatan perkara No. 539/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst yangdiselesaikan melalui proses mediasi (Akta Perdamaian No.539/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst) . Penulisan tesis inimenggunakan metode penelitian normatif empiris denganalat pengumpulan data kepustakaan atau data sekunder yangterdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder danbahan hukum tertier. Data sekunder tersebut juga didukungoleh wawancara yang dilakukan oleh nara sumber selakumediator yaitu Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusatdi Jakarta. Dalam tesis ini akan diteliti upayapenyelesaian damai melalui mediasi di mana pihak yangbersengketa adalah PT Petrowidada melawan PT. Perjahlberdasarkan Surat Gugatan No. 539/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst.Pokok permasalahan yang dapat dikemukakan adalahbagaimana mekanisme atau prosedur penyelesaian sengketamelalui mediasi dan mengapa para pihak yang bersengketabersedia menyelesaikan perselisihannya melalui jalurmediasi. Tujuan proses mediasi adalah suatu kesepakatanyang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa, melaluiproses identifikasi kepentingan dan perumusan opsi sertaalternatif yang sesuai dengan kepentingan para pihak."

"Indonesia yang menganut sistem hukum Civil Law mengatur ketentuan tentang perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dalam Buku Ketiga KUHPerdata tentang Perikatan dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Salah satu penyebab hapusnya perjanjian adalah pelanggaran kontrak atau wanprestasi, yaitu kegagalan pihak dalam kontrak memenuhi prestasi kontraktual. Hukum perjanjian di Indonesia mengatur bentuk-bentuk penyelesaian wanprestasi berupa pembatalan perjanjian, pembatalan perjanjian disertai ganti rugi, pemenuhan perjanjian, dan pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi. Berbeda dengan Indonesia, negara Singapura menganut sistem hukum Common Law. Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian di Singapura dikenal dengan istilah breach of contract. Adapun, penyelesaian wanprestasi atau remedies for breach of contract terbagi menjadi dua, yaitu common law remedies berupa ganti rugi (damages) dan equitable remedies berupa specific performance dan injunction. Penelitian skripsi ini bertujuan memperoleh informasi terkait perbandingan antara paham dan ajaran penyelesaian pelanggaran kontrak dalam Hukum Perjanjian di Indonesia dan Singapura serta implementasinya dalam putusan pengadilan di kedua negara.

---

Indonesia, which adheres to the Civil Law system, regulates the provisions regarding contract in the Burgerlijk Wetboek, namely in the Third Book, concerning contract in Article 1233. One of the causes of the termination of the contract is a breach of contract, namely the failure of the parties to the contract to fulfill the contractual performance. Contract Law in Indonesia regulates forms of remedies in the form of termination of contract, termination of contract with compensation or damages, fulfillment of contract, and fulfillment of contract with compensation or damages. Unlike Indonesia, Singapore adheres to the Common Law system. Breach in the Contract Law in Singapore is known as a breach of contract. Meanwhile, remedies for breach of contract are divided into two, namely common law remedies in the form of damages and equitable remedies in the form of specific performance and injunctions. This research aims to obtain information related to the comparison between the understanding and teachings of the remedies for breach of contract under Contract Law in Indonesia and Singapore and the implementation in court cases in both countries."

"ABSTRAKDunia bisnis dan perdagangan telah mengalami perubahan radikal, baik dari cara perdagangan dan obyek yang diperdagangkan, berkembang cepat seiring revolusi di bidang teknologi informasi, terutama dengan kemunculan internet. Salah satu bentuk perdagangan baru yang muncul adalah transaksi lelang yang menggunakan media internet. Salah satu pengelola lelang internet terbesar adalah eBay. Lelang internet melalui eBay ternyata mengandung beberapa kelebihan, di samping kekurangan terkait wanprestasi serta penyelesaian akibat wanprestasi. Sementara itu, Sejauh ini belum terdapat peraturan perundangan di Indonesia yang secara khusus mengatur mengenaipelaksanaan lelang internet. Namun prinsip-prinsip pokok mengenai pelaksanaan lelang internet telah diatur pada Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006. Berangkat dari studi pada lelang internet eBay, tesis ini berupaya mendapatkan temuan-temuan yang dapat menjadi masukan dalam rangkapenyempurnaan hukum lelang internet di Indonesia. Penulisan dalam tesis ini menggunakan metode yuridis normatif perspektif. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa regulasi terhadap lelang internet harus memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang baik. Namun demikian, prinsip-prinsip kemudahan dan kelancaran transaksi juga merupakan hal yang patut menjadi pertimbangan.

---

ABSTRACTBusiness and trade have changed radically, both from the trade way and the object being traded. They are evolved quickly in line with the revolution in the information technology field, especially by the existence of internet. One of the new arising trade form is auction transaction using Internet media. One of the largest internetauction operator is eBay. Internet auction through eBay in fact contains some advantages and disadvantages related to the event of default and settlement of the event of default consequences. Meanwhile, so far there is no law and legislation in Indonesiathat specifically regulate the implementation of internet auction. However, the basic principles on the implementation of internet auction has been regulated in Article 36 paragraph (1) Regulation of The Minister of Finance No. 40/PMK.07/2006. Based on the study on eBay internet auction, this thesis attempts to get findings that can become inputs in the frame of improvement of law on internet auction in Indonesia. This thesis writing use normative perspective juridical methods. From the research results, it is found that the regulation on internet auction must guarantee a good legal certainty andlegal protection. However, the principles of convenience and smooth transaction are also the cases which should be considered."

"Tidak ada abstrak"

"ABSTRAK1 . Pokok Permasalahan. Yang merupakan pokok permasalahan dalam Skripsi ini adalah Pertanggungan jawab seorang debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian jual beli. Jadi yang dipermasalahkan/disorot adalah. kelalaiannya, yang mengakibatkan kreditur menderita kerugian, Sampai sejauh manakah pertanggungan jawab itu - dan kapan seorang debitur dikategorikan melakukan wanprestasi. 2. Methods Penelltian. Methods penelltian yang dipakai dalam pengumpulan data untuk penyusunan dan penulisan Skripsi ini adalah library - research.yaitu riset pada perpustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, baik tulisan para ahli hukum, per - aturan perundang-undangan maupun bahan-bahan kiiliah hukum Perdata pada Pakultas Hukum Universitas Indonesia. 3. Hal-hal yang diketemukan. Adapun hal-hal yang diketemukan dalam penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut : a. Seorang debitur yang lalai dalam perjanjian jual beli dan kelalaiannya dapat dibuktikan dimuka hakim, maka ia diwajibkan membayar kerugian yang diderita oleh kreditur meliputi biaya, rugi dan bunga. b. Untuk menentukan babwa seseorang debitur berada dalam keadaan wanprestasi harus didahului dengan tagihan - atau teguran melalui pengadilan negeri, sebelum ada tagihan make ia belum dikatakan melakukan wanprestasi walaupun prestasi yang raerupakan obyek perjanjian be lum diserahkan kepada kreditur. c. Dalam hal seorang debitur mempertanggung-jawabkan akan resiko yang ditimbulkan oleh kelalaiannya, maka ia diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang dapat diduga dan raerupakan akibat langsung dari wanprestasi. Jadi Undang-undang raembatasi penggantian kerugian yang dituntut oleh kreditur terhadap seorang debitur yang dikatakan lalai. d. Seorang debitur yang dituduh lalai atau alpa dalam perjanjlan jual beli, masih juga diperlindungi oleh Undang-undang terhadap kesewenang-wenangan kreditur. e. Akan tetapi tidak selaraanya seorang debitur yang di tuduh lalai, diwajibkan raerabayar ganti kerugian bahkan oleh beberapa faktor tertentu maka ia dibebaskan dari ancaman hukuman atau sanksi yang berupa tuntutan ganti rugi. f. Terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual bell tidak semata-mata ditimbulkan oleh pihak debitur itu sendiri, melainkan dari pihak kreditur juga sehingga inengakibatkan ia kehilangan hak untuk menuntut gantirugi. g. Dalam perjanjian jual bell pada saat ditutupnya perjanjian itu, sudah meletakan resiko pada pundaknya si perabeli meskipun barangnya belum diserahkan, sehingga barang itu mengalami suatu peristiwa yang ti dak diduga sebelumnya dan musnah, maka ia harus tetap membayar sejumlah uang harga pembelian sebagai - mana yang telah diperjanjikan.- 4. Kesimnulan dan saran-saran. - Kesimpulan. Terjadinya suatu wanprestasi dalam .perjanjian jual beli .disebabkan oleh beberapa faktor tertentu antara lain kelalaian debitur itu sendiri, keadaan memaksa / overmacht dan juga kelalaian kreditur yang mengakibatkan ada dan tidak - adanya ganti rugi. Secara umum, seorang debitur yang dituduh lalai harus dibuktikan oleh kreditur didepan pengadilan negeri untuk memper - tanggung-jawabkan akan kelalaiannya dan mengganti kerugian yang diderita oleh kreditur. Hak kreditur untuk mengadakan tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi hanya meliputi biaya, rugi dan bunga. - Saran-saran. Oleb karena perjanjian jual bell scopenya bersifat internasional, maka sebaiknya peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang aneka perjanjian ( hukum perjanjian ) harus ditinjau kembali dalam arti diperbaharui dan disempurnakan, sebab kadangkala tidak mudah untuk menentukan kapan seseorang dikatakan melakukan wanprestasi. Hal ini dikarenakan pada umumnya kedua belah pihak dalam - membuat perjanjian hanya sepakat mengenai unsur-unsur pokok saja yaitu harga dan barang, akan tetapi tidak dijanjikan dengan tepat kapan dan dimana prestasi itu harus dilakukannya."

"ABSTRAKIndustri jasa konstruksi memiliki pengaturan tersendiri yang tergabung dalam Undang Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999. Dengan diaturnya perundangan ini, pengaturan mengenai perjanjian pemborongan di dalam KUHPerdata yang menyerupai pengertian Kontrak Konstruksi dalam Undang Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 menjadi tidak digunakan lagi. Di Indonesia, tidak banyak kasus Sengketa Konstruksi yang sampai ke pengadilan karena para pelaku jasa konstruksi memilih sifat tertutup dari lembaga arbitrase untuk penyelesaian masalah. Kasus antara PT Citrakaton Dwidayalestari melawan PT Mustika Hotel dkk merupakan salah satu kasus langka yang sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Karena muncul sebelum lahirnya Undang Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999, maka kasus ini menggunakan KUHPerdata sebagai dasar hukum. Skripsi ini akan meneliti tentang kasus PTCD melawan PTMPH dilihat dari perspektif KUHPerdata dan Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999.

---

ABSTRACTConstruction industry has its own arrangement compiled in Law No. 18 of 1999 on Construction Service. With the regulation, arrangement contained in Civil Code regarding contractual work agreement, which resembles Construction Contract in Law No. 18 of 1999 on Construction Service, became no longer applicable. In Indonesia, most of Construction Dispute didn't reach court due to the condition that all the players in Construction Industry prefer the confidentiality of arbitration to as dispute resolution. Case between PT Citrakaton Dwidayalestari against PT Mustika Hotel dkk is one of the rare case that reached Supreme Court. Since the case came up before Law No. 18 of 1999 on Construction Service is established, the Council of Judges apply Civil Code as the legal basis of the verdict. This mini thesis will explore PTCD vs PTMPH case on both Civil Code and Law No. 18 of 1999 on Construction Service perspectives."

"Tesis ini membahas tentang pemutusan kontrak kerjasama pemasangan fire alarm system yang dilakukan secara sepihak oleh Pemilik Proyek terhadap Kontraktor. Permasalahan dari penelitian ini apakah pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh Pemilik Proyek sudah sesuai dengan prosedur pemutusan yang diatur di dalam kontrak, yang kedua pemutusan kontrak secara sepihak merupakan fakta wanprestasi yang dilakukan oleh Kontraktor sehingga layak dikenakan sanksi pemutusan kontrak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang nenitikberatkan pada penelitian kepustakaan. Hasil penelitian mendapat kesimpulan bahwa pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Pemilik Proyek tidak sesuai dengan prosedur yang terdapat di dalam kontrak dan pemutusan tersebut memang merupakan fakta wanprestasi yang dilakukan oleh kontraktor sehingga memang kontrak tesebut layak untuk diputuskan.

---

This thesis study the disconnection of cooperation contract installation of fire alarm system which done unilaterally by Owner Of Project of to contractor. Problems from this research whether disconnection of contract unilaterally done by Owner Of Project of have as according to procedure disconnection of which arranged in contract, secondly disconnection of contract unilaterally is default fact done by Contractor so that competent sanctioned disconnection of contract. This research is research of law normative which at research of bibliography.

Research result get conclusion that disconnection of contract done by Owner Of Project of unmatched to procedure which there are in contract and disconnection of the truly is default fact done by contractor so that truly contracting is competent to be decided."

"Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang dijamin oleh Bank terkait perjanjian pokoknya dengan sebuah perusahaan listrik negara (PLN), dalam klausulanya, diperintahkan bahwa Bank harus segera mencairkan Bank Garansi. Tesis ini menganalisa mengenai kedudukan hukum PLN sebagai Penerima Bank Garansi pada saat terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Kontraktor sebagai Pihak yang dijamin oleh Bank penerbit Bank Garansi, terhadap isi Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Sipil Proyek PLTU 2 Sumatera Utara (2x200 MW) nomor: 242PJ/041/DIR/2007. Metode penelitian yang dipakai adalah metode yuridis normatif dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara dengan praktisi perbankan guna mendapatkan pandangannya terkait penelitian. Hasil penelitian yaitu, berdasarkan pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata PLN berhak atas pencairan Bank Garansi No. 773/J.Pel/10/Jkt/2008 dan No. 774/J.Pel/10/Jkt/2008 karena Kontraktor telah melalaikan kewajibannya, dan Bank penerbit Bank Garansi harus menyegerakan proses pencairan Bank Garansi tersebut setelah menerima bukti terjadinya wanprestasi berupa berita acara dan asli warkat. guna melindungi kepentingan PLN, maka PLN harus dengan teliti menginventarisir segala risiko perselisihan yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang, kemudian menyiapkan mitigasi/upaya antisipasi dari risiko-risiko yang telah diinventarisir tersebut ke dalam bentuk klausula-klausula di dalam kontrak.

---

A bank guarantee is a promise from a bank or other lending institution that if a particular borrower defaults on a loan, the bank will cover the loss. In this specific case, a borrower defaulted a loan and thus violating the agreement between the borrower and a government-owned corporation, PLN, resulting the Bank have to release the guarantee immediately. As the Contract Agreement Project PLTU 2 North Sumatera (2x200 MW) No 242 PJ/041/DIR/2007 obliged. The research done by juridical normative method. The data collected from reference study and interviews with practitioners to obtain their specific knowledge about the case in order to complete the research. The research has found that referring to Article Number 1338 and Article Number 1339 Indonesian Civil Code Law, PLN reserves the right to obtain the Bank Guarantee Letter Number 773/J.Pel/10/Jkt/2008 and Number 774/J.Pel/10/Jkt/2008 as an obligation concerning the default of the borrower. The bank have to release the bank guarantee letter to PLN immediately as the default proved by authentic letter. To prevent future risks and to create a good agreement, PLN should be careful when drafting an agreement. Good clauses will protect not just one party, but all, to whom it bonds."